Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis yang berjudul "Defisit demokrasi Parlemen Eropa" pada awalnya hanya di latar belakangi oleh studi penulis dan keingintahuan bagaimana fungsi dan kedudukan parlemen Eropa. Pada perkembangannya, lebih spesifik melihat defisit demokrasi dalam parlemen Eropa. Lalu terdorong menganalisanya dalam tinjauan hukum dan politik, dimana parlemen biasanya full power malah harus berbagi power, tidak mandiri atau tidak independen. Tesis ini membahas Defisit Demokrasi Parlemen dalam tinjauan hukum yang diukur oleh sejauh mana eksistensi parlemen dalam traktat terutama lisabon, dan dalam tinjauan politik yang diukur oleh relasi kuasa parlemen dengan dewan menteri. Untuk menunjang analisa, tesis ini menggunakan teori yaitu institusionalisme, intergovermentalisme dan pendapat yang mendukung. Asumsi sementara tinjauan hukum parlemen tidak berkorelasi terhadap parlemen secara politis.

---

Tesis that is title "European Parliament Deficit of Democration" on the first only is plane by writer of knowing how to function and position European of parliament. On depelovement more specific look at democration of deficit in European of parliament. Then, analyzing in law and politics perspective, Usual parliament is full power in the other hand is distingsi of power with council of minister, un stand alone in put into operations of function. This tesis is discuss European parliament in law perspective that look at parliament existence dynamics in Treaty especially in Lisbon, in politics perspection that is measured by relation parliament power with council of minister. In analyzing, this tesis of using theory is institusionalism and support advice. Law perspective Temporary assumtion of parliament uncorrelation to parliament in politics."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang motivasi dan tujuan bantuan luar negeri Uni Eropa (UE) kepada Indonesia periode 2002-2011 serta kesesuaian pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dengan lima kriteria Deklarasi Paris 2005. Teori yang digunakan untuk meneliti motivasi dan tujuan pemberian bantuan UE adalah teori politik bantuan luar negeri. Selanjutnya, lima kriteria dalam Deklarasi Paris 2005 digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan bantuan UE di Indonesia. Hasil penelitian menemukan adanya fakta tentang empat motivasi pemberian bantuan UE antara lain ide yang mendasari, institusi dan organisasi yang berperan dalam menentukan pemberian bantuan serta kepentingan. Hal yang tidak kalah penting adalah identifikasi tiga tujuan pemberian bantuan yaitu diplomatik, pembangunan serta komersial. Kemudian, dalam faktanya, pelaksanaan pemberian bantuan UE masih belum sesuai dengan kelima kriteria Deklarasi Paris 2005 sehingga menyebabkan ketidakefektifan pemberian bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the motivations and purposes of the European Union (EU) foreign aid program and its implementation in Indonesia between 2002 until 2011. The research uses the political of foreign aid theory and the five criteria of Paris Declaration 2005 to analyze those two subjects mentioned above. The result of the research found four motivations and three purposes which are believed to be The EU’s motivations and purposes concepting foreign aid program in Indonesia. Those motivations are idea, organization, institution and interest and the three purposes are diplomatic, development and commercial. Then, the EU assistance still does not meet the five criteria of Paris Declaration 2005. The ineffective of EU’s foreign aid program may be caused by the EU character which is likely to dominate the implementation of aid distribution in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas industri penerbangan Eropa yang khusus berkonsentrasi pada Airbus. Airbus dibentuk berdasarkan kesepakatan politik antara Prancis, Jerman, Inggris dan Spanyol pada tahun 1967 yang menunjuk Aerospatiale-Matra, DaimlerChrysler Aerospace AG (Dasa AG), Construcciones Aeronauticas SA (CASA) dan British Aerospace (BAe) untuk membentuk aliansi produksi menghasilkan pesawat sipil. Pada tahun 1999, ketiga perusahaan, kecuali BAe, sepakat untuk merger, membentuk sektor aeronautika sipil dan militer terbesar di Eropa. Penyatuan ini kemudian dinamai EADS (European Aeronautics and Defense Sector), dan mengintegrasikan aliansi produksi Airbus. Setelah 7 tahun berintegrasi, permasalahan A380 terjadi yang menimbulkan konflik antara Prancis dan Jerman dan EADS. Sementara itu EADS menginginkan Airbus yang lebih luwes, mampu bertindak selayaknya perusahaan swasta. Penelitian ini menggunakan Konsep Aliansi Strategi dan Pendekatan Kerjasama Politik sebagai untuk menganalisa permasalahan A380.

---

ABSTRACTThe focus of this study is European Aeronautical Industry with a special focus in Airbus. Airbus was formed by political agreement among France, Germany, Great Britain and Spain on 1967. This agreement chose Aerospatiale-Matra, DaimlerChrysler Aerospace AG (Dasa AG), Construcciones Aeronauticàs SA (CASA) and British Aerospace (BAe ) to form production alliance to produce the civil aircraft. On 1999, the three companies, excluding BAe, agreed to merge, forming the largest civil, military aeronautics and defence sector in Europe. This merger then named EADS (European Aeronautics and Defense Sector), and integrate Airbus into a single company under EADS. After 7 years of integration, A380 problem occured. The problem led to conflicting interaction between France and Germany. Meanwhile EADS desired a more flexible Airbus, with the capability to act as a private company. The role of EADS and government becomes the central attention of this research. This research uses Strategic Alliance and Political Cooperation as the main basic concept and approach to analyze A380 problem."

"Tesis ini membahas Common Agricultural Policy (CAP) dan penerapannya pada sektor pertanian Rumania. Rumania merupakan negara produsen pertanian kedua terbesar di Eropa Tengah dan Timur dan membuat sektor pertanian menjadi komponen penting dalam ekonomi domestik Rumania, terutama di wilayah pedesaan. Integrasi Rumania dalam Uni Eropa (UE) memberikan kesempatan untuk dapat bergabung ke dalam pasar bersama UE dan bantuan finansial pada sektor pertanian melalui CAP, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor pertanian negara tersebut. Pada satu sisi melalui perspektif Rumania, adanya dikotomi struktur pertanian yang didominasi pertanian subsistence dan skala kecil, sebagai hasil kebijakan pada masa transisi, serta rendahnya kinerja dan daya saing merupakan beberapa tantangan yang dihadapi sektor pertanian Rumania. Di sisi lain melalui perspektif CAP, penerapan kebijakan masih menekankan pada subsidi langsung Pilar I dan adanya kesenjangan distribusi anggaran antara Pilar I dengan Pilar II yang menekankan pada pembangunan pedesaan. Rumania, dan sebagian besar negara anggota baru UE, mengharapkan lebih banyak distribusi anggaran untuk pembangunan pedesaan Pilar II. Pada interaksi level UE tersebut, hal ini tentu membawa dikotomi antara negara anggota terkait reformasi terhadap CAP.

---

The focus of this thesis is common agricultural policy (CAP) and its implementation to Romanian agriculture. Romania stands as the second largest country for agricultural producers in Central and Eastern Europe which makes agricultural sector to be an important element of Romanian domestic economy, particularly in its rural area. Romanian integration into European Union (EU) brings opportunities to enter EU?s common market and financial support to agricultural sector through CAP that is expected to give benefit for the country. In one side from Romanian perspective, the dichotomies existed and dominated by subsistence farming, as a result from transition period, and the lack of performance and competitiveness are some challenges facing Romanian agriculture. In other side from CAP perspective, implementation of policy remain focusing on direct payments of Pillar I and the gap on distribution of budget between Pillar I and Pillar II with focus on rural development. Romania, and most of EU?s new members, look for more budget on rural development of Pillar II. In EU level, this has led to disparities between EU member countries for their interactions in relation with CAP reform."

"Penelitian ini membahas mengenai fluktuasi tingkat pengangguran di Spanyol dalam rentang waktu 2000-2010. Tingkat pengangguran Spanyol menyentuh angka terendah dan tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Dalam kurun 2000-2010 terdapat beberapa peristiwa yang berpengaruh terhadap fluktuasi tingkat pengangguran ; dimulainya program sepuluh tahunan UE (Lisbon Strategy), krisis ekonomi Spanyol, dan reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Lisbon Strategy yang telah disusun sedemikian rupa demi menciptakan UE yang dinamis dan kompetitif ternyata belum berkontribusi banyak terhadap masalah tenaga kerja Spanyol. Krisis ekonomi Spanyol pada 2008 menjatuhkan pasar tenaga kerja Spanyol dimana kondisi ini diperparah dengan posisi undang-undang ketenagakerjaan Spanyol yang dinilai belum mampu melindungi para pekerja khususnya mereka yang memiliki jenis kontrak kerja tertentu.

---

This thesis discusses about the fluctuation of Unemployment rate in Spain between 2000-2010. The unemployment rate reach the lowest as well as the highest rate during that period. Between 2000 and 2010 few things happened which is belived to be the cause of the fluctuation rate ; the initiation of EU’s Lisbon Strategy, Spanish economic crisis, and labour reform. Lisbon Strategy which was made to create a dynamic and competitive EU have failed contribute much to Spanish labour issue. Labour market in Spain faced a great shock caused by the crisis happened in 2008 which was compounded with labour policy that have failed to give protection to the worker, especially those who has a certain type of working contract."

"Pada 2013 Uni Eropa memperkuat hubungan dengan Ukraina dalam bidang Ekonomi dibawah Association Agreement. Posisi Rusia bersebrangan dengan proposal tersebut dan bermanuver terhadap situasi di Ukraina dengan menganeksasi Crimea. Untuk merubah manuver politik Rusia, Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia sebagai respon. Dan Rusia juga memberikan sanksi balasan dan memberikan signal negative terhadap beberapa sektor ekonomi pada negara anggota Uni Eropa. Makadari itu, sanksi ekonomi merupakan sebuh instrumen atau perang ekonomi" antara Uni Eropa dan Rusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dampak dari sanksi terhadap ekonomi negara anggota Uni Eropa dan analisis berlawanan untuk untuk mengeksplorasi dampak dari sanksi terhadap Ukraina dan Rusia. Variabel-variabel dalam thesis ini adalah total perdagangan seluruh komoditas dan perdagangan sektor energi. Teori Konflik dan Deterrence adalah perangkat analisis yang fundamental untuk menganalisis dampak negatif dari sanksi.

---

In mid of 2013 the EU-Ukraine Council would like to strengthen the economic relation in order to comply the Association Agreement. Russia has opposed this proposal, and moreover aggravated the situation in Ukraine by annexing Crimea. For changing these Russian political maneuvers, EU has raised a sanction as a response. Russia did the same gauges which its contra sanction as a counterresponse and negative signal hampered severely some economic sectors of European Union members countries. Therefore, the economic sanction becomes an instrument or a proxy of (economic) war between EU and Russia.

Aim of research is to analyze the impact on economy in all EU member countries' economy, and reverse analysis for exploring the impact of sanction on Ukraine and Russia. Variables on this thesis are total commodities trade and energy trade between EU, Ukraine, and Russia. Conflict Theory and Deterrence Theory are fundamental tools that used to analyze the negative impact of sanction."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai gugatan identitas tentara maghribi dalam film Indigènes karya Rachid Bouchareb. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan bantuan teori dalam kajian film oleh Boggs dan teori identitas oleh Hall. Film Indigènes dikenal sebagai salah satu film yang mengangkat wacana keadilan bagi tentara maghribi. Penelitian ini melihat ketidakadilan yang disampaikan lewat aspek naratif dan sinematografis film Indigènes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bouchareb menyampaikan gugatan identitas tentara maghribi melalui seluruh aspek naratif dan sinematografis dalam film ini. Film ini juga mengungkap ketidakadilan terjadi karena identitas tentara maghribi sebagai the Other, pion perang, dan tentara kelas dua. Hadirnya film ini sebagai gugatan identitas tentara maghribi berhasil karena adanya kesetaraan dana pensiun bagi veteran maghribi dan veteran Prancis serta rekonstruksi identitas bagi tentara maghribi di Prancis.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about the accusation regarding the identity of maghrebin soldier from the film Indigènes by Rachid Bouchareb. This thesis uses qualitative method with the help of theories on cinema studies by Boggs and theory of identity by Hall. Indigènes is known as a film that elevates the discourse of justice for maghrebin soldier. This thesis conveys injustice done by France to maghrebins soldiers through the narrative and cinematographic aspects of the film Indigènes. It also revealed that inequality among magrebins soldiers occured because of their identity as the Other, a pawn of war, and the second-class soldier. Through both analysis, the results showed that Bouchareb was succeed to accuse the identity of maghrebin soldier. It is proven from the change in maghrebins veteran pension policy, as well as the reconstruction of the maghrebins soldiers identity in France."

"ABSTRAKFreedom of movement dalam sistem Schengen merupakan salah satu instrumen kebijakan Uni Eropa yang bertujuan untuk memfasilitasi warga UE dan warga nonUE, untuk bergerak secara bebas, baik sementara maupun permanen, di wilayah Schengen. Namun demikian, apabila dilihat dari waktu ke waktu, masih ditemukan perdebatan serta permasalahan, khususnya dalam penerapannya. Oleh karena itu, Tugas Karya Akhir ini bertujuan untuk meninjau literatur yang membahas penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen. Dalam pengorganisasian literatur, penulis menggunakan metode kronologi dan taksonomi. Melalui metode kronologi, literatur terbagi ke dalam empat periodisasi mengenai penerapan freedom of movement dalam sistem Schengen; di antaranya: [1] awal tahun 1990-an, integrasi Eropa dan ambiguitas posisi hukum warga nonUE, [2] pertengahan tahun 1990-an, restriksi dan diskriminasi terhadap warga nonUE, [3] tahun 2000-an, implikasi agenda enlargement di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur, [4] tahun 2011-2015, isu pencari suaka dan pengungsi pasca Arab Spring dan krisis pengungsi. Sedangkan dalam metode taksonomi, terdapat peningkatan penggunaan sudut pandang politik dan keamanan oleh scholars dalam membahas topik tersebut. Lebih lanjut, sebagian besar literatur melihat bahwa penerapan konsep freedom of movement dalam sistem Schengen menjadi semakin restriktif dan diskriminatif terhadap warga nonUE.

---

ABSTRACTFreedom of movement within Schengen system aims to facilitate the movement of individuals-both EU-nationals and non-EU nationals-either for temporary or permanent purpose. However, from time to time, there are still debacles and problems, especially regarding its implementation. Therefore, this literature review aims to analyze the evolution on the implementation of freedom of movement within Schengen system. For the literature organization, the writer used chronology and taxonomy as its method. Chronologically, literatures regarding the implementation of freedom of movement within Schengen system were divided into four periodization; they were: [1] early 90s, European integration and ambiguity of the legal position of non-EU nationals, [2] mid 90s, restriction and discrimination towards non-EU nationals, [3] 2000s, the implication of EUs enlargement agenda in Central and Eastern Europe, [4] 2011-2015, asylum seekers and refugee at the time of Arab Spring and refugee crisis. In addition to that, there was increasing intensity of scholars using both political and security perspectives in discussing the topic. Furthermore, most of the literatures captured that the implementation of freedom of movement within Schengen system had turned out to be more restrictive and discriminative towards non-EU nationals."

"Tesis ini membahas bagaimana media massa yang beredar di Catalu a memberikan pandangannya terhadap proses referendum yang diadakan oleh pemerintah Catalu a pada 9 November 2014, serta mengungkap faktor-faktor penyebab kegagalan Referendum 2014 tersebut. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pemaparan deskriptif. Tesis ini menggunakan pendekatan tekstual untuk menjawab permasalahannya, yaitu dengan Teori Semiotik dan Analisis Wacana.

---

This study focus on how the mass media in Catalonia give their view on the referendum held by Catalonia rsquo s government on November 9, 2014, and also revealing the factors that caused the failure of 2014 Referendum. This study is qualitative descriptive interpretive. This study uses textual approach to answer the issues, namely, the Theory of Semiotics and Discourse Analysis."

"ABSTRAKPenghindaran pajak merupakan salah satu masalah pajak yang belum dapat diselesaikan secara tuntas sampai saat ini. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan Apple di Irlandia menjadi salah satu kasus pajak terbesar yang terjadi di negara-negara Uni Eropa. Melalui kasus Apple, tesis ini ingin mencoba menjelaskan masalah penghindaran pajak yang dilakukan Apple di Irlandia. Selain itu, tesis ini juga ingin menjelaskan pandangan para ahli Irlandia terhadap kasus Apple. Tesis ini dibuat dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dibantu melalui mekanisme studi literatur maupun wawancara. Secara khusus, wawancara ditujukan kepada para ahli yang memahami bidang pengetahuan mengenai Irlandia. Dari hasil pembahasan di dalam tesis ini, analisa peneliti menyimpulkan bahwa kasus Apple merupakan kasus penghindaran pajak akibat bantuan ilegal yang diberikan pemerintah Irlandia kepada Apple. Komisi Uni Eropa yang menilai bahwa bantuan pemerintah Irlandia kepada Apple merupakan bantuan yang ilegal. Dari hasil analisa, peneliti juga menyimpulkan bahwa kasus Apple menyiratkan adanya nilai kepercayaan trust yang ingin dipertahankan pemerintah Irlandia kepada Apple. Peneliti juga menemukan bahwa adanya ketidakkonsistenan di dalam sistem pajak yang diberlakukan Uni Eropa kepada neagra-negara anggotanya. Ketidakkonsistenan ini yang menjadi penyebab timbulnya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa Offshore Financial Center OFC dinilai sebagai wujud dari sebuah sistem keuangan yang turut berperan penting dalam membangun celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Celah ini disebabkab karena berlakunya sistem pajak yang tidak adil akibat tarif pajak yang dinilai terlalu rendah dibandingkan tarif pajak yang berlaku secara umum. Dari peranan OFC ini, peneliti juga menyimpulkan bahwa Uni Eropa dan Irlandia perlu untuk melanjutkan kembali kerjasama internasional untuk membangun kembali ataupun merevisi perjanjian kerjasama internasional yang sudah ada yang dinilai belum optimal dalam mengatasi permasalahan penghindaran pajak.

---

ABSTRACTTax avoidance was one of tax issues that has not been resolved completely. A case of tax avoidance by Apple in Ireland has become one of the largest tax cases occurred in EU countries. Through Apple 39 s case, this thesis wanted to try to explain the problem of tax avoidance by Apple in Ireland. In addition, this thesis also wanted to explain the insights of Irish experts on Apple 39 s case. This thesis was composed by using case study approach through mechanism of literature study and interview. In particular, the interview was directed to experts who understand the field of knowledges about Ireland. From the results of discussion in this thesis, the researchers 39 analysis concluded that Apple 39 s case was a case of tax avoidance due to illegal aid provided by the Irish government to Apple. The EU Commission considered the Irish government aid to Apple as an illegal aid. From the results of the analysis, the researchers also concluded that Apple 39 s case has implied the value of trust that the Irish government wanted to keep to Apple. The researcher also found an inconsistency in the tax system imposed by the EU to its member countries. This inconsistency was the cause of oportunity for taxpayers to avoid the tax. In addition, researchers also found that Offshore Financial Center OFC was considered as a form of financial system playing important role in building the oportunity for taxpayers to avoid the tax. This oportunity was caused by the unfair tax system due to considerably too low tax rate compared to the prevailing tax rate in general. From the role of this OFC, the researchers also concluded that EU and Ireland need to resume their international cooperation to rebuild or revise the existing international cooperation agreements that were not optimal in overcoming the problem of tax avoidance."