Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keanggotaan Prancis dalam FATF dan Pendanaan Aksi Teror Paris Tahun 2015AbstrakPenelitian ini berupaya untuk mengetahui mengapa kebijakan penanggulangan pendanaan terorisme Prancis yang berdasarkan standar FATF tidak mampu dalam mencegah sejumlah praktek pendanaan aksi teror di Paris tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan historical institutionalism untuk melihat bagaimana evolusi kelembagaan FATF, keterlibatan Perancis dalam keputusan FATF, dan pengaruh keputusan FATF terhadap Prancis berkaitan dengan bidang penanggulangan pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa walaupun Prancis memiliki peran yang penting dalam keanggotaan FATF dalam menentukan standar internasional terhadap kebijakan penanggulangan pendanaan terorisme, tetapi secara historikal, Prancis mengabaikan sejumlah hal-hal penting yang mendorong semakin terbukanya celah praktek pendanaan terorisme.

---

ABSTRACT
France Membership in Fatf and Financing Paris Terror Attacks in 2015 Abstract This study is attempt to explain why the French counter terrorism financing policy based on FATF standards is not able to prevent the financing terrorism activities of terror acts in Paris by 2015. This research used historical institutionalism approach to see how institutional evolution of FATF, France involvement in FATF decision, and the influence of FATF decision on France relates to the field of countering terrorism financing. The research method used qualitative approach. The result of this study indicate that although France has important role in FATF, but historically, France has ignored some important things which cause the financing activities for terrorist network. Keywords France, FATF, Europe, Terrorism Financing, Historical Institutionalism.

Abstrak :
Latar belakang penelitian ini adalah referendum keluarnya Inggris dari Uni Eropa Brexit yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016. Hasil referendum menunjukkan 52 rakyat Inggris menginginkan keluar dari Uni Eropa dan 48 menginginkan tetap sebagai anggota. Akibat dari hasil tersebut, sehari setelahnya David Cameron langsung mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri Inggris. Hal yang kontras terlihat mengingat bahwa David Cameron adalah salah satu tokoh yang mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa meskipun ia berasal dari Partai Konservatif yang terkenal dengan sikap euroskeptisme dan sejak lama tidak sejalan dengan Uni Eropa. Berdasarkan hal tersebut, memunculkan pertanyaan mengapa David Cameron mengkampanyekan Inggris untuk tetap bersama Uni Eropa. Teori actor-specific digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan level analisis individu. Teori ini menggunakan aspek psikologi yaitu motivasi, emosi dan representasi masalah dalam menemukan alasan dibalik pembentukan sebuah keputusan. Berdasarkan teori, Cameron memiliki motivasi untuk dapat diterima dan dikenal sebagai pemimpin adil yang dapat menjembatani hubungan Inggris dan Uni Eropa dan ingin mempertahankan dan memperbesar pengaruh Inggris sebagai negara yang besar. Dari segi emosi, Cameron mempunyai emosi yang tenang dan penuh percaya diri yang dipengaruhi oleh karakter diri dan lingkungan yang mendukungnya. David Cameron merepresentasikan masalahnya berdasarkan keyakinan-keyakinannya yang dalam terhadap Eropa. Berdasarkan penelitian ini, hal tersebut membuktikan bahwa aspek-aspek psikologis seorang pemimpin juga memberi pengaruh dalam ditetapkannya sebuah keputusan. ...... The background of this study is a referendum on the British exit from the European Union Brexit held on June 23, 2016. The results of the referendum showed 52 of British people wanted to get out of the EU and 48 wanted to remain as members. As a result, a day later David Cameron immediately proposed resignation as Prime Minister of England. The contrast seems to be that David Cameron is one of the figures who campaigned for England to stay with the EU even though he was from the Conservative Party which is famous for its euroscepticism and has long been inconsistent with the European Union. Based on this situation, raises a question why David Cameron campaigned for Britain to stay with the EU. The actor specific theory was used in this study using individual level analyzes. This theory uses the psychological aspect of motivation, emotion and problem representation in finding the reasons behind the formation of a decision. Based on his motivations, Cameron wants to be accepted and known as a fair leader who can bridge the UK and EU relations and want to maintain and enlarge the influence of Great Britain as a big country. From his emotions, Cameron has a calm and confident emotion that is influenced by the character of himself and the environment that supports him. The last, David Cameron represents his problems based on his deep beliefs on Europe. Based on this research, it proves that the psychological aspects of a leader also give influence in the establishment of a decision.

Abstrak :
Penelitian ini membahas alasan Uni Eropa sebagai anggota tetap di dalam forum G20, terutama penekanan pada mamfaat yang diperoleh oleh Uni Eropa melalui G20. Teori yang digunakan untuk meneliti Keanggotaan Uni Eropa di G20 adalah teori interdependensi kompleks, teori efek domino dan konsep global governance. Penelitian ini menemukan bahwa pada saat berdirinya dan pada saat transformasi Uni Eropa di G20, adalah respon dari krisis keuangan yang dinilai ber-efek domino terhadap ekonomi global. Uni Eropa dengan anggota G20 lainnya dinilai mempunyai kemampuan dan memiliki interdependensi untuk berkerjasama menyelesaikan krisis dan mencegah efek domino. G20 dalam perkembangannya, berkembang menjadi global governance khususnya dalam tatanan ekonomi dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Uni Eropa semakin mendapat tempat sebagai aktor global melalui G20 untuk mewujudkan visi Effective Multilateralism berbasis nilai, berperan dalam mengembangkan manajemen keuangan dunia dan meningkatkan keuntungan perdagangannya. ......This study analyses the permanent membership of European Union in G20, especially its benefit as a member of G20. Theory used in this study consists of interdependence complex and domino effect theories and global governance concept. This study finds out that the establishment and transformation of European Union within G20 are the response toward domino effect in global financial crisis. European Union and other member of G20 are considered having the ability and interdependence to cooperate solving the crisis and prevent the domino effect. G20 thrives to be a global governance, specifically in world economic order. Finally, this study concludes that by way of G20, European Union becomes one of the promising global actors that helps actualising value based Effective Multilateralism vision, develops world financial management and enhances its trading profit.

Abstrak :
ABSTRAK
Proses integrasi antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya dapat dilihat melalui berbagai perspektif. Diantaranya adalah perspektif regional, identitas, keamanan, dan ekonomi. Negara-negara anggota Uni Eropa pernah mengeluarkan Perangko commemorative untuk memperingati momentum integrasi mereka ke Uni Eropa, dan peristiwa-peristiwa penting terkait Uni Eropa. Penelitian ini mencoba mendalami data-data terkait perangko dengan lambang dan karakter Uni Eropa, serta melihat motivasi dan tujuan 28 negara anggota organisasi supranasional tersebut. Pencetakan Perangko tampaknya bukan hanya dapat disebut sebagai suatu kegiatan filatelis, namun juga kegiatan dengan motif politis diikuti oleh alasan bahwa Perangko memiliki fungsi untuk membantu pencapaian kebutuhan politik suatu negara, terutama kebutuhan diplomasi, diseminasi informasi, sosialisasi, bahkan propaganda. Tesis ini akan melihat Perangko sebagai alat diplomasi publik negara-negara anggota Uni Eropa dan penegasan mereka sebagai anggota Uni Eropa.

---

ABSTRACT
The integration process between the EU and its member states can be seen through various perspectives. There are regional, identity, security, and economy perspective. European Union members states had issued a commemorative postage stamp to commemorate the momentum of their integration into EU, and important events related to the European Union. This study tried to explore related data with the symbols and characters of the European Union, and knowing the motives and purposes of EU members states. Stamps seems not only be referred to as a philately, but also activities with political motives followed by the reason that the stamp has a function to assist the achievement of a country 39 s political needs. Particularly the needs of diplomacy, information dissemination, socialization, even propaganda. This thesis will see stamps as a public diplomacy tool member countries of the European Union and their affirmation as a member of the EU.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang negara-negara Visegrad Group pada masa krisis Uni Eropa. Krisis-krisis yang dibahas adalah krisis ekonomi, krisis keamanan energi, dan krisis keamanan migrasi. Pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam tesis ini adalah bagaimana upaya negara-negara Visegrad Group bertahan dari krisis-krisis Uni Eropa dan bagaimana pengaruh krisis-krisis tersebut terhadap politik domestik negara-negara Visegrad Group. Negara-negara Visegrad Group dikaji sebagai suatu negara berdaulat dan sebagai institusi sub-regional dalam Uni Eropa. Perspektif English School menjadi acuan utama dalam penulisan tesis ini. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Sekuritisasi dari Barry Buzan dan teori Eropanisasi sebagai bagian dari teori integrasi Eropa. ...... The focus of this study is the Visegrad Group states at the time of the European Union crises. The crises covers economic crisis, energy security crisis, and migration security crisis. The purposes of this study are to explain the efforts of the Visegrad Group states to survive from the crises, and to analyze the effect of the crises on the domestic politics of Visegrad Group states. Visegrad Group states are examined as sovereign states and as sub regional institution in the European Union. English School perspective is the major view of this study. Theoretical frameworks that are used to analyze the research question are Securitization theory from Barry Buzan and Europeanization theory as a part of European integration theory.

Abstrak :
ABSTRAK
Inisiatif Silk Road Economic Belt SREB dari China menimbulkan baik entusiasme maupun keresahan di seluruh penjuru dunia. Pembangunan dari SREB akan memudahkan aliran ekonomi antara Eropa dengan Asia yang kemudian meningkatkan kerjasama dan kemakmuran di kawasan tersebut. Namun motif asli dibalik pengembangan SREB masih menjadi pertanyaan besar. Uni Eropa hingga saat ini belum memberikan respons resmi terhadap inisiatif tersebut, sementara Jerman telah menunjukkan dukungan mereka atas hal tersebut. Studi ini menganalisa motivasi dari Jerman untuk mendukung SREB melalui Teori International Political Economy. Variabel Pursuit of Wealth digunakan untuk menganalisa manfaat ekonomi yang didapat oleh Jerman dari pengembangan SREB, dan variable Pursuit of Power digunakan untuk menjelaskan kepentingan politik antara Jerman, SREB, dan juga Uni Eropa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jerman tengah berusaha menggunakan SREB sebagai alatnya untuk merealisasikan kepentingan ekonomi dan politiknya di Uni Eropa.

---

ABSTRACT
China rsquo s Silk Road Economic Belt SREB initiative is raising both concerns and excitement around the globe. The development of the SREB will increase the flow of economy between Europe and Asia and in turn is supposed to raise cooperation and prosperity amongst the region. However the true motive of SREB either it be politics or economics, remains a big question. The European Union have not made an official stance towards the initiative, however Germany have shown indications of their support. This study analyzes the motivation of German in doing so through the International Political Economy Theory. The Pursuit of Wealth variable is used to analyze the economic benefits Germany may receive from the SREB, while the Pursuit of Power variable is used in attempts to understand the politics involving Germany, SREB and the European Union. The results shows that Germany is trying to utilize the SREB as a vehicle in pursuing its economic and political interest in the European Union.

Abstrak :
ABSTRAK
Teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan secara signifikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga infrastruktur kritis Inggris kini bergantung pada kondisi dalam lingkungan cyberspace. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu cyber security menjadi salah satu prioritas tertinggi dalam kebijakan keamanan nasional Inggris. Namun regulasi cyber security di Inggris sering kali mengundang perdebatan dan tentangan dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi pro dan kontra masyarakat terhadap regulasi tersebut serta menganalisis penyebab regulasi cyber security di Inggris bertentangan dengan prinsip HAM. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori keamanan dan teori masyarakat informasi dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi cyber security di Inggris tidak mencerminkan nilai kebebasan individu serta dapat bersifat positif dan negatif di saat yang bersamaan. Di satu sisi bertujuan untuk melindungi kemanan seluruh warganya dari kejahatan serius dan di sisi lain tujuan tersebut diwujudkan melalui peraturan yang mencederai hak fundamental individu.

---

ABSTRACT
Information and communication technology utilized significantly in daily activities, so that critical infrastructures in the UK now dependent on conditions in cyberspace. It rsquo s not only bring advantages, but also could pose threats that affect national security. Therefore cyber security becomes one of the highest priorities in national security policy of the UK. Cyber security regulations in the UK are often invite debate and opposition from various parties. This study aimed to construct the pros and cons of the regulation and analyze the causes of its contrary to the principles of Human Rights. The analysis in this study uses security theory and the theory of the information society with normative legal research methods and qualitative approaches. The results of this study indicate that the regulation of cyber security in the UK do not reflect the values of individual freedom and could be positive and negative at the same time. On the one hand aims to protect the security of all citizens from serious crime and on the other hand this objective is manifested through regulations that harm the fundamental rights of individuals.

Abstrak :
Tesis ini membahas Perang Informasi Media Massa Mainstream Eropa dengan studi kasus konflik Ukraina-Rusia tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data dari hasil analisa artikel, wawancara ahli media dan perang informasi dan data statistik yang diambil dari situs-situs resmi. Analisa penelitian dilakukan dengan menggunakan teori hegemoni, teori agenda setting dan teori sekuritisasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media massa mainstream di Eropa saat terjadinya konflik Ukraina-Rusia terlibat dalam perang informasi. Metode perang informasi yang digunakan media Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, Georgia adalah ofensif karena konten artikel menyerang Rusia. Ukraina dan Rusia yang terlibat konflik langsung menggunakan metode ofensif dan defensif bertahan . Belarus menggunakan metode ofensif karena informasinya menyudutkan negara-negara Eropa yang menyerang Rusia. Perang Ukraina-Rusia bertransformasi menjadi perang informasi karena dipengaruhi kepentingan politik dan bisnis. Strategi yang digunakan diantaranya propaganda dan manipulasi informasi. ......This thesis elaborates the Information Warfare on Europe's Mainstream Mass Media Case Study Ukraine Russia Conflict year 2013 2017. This research uses qualitative and quantitative methods with sources of data from the articles analysis, experts interviews and statistical data taken from the official websites. The research analysis is using hegemonic theory, agenda setting and securitization theory. From the research results, it can be concluded that the information warfare in mainstream mass media in Europe was occurred during the Ukrainian Russian conflict. The information warfare methods used by the Dutch, French, German, British, Georgian media are offensive because of its article content that is attacking Russia. Ukraine and Russia are involved in direct conflict by using offensive and defensive methods defense. Belarus used the offensive method because its information cornered the European countries that attacked Russia. The Ukrainian Russian war has transformed into an information warfare because of the influence of political and business interests. The strategies used include propaganda and information manipulation.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Rusia dalam Forum negara-negara BRICS dan Organisasi Regional SCO 2010-2017 dalam Perspektif Konstruktivisme. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data berupa buku, artikel jurnal dan dokumen resmi. Analisa penelitian menggunakan dua teori yaitu regional security complex untuk SCO dan World system untuk BRICS. Penelitian ini menemukan bahwa Rusia berperan penting dalam SCO dan BRICS. Di SCO, Rusia bersama Cina berperan penting sebagai penentu kebijakan dan agenda SCO. Sementara di BRICS, Rusia berperan sebagai koordinator kebijakan supaya negara BRICS memiliki kebijakan yang sama. Penelitian ini juga menemukan bahwa SCO dan BRICS merupakan alat yang berguna bagi kebijakan luar negeri Rusia. SCO berguna untuk menjaga pengaruh Rusia di Asia Tengah, Sementara BRICS berguna untuk menyuarakan perubahan tatanan dunia yang ada. Karena pentingnya kedua organisasi ini bagi kebijakan luar negeri Rusia, tidak heran Rusia berperan penting dalam organisasi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rusia berperan penting di SCO dan BRICS karena kedua organisasi ini merupakan alat yang berguna bagi kebijakan luar negeri Rusia. Faktanya adalah agenda di SCO dan BRICS sebenarnya merupakan agenda kebijakan luar negeri Rusia. Supaya SCO dan BRICS tetap relevan bagi kebijakan luar negeri Rusia maka Rusia harus meningkatkan pendekatan diplomatik dengan negara anggota SCO dan BRICS. Hal ini penting dilakukan supaya SCO dan BRICS solid. Sebab, SCO dan BRICS yang solid akan menguntungkan Rusia dalam jangka panjang. ...... This Thesis examine Russia in the BRICS Forums and SCO Regional organization 2011 2017 In Constructivism Perspective. This thesis used qualitative method with data sources in form of book, journal article and official documents. The Research analysis uses two theories regional security complex for SCO and World system for BRICS. This research found that Rusia plays important role both in SCO and BRICS. In SCO, Rusia with China plays important roles as policy and agenda makers. In BRICS, Russia acts a policy coordinator to ensure all the members have same policy. This research also found that SCO and BRICS is a useful tools for Russia rsquo s foreign policy. SCO is useful to keep Russian influence in Central Asia. Meanwhile BRICS is useful for advocating changes in world order, it is no wonder Russia plays important roles in both organizations. This research concludes that Russia plays an important role in SCO and BRICS because both organizations is a useful tool for Russian foreign policy. In fact, SCO and BRICS rsquo s agenda is actually Russian foreign policy agenda. In order to for SCO and BRICS to remain relevant to Russian foreign policy, Russia must improve its diplomatic approaches to SCO and BRICS member states. This is im portant to make SCO and BRICS a solid organization. A solid SCO and BRICS will benefit Russia in the long term.

Abstrak :
ABSTRAK
Fake news dan hate speech mengenai imigran Timur Tengah di Jerman berkembang pesat di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Oleh karenanya, Jerman membuat undang-undang mengendalikan penyebaran fake news di media sosial yang disebut NetzDG. Undang-undang ini bertujuan memberi denda pada media sosial yang tidak segera menghapus fake news yang dilaporkan oleh pengguna. Penelitian ini diuji dengan gabungan metode kualitatif dan kuantitatif, menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci, Teori Sekuritisasi Barry Buzan, dan Teori Normatif milik Wilbur Scrahmm. Hasilnya, fake news melalui media sosial dijadikan alat partai sayap kanan untuk membentuk hegemoni bahwa imigran adalah hal yang membahayakan. Fake news mengancam demokrasi serta kehidupan bermasyarakat di Jerman, sehingga dianggap sebagai ancaman oleh Pemerintah Jerman dan akhirnya menjadikan hukum sebagai bentuk kontrol atas media sosial yang beroperasi di negara tersebut.

---

ABSTRACT
Fake news and hate speech on Middle Eastern immigrants in Germany are growing rapidly in social media like Facebook, Twitter, and YouTube. Therefore, Germany makes laws to control the spread of fake news in social media called NetzDG. This law aims to impose penalties on social media that do not immediately remove fake news reported by the user. This study was tested with a combination of qualitative and quantitative methods, using Antonio Gramsci 39 s Hegemony Theory, Barry Buzan 39 s Theory of Securitization, and Wilbur Scrahmm 39 s Normative Theory. As a result, fake news through social media is used as a tool of the right wing party to establish hegemony that immigrants are dangerous. Fake news threatens democracy and social life in Germany, so it is considered a threat by the German Government and ultimately makes law as a form of control over the social media that operating in the country.