Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan selama kurun waktu dua tahun terakhir cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tingginya kebutuhan hidup di kota Jakarta, sehingga menyebabkan orang makin nekad melakukan pelanggaran hukum. Dari sekian banyak jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan kunci letter T dan gunting gembok pagar rumah merupakan kasus yang paling tinggi jumlah kasusnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diawali dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah itu dilakukan proses penyidikan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan penilaian oleh Kasat Reskrim mengenai kelayakan penyidikan apakah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, setelah itu dilakukan penyidikan dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya, penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam Meminimalisir Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif.

---

ABSTRACT This thesis describes the results of research on the handling of the crime of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. The fact is happening shows that the criminal case of theft by weighting in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Selatan for the last two years is quite high. This research was conducted using qualitative observations by the method of collecting data through interviews, observation and research documents. The results showed that the high number of cases of theft by weighting is caused by several factors, including the factor of the high demand for living in the city, causing more and more people desperate to have violated the law. Of the many theft by weighting the number of cases that occur, motor vehicle theft cases by mode using the key letter T and scissors padlock fence is the case for the highest number of cases. Handling criminal cases of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beginning with the reports from citizens who reported that the existence of a criminal offense of theft by weighting, after it conducted the investigation with the preliminary investigation stage, after the preliminary examination will assessment conducted by Invisible Criminal investigation on the feasibility of whether it is appropriate to set out in the Criminal Procedure Code, after the investigation is done and the next step is the completion and submission of the case file to the Public Prosecutor. In practice, handling criminal cases of theft by weighting performed by the Polres Metro Jakarta Selatan are influenced by internal factors and external factors. Some of the efforts made by the Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan minimize Theft Crime by weighting in jurisdiction Polres Metro Jakarta Selatan is by the conduct preventive.

Abstrak :
Ancaman perkembangan Foreign Terrorist Fighter FTF telah memasuki kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tesis ini fokus pada fenomena Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang masuk ke wilayah Indonesia dan merencanakan aksi teror. Fokus dari penelitian tesis ini adalah Foreign Terrorist Fighter asal Uighur yang datang ke Indonesia untuk melakukan aksi teror. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme di Indonesia sendiri belum mengatur perihal Foreign Terrorist Fighter sehingga kekosongan ini menjadi celah para Foreign Terrorist Fighter untuk melaksanakan aksi teror di Indonesia. Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana proses konstruksi penghukuman di Indonesia terhadap fenomena Foreign Terrorist Fighter dengan kondisi Undang-Undang yang masih memberikan ruang gerak bebas terhadap Foreign Terrorist Fighter. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Globalization of Crime untuk menjelaskan dinamika perubahan modus aksi teror sehingga terlahir konsep Foreign Terrorist Fighter dan teori Extended Territory untuk menjelaskan proses pelaku aksi teror dalam menjalankan praktik perluasan wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua Foreign Terrorist Fighter Uighur yang berhasil masuk ke Indonesia mengalami penalisasi yang berbeda. Satu tersangka di deportasi ke Cina dan satu tersangka lain menjalani penghukuman di Indonesia. Menimbang perbuatan dan faktor pelaku melakukan aksi teror, putusan yang diberikan merupakan hasil dari pertimbangan asas utilitarian dalam penghukuman. ...... The threat of Foreign Terrorist Fighter FTF development has entered the Southeast Asia region especially Indonesia. The development of Foreign Terrorist Fighter movement are motivated by globalization of crime that makes the practice of terror has not made regional boundaries as an obstacle. This thesis focuses onthe phenomenon of Foreign Terrorist Fighter from Uyghur who entered into Indonesian territory and planned for terror acts. The Uyghur are based in Xinjiang, China and their religious majority are Moslem. Uyghur is one of three main Chinese tribes that subjected to persecution by the local government. This government action generate Uyghur expression of complaints against policy and violence has become a container of Uyghur protest expression against the Chinese government. The main theory in this research used Globalization of Crime theory to explain the dynamics of change in the mode of action of terror and create Foreign Terrorist Fighter concept, and Extended Territory theory to explain the process of terroris tactors in carrying out the practice of regional expansion. The results of this study shows that two Foreign Terrorist Fighter Uighur who successfully entered into Indonesia experienced a different penalization. One suspect was deported to China and one other suspect was sentenced in Indonesia. Considering the actions and factors of the perpetrators acts of terror, the verdict based on utilitarian principlein punishment.

Abstrak :
Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki2 dua makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventifterkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya,masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputipemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakanpengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peran dan Mekanisme Penyidik Polri Dalam PenangananPengembalian Kerugian Negara Oleh Koruptor Pada Tingkat Penyelidikan?, 2. Bagaimana Bila Pelaku mengembalikan Kerugian Negara Pada TingkatPenyelidikan dan Tidak Dilanjutkan Prosesnya, apa yang menjadi dasarHukumnya?, 3. Faktor-faktor apa yang Dapat Mendukung atau MenghalangiProses Pengembalian Kerugian Negara Oleh Koruptor?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji PeranPenyidik Polri Dalam Penanganan Pengembalian Kerugian Negara OlehKoruptor Pada Tingkat Penyelidikan. Mengetahui masalah apabila Pelakumengembalikan Kerugian Negara Pada Tingkat Penyelidikan dan TidakDilanjutkan Prosesnya, apa yang menjadi dasar Hukumnya dan Untukmengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung atau mempersulit prosespengembalian kerugian negara oleh koruptor.

Abstrak :
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis analisis dalam penanganan tindak pidana pengiriman TKI ilegal ke timur tengah oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan oleh penyidik Satreskrim Polres Bandara Soetta dalam menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah tidak kooperatifnya para calon TKI dalam memberikan keterangan yang cukup mengenai identitas pelaku pengiriman TKI secara ilegal karena dipicu rasa takut atas ancaman para pelaku tersebut terhadap keluarga calon TKI. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap para calo yang terlibat dalam jaringan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara non-prosedural. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim Polres Bandara Soetta untuk menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menemukan pelaku kejahatan TPPO adalah melalui penelusuran transaksi keuangan yang digunakan dalam pembelian tiket di Kantor Maskapai Penerbangan. Melalui penelusuran tersebut penyidik akan memperoleh identitas pelaku maupun pihakpihak lainnya yang terlibat dalam pengiriman calon TKI secara non-prosedural yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dengan ditemukannya para calo maka pengiriman calon TKI secara non-prosedural (ilegal) ke kawasan Timur Tengah maupun negara di kawasan Asia Tenggara melalui Bandara Soekarno Hatta dapat ditekan jumlahnya sehingga pada akhirnya dapat diberantas seluruhnya.

---

This thesis discusses the results of research on analytical analysis in tackling the criminal act of recruiting illegal workers to the middle east by the Soekarno-Hatta Airport Police. This research is done by descriptive-qualitative method that comes from primary and secondary data with data collecting method done by in-depth interview, expert interview, observation and document review. The results show that the obstacles faced by investigators from Satreskrim of Soekarno-Hatta Airport Police in tackling cases allegedly recruiting illegal migrants to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport is not cooperative prospective workers in providing sufficient information about the identity of illegal migrant workers because of the triggered by the fearness of the perpetrators' threats against the families of prospective migrant workers. This is a factor inhibiting law enforcement against the brokers involved in the delivery of prospective migrant workers to the Middle East in a non-procedural manner. In addition, the results of the study also show that the efforts made by Satreskrim Soekarno-Hatta Airport Police to tackle the alleged cases of recruiting illegal workers to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport in order to find the perpetrators of trafficking in persons offences are through the searching of financial transactions used in the purchase of tickets at the Office Airline. Through this investigation the investigator will obtain the identity of the perpetrator as well as other parties involved in sending prospective migrant workers in a non-procedural manner occurring in the jurisdiction of the Soekarno-Hatta Airport Police. With the discovery of the brokers, the delivery of non-procedural (illegal) migrant workers to the Middle East area and countries in Southeast Asia through Soekarno Hatta Airport can be suppressed in number so that it can eventually be eradicated entirely.

Abstrak :
Penelitian ini menguraikan tentang proses pembinaan anak perempuan dan wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Wanita Tangerang. Penempatan seorang anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak akan menghadapkan anak pada sejumlah masalah, ketika ia berada di Lembaga Pemasyarakatan dan berinteraksi dengan narapidana wanita dewasa. Permasalahan itu berupa kehilangan kemerdekaan dirinya, munculnya tindak kejahatan, eksploitasi, kekerasan dan dominasi terhadap anak oleh narapidana wanita dewasa. Anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak seharusnya mendapatkan perawatan dan pemenuhan hak baik jasmani maupun rohani serta mendapatkan pembinaan dan pembimbingan yang mengedepankan pendidikan formal didukung dongan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak yang “Ramah Anak” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1B Anak Wanita Tangerang belum dapat mewujudkan Lapas yang ramah anak yaitu dengan kondisi yang layak, aman dan nyaman bagi anak, dimana pembinaan yang diberikan lebih menitik beratkan pada pendidikan formal, memperlakukan anak sebagai manusia seutuhnya serta menyediakan akses untuk pengembangan diri didukung dengan fasilitas untuk pemenuhan segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani. ......This study describes the process of coaching girls and women in the Penitentiary for Women Children Class IIB Tangerang. Placement of a child in the Children Penitentiary will expose children to a number of issues, when he was in the Penitentiary and interact with adult female prisoners. The problem was a loss of freedom itself, the emergence of crime, exploitation, violence and domination of children by adult female inmates. Children who are in the Penitentiary for Children should receive care and fiilfilling the right of both physical and spiritual as well as get guidance and coaching to promote formal education supported by State Penitentiary Children "Child Friendly" The results showed that the Penitentiary for Women Children Class IIB Tangerang prison have not been able to realize that child-friendly with a decent condition, safe and comfortable for children, which provided more guidance focused on formal education, treat children as people and provides access to development of self-supported with facilities to fulfill all the needs of both physical and spiritual.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Sisi Darat Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung Oleh PT. Angkasa Pura II (Persero). Saat ini Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung tengah menghadapi permasalan over capacity, khususnya terminal dan ruang tunggu keberangkatan sudah tidak seimbang dengan jumlah penumpang pesawat udara. Hal ini mengakibatkan kerawanan letak Bandara Internasional Husein Sastranegara yang berada di pusat kota Bandung dan sangat dekat dengan pemukiman penduduk. Menyikapi permasalahan tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana PT. Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung menjalankan sistim manajemen keamanan sekaligus untuk mengetahui kelemahan pengelolaan manajemen sekuriti Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung tersebut. Penelitian tesis ini menggunakan metoda kualitatif dengan pendekatan yuridis manajerial, serta penulisan deskriptis analitis melalui penggambaran dan penganalisaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan penelaahan beberapa dokumen. Sumber data berasal dari informan berupa data primer maupun sekunder. Tinjauan pustaka yang digunakan merupakan beberapa konsep dan dokumen yang menunjang penelitian. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dari segi keamanan fisik Bandara Internasional Husein Sastranegara belumlah cukup memadai untuk menyandang predikat bandara internasional mengingat masih banyaknya fasilitas dan peralatan keamanan yang harus dibenahi, selain itu juga kualitas dan kuantitas personel keamanan bandara harus lebih ditingkatkan. Saran yang diajukan merupakan upaya penanganan terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung saat ini dalam mencegah terjadinya ancaman yang mengakibatkan kerugian serta sebagai masukan penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik bandar udara lainnya di wilayah Indonesia. ...... This thesis discusses about implementation of physical security management of Husein Sastranegara International Airport located in Bandung by PT. Angkasa Pura II (Persero) as an effective and efficient efforts in protecting state assets in order to avoid the threat of adverse effects. Nowadays Husein Sastranegara International Airport located in Bandung, capital city of West Java Province has a specific status as a civil enclave airport which means a military facility that mostly used for civil travelling purposes is opposing an over capacity issue. Where those departing terminals and waiting rooms have been not equal to the airport passengers particularly. This matter could ignite security threats and other threats to the facilities, passengers, every assets in there and also endanger the airport's surroundings like military and civilian residences around the airport. In this academic research, PT. Angkasa Pura II as the authorized manager of the airport, researcher intend to observe and analyze the airport security management, human resources and assets theoretically, technically and academically, more specifically its physical security. This thesis research uses qualitative methods with a juridical approach managerial, and analytical writing deskriptis through the depiction and analysis. The technique of collecting data through observation, interviews and a review of several documents. The source data came from informants in the form of primary and secondary data. Literature review that used a number of concepts and documents that support research. The research indicate that PT. Angkasa Pura II should improve their airport physical security by redesigning and implementing their measured decisions and policies. Suggestions put forward is the implementation of physical security management of Husein Sastranegara International Airport located in Bandung by PT. Angkasa Pura II (Persero) in preventing the threat that resulted in losses as well as the input for implementation of physical security management of the airport in the territory of Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Manajemen Sekuriti Fisik di Emporium Pluit Mall Jakarta. Fokus penulisan tesis ini adalah bahwa pengamanan pusat perbelanjaan Emporium Pluit Mall menggunakan dua perusahaan alih daya (out sourcing) Kopkar APG dan PT. Metropolitan Jaya Sukses (Jakarta Security).. Sedangkan penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara tersturktur, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan pengamanan pusat di perbelanjaan Emporium Pluit Mall dilakukan oleh tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) yang berasal dari tenaga Outsorcing Kopkar APG dan PT. Metropolitan Jaya Sukses (Jakarta Security). Kegiatan pengamanan yang dilakukan berlangsung selama 24 jam penuh, dan sistem pelaksanaannya berpedoman pada standar pengamanan baku yang telah ditetapkan oleh manajemen gedung. Langkah-langkah kegiatan pengamanan antara lain : (1) penyusunan Rencana Kegiatan Pengamanan, yang disusun setiap tahun oleh chief security, (2) kegiatan koordinasi, (3) Kegiatan pengawasan,(4) Pelaporan dan Evaluasi, yaitu seluruh hasil kegiatan pengamanan yang telah dilakukan dalam bentuk: (a) laporan rutin; (b) Laporan berkala dan (c) Laporan penanganan kejadian kasus yang terjadi, (5) pengamanan Emporium Pluit Mall mendapatkan pengawasan dari Polsek Metro Penjaringan. Implikasi yang dapat dilakukan (1) diperlukan suatu manajemen pengamanan fisik dan sistematik dan logis sesuai dengan kaidah organisasi pengamanan modern. (2) perlunya ketersediaan perlengkapan pengamanan yang sebaiknya dimanfaatkan secara optimal (3) penambahan jumlah peralatan keamanan yang tersedia saat ini (4) Peningkatan teknologi pengamanan fisik (5) peningkatan koordinasi dengan pihak kepolisian terutama Pos Polisi di sekitar Emporium Pluit Mall maupun Polsek Metro Penjaringan. ...... This thesis discusses the Physical Security Management at Emporium Pluit Mall Jakarta. The focus of this thesis is that the security of Emporium Pluit Mall shopping center using two outsourcing companies (out sourcing) Kopkar APG and PT. Success Metropolitan Jaya (Jakarta Security). This research is written using a qualitative approach. Data was collected through observation, structured interviews, and literature. The results showed that activity in the shoppi center security Emporium Pluit Mall performed by trained security guards (guard) which is derived from the power outsorcing Kopkar APG and PT. Success Metropolitan Jaya (Jakarta Security). Security activities that do take place for 24 hours, and the system implementation is based on the basic security standards established by the building management. Protective activity measures include: (1) preparation of Safety Action Plan, which is compiled every year by the chief of security, (2) the coordination of activities, (3) control activities, (4) Reporting and Evaluation, the entire results of the safeguards that have been done in the form of: (a) regular reports; (b) Periodic reports and (c) report the incident handling the case. (5) Emporium Pluit Mall security gain control of Police Metro Penjaringan. Implications to do (1) required a systematic management and physical security and logical security in accordance with the rules of the modern organization. (2) the need for the availability of safety equipment that should be used optimally (3) increasing the number of security tools that are available today (4) Improvement of physical security technology (5) an increase in coordination with the police, especially around the Police Station and Emporium Pluit Mall Metro Police Sector Penjaringan.

Abstrak :
Dalam tesis ini, saya ingin menunjukkan perpolisian masyarakat yang diterapkan oleh Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola pasar Tanah Abang. Dalam penanganan konflik ini, Kepolisian Polsek Metro Tanah Abang melakukan tindakan-tindakan kepolisian berupa Preemptif, Preventif dan Represif. Sumber konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola/PD. Pasar Jaya pada dasarnya dilatarbelakangi adanya Instruksi Gubernur Sutiyoso Nomor 84 tahun 2006 tentang Penertiban dan Pengosongan Penghunian Bangunan Kios Blok B sampai E pasar Tanah Abang. Pengosongan tersebut dilakukan karena konstruksi gedung yang sudah tidak layak untuk ditempati pedagang sebab menurut komentar Kepala Laboratorium dan Tim Investigasi dan Analisis terhadap bangunan Blok B sampai E pasar Tanah Abang menyampaikan 2 (dua) rekomendasi, pertama, gedung aman terhadap layanan seperti apa adanya sekarang, tetapi mengandung kemungkinan kegagalan (penurunan tidak merata) dad sistem fondasi apabila terjadi beban tambahan yang tidak seimbang. Kedua, gedung sebagaimana adanya saat ini tidak memenuhi persyaratan keamanan yang ditentukan standar Peraturan Baton SNI 03-2847-2002 dan Peraturan Gempa SNI 03-1726- 2002. Apabila gedung direncanakan untuk digunakan selama 20 tahun lagi, maka perlu dilakukan penguatan yang sesuai atau dibangun ulang. Alasan pemerintah daerah atau dalam hal ini PD. Pasar Jaya memakai jasa tenaga ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam melakukan pemeriksaan atas konstruksi gedung yang menempati Blok B sampai E dilatarbelakangi adanya kualitas hasil kajian tim ITB yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah sehingga tidak heran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cq. PD. Pasar Jaya memanfaatkan jasa tim ITB dalam melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan pasar Tanah Abang tersebut. Strategi perpolisian masyarakat kepolisian Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani konflik antara pedagang di Blok B,C,D, dan E dengan pengelola yakni dengan menerapkan strategi internal dan ekstemal perpolisian masyarakat yang mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No.Pal.: Skep14321VI112006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Polmas. Strategi internal ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya personal Polsek Metro Tanah Abang di bidang perpolisian masyarakat, diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang perpolisian masyarakat. Sedangkan strategi ekstemal perpolisian masyarakat diarahkan pada peningkatan kemampuan personal Polsek Metro Tanah Abang dalam mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD dan instansi terkait lainnya. Sedangkan penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola oleh kepolisian Polsek Metro Tanah Abang adalah dengan menerapkan pendekatan tanpa upaya paksa dan pendekatan dengan upaya paksa. Pendekatan tanpa upaya paksa ini diantaranya dengan melakukan tindakan preemptif dan preventif. Sedangkan pendekatan dengan upaya paksa dengan melakukan tindakan represif dengan mengedepankan penegakan hukum. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Polsek Metro Tanah Abang dalam penanganan konfiik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelola, adalah keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan jumlah personal dan keterbatasan lainnya termasuk keterbatasan kemampuan personal. Akan tetapi, dengan segala keterbatasan tersebut, kepolisian Polsek Metro Tanah Abang Iebih menekankan pada kegiatan perpolisian masyarakat (Palmas) dan kegiatan strategi perpolisian yang mencakup upaya pencegahan terhadap kejahatan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penegakan hukum bagi keadilan. Selain kedua sumber di atas, unsur kerjasama juga sangat mempengaruhi dan bahkan mendukung berhasilnya penanganan konflik antara pedagang di Blok B sampai E dengan pengelolalPD. Pasar Jaya.

---

In this thesis, I want to point out society policing that implemented by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya in Tanah Abang. In handling this conflict Tanah Abang Regional Police doing police actions as Pre-emptive, Preventive and repressive. Resource of conflict between traders in block B up to E kiosks with PD. Pasar Jaya basically because of there is instruction of Sutiyoso Governor Number 84 year 2006 about Control and Evacuation of Tanah Abang Market Building Block B up to E Kiosks. The evacuation is implemented because building construction that have no more suitable to be occupied by traders according to Chief of Laboratory and Investigation and Research Team over the Block B up to E Tanah Abang Market building that propose two recommendation, first. Building is safe for the service as the present, but there is probability of fail (decreasing inflate) from foundation system if there is unbalance weight adding, Second, The present building is not fulfill the safety requirements that determined by standard of SNI concrete regulation 03-2847-2002 and SNI Earthquake Regulation 03-1726-2002. if building is planned to be used for the others 20 years, so it needs to be strengthen accordingly or to be rebuilt. The reason of regional government in this case PD. Pasar Jaya use experts from Institute Technology Bandung ITB) in investigating over the building construction for Block B to E is because of there is result of quality from ITB team that guaranteed its truths scientifically so it is no wonder if Government of DKI Province cq. PD. Pasar Jaya using the ITB Team services in doing investigate building construction of Tanah Abang market. Strategy of Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya that is by implementing internal and external strategy of society policing that refer to Head of Republic Indonesia Police Department Decision Letter No. Pot : Skep14321VII12006 date July 1, 2006 about Guide of Society Police. This internal strategy is directed to increase understanding and improving personal human resource of Tanah Abang Regional Police in the matter of society policing, one of them is giving education and training in field of society policing. While external society policing is directed to improving the personal capability of Tanah Abang Regional Police in doing corporate with Regional Government, DPRD and the other related parties. The type of handling conflict between traders that occupying kiosk in Block B up to E with PD. Pasar Jaya by Tanah Abang Regional Police is by implementing approach without force and approach by force. This approach without force is doing pre-emptive and preventive. While the approach with force by doing repressive action with propose of law enforcement. Supporting and inhibiting factors that facing by Tanah Abang Regional Police in handling conflict between traders in Block B up to E kiosks with PD Pasar Jaya, is limitation of facility of means and infrastructure, limitation of personal quantity and the other limitation including the limitation of personal capability. But, with the all limitation Tanah Abang Regional Police is more strengthen on society policing (Polmas) and police strategy activity that include of preventive over the criminal, maintain of safety and society ordering also efforts to law enforcement for justice. Beside the above two resources, the factor of corporation is also much influence and even support the successes in handling conflict between traders that occupying kiosks in block B up to E with PD. Pasar Jaya.

Abstrak :
Fenomena terorisme dalam satu dasawarsa terakhir telah menjadi fiturgerakan sosial yang sangat memprihatinkan di berbagai belahan duniaDeradikalisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memutus hubunganradikal baik secara ideologis maupun tindakan kelompok radikal yangmenjadi binaan di Indonesia. Pentingnya Program DeradikalisasiNarapidana Tindak Pidana Terorisme diharapkan bisa menjadi solusi bagiindoktrinisasi narapidana tindak pidana terorisme. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus EksNarapidana Arief Budi Setyawan, pemilihan narasumber dengan teknikpurposive sampling. Lokasi penelitian di BNPT, Densus 88 AT, dan LapasSalemba. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Maksud Arief Tubandalam melakukan aksi terornya adalah untuk membantu perjuanganfisabilillah melawan musuh ndash; musuh Islam diluar agama Islam, yangmemerangi umat Muslim dan juga termasuk didalamnya adalahpemerintahan Indonesia yang sah. Kedua, Proses deradikalisasi yangdilakukan terhadap Arif Tuban dimulai dari awal proses penyidikan yangdilakukan oleh pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror, pentingnya 7x24jam masa penangkapan, proses penuntutan dan peradilan sampai di LapasSalemba dan Ketiga, Dampak program deradikalisasi terhadap Arief BudiSetyawan ini meliputi aspek sosial kemasyarakatan dengan adanya interaksisosial dengan pihak ndash; pihak lain, aspek ideologi berbangsa dan bernegarayang ditemukan masih adanya pola pikir dan ideologi yang cukup militant,aspek ekonomi dan kemandirian.

---

Implementation of deradicalized programs on napi ex criminal action of terrorism case study ex Prisoner Arief Budi Setyawan. The phenomenon of the emergenceof terrorism in the last decade has been a feature of social movements that arevery apprehensive in various parts of the world. Deradicalization is an attemptmade to break the radical relations both ideologically and the actions of radicalgroups that were built in Indonesia. The Importance of the Program for theDeradicalization of Prisoners of Criminal Acts of Terrorism is expected to be asolution for the indoctrination of inmates of criminal acts of terrorism. Thisresearch uses descriptive qualitative approach with case study of Ex PrisonerArief Budi Setyawan, selection of resource by purposive sampling technique.Research location in BNPT, Densus 88 AT, and Salemba Prison. The results showthat first, Arief Tuban 39 s intention in doing the terror act is to help the fisabilillahstruggle against the enemies of Islam outside of Islam, which are fighting theMuslims and also includes the legitimate Indonesian government. Second,Implementation of deradicalization process carried out on Arif Tuban is startedfrom the beginning of the investigation process conducted by the SpecialDetachment 88 Anti Terror, the importance of 7x24 hours of arrest, prosecutionand judicial process until inside Panitentiary of Salemba and Third, the impact ofderadicalization program given to Arief Budi Setyawan this includes socialaspects with the social interaction with other parties, the aspect of the ideology ofthe nation and the state that found still the mindset and ideology that is quitemilitant, the economic aspect and independencenapi arief budi setyawan.