Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti tentang selisih antara tagihan dengan klaim yang dibayar oleh para penjamin biaya kesehatan terhadap pelayanan kasus Infark Miokiard Akut di RSJPDHK serta selisih antara tagihan dengan klaim menggunakan tarif INA-CBG`s. Tujuan dari penelitian adalah untuk dapat memperoleh data karakteristik, mutu layanan dan permasalahan biaya dan pembayaran klaim terhadap RS oleh para penjamin/pembayar. Penelitian ini mendapatkan 5472 pasien Infark Miokard Akut selama periode 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2012 terdiri dari laki laki 81,5% dan perempuan 18,5%, rata-rata usia 56,3 tahun rentang usia yang lebar (21-97 th vs 26-96 th). Sebagian besar berasal dari DKI Jakarta (51%), Tingkat keparahan I 46%, Tingkat II 47,4%, dan Tingkat III 5,9%. Lebih dari separuh pasien (54,64%) mendapat tatalaksana intervensi PTCA atau bedah jantung (CABG), sedangkan 44,54% pasien dirawat tanpa tindakan intervensi non bedah maupun bedah. Penelitian mendapatkan 43,7% pasien dengan jaminan Askes, dan hanya 2,9 % dijamin dengan Jamkes yang dibayar dengan sistem INA-CBG`s. Lama rawat pasien rata rata 7,71±6,30 hari, 87,8, % keluar RS dengan status sembuh. Kesimpulan : Mutu layanan IMA di RSJPDHK tidak dibedakan berdasarkan jenis penjamin, dan adanya selisih antara tagihan RS dengan klaim yang dibayar oleh para penjamin berhubungan secara bermakna dengan kode diagnosis, jumlah tindakan sekunder, lama rawat dan tingkat keparahan penyakit. Penelitian mendapatkan nilai selisih dalam simulasi perhitungan antara tagihan terhadap klaim dengan sistem INA-CBG`s.

---

The Study examined the differences between the published rates and the CBG rates among patients with acute myocardial infarction (AMI) in National Cardiovascular Center (NCC) Harapan Kita. The purpose of this study is to examine whether there is quality and other differences among AMI patients paid by difference payers and payment levels. This study analyzed medical records of patients with AMI during the period of January 1, 2009 until December 31, 2012. The study found 5,472 patients with AMI consisting of 81.5% males and 18.5% females with the mean age of 56.3 years (range between 21-97 years vs. 26-96 years). Most of the patients were from Jakarta (51%). On severity levels, 46% patients were in severity level I, 47.7% severity level II, and 5.9% level III. More than half (54.6%) patients were treated with intervention (PTCA) or surgical procedures (CABG), while 44.4% patients were treated conventionally. We found that 43.7% of patients were covered by Askes, and only 2.9% were Medicaid (Jamkesmas) that were paid on DRGs. The average length of stays was 7.7 days and 87.8% were discharged in a good recovery. There was no difference in quality of treatment by difference payers or payment system although there was significant discrepancy in charges among difference payers. This differences in charges were associated differences in diagnoses, the number of secondary procedures, length of stays, and severity of the cases. It is concluded that the doctors provided the same quality of services among AMI patients, regardless of payers` status or charges."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.

---

This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively."

"Penyusunan Rencana Strategis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementrian Kesehatan merupakan salah satu langkah pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya Renstra diharapkan UPT dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan penelitian adalah memberi masukan tentang kesesuaian dan kesenjangan antara Perencanaan Strategis RSAB Harapan Kita dengan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 melalui analisis yang mendalam terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan StrategiRSAB Harapan Kita terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kementrian Kesehatan denganmetodekualitatifmelaluistudikepustakaan, telaahdokumen danwawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian : Visi RSAB Harapan Kita sejalan dengan Visi Kementrian Kesehatan namun belum memberikan gambaran sebagai rumah sakit pendidikan. Misi sejalan dengan Misi kementrian kesehatan, perlu dipertajam dengan mencantumkan program unggulan yang akan membuat RSAB Harapan Kita menjadi Rumah Sakit terkemuka. Tujuan RSAB Harapan Kita sejalan dengan Tujuan Kementrian Kesehatan, perlu dipertajam juga dengan program unggulan yang akan dikembangkan. Sasaran belum menggambarkan kondisi yang akan dicapai namun merupakan kegiatan yang dilakukan. Strategi RSAB Harapan Kita belum diuraikan secara jelas sehingga program dan kebijakan yang ditetapkan tidak mengacu pada strategi tertentu sesuai posisi RSAB Harapan Kita pada diagram SWOT. Dari 23 Program RSAB Harapan Kita, sebagian sudah sejalan dengan program Kementrian Kesehatan dan sebagian program kementrian Kesehatan belum terakomodir meskipun dalam implementasinya sudah dilaksanakan. Indikator kinerja yang dibuat belum dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Harapan Kita yang sebenarnya.Saran untuk manajemen agar melakukan penyempurnaan Renstra terutama pada perumusan strategi perlu dibuat dengan perumusan strategi yang rinci dan jelas agar program yang ditetapkan dapat lebih operasional dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Manajemen mulai mempersiapkan rancangan renstra untuk periode selanjutnya dengan merujuk kepada renstra Kementrian Kesehatan dan peraturan yang berlaku terkait penyusunan renstra.

---

Preparation of the Strategic Planning for the Technical Implementation Unit (UPT) within the Ministry of Health is one step in the implementation of the Government Performance Accountability System (SAKIP). The Strategic Planning of the UPT is expected to performa the duties properly in order to achieve good governance. The research objective is to provide input about the suitability and the gap between the Strategic Planning of RSAB Harapan Kita to theMinistry of Health's Strategic Planning in 2010-2014 through a deep analysis of the Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategies RSAB Harapan Kita to Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategy of The Ministry of Health with qualitative methods through literature study, document review and in-depth interviews with informants.

The results: Vision RSAB Harapan Kita in line with the vision of the Ministry of Health but has yet to provide an overview of the teaching hospital. The mission is in line with the mission of the ministry of health, need to be sharpened by including the flagship program that will make RSAB Harapan Kita Hospital became prominent. RSAB Harapan Kita?s objectives in line with the purpose of the Ministry of Health, also need to be sharpened with a flagship program that will be developed. Not describe the condition of the target to be achieved but is an activity undertaken. The strategy of RSAB Harapan Kita has not been spelled out clearly so that the programs and policies set does not refer to a particular strategy according to the position at the RSAB Harapan Kita SWOT diagram. Of the 23 programs RSAB Harapan Kita, partly in line with the Health Ministry program and most programs have not been accommodated despite the Health Ministry in its implementation have been conducted. Performance indicators made yet to provide an overview of the actual performance of the RSABHarapan Kita.

Suggestions:for management to improve strategic planning, especially in the formulation of the strategy to be made with a detailed strategy formulation and clear so that the program can be operationally defined and have measurable performance indicators. Management began preparing a draft strategic plan for the next period with reference to the Ministry of Health strategic plan and regulations related strategic planning."