Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Dengan meninjau mengenai tanggung jawab tukang gigi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pekerjaan tukang gigi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat pada tukang gigi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukan pembinaan oleh dinas kesehatan dan pentingnya dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak pada dilema perawatan yang tidak sesuai standar.

---

This thesis discusses about legal protection for consumers services making and installation of permanent denture by dental worker. With the review of the responsibilities of salesman in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999, the Health Act Number 36 of 2009, and the regulation of the Minister of health related dental worker. Research conducted is normative legal research in descriptive research. The results of this research suggest that the education to society about dental health is important and also dental worker need to controlled by the Department of health."

"Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya dugan mengenai penyedotan pulsa secara sepihak oleh prosdusen. Penulis ingin membahas penyedotan pulsa ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundang-undangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat kurang optimal.This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning suction of pulse by the producer. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal."

"Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diterapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Terutama bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jasa notaris. Dalam hal konsumen jasa notaris mengalami kerugian, apakah notaris bertanggung jawab dan bagaimanakah konsumen menegakkan haknya. Peneliti membahas mengenai apakah notaris dapat disebut sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal apakah yang dapat mengakibatkan seorang notaris bertanggung jawab secara hukum, dan apakah hakim dalam praktik telah menganggap notaris sebagai pelaku usaha. Peneliti juga membahas mengenai kasus yang benar terjadi berdasar Putusan No. 14/PDT/2013/PT.DPS. Dengan demikian akan dapat tergambar lebih nyata bagaimana kasus mengenai perlidungan hukum terhadap pengguna jasa notaris ini diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

---

Law protection of the consumer can be applied in many aspects of society life. Especially for consumers which are aggrieved by business-doers. This thesis discusses the law protection for consumers of notary services. In terms of consumer of notary had cost damages off notary service, would the notary is liable and how consumers could enforce their rights. Writer discussed about is notary could be regarded as business in Consumer Protection Act, what circumstances a notary is liable in law, and wether judges already regards notary as a business. Writer also discussed the case that occured based on Putusan No. 14/PDT/2013/PT.DPS. Thus will illustrate more accurate how the case regarding law protection against consumers of notary services is applied. The research method is juridical-normative which refers off law norms that is occured in law regulations and verdicts."

"Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan merupakan kasus keracunan yang melibatkan lebih dari dua korban keracunan. Biasanya pada kasus-kasus yang terjadi, tidak kurang korban keracunan mencapai puluhan atau bahkan ratusan. Berkaitan dengan kasus keracunan makanan, hukum tanggung jawab produk atau product liability dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya hak atas keselamatan, keseshatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap konsumen, dimana kedudukannya masih lemah dibandingkan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab produk atas pangan yang sudah teracun dan kemudian meracuni konsumennya. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa Hukum Tanggung Jawab Produk masih merupakan hal yang masih harus menjadi perhatian serius, demi menjamin adanya kepastian hukum konsumen terhadap pelaku usaha.

---

Extra ordinary foodborne disease is the poisoning cases that involving more than two victims of poisoning. Usually in cases that occurred, at least more than hundred victims of poisoning is possible. In term of foodborne disease, product liability laws or product liability is intended to provide a guarantee of consumer rights, particularly their right to safety, health, and the right to claim over the injuries. The consumer position is still weak compared to manufacturer. This study aims to describe and analyze on how the responsibilities for food liability that have been poisoned. From the results of this study, found that the Product Liability Law is still the case that should be a serious concern, it is in order to ensure legal certainty of consumers over manufacturer."

"Pada saat sekarang ini dimana teknologi berkembang sangat cepat, telah banyak menimbulkan inovasi dalam produk elektronika, salah satunya adalah produk elektronik komunikasi. salah satu produk smartphone yang terkenal pada saat ini adalah Blackberry. Peredaran perangkat Blackberry di Indonesia tidak terlepas dari peran distributor yang mendistribusikan dan memasarkan Blackberry kepada konsumen. Namun di dalam praktiknya terdapat Peredaran Blackberry rekondisi atau yang lebih di kenal dengan Blackberry BM rekondisi yang sudah cukup mencemaskan,karena telah merugikan banyak pihak baik produsen maupun konsumen, oleh karena itu. Konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang sangat penting dimana keduanya saling membutuhkan. Dari hubungan keduanya terdapat kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dimana kedudukan konsumen lebih rendah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hokum terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh pelaku usaha.

---

At the present time where technology is developing very fast, has generated a lot of innovation in electronics products, one of which is electronic communication products. one of the famous smartphone product at the moment is Blackberry. distribution of Blackberry devices in Indonesia can not be separated from the role of distributors who distribute and market the Blackberry to consumers. But in practice there Distribution Blackberry reconditioned or more in the know with BM reconditioned Blackberry is quite worrying, because it has hurt many people both producers and consumers. Consumers and businesses have a very important relationship which both need each other. Of the relationship between the two positions are not balanced between consumers and businesses where consumers notch lower than businesses. It is therefore necessary legal protection to consumers that are not harmed by firms."

"Perkembangan kegiatan ekonomi perdagangan di Indonesia memberikan banyak tantangan bagi pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Wujud dari perkembangan ini tampak dalam hal penawaran dan penjualan produk barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha kepada konsumen. Beberapa tahun belakangan ini banyak diberitakan mengenai modus penawaran dan penjualan barang yang merugikan konsumen. Salah satu dari kasus-kasus yang terjadi adalah modus penawaran dan penjualan yang dilakukan oleh Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern, yang melakukan praktik iklan pancingan dalam bentuk pemberian hadiah secara cuma- cuma dan penekanan psikis dalam menawarkan dan menjual produk dagangannya. Dari hasil penelitian ini disimpukan bahwa Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

---

The development of trading activities in Indonesia leaves many challenges to the consumers, businesses, and the government. The realization of this development appears in terms of the sale of goods and/or services by the businesses to the consumers. In the past few years there were reports about the methods of selling products that deceived the consumers. One of the cases was the offering and selling method performed by Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern. Toko Kazuo/ Hiro/ Horvern performed the bait advertising in the form of giving out free gifts in order to attract the consumers and then asked them to buy other products in an aggressive way. The result of this research concluded that Toko Kazuo has violated the provisions of the Consumer Protection Law (UU No. 8 Tahun 1999). This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms."

"ABSTRAK Investasi asing dalam bentuk portofolio dibedakan dengan definisi penanamanmodal dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penamanam Modal. Hal ini diaturdalam pasal 2 yang berbunyi: “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagipenanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia.”Dalam penjelasannya berbunyi ”Yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modallangsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.”Dengan demikian, investasi portofolio atau foreign portfolio investmentdikecualikan dari batasan kepemilikan asing di Indonesia. Namun padapelaksanaanya tidak seluruh investasi asing berbentuk portofolio dikecualikan, halini disebabkan adanya kepentingan nasional yang harus dijaga. Skripsi inidilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumenserta tinjauan terhadap norman tertulis yang mencakup penelitian mengenaiperbandingan pengaturan penanaman modal asing antara Indonesia dengan negaralain. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapatnya kelemahan pengaturan diIndonesia, khususnya dalam hal foreign portfolio investment.

---

ABSTRACT Foreign Portfolio Investment is distinguished from the definition of foreigninvestment on Investment Law Number 25/2007. Article 2 reads “The provisionsin this law apply to investments in all sectors in the territory of the Republic ofIndonesia. The explanation reads "shall mean investment in all sectors in theterritory of the Republic of Indonesia is a direct investment and does not includeindirect investment or portfolio." It means that foreign portfolio investment doesnot govern in Investment Law. Therefore, foreign portfolio investment does nothave to comply with maximum foreign ownership regulation (negative list). But,in fact, this condition does not apply to all foreign investment cases, becauseGovernment is trying to protect national interest. This thesis is conducted by usingthe method of juridical normative through study of documents and review of thewritten legal norms to discover the comparison of Foreign Investment RegulationTowards Foreign Portfolio Investment between Indonesia and another countries.The result of this research is Indonesia still has weak regulations regarding foreignportfolio investment."

"ABSTRAK Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendumpekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life TimeExtention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasukdalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yangdimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negaradkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yangtelahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yangmenjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatelahmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLNPerserodansebagaipihak yangmemberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negaradalamkasusini.

---

ABSTRACT The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum onthe contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in GasTurbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU followingthe contract, at the time of providers of goods and services and users of goods andservices that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing theFact Finding procedure, they found some additional damage where the additionaldamage are not included in its work there in contract.Added work the addendumcontract considered to have been included in losses to the state because the additionalwork caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceilingprice (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things beingthe ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been doesan action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about theresponsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as theparty that provide the approval to the determination of this procurement winner."

"[Skripsi ini membahas tentang itikad tidak baik dalam pendaftaran merek danperbandingan hukum dengan Undang-Undang Merek dari tiap Indonesia,Amerika Serikat, dan Jepang. Merek penting dalam kegiatan perdagangan barangdan jasa dan memiliki nilai komersial. Kemampuan sang pemilik merek untukmemelihara kualitas dapat memberikan reputasi baik dan popularitas terhadapmerek. Maka dari itu, perlindungan hukum adalah perlu untuk menjaga merekdari tindakan apapun yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkankerugian bagi pemilik merek. Perlindungan hukum tersebut dapat diperolehmelalui pendaftaran merek, namun ada ketentuan yang mengatur apakah suatumerek dapat didaftarkan atau tidak dan itikad tidak baik selalu menjadi pokokpersoalan penting dalam pendaftaran merek, maka dari itu penelitian ini akandilakukan dengan meneliti hukum dan undang-undang yang berlaku dan jugaliteratur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan kata lain, penelitianini disusun sebagai penelitian yuridis normatif. Lebih lanjut, analisis studi kasusPutusan No. 38/PDT/SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST tentang merek􀂳􀀦􀁈􀁕􀁗􀁌􀁉􀁌􀁈􀁇􀀃 􀀫􀁘􀁐􀁄􀁑􀀃 􀀵􀁈􀁖􀁒􀁘􀁕􀁆􀁈􀁖􀀃 􀀳􀁕􀁒􀁉􀁈ssio􀁑􀁄􀁏􀂴􀀃 􀀋􀀦􀀫􀀵􀀳􀀌􀀃 􀁍􀁘􀁊􀁄􀀃 􀁐􀁈􀁑􀁍􀁄􀁇􀁌􀀃 􀁉􀁒􀁎us dariskripsi ini, dengan uraian pembahasan terhadap unsur itikad tidak baik perihalkasus tersebut.;This undergraduate thesis discusses about the bad faith on trademark registration and legal comparison with the Trademark Law from Indonesia, United States, and Japan. Trademark is essential in trade activity of goods or services and has commercial value in it. The ability of the trademark owner to maintain the quality of the trademark could give the result of goodwill, good reputation or popularity of the trademark. Thus, the legal protection is necessary for keeping the trademark from any action conducted by the other parties that may cause damage for the trademark owner. The legal protection can be obtained through the trademark registration, however there are provisions that regulate whether trademark can be registered or not and bad faith has always become the important issue on trademark registration. Therefore this research carried out by researching the prevailing laws and regulations as well as literatures related to the research problems. In other words, this research is organized as juridical normative research. Furthermore, case study analysis on Decision No. 38/PDT/SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST about the ?Certified Human Resources Professional? (CHRP) trademark is also become the focus of this undergraduate thesis with elaboration on bad faith element regarding to the case, This undergraduate thesis discusses about the bad faith on trademark registration and legal comparison with the Trademark Law from Indonesia, United States, and Japan. Trademark is essential in trade activity of goods or services and has commercial value in it. The ability of the trademark owner to maintain the quality of the trademark could give the result of goodwill, good reputation or popularity of the trademark. Thus, the legal protection is necessary for keeping the trademark from any action conducted by the other parties that may cause damage for the trademark owner. The legal protection can be obtained through the trademark registration, however there are provisions that regulate whether trademark can be registered or not and bad faith has always become the important issue on trademark registration. Therefore this research carried out by researching the prevailing laws and regulations as well as literatures related to the research problems. In other words, this research is organized as juridical normative research. Furthermore, case study analysis on Decision No. 38/PDT/SUS-MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST about the “Certified Human Resources Professional” (CHRP) trademark is also become the focus of this undergraduate thesis with elaboration on bad faith element regarding to the case]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbandingan hukum mengenai produk cacat dan informasi yang menyesatkan berkaitan dengan kantong udara (airbag) pada mobil. Selain itu dibahas pula menganai kaitan perkembangan teknologi dan standar penentuan produk cacat pada kantong udara (airbag) yang terpasang pada pada mobil. Adapun hukum yang digunakan sebagai perbandingan adalah hukum Indonesia, hukum Amerika Serikat, dan hukum Uni-Eropa. Skripsi ini disusun sebagai penelitian yuridis – normatif yang berdasarkan hukum positif yang berlaku. Adapun penelitian yang ada dilakukan secara kualitatif dan bersifat eksplanatori. Hasil penelitian dari skripsi ini merekomendasikan perimerintah Indonesia untuk mengatur mengenai kriteria dan klasifikasi mengenai produk cacat; mendirikan atau memberikan otoritas ke badan pemerintahan yang sudah ada untuk mengawasi dan mengatur mengenai keselamatan kendaraan bermotor; serta mempertimbangkan ulang untuk menambahkan unsur material pada beberapa pasal pada Bab IV dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu skripsi ini juga menyarankan agar Pelaku Usaha lebih berhati-hati dalam memberikan informasi dan product knowledge kepada konsumen. Di lain sisi, Konsumen juga harus lebih proaktif dan taat terhadapa instruksi atau peringatan mengenai penggunaan produk yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about comparative legal comparison on defective product and misleading information which are related to car/vehicle airbags. In addition, there is also a discussion regarding the relation between technology development and industries standard of airbags and the standard of defect. This research compares Indonesian legal system with the United States and European Union legal systems. This undergraduate thesis is a juridical – normative legal research which is based on applicable laws and has explanatory character. The analysis of this research is done qualitatively. The result of this research recommends the government of Indonesia to regulate the defect criteria and classification; establish or authorize an existing agency to regulate and enforce vehicle safety issues; and reconsider to add materiality element on some articles under Chapter IV of Indonesian Consumer Protection Law. Furthermore, Business Enactors should provide clearer and more comprehensive information and product knowledge regarding their product. On the other hand, Consumers should be more active and comply to the instruction and/or warning, provided by the business enactors, regarding the use of the product."