Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2009-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama mengalami perubahan pendekatan dari hard power ke smart power. Tesis ini menemukan bahwa ada empat faktor yang membuat Amerika Serikat akan menarik pasukannya dari Afghanistan, yaitu : kematian Osama Bin Laden, tuntutan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dalam negeri, dan konstelasi internasional. ...... This thesis discusses about U.S. foreign policy in the Middle East during the Barack Obama administration years 2009-2014. This study is a qualitative research by taking study of the withdrawal U.S. forces from Afghanistan. The results of this study indicate that U.S. foreign policy in the Middle East during the reign of Barack Obama is change from the hard power approach to the smart power approach. This thesis found that there are four factors that make the U.S. will withdraw its forces from Afghanistan, namely : the death of Osama Bin Laden, the demands of domestic politics, economic conditions in the country, and the international constellation.

Abstrak :
[ABSTRAK
Nadlatul „Ulama (NU) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh „ulama-ulama tradisional. NU dalam sejarah pernah mengutus sebuah Komite Hijaz untuk menghadap Kerajaan Saudi Arabia di tahun 1926 M, kedatangan Komite Hijaz NU menghadap Raja Saudi Saat itu yakni Abdul Aziz al- Sa‟ud memiliki agenda untuk memperjuangkan kebebasan bermadzhab di tanah Hijaz. Hal ini dilakukan mengingat akan adanya pemberlakuan asas tunggal paham Wahabi di tanah Hijaz dan di belahan dunia lain yang memeluk Islam, pada prakteknya paham wahabi memiliki doktrin purifikasi Islam, maka segala bentuk amaliah yang dianggap menjurus pada praktek bid’ah, khurafat, tahyul dan syirik, seperti berziaroh ke makam orang-orang suci dan tawasul kepada orang suci yang telah tiada dan lain sebagainya, diharamkan, dianggap bid’ah dan syirik. Perjuangan NU untuk meminta kebebasan bermadzhab telah direspon dan diterima dengan baik oleh Kerajaan Saudi Arabia, pihak Kerajaan menyetujui apa saja keinginan dan keberatan yang di sampaikan oleh Komite Hijaz NU. Kerajaan Saudi Arabia yang berlatarbelakang Wahabi sebagai Khadimul Haramain atau pelayan dua kota suci mampu menjaga, merawat dan melestraikan peninggalan- peninggalan sejarah Islam masa lalu, walaupun pada kenyataanya ada banyak beberapa situs sejarah Islam, seperti tempat tinggal keluarga Nabi Muhammad SAW telah musnah. Sebagai Khadimul Haramain sudah menjadi tugas kerajaan untuk memperhatikan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk menjaga dan merawat haramain, seperti perluasan areal haramain.Hal ini dilakukan untuk lebih banyak menampung jema‟ah yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dengan perluasan areal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi maka membutuhkan banyak lahan untuk dalam rangka rekontruksi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di tahun 2012 saat perluasan masjid nabawi sempat terdengar khabar bahwa makam Nabi Muhammad SAW akan terkena imbas rekonstruksi dan perluasan masjid, namun dengan sendirinya isu ini hilang. Namun di penghujung 2014 tersiar kembali makam Nabi Muhammad SAW akan dibongkar dan dipindahkan dari dalam areal Masjid Nabawi. Dengan cepat berita ini menyebar dan menjadi tranding topic diberbagai media massa baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam menghadapi pemberitaan ini NU melakukan penolakan dan jika rencana ini direalisasikan maka tidak menutup kemungkinan NU akan mengutus Komite Hijaz ke-II untuk menghadap Kerajaan Saudi Arabia dalam rangka menolak rencana pemindahan makam Nabi Muhammad SAW.Melihat respon NU yang begitu keras maka Kerajaan Saudi Arabia lewat Kedutaan Besar Saudi Arabia untuk Indonesia melakukan klarifikasi, bahwa rencana pemindahan makam Nabi Muhammad SAW tersebut hanya isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena berita ini muncul dari harian Inggris The Independen, dan berita yang dilansirnya tidak menunjukan kebenaran sama-sekali. Setelah melihat fenomena ini penulis melakukan penelitian, bahwa rencana pemindahan makam nabi Muhammad SAW ini selalu terjadi setiap tahunnya pada musim haji, berita ini muncul karena pernah beredar sebuah makalah penelitian yang berjudul ‘Imaratu Masjid al- Nabi wa Dukhuli Hajarat fihi yang ditulis oleh akademisi Saudi Arabia Dr. Ali bin Abdul Aziz bin Ali al- Syabal, tulisan ini pernah dimuat di majalah yang diterbitkan di bawah naungan haramain, terbit per empat bulan sekali, kemudian tulisan ini pernah diberitakan oleh Mekkah Newspaper, dan kemudian dilansir oleh The Independen. Dengan adanya tulisan ini sempat menuai pro dan kontra, karena dengan adanya tulisan ini menggambarkan bahwa makam nabi Muhammad SAW akan dipindah karena Masjid Nabawi sedang dalam tahap renovasi dan perluasan, sedangkan makam Nabi Muhammad sendiri ada di dalam areal masjid Nabawi.

---

ABSTRACT
The discovery of an academic writing/ article published in a magazine that is publish every four mounths, in where this magazine is the official magazine which is under the authority of the Mousque Haramain, had become a trending topic among muslim around the world. This writing is academic view of scientific of Saudi Arabia named Dr. Ali bin Abdul Aziz bin Ali al- Syabal. This writing is the review of the expansion of Nabawi Mosque. Unfortunately the tomb of prophet Muhammad SAW in Nabawi Mosque area is also get the impact of the expansion of Nabawi Mosque with the consequences that the tomb of prophet Muhammad SAW is untaken apart or moved from Nabawi Mosque area. The British Newspaper “The Independent” wrote that the tomb of prophet Muhammad SAW be moved to the al- Baqi cemetery would when this new circulated, at the time the pros and cons was occoun among the muslim world, especially from community organitation Nahdlatul „Ulama (NU) Indonesia. NU balked removeral plan of the tomb of prophet Muhammad SAW. then when NU said the rejection heavely, then the kingdom of Saudi Arabia immediately clarified through Saudi Arabia Embassy in Indonesia. Saudi Arabia Embassy said that the news is not true because The Kingdom of Saudi Arabia is the guard of Haramain. So it is must be the duty of guarding the prophet Muhammad SAW tomb. “we will guard the Prophet Muhammad SAW tomb from whoever wish to destroy it, moreover who wants to move it”, this is issue always comes up in every hajj season espescially in 2014, when this issue arises again it always make muslim around the world churned., The discovery of an academic writing/ article published in a magazine that is publish every four mounths, in where this magazine is the official magazine which is under the authority of the Mousque Haramain, had become a trending topic among muslim around the world. This writing is academic view of scientific of Saudi Arabia named Dr. Ali bin Abdul Aziz bin Ali al- Syabal. This writing is the review of the expansion of Nabawi Mosque. Unfortunately the tomb of prophet Muhammad SAW in Nabawi Mosque area is also get the impact of the expansion of Nabawi Mosque with the consequences that the tomb of prophet Muhammad SAW is untaken apart or moved from Nabawi Mosque area. The British Newspaper “The Independent” wrote that the tomb of prophet Muhammad SAW be moved to the al- Baqi cemetery would when this new circulated, at the time the pros and cons was occoun among the muslim world, especially from community organitation Nahdlatul „Ulama (NU) Indonesia. NU balked removeral plan of the tomb of prophet Muhammad SAW. then when NU said the rejection heavely, then the kingdom of Saudi Arabia immediately clarified through Saudi Arabia Embassy in Indonesia. Saudi Arabia Embassy said that the news is not true because The Kingdom of Saudi Arabia is the guard of Haramain. So it is must be the duty of guarding the prophet Muhammad SAW tomb. “we will guard the Prophet Muhammad SAW tomb from whoever wish to destroy it, moreover who wants to move it”, this is issue always comes up in every hajj season espescially in 2014, when this issue arises again it always make muslim around the world churned.]

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu sistem pemerintahan yang di gulirkan oleh seorang tokoh Syi?ah Ayatullah Khumaini, yang selanjutnya terkonsep dalam bentuk sistem yang disebut Wilayah Faqih, yang berbeda dengan sistem pemerintahan di negara lain yang menganut sistem pemerintahan Islam sekalipun. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentang bagaimana bentuk kongkrit sistem pemerintahan Republik Islam Iran? Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori politik Islam Syi?ah. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa pemikiran politik Islam Syi?ah tertuang dalam konstitusi negara dengan berlandaskan teks agama baik dari al-Qur?an maupun al-Hadist, atau konsep ini juga dikenal dengan sebutan Teo-Demokrasi, walau demikian kekuasaan ada pada rakyat dalam hal partisipasi politik. Wilayah Faqih juga mengadopsi sistem trias politica, dimana kekuasaan terbagi dalam tiga lembaga ; Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Yang menjadi pembeda adalah landasan pada masing-masing bagian. Dalam sistem Wilayah Faqih terdapat kekuasaan di atas 3 lembaga tersebut, yaitu Rahbar.

---

ABSTRACT
This research is motivated existence of a system of government in the scroll by a Shiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the form of a system called Wilayah Faqih, which is different from the system of government in other countries that embrace the Islamic government system though. Therefore, this study was conducted to seek answers about how the concrete form system of government of the Islamic Republic of Iran As a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. And this study used qualitative research methods. The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in the state constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al- Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in the people in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted trias politica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary, Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section. In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namely Rahbar, This research is motivated existence of a system of government in the scroll by a Shiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the form of a system called Wilayah Faqih, which is different from the system of government in other countries that embrace the Islamic government system though. Therefore, this study was conducted to seek answers about how the concrete form system of government of the Islamic Republic of Iran? As a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. And this study used qualitative research methods. The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in the state constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al- Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in the people in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted trias politica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary, Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section. In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namely Rahbar]

Abstrak :
ABSTRAK
Tahun 1992, Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan reformasi di pemerintahan monarki yang mengarah pada demokratisasi, dengan menerbitkan dekrit No.1 yang tercantum empat agenda. Salah satu pointnya yaitu pembentukan Majelis al-Syura propinsi (dewan kota). ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga saudi pada pemilihan umum untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan kota. Tesis ini menjelaskan sistem pemilu Arab Saudi dan implikasi partisipasi warga saudi pada pemilu 2005 terhadap perkembangan demokrasi disana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Untuk menganalisis sistem dan partisipasi politik di saudi, digunakan konsep demokrasi, sistem pemilihan umum, dan partisipasi politik. Pemilu dewan kota menggunakan sistem First Past the Post pada Single-Member District. Bentuk partisipasi melalui kampanye yang menarik perhatian masyarakat dengan berbagai taktik dan programnya dan pemberian suara cenderung apatis, hanya mencapai 17% dari keseluruhan warga saudi. Penerapan Sistem pemilu dan partisipasi masyarakat berimplikasi bagi perkembangan demokrasi di Arab Saudi. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang mana masyarakat semakin aktif diranah publik dan hubungan antara masyarakat dan pejabat pemerintah semakin membaik. Kebijakan yang dahulu terfokus pada persoalan luar negeri, dialihkan pada urusan dalam negeri. Kebebasan berekspresi dan keteraturan dalam proses penyelenggaraan pemilu, menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan pemilu kedepan.

---

ABSTRACT
In 1992, King Fahd bin Abdul Aziz did reformation to monarchy government leading to democratization, by issuing the decree No. 1 mentioning four agendas. One of the points was the formation of al-Shura assemblies at provincial level (municipal councils). This was performed with the participation of Saudi citizens in the general election to elect and to be elected as members of municipal councils. This thesis describes the general election system in Saudi Arabia and the implications of Saudi Arabia citizen participation in the general elections year 2005 to the development of democracy there. This study used a qualitative approach with descriptive analytic methods. To analyze the system and political participation in Saudi Arabia, the democracy concept, electoral system, and political participation were used. General elections of municipal council used First Past the Post system in Single-Member District. The form of participation was through campaigns that attracted people with different tactics and programs and the voting tended apathetic, only reached 17% of all Saudi Arabia citizens. The implementation of the general election system and the citizen participation had implications to the development of democracy in Saudi Arabia. It can be seen from the results of this study in which citizen were increasingly active in public domain and the relationship between citizen and government officials got better. Previous policies which were focused on foreign issues were transferred on domestic affairs. Expression freedom and regularity in the general elections process became a positive signal for the sustainability of general election in the future.

Abstrak :
Sikap, pemikiran dan tradisi pesantren merupakan tradisi yang terbuka, toleran, sopan dan moderat. Tradisi ini dibuktikan pesantren melalui perjalanan sejarah dan kontribusinya terhadap kehidupan bangsa dan negara. Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang peran pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dalam mencegah radikalisme dan fundamentalisme. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memberikan bukti bahwa pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dengan sikap dan tradisi keagamaan dapat berperan dalam pencegahan paham radikalisme dan fundamentalisme, sehinga masyarakat tidak memberikan stigma bahwa pesantren adalah tempat pembibitan kaum radikal teroris Islam. Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang adalah salah satu pesantren yang mengajarkan keluhuran akhlakul karimah dan juga mengajarkan pemahaman ajaran islam yang damai, moderat dan toleran sehingga mampu mencegah pemahaman yang fundamen dan radikal. ......Attitude, thought and tradition of pesantren are an open, tolerant, polite and moderate tradition. This tradition is showed by pesantren through its history and contribution to the nation life. The approach used in the study is to provide a comprehensive and in-depth description about the role of pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang in preventing radicalism and fundamentalism. The purpose of this study is to investigate and to provide evidence that the pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang with attitude and religious traditions can play a role in preventing radicalism and fundamentalism, so that public will not leave a stigma that pesantren is the nurseries of the radical Islamic terrorists. Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang is one of the pesantren that teaches good nobleness manner and also teaches understanding of the peaceful, moderate and tolerant Islamic thought so that it can prevent the understanding of fundamental and radical.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Peran Partai Al-Nahdhah dalam Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015. Partai Al-Nahdhah merupakan partai Islam pemenang Pemilu pertama di Tunisia pasca revolusi 2011 dan berhasil memainkan peran penting dalam proses transisi politik Tunisia dengan merangkul semua golongan yang berbeda metode perjuangan dengan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan secara kualitatif fenomena yang diamati. Analisis Deskriptif digunakan untuk menginterpretasi data empiris menjadi kata-kata sebagai gambaran laporan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumen, dan informasi audio visual. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peran dan capaian yang berhasil diraih partai Al-Nahdhah dalam rekonsiliasi politik di Tunisia tahun 2011-2015 dengan menerapkan pembuktian teori dan kerangka konsep yang menjelaskan tentang rekonsiliasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baru mengenai peran partai politik Islam Al-Nahdhah dalam kontestasi politik Tunisia pasca Rezim Ben Ali dan upayanya dalam rekonsiliasi politik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Al-Nahdhah berhasil memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi politik di Tunisia pasca revolusi 2011. ...... This research aims to examine the role of Al Nahdhah Party rsquo in Tunisia rsquo s Political Reconciliation in 2011 2015 period. Al Nahdhah is an Islamic party that has won the first election in post revolutionary Tunisia in 2011 and managed to play an important role in the political transition process to embrace all different classes to have a common goal to struggle with them. In addition, there is no studies yet that have specifically discussed the political reconciliation efforts by a political party as a method to improve relations between the divided political factions in Tunisia rsquo s political context. The analysis of this research uses qualitative methods to explain the observed phenomena qualitatively. Descriptive analysis is used to interpret the empirical data into words and as an overview of the research report. To get the data that will be analyze, the authors used data collection methods such as interviews, documents, and audio visual information. The purpose of this study explain how the role and achievements that were achieved by the Al Nahdhah party in Tunisia rsquo s political reconciliation in 2011 2015 periods by applying the theory and the conceptual framework that explains about political reconciliation. This research is expected to provide a new contribution on the role of Al Nahdhah Islamic political party in Tunisia rsquo s political contestation after Ben Ali regime and its efforts in political reconciliation. The result assumed that Al Nahdhah has an important role in Tunisia rsquo s political reconciliation after the revolution.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses perdamaian Israel-Palestina dari perspektif feminis multikultural dengan menfokuskan pembahasan pada partisipasi perempuan Israel. Pandangan feminisme secara umum berasumsi bahwa perempuan dinilai lebih damai dibanding dengan laki-laki, serta kesetaraan gender secara alami mendukung kebijakan yang mengarah kepada perdamaian. Meskipun demikian Israel yang memiliki tingkat kesetaraan gender tertinggi di kawasan Timur Tengah dengan level 72 berdasarkan Global gender gap index 2016 masih menghadapi konfrontasi militer dengan Palestina hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi feminis dan fakta-fakta yang terjadi di Israel dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dari Miles dan Huberman dan menggunakan teori perdamaian feminisme Brock Utne. Tesis ini menemukan bahwa terdapat tiga hambatan dalam partisipasi perempuan Israel sebagai peace maker pencipta perdamaian , yang pertama diskriminasi perempuan dalam politik dan dalam gerakan perdamaian yang disebabkan oleh dominasi patriarki dalam masyarakat Israel yang militer sentrik, yang kedua diskriminasi terhadap perempuan Mizrahi yang disebabkan oleh dominasi perempuan Ashkenazi dan yang terakhir hambatan dari nilai tradisional Yahudi yang menghambat aktivitas perempuan dalam ruang publik. Kata kunci: Perempuan Israel, proses perdamaian, Israel-Palestine, feminis multikultural.

---

ABSTRACT
This thesis is conducted to explore Israel Palestine peace process from multicultural feminism perspective by enlightening Israeli women participation. Feminism generally assumes that women are inherently more peaceful than men and gender equality will naturally support policy that lead to peace. Nevertheless Israel whose highest level of gender equality in Middle East Region with level 72 based on global gender gap index 2016 , still face military confrontation with Palestine until recent day. The contradiction between feminist assumption and facts that occurred in Israel is analyzed by using qualitative method and descriptive analysis approach of Miles and Huberman and using Brock Utne rsquo s feminist peace theory . This thesis finds that there are three obstructions in Israel women participation as peace keeper, first is women discrimination in politic and peace activism caused by domination of patriarchy in military centric society, second is Mizrahi women discrimination caused by Ashkenazi women domination and the last obstruction comes from Jewish traditional value that constrain women activity in public realm.Keywords Israeli women participation, peace process, Israel Palestine, multicultural feminism.