Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama tahun 2010-2014 Kota Semarang selalu menduduki tiga besar rangking Incidence Rate DBD di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembiayaan program pemberantasan DBD bersumber pemerintah pada tahun 2013-2015 serta kesenjangan sumberdaya. Pendekatan akun biaya kesehatan (health account) digunakan untuk menelusuri pembiayaan menurut sumber, fungsi, penyedia layanan. Hasil studi menunjukkan bahwa total belanja program DBD bersumber APBD tahun 2013 adalah Rp. 4.018.927.020, tahun 2014 sebesar Rp. 4.070.437.715.020, dan tahun 2015 sebesar Rp. 8.889.646.145. Program terutama dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan fungsi layanan kesehatan terutama adalah Surveilans Epidemiologi dan Pengendalian Penyakit Menular. Belanja untuk kegiatan administrasi lebih tinggi daripada belanja untuk program promosi kesehatan dan penangan KLB. Tidak terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya yang dipotret dari belanja kesehatan program pemberantasan DBD dengan kebutuhan program berdasarkan perhitungan kebutuhan metode SPM. Namun, terdapat kesenjangan antara ketersediaan sumber daya atau belanja kesehatan dengan perencanaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Disarankan agar perencanaan program lebih berfokus pada kegiatan promotif dan preventif.

---

During Year 2010 - 2014 Semarang municipality has been stated as the Big Three city with high incidence rate of dengue in Central Java province. This tracking expenditure of DHF Preventive Program has tried to analyze spending by the Local Government for Year 2013-2015, as well as the resources gap. The health account approach was used to analyze spending by source, function, and provider. Total spending for DHF supported by the local government in 2013 was Rp. 4.018.927.020, in 2014 was Rp. 4,070,437,715,020, and in 2015 was Rp. 8,889,646,145. The key player of the program was the Semarang Municipality Health Office. By function, the highest proportion of the spending was for Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases. The study also found that higher proportion of spending on administration as compared to direct activities such as community empowerment, and program to solve the outbreak. There was no resources gap if available resources was compared to the nedd according to SPM, however there was a resource gap if compared with the plan developed by the municipality health office. The study suggested to improved planning by focusing more on the direct activities such as promotive preventive.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Dwi Hendro YudhoProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Peran Jaminan Kesehatan Di Era JKN Terhadap PemanfaatanPersalinan Di Fasilitas Kesehatan Di Indonesia Tahun 2015-2016Pembimbing : Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas MPHBerdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI angka kematian ibu AKI menunjukkan penurunan dari 390 tahun 1991 menjadi sebesar 305 per 100.000kelahiran hidup pada tahun 2015. Walaupun demikian pencapaian AKI di 2015 tersebutmasih jauh dari target yang ditetapkan dalam Program MDGs sebesar 102, sehingga targetdari MDGs tidak tercapai. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah persalinanyang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan.Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan masih tinggi persalinan dilakukan dirumah yang disebabkan sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan dan keterbatasanfinansial. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi hambatanfinansial terhadap pemanfaatan layanan kesehatan adalah kepemilikan jaminankesehatan. Penelitian ini bertujuan membuktikan kepemilikan jaminan kesehatan dapatmeningkatkan pemanfaatan persalinan di fasilitas kesehatan setelah dikontrol denganvariabel Sosio demografi, Enabling Resouces, dan faktor sistem kesehatan di tahun 2015-2016. Desain studi yang digunakan adalah potong lintang dan pendekatan kuantitatifdengan menggunakan data sekunder berupa data susenas 2015-2016 dan podes 2014.Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebesar 33.695 tahun 2015 dan 33.348tahun 2016. Untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan analisis multivariat denganpendekatan probit-marginal effect dan memasukkan analisis endogenitas terhadapjaminan kesehatan.Hasil analisis menunjukkan Ibu yang memiliki jaminan kesehatan menaikkan peluangmelakukan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 5,2 2015 dan 5,4 2016 biladibandingkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenisjaminan kesehatan, bahwa kepemilikan JKN-KIS meningkatkan 4,6 dan 5,1 danjaminan kesehatan non JKN-KIS meningkatkan sebesar 4,6 dan 6,6 probabilitas ibumelakukan persalinan di fasilitas kesehatan bila dibandingkan yang tidak memilikijaminan kesehatan pada tahun 2015-2016. Walaupun demikian masih ditemukan ibu yangtidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 46,1 tahun 2016, jarak fasilitas kesehatanyang jauh dan jumlah fasilitas kesehatan yang lebih sedikit memberikan pengaruh ibudengan status ekonomi rendah yang memiliki jaminan kesehatan tidak melakukanpersalinan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya intervensi berupapeningkatan kepesertaan JKN-KIS, mempertahankan pembiayaan DAK non fisik bidangkesehatan program Jampersal yang berhubungan dengan pemberian biaya operasionaldan transportasi bagi ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan. Serta mempertahankanpembiayaan DAK fisik bidang kesehatan dengan prioritas kegiatan pembangunanpuskesmas, sarana penunjang dan penyediaan puskesmas keliling.Kata kunci: JKN-KIS, Persalinan di fasilitas kesehatan, Podes, Susenas

---

ABSTRACT
ABSTRACTName Dwi Hendro YudhoStudy Programme Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle The role of Health Insurance in The National Health Security JKN Era towards the Utilization of Institutional Delivery inIndonesia 2015 2016Supervisor Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas MPHIndonesian Demography and Health Survey reveals that maternal mortality ratio from1991 until 2015 has decreased from 390 per 100.000 live births to 305 per 100.000 livebirths, yet that progress has not met the target of MDGs 102 per 100.000 live births .Providing the assistance from skilled health personnel and promoting institutionaldelivery are the efforts to decrease the number of maternal mortality. Previous studiesshowed that a high number of non institutional delivery was due to limited access to reachthe healthcare facility and financial challenges. One of the mechanisms that couldalleviate challenges in covering the health care cost in family level is by enrolling in aNational Health Security. The aim of this study was proving that the health insuranceincreased the utilization of institutional deliveries after controlling the socio demographyvariable, enabling resources, and health care system factors in 2015 ndash 2016.This was a cross sectional study and using the quantitative approach. The National Socio Economic Survey SUSENAS 2015 2016 and The Village Potential PODES 2014 datawere the secondary data for this study. There was 33.695 sample from the data in 2015and there was 33.348 sample from the data in 2016 included in the analysis. Multivariateanalysis was performed to answer the objective of the research with the probit marginalapproach and incorporating the endogenous analysis of National Health Security.The result showed that the probabilities of institutional deliveries has increased to 5.2 2015 and 5.4 2016 among the mothers who were covered by the health insurance.Based on the type of health insurance, by enrolling in National Health Security Program Healthy Indonesia Card JKN KIS have increased by 4.6 and 5.1 of institutionaldeliveries. While those who were covered by health insurance outside the JKN KIS haveincreased the institutional deliveries by 4.4 and 6.6 .Nevertheless, there was 46.1 mother in 2016 who have not yet covered by any healthinsurance. Those who were covered by the health insurance but their distance to the healthfacility was far and the number health facility was low affecting the mother for noninstitutionaldeliveries. Hence, there should be intervention in increasing the coverage ofJKN KIS and sustaining the Special Allocation Funds DAK for the non physical budgetin health care program such as the Jampersal which linked to the allocations of operationaland transportation funds for mothers who are going to have delivery in a medical facility.In addition to that, the DAK for physical budget in health care should be sustained bygiving priority in the construction of Puskesmas, the supporting facilities, and theprovision of mobile Puskesmas.Keywords Institutional Delivery, JKN KIS, Podes, Susenas