Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada 2020, Pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini merupakan program yang mekanismenya adalah transfer langsung dana dari pusat (Kementerian Keuangan) kepada daerah (Kabupaten/Kota). Penentuan penerima dana hibah ini merupakan hak preogratif Kepala Daerah yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Tujuan program ini adalah penguatan ekonomi daerah dengan harapan, dengan menguatnya usaha hotel dan restoran di daerah secara tidak langsung dapat mempertahankan pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian doktrinal. Hasil Penelitian ini adalah secara penganggaran, Dana PEN pada Program Hibah Pariwisata ini mengalami 2 (dua) kali transformasi keuangan yaitu dari APBN ke APBD, kemudian dari APBD ke Penerima Hibah yang kembali ke Pemerintah Daerah dalam bentuk Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Sehingga, dalam pengawasannya tidak hanya ikut serta dari pengawasan keuangan pusat namun juga pengawas keuangan daerah. Dalam segi kemanfaatannya, dana Hibah ini digunakan untuk menutup biaya operasional yang mengalami defisit akibat menurunnya jumlah wisatawan pada usaha hotel dan restoran. ......In 2020, the Government of Indonesia issued the Tourism Aid by National Recovery Programme 2020. This particular programme implemented by using direct transfer between the National Government to the City/Regency Govenrment. The aid receiver from this program is fully decided by the City/Regency Government in the form of Mayor/Head of Region Decree. The purpose of this program is to strengthen of the City/Regency monetary and Tax receive in Covid-19 era by supporting the SMEs Hotel and Restaurant Busisnesses. This thesis implemented by using doctrinal study. The result of this thesis are the Tourism Aid by using National Budget Theory has been transformed 2 (two) times. First, is from the National to the City/Regency then from City/Regency to the aid receiver. The aid receiver then will be indirectly giving back the support by paying taxes in the years to come. In Utiliarism theory, this Tourism Aid used by the SMEs business owner to pay the electricity, water bill and the suspended wages of the employee due to decreasing number of visitor in Covid-19 era.

Abstrak :
Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dapat berupa barang tetap berbentuk tanah. Kekuatiran pengurus Persero atas risiko tindak pidana korupsi akibat kerugian korporasi menyebabkan rendahnya pemanfaatan aset Persero. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diperoleh suatu konsepsi PMN merupakan pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan sebagai penyertaan modal negara dalam BUMN Persero. PMN mengakibatkan beralihnya kepemilikan negara atas tanah yang merupakan objek PMN menjadi aset BUMN Persero sebagaimana tercatat dalam laporan keuangannya. Dengan demikian pengurus Persero berwenang untuk mendayagunakan aset berupa tanah termasuk menjadikannya sebagai penyertaan modal dalam rangka kerja sama dengan perseroan terbatas. Sesuai dengan teori badan hukum, penyertaan modal BUMN Persero berupa tanah pada perseroan terbatas diperkenankan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 13 Tahun 2021. ......State Equity Participation (SEP) in Persero can be in the form of fixed goods in the form of land. The concerns of the Persero's management over the risk of corruption due to corporate losses have resulted in the low utilization of Persero's assets. By using a normative juridical research method, it is obtained a conception of SEP is the separation of state assets to be used as state capital participation in Persero. PMN resulted in the transfer of state ownership of land which is the object of SEP to become the assets of Persero as recorded in its financial statements. Thus, the management of the Persero is authorized to utilize assets in the form of land, including making it a capital investment in the context of cooperation with a limited liability company. In accordance with the theory of legal entities, equity participation of Persero in the form of land in a limited liability company is allowed as long as it meets the criteria stipulated in the Circular Letter of the Minister of BUMN Number 13 of 2021.

Abstrak :
Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN. ......The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities.