Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampah rumah tangga seharusnya dapat terkelola secara optimal, sehingga hanya sampah residu saja yang diangkut ke TPA. Realitanya sampah rumah tangga tidak terkelola di sumber sampah, sehingga berpotensi mencemari ekosistem lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga, mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga pada tingkat komunitas masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 548 orang. Berdasarkan hasil Penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara persepsi, partisipasi dan akseptabilitas dengan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga pada komunitas masyarakat. Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan perhitungan indeks pengendalian sampah rumah tangga diketahui Kota Bekasi masuk Kategori Sedang. Model pengendalian sampah rumah tangga pada tingkat komunitas direkomendasikan untuk menjadi alternatif rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan

---

Household solid waste shall to be managed optimally, so that only the residual waste is transported to the landfill. In reality, the household solid waste did not managed properly in the first place so it will potentially damage the environment’s ecosystem. This study aims to determine the community behavior in implementing the household solid waste managementknowing the evaluation results on the implementation of household solid waste management and and formulate household solid waste waste management policies.at the community level. This study was conducted in Bekasi City, West Java Province, Indonesia with a total of 548 respondents. Based on the study results, it is known that there is a relationship between perception, participation and acceptability with the implementation of household solid waste waste management in the community. The results of the evaluation of the implementation of household solid waste management using the calculation of the household solid waste waste control index where it is known that Bekasi City is in the Moderate Category. The household solid waste control model at the community level is recommended to be an alternative policy recommendation for the Government and related stakeholders in an effort to realize the sustainable household solid waste management"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan indeks dan kerangka kerja kota cerdas berbasis lingkungan secara komprehensif dengan kerangka kerja Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) untuk mengukur kinerja kota Jakarta untuk menjadi kota cerdas berkelanjutan. Penulis memasukkan indikator ekologi dan data perubahan lahan dalam deret waktu spasial (spatiotemporal) dan variabel persepsi perilaku masyarakat sebagai kebaruan dari penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai suatu kerangka evaluasi kinerja kota-kota di dunia dan dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Metode penelitian menggunakan metode bobot entropi dan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasilnya dengan pengolahan data sekunder dan data primer persepsi sosial, ditemukan 7 (tujuh) indikator ekologi yaitu kecepatan angin, suhu, curah hujan, konsentrasi rata-rata tahunan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kelembaban, pH tanah, dan data perubahan lahan secara spatiotemporal melalui Indeks Vegetasi yang terbukti sangat berpengaruh untuk menilai kondisi ekologi lingkungan perkotaan, khususnya di kota Jakarta dengan kerangka kerja DPSIR. Kesimpulan dari penelitian ini, Jakarta sebagai sebuah kota saat ini mempunyai masalah kebutuhan air bersih, pengelolaan limbah air dan sampah, kebutuhan listrik, kebutuhan ruang terbuka hijau, dan kualitas udara seiring dengan pertumbuhan penduduknya sampai 10,61 juta jiwa pada akhir tahun 2021 dan menghasilkan pengembangan sebuah kerangka kerja untuk mendeteksi, dan mengerti keadaan sebuah kota dengan melakukan evaluasi secara komprehensif keadaan dan kinerja lingkungan sebuah kota cerdas berkelanjutan.

---

This study aims to develop a comprehensive index and framework for a smart city based on the environment with the Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework to measure the performance of the city of Jakarta to become a smart sustainable city. The author incorporates ecological indicators and land change data in a spatial time series (spatiotemporal) and variables of perceptions of people's behaviour as a novelty from previous research, so that the results can be used as a framework for evaluating the performance of cities in the world and can be developed for further research. The research method uses the entropy weight method and the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. As a result, by processing secondary data and primary data on social perception, 7 (seven) ecological indicators were found, namely wind speed, temperature, rainfall, annual average concentration of the Standard Air Pollutant Index (ISPU), humidity, soil pH, and land change data on an annual basis. spatiotemporal through the Vegetation Index which is proven to be very influential for assessing the ecological conditions of the urban environment, especially in the city of Jakarta with the DPSIR framework. The conclusion from this study, Jakarta as a city currently has problems with the need for clean water, wastewater and waste management, electricity demand, green open space requirements, and air quality as its population grows to 10.61 million people by the end of 2021 and resulting in the development of a framework for detecting and understanding the state of a city by comprehensively evaluating the state and environmental performance of a sustainable smart city. "

"Pengambilan sumber daya alam tanpa henti memerlukan kontrol dan pengawasan oleh pemerintah dan penegak hukum. Kontrol penambangan tersebut diperkuat kebijakan aturan kepala daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan administrasi perizinan tambang dan minimnya penindakan kepada pengusaha tambang ilegal. Berdasarkan fakta tesebut, reformasi tata kelola tambang harus segera dilaksanakan sebagai upaya perbaikan lingkungan dan mengganti kerugian keuangan negara. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi pemerintah dengan politik ekologi, serta pemahaman level birokrasi perizinan tambang dari aktor-aktor yang terlibat sebagai narasumber penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penyusunan model berbasis kerangka kerja model Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R). Hasil dari penelitian ini berupa konsep kerangka perbaikan peraturan tambang mineral bukan logam dan batuan, baik secara substansi maupun regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini adalah perlunya penindakan kepada mafia tambang oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, guna mencegah kerugian negara dari sektor sumber daya alam.

---

The relentless extraction of natural resources requires control and supervision by the government and law enforcement. These restrictive controls are strengthened by regional head regulations. The problem in this research is the widespread supervision of mining licensing administration and minimal action against illegal mining entrepreneurs. Based on these facts, mining governance reform must be implemented immediately as an effort to improve the environment and compensate for state financial losses. The aim of the research is to analyze the government's perception of ecological politics, as well as the level of understanding of the mining licensing bureaucracy from the actors involved as research sources. The method used is a qualitative method with in-depth interview techniques and model preparation based on the Driver-Pressure-State-Impact-Response (D-P-S-I-R) model framework. The results of this research are a concept for a framework for improving non-metallic mineral and rock mining regulations, both in substance and in applicable regulations. The conclusion of this research is that it is necessary to take action against the mining mafia by law enforcement officials and local governments, in order to prevent state losses from the mining natural resources sector."