Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jabatan Bupati merupakan jabatan birokrasi yang sah dan bersifat monopolitis dalam mengangkat atau memberhentikan pejabat yang ada dalam wilayah kewenangannya. Pengangkatan tersebut ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, serta persyaratan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan stafnya yang memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan jual-beli jabatan, yang mana kerjasama antara Bupatidan stafnya dalam jual-beli jabatan ini digunakan mereka untuk meraihkeuntungan pribadi. Tulisan ini disusun untuk menganalisis kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Bupati dan staf di kabupaten X dengan menggunakan konsep occupational criminal behavior.

---

The position of regent is a legal bureaucratic position that monopolistic in nature on appointing or dismissing officials in their jurisdictions.The appointment is determined based on an objective comparison between competencies, qualifications, and requirements needed for the position. However, in its implementation there were violations committed by the regent and his staff who made use of their authority to carry out the sale of said positions, in which cooperation between the regent and his staff in buying and selling these positions is used by them to gain personal gain. This paper is made to analyze the case of buying and selling of positions carried out by the regents and his staff in district X using the concepts of criminal behavior."

"ABSTRAKMenggunakan lensa identitas sosial, karya ilmiah ini mencoba untuk menelaah pelepasanindividu secara teoretis dari kelompok violent extremist organization. Ketidaksesuaianidentitas menjadi sorotan utama bagi penyebab utama pelepasan individu secara sukarela.Ditemukan pula bahwa komitmen kepada ideologi dan ikatan yang kuat terhadapkelompok mampu mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap berbagai faktor yangmampu mendorong ia keluar dari kelompok. Selanjutnya, karya ilmiah mendiskusikanbahwa untuk mengindikasikan sebuah pelepasan yang sukses, harus terdapat pelepasanyang lengkap. Reintegrasi kembali ke masyarakat dan mengadopsi identitas sipil menjadihal yang penting untuk mengurangi resiko kembalinya individu ke organisasi tersebut.

---

ABSTRACTUsing the lens of social identity, this paper aims to explore individual disengagementfrom violent extremist organization theoretically. While discrepancies are found to be themain cause of individual and voluntary disengagement, it is also found that commitmentto ideology and strong attachment to the group may influence an individualssusceptibility to discrepancies. Lastly, this paper discusses to indicate a successfuldisengagement, a complete disengagement must occur. Reintegration back into thesociety by adopting a civil identity becomes vital to reduce the risk of re-engaging."

"ABSTRAKPenulisan tugas karya akhir ini membahas mengenai maraknya kejahatan penipuanskema ponzi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Skema ponzi adalah suatu bentukpenipuan khusus yang hingga saat ini masih sulit dikenali oleh masyarakat bahkanaparat penegak hukum. Karena sulit dikenali, banyak orang yang menyamakan skemaponzi dengan multi level marketing (MLM). Tulisan ini dibuat untuk menggali faktorfaktorapa yang menyebabkan skema ponzi ini menjamur dan sulit dikenali dimasyarakat Indonesia. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakanbeberapa konsep yaitu pengendalian sosial, tipologi korban, white collar crime, danhalo effect. Berdasarkan artikel berita dan juga penelitian-penelitian terdahulu, penulismenemukan ada 3 masalah pokok dari perkembangan skema ponzi di Indonesia, yaitu:(1) ketiadaan payung hukum khusus untuk skema ponzi, (2) kurangnya pengetahuanmasyarakat terhadap skema ponzi, dan (3) pelaku skema ponzi ini banyak yangmerupakan perusahaan legal.

---

ABSTRACTThis article discusses the rising of ponzi scheme fraud in Indonesia during recent years.Ponzi scheme is a type of fraud which is difficult to be recognized by the law enforcers,let alone to society. This type of fraud is commonly mistaken with multi levelmarketing (MLM). The author wants to explore what caused the rising of ponzischeme in Indonesia. In order to do so, the author uses several concepts such as socialcontrol, victim‟s typologies, white collar crime, and halo effect. Based on the newsarticles and previous research, the author found that there are at least 3 issues pertainingto the rising of ponzi scheme in Indonesia, which are: (1) the absence of special lawregulating the ponzi scheme, (2) the lack of information from society about ponzischeme, and (3) most of the ponzi schemer, is a legal company."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengiriman PMI ilegal melalui modus operandi umrah ke Timur Tengah tahun 2011-2018. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang selalu berkembang karena kecanggihan pelaku dan salah satu perkembangan dari modus ini adalah melalui visa umrah. Dalam menganalisis modus yang dilakukan pelaku, digunakan enam poin modus operandi perdagangan orang yang diungkapkan oleh United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking dengan beberapa adaptasi, yaitu rekrutmen, penyalahgunaan dokumentasi, pengiriman, penampungan, penyaluran, dan eksploitasi. Sebagai isu kriminologi, pengiriman PMI ilegal melalui modus umrah dapat dijelaskan melalui teori paparan gaya hidup, teori pola kejahatan, serta konsep viktimisasi struktural. Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan bertumpu pada data sekunder sebanyak 77 kasus yang ditemukan di portal berita online.

---

ABSTRACTThis undergraduated thesis discusses about the delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi to the Middle East in 2011-2018. Human trafficking is one form of transnasional organized crime which is always developing because of the sophistication of the perpetrators and one of the developments in this modus operandi is through umrah visa. In analyzing the modus operandi carried out by the perpetrators, six points of modus operandi were used by United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking with several adaptations, namely recruitment, misuse of document, transportation, shelter, distribution, and exploitation. As an issue of criminology, delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi can be explained through lifestyle exposure theory, crime pattern theory, and the concept of structural victimization. This writing uses quantitative content analysis methods and relies on secondary data as many as 77 cases found on online news portals."

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai korupsi suap jual-beli jabatan ASN yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) X.  Bupati Syahrini mengakui bahwa korupsi tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi di Pemkab X. Tradisi suap tersebut terbentuk dari sebuah proses normalisasi korupsi yang terjadi di dalam Pemkab X. Proses normalisasi korupsi terdiri dari: institutionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi. Normalisasi perilaku korupsi akan memberikan anggapan bahwa perilaku tersebut sebagai suatu hal yang wajar. Data yang diperoleh melalui media online dan dokumen turunan putusan pengadilan selanjutnya akan di analisis menggunakan teori Proses Normalisasi Korupsi terhadap sebuah data kasus tersebut. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat lebih dalam penyebab korupsi suap jual-beli jabatan ASN dilakukan terus menerus di wilayah pemerintahan kabupaten.

---

ABSTRACThis final paper discusses about corruption of the bribery transaction for Civil Servants positions that occur in local government area X. Regent Syahrini acknowledges that corruption has been going on for a long time and has become a tradition there. The tradition of bribery is formed from a normalization of corruption that occurs within local government area X. The process of normalizing corruption consists of: institutionalization, rationalization and socialization. Normalization of corrupt behavior will give the assumption that the behavior is a natural thing. Data obtained through online media and derivative documents of court decisions will then be analyzed using the Corruption Normalization theory. The task of this final work is expected to be a reference to look deeper into the causes of corruption in the bribe of transaction for Civil Servants positions carried out continuously in the local government area.

"

"Hukum qisas memberikan tidak alternatif penyelesaian konflik yaitu pembalasan yang setimpal, pemaafan dan juga diyat. Sejalan dengan upaya penyelesaian konflik yang mempromosikan rekonsiliasi sebagai penyelesaian yang damai dan humanis, dilakukan penelitian yang mencoba mencari celah dalam hukum qisas untuk dapat mewujudkannya. Pembalasan yang setimpal tentu bukan alternatif yang memenuhi kriteria tersebut, namun melalui pemaafan dan diyat terdapat kemungkinan rekonsiliasi dapat terwujud diantara korban, pelaku, dan juga masyarakat. Dalam upaya penelusuran tersebut digunakan beberapa konsep yang menjadi kerangka berpikirnya yaitu rekonsiliasi dan keadilan restoratif.

---

Qisas has three alternative conflict resolution. The alternative are retalation, forgiveness, and bloodmoney. In line with efforts to promote reconciliation conflict resolution as peaceful and humane solution, this research trying to find loop holes in the qisas to be able to make it happen. Retaliation in kind is certainly not an alternative that meets the criteria, but through forgiveness and blood money, reconciliation is possible can be realized between the victim, offender, and community. Reconciliation, forgiveness and restorative justice are the concepts that are used to analyze this problem."

"Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi yang dialami oleh perempuan pekerja migran domestik Indonesia yang bekerja di Timur Tengah. Penelitian dilakukan dengan melihat adanya kerentanan perempuan pekerja migran domestik Indonesia dalam menghadapi sistem hukum negara tujuan berdasarkan teori feminis sosialis dan feminis jurisprudensi dimana kelas dan gender mempengaruhi praktek hukum di Timur Tengah. Tiga orang perempuan pekerja migran yang pernah mengalami kriminalisasi menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kritis untuk melihat bagaimana kriminalisasi perempuan pekerja migran domestik Indonesia di Timur Tengah adalah bentuk dari kekerasan terhadap perempuan.

---

This undergraduate thesis discusses about criminalization of Indonesian women migrant domestic workers in the Middle East. This research sees the vulnerability of Indonesia women migrant domestic workers in facing the countries’ law based on Socialist Feminist and Feminist Jurisprudence Theory. Three Indonesian women migrant domestic workers were interviewed as the subjects in this research due to their experienced of criminalization. Then, it all would be used for analyzing as according to the theoritical framework. Critical approach had been applied for viewing how the criminalization of Indonesian women migrant domestic workers was a form of violence against women."

"ABSTRAK<>br>Artikel ini akan membahas kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat yang menyebabkan kredit macet oleh Bank DKI, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Kasus ini bermula dari debitur yang mengajukan kredit dan orang ndash; orang dalam Bank DKI yang melakukan tindakan curang. Didalam uraian data yang menjelaskan kasus tersebut dilihat dari berbagai aspek yang mengacu pada satu teori. Para pelaku tindak kejahatan ini dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan Occupational Criminal Behavior System yang terdiri dari lima aspek yaitu aspek hukum legal aspect of selected offenses , perilaku karir kriminal criminal career of the offender , dukungan kelompok terhadap pelaku group support criminal behavior , hubungan antara tindak pidana dengan perilaku yang sah correspondence between criminal and legitimate behavior dan reaksi masyarakat serta proses hukum societal reaction and legal processing . Artikel ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kredit macet oleh Bank DKI ini dapat dihubungkan dengan lima aspek Occupational Criminal Behavior System.

---

ABSTRACT<>br>This article discussed a case of corruption in the aircraft procurement affected by Non Performing Loan NPL of Bank DKI which caused a state financial lossed. This case caused by debtors who apply for credit and employee in Bank DKI who commit fraudulent actions. The analysis of the data described in the case is seen from various aspects. The perpetrators of this crime are further analyzed by using occupational criminal behavior which consists of five aspects legal aspect of the selected offense, criminal career behavior, group support of criminal behavior, the relationship between criminal acts and legitimate behavior correspondence between criminal and legitimate behavior and community reactions and legal processes. This article shows the existence of a corruption criminal case can be connected with five aspects from Occupational Criminal Behavior System."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas analisis situasi pelaku korupsi yang melakukan teknik netralisasi. Peneliti menggunakan teori Differential Association E.H Sutherland dan Teknik Netralisasi Sykes dan Matza yang telah dikolaborasikan dengan teknik netralisasi Coleman. Perspektif yang digunakan adalah interaksionis atas proses sosial yang dialami pelaku korupsi. Metodologi penelitiannya adalah analisa situasi dari studi kasus kasus individual AM, pelaku korupsi yang divonis seumur hidup. Penelitian ini menemukan penempatan asosiasi AM, Paparan secara verbal atas lima teknik netralisasi, rasionalitas AM melakukan tindakan menyimpang serta menetralisasikan pilihan tindakannya. Peneliti menyimpulkan bahwa proses interaksi dapat mempengaruhi pertimbangan AM atas menentukan perilaku. Rasionalitas yang ada pada diri AM mempertimbangkan keuntungan serta kesempatan dirinya untuk menentukan pilihan sikap. Maka dari itu, identifikasi dari motif yang bervariasi serta dalih pembenaran yang pernah dilakukan akan menjadi landasan berpikir AM dalam membenarkan tindakan korupsi. Upaya mencari dalih dan alasan atas kesalahan yang diperbuat merupakan respon langsung yang diberikan oleh AM dalam menanggapi desakan konformis dari aturan sosial yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the situation analysis of the corrupt offender who performs the neutralization technique. Researchers use the Differential Association theories E. H Sutherland and Neutralization Technique Sykes and Matza which has been collaborated with the neutralization technique by Coleman. Using an interactionist approach in particular to social processes experienced by corruption perpetrators. This research methodology is the situation analysis of the case study of individual AM cases, a life sentence of corruption perpetrators. This research finds AM association placement, verbal exposure to five neutralization techniques, AM rationality performs deviant actions and neutralizes the choice of actions. The authors concluded that the interaction process could influence AM 39s judgment in determining behavior. The rationality that is in AM considers the advantages and opportunities itself to determine the choice of attitude. Therefore, the identification of the varied motives and justifications that have been made will be the basis of thinking AM in justifying the act of corruption. Attempts to find excuses for wrongdoing is a direct response provided by AM in response to the conformist insistence of the prevailing social rules."

"ABSTRAKSuap yang dilakukan kepada polisi merupakan upaya masyarakat yang melanggar lalu lintas untuk memotong birokrasi pengadilan pelanggaran lalu lintas. Kerumitan dan tidak seriusnya birokrasi penegakan hukum menimbulkan anggapan bahwa lebih baik memangkas prosedurnya dengan melakukan suap kepada petugas sejak awal pelanggaran diketahui. Suap menjadi pembiasaan yang diketahui melalui proses belajar hingga akhirnya membudaya karena terdapat pemahaman kolektif akan hal tersebut, baik di kalangan pelanggar maupun polisi. Perilaku suap yang dilakukan pelanggar lalu lintas terhadap aparat penegak hukum merupakan bentuk crime in everyday life karena dilakukan secara berulang-ulang setiap kali ada fenomena serupa. Kebiasaan yang terbentuk kemudian dikategorikan sebagai crime as culture karena adanya proses belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain, yang mana belajar itu sendiri terdapat dalam definisi budaya dan tindakan suap itu sendiri yang tergolong sebagai kejahatan. Kecenderungan tindakan ini untuk berulang kemudian menjadi collective meaning bagi setiap pelanggar lalu lintas. Pendekatan birokrasi yang personal juga menjadi masalah timbulnya peluang terjadi praktik suap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, sehingga suap sebagai alternatif pemangkasan birokrasi akan dapat dikurangi ketika interaksi antara pelanggar dengan polisi tidak lagi bersifat langsung.

---

ABSTRACTBribery to the police is an effort done by people who have violated traffic laws to cut through the bureaucracy of traffic court. The complexity and the not serious nature of law enforcement bureaucracy resulted in the opinion that it is better to cut the procedures through bribery towards the official since the start of the known violation. Bribery becomes a norm that is known through learning process until it becomes a culture since there is collective understanding about it, both in the violators 39 case and the police itself. The bribery done by the traffic violators to the law enforcement official is a form of crime in everyday life because it is done repeatedly every time there is a similar phenomenon. The habit formed is then categorized as crime as culture because of the existence of learning process from self experience and also others 39 experience, and this learning itself is in the definition of culture and bribery itself is categorized as a crime. The inclination of this act of repeat itself becomes a collective meaning for each traffic violators. The personal approach of bureaucracy becomes an opportunity for bribery in traffic violations, thus bribery as an alternative of cutting through bureaucracy will be reduced when interaction between violators and the police is no longer direct."