Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Kerja Sama Pembangunan Jerman dan Brasil melalui Analisis PESTEL dan GELT dengan studi khusus dari tahun 2010-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method, yaitu pengabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan jenis data diambil dari hasil polling, wawancara dan studi pustaka mengenai profil kerja sama ekonomi dan pembangunan Jerman dengan Brasil. Sumber data juga berasal dari situ resmi Eurostat, OEC, World Bank, IMF, negara-negara yang diteliti, NATO, organisasi internasional dan regional di kawasan Eropa dan Amerika Selatan, BRICS, situs dari pemerintah Jerman dan Brasil dan Uni Eropa, serta data dari berbagai studi pustaka buku. Pengumpulan data dilakukan selama periode tiga bulan dengan tahapan pengumpulan data, diklasifikasikan, dihitung dan diolah dengan mode konseptual. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah : mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dengan Brasil; mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil berjalan optimal serta mengeksplorasi alasan dan argumentasi mengapa penekanan dan prioritas kerja sama pembangunan Jerman dan Brasil dilakukan dengan pendekatan PESTEL dan GELT. ......This thesis discusses German and Brazilian Development Cooperation through PESTEL and GELT Analysis with special studies carried out from 2010-2018. This study uses a mix method approach, namely the integration of qualitative and quantitative methods. With this type of data taken from the results of polls, interviews and literature studies on the profile of German economic and development cooperation with Brazil. Data sources also originate from the official Eurostat, OEC, World Bank, IMF, researched countries, NATO, international and regional organizations in the European and South American regions, BRICS, sites from the German and Brazilian governments and the European Union, as well as data from various book library studies. Data collection is carried out over a three-month period with the stages of data collection, classified, calculated and processed in conceptual mode. The aim of this thesis research is: to identify the factors that influence German development cooperation with Brazil; identifying the factors that influence German and Brazilian optimal model of development cooperation and explores the reasons and arguments of German and Brazilian development cooperation and the emphasis are carried out with the PESTEL and GELT analyisis approaches.

Abstrak :

Penelitian ini membahas globalizing dan diplomasi budaya Swedia melalui cabang olahraga orienteering sebagai representasi dan identitas Swedia. Pada tahun 1995, Swedia resmi menjadi anggota Uni Eropa. Kesejahteraan dan standar hidup yang baik di Swedia mejadikan negara tersebut begitu dikenal. Swedia juga menempatkan olahraga sebagai aktivitas masyarakatnya. Orienteering adalah cabang olahraga yang berasal dari Swedia. Penelitian ini menganalisis upaya globalisasi dan diplomasi budaya Swedia melalui cabang olahraga orienteering. Penelitian ini juga menganalisis identitas Swedia yang direpresentasikan melalui olahraga orienteering. Teori dan konsep globalizing, diplomasi budaya, representasi, dan identitas nasional digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data mengenai sejarah olahraga orienteering dan kejuaraan internasional digunakan untuk meproyeksikan upaya globalisasi dan diplomasi budaya Swedia. Metode deskriptif-eksplanatif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalis penelitian. Data-data kualitatif diambil dari situs resmi Federasi Orienteering Swedia, Konfederasi Olahraga Swedia, Federasi Internasional Orienteering, dan situs resmi pemerintah Swedia. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat proses globalizing dan diplomasi budaya melalui olahraga orienteering yang merupakan representasi dari identitas Swedia. Globalizing terlihat dari munculnya orienteering yang berasal dari lokal Swedia menjadi global, kemudian mempengaruhi citra positif Swedia dan dilakukannya diplomasi budaya berdasarkan kebijakan luar negerinya. Identitas Swedia direpresentasikan melalui sejarah, teritorial, budaya dan kebijakan politiknya. Identitas Swedia bersifat berubah dan konstruktif. Swedia dikenal dengan strategi pemerintahannya Swedish Model dan olahraga orienteering menerapkan strategi tersebut di dalam strategi internasionalnya.

---

This research analyzes globalizing and Swedish cultural diplomacy through orienteering sport as representation and identity of Sweden. In 1995, Sweden officially became a member of the European Union. The well-being and good standard of living in Sweden make this country known so well. Sweden also places sport as a community activity. Orienteering is a sport from Sweden. This research analyzes the efforts of globalizing and Swedish cultural diplomacy through orienteering sports. This thesis also analyzes Swedish identity represented by orienteering sport. Theories and concepts of globalizing, cultural diplomacy, representation, and national identity are used to answer research questions. The data about the history of orienteering and international championships are used to project the efforts of Swedish cultural globalization and diplomacy. Descriptive-explanative methods with qualitative approaches are used to analyze research. Qualitative data was taken from the official website of the Swedish Orienteering Federation, Swedish Sports Confederation, International Orienteering Federation, and the official website of Swedish government. This research finds that there is a process of globalizing and cultural diplomacy through orienteering sport which is a representation of Swedish identity. Globalizing can be seen from the emergence of orienteering originating from local Swedish to global, then affecting the positive image of Sweden and conducting cultural diplomacy based on its foreign policy. Swedish identity is represented through its history, territories, culture and political policies. Swedish identity is changing and constructive. Sweden known for its governance strategy Swedish Model and orienteering sport applied this strategy in its international strategy.

Abstrak :
Metodologi dalam penelitian ini menggunakan Studi Literatur dan merupakan analisis kualitatif dan deskriptif. Studi ini akan berfokus pada tujuan peneliti untuk melakukan Analisis tentang kerja sama yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi. Analisis akan didasarkan pada implementasi hasil Kesepakatan Bersama antara Uni Eropa dan Turki dalam Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan dan Uni Eropa – Turkey Statement. Proses kerja sama internasional yang dilakukan Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi menarik para peneliti untuk melakukan penelitian tentang kerja sama yang dilakukan. Kesepakatan akhir antara Uni Eropa dan Turki dalam pernyataan Uni Eropa-Turki dikatakan memiliki dampak yang lebih efektif pada penanganan krisis pengungsi Suriah daripada kerja sama sebelumnya, Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan. Namun Uni Eropa – Turkey Joint Action Plan belum memenuhi dengan hasil dari Konvensi Jenewa 1951, kemudia hadirlah EU – Turkey Statement dalam menangani permasalahan krisis pengungsi Suriah dan Langkah yang diambil oleh EU – Turkey dalam mengatasi Pengungsi Suriah. Sehingga dalam hal ini, peneliti juga akan melakukan Analisa mengenai kebijakan yang dibuat antara Turkey dan Uni Eropa dalam mengatasi krisis pengungsi Suriah dan membahas ancaman Kawasan yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman Uni Eropa dan Turki mengatasi Pengungsi Suriah, Langkah – Langkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan pengungsi Suriah dan ancaman Kawasan yang terjadi. ......The methodology in this research uses Literary Studies and is a qualitative and descriptive analysis. The study will focus on the researchers' goal of conducting an Analysis of cooperation conducted by the EU and Turkey in dealing with the refugee crisis. The analysis will be based on the implementation of the results of the Joint Agreement between the EU and Turkey within the European Union – Turkey Joint Action Plan and the European Union – Turkey Statement. The process of international cooperation by the European Union and Turkey in dealing with the refugee crisis attracted researchers to conduct research on the cooperation carried out. The final agreement between the EU and Turkey in the EU-Turkey statement is said to have a more effective impact on the handling of the Syrian refugee crisis than the previous cooperation, the EU – Turkey Joint Action Plan. But the European Union – Turkey Joint Action Plan has not complied with the results of the 1951 Geneva Conventions, then came the EU – Turkey Statement in addressing the issue of the Syrian refugee crisis and the Steps taken by the EU – Turkey in dealing with Syrian Refugees. In this case, the researchers will also conduct an analysis of the policies made between Turkey and the European Union in addressing the Syrian refugee crisis and discussing the regional threats that occur. The purpose of this study is to find out how the European Union and Turkey are coping with Syrian Refugees, the steps taken in addressing the Syrian refugee problem and the Regional threats that occur.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini adalah analisis terhadap pelabuhan-pelabuhan di Laut Baltik yang diindikasi memiliki potensi bagi interaksi global. Terdapat 12 pelabuhan di 5 negara yaitu Polandia dengan pelabuhan Gdanks, Gdynia dan Szczecin dan Swinoujscie, Rusia dengan pelabuhan Primorsk, Saint-Petersburg, Ust-Luga dan Kaliningrad, Estonia dengan pelabuhan Tallin dan Muuga, Latvia dengan pelabuhan Riga dan Ventspils dan yang terakhir Lithuania dengan pelabuhan Klaipeda. Ketika tiga negara Baltik dan Polandia masih bergabung di Uni Soviet, perkembangan pelabuhan diatur oleh Soviet. Pasca runtuhnya Uni Soviet, keempat negara tersebut mulai membangun identitas mereka sebagai negara yang berdaulat yang mampu mengatur negaranya termasuk pelabuhannya. Dalam perjalanannya, pelabuhan-pelabuhan di Baltik mulai memperlihatkan peran pentingnya bagi interaksi global. Metode yang digunakan metode analisis kualitatif dengan menggabungkan dua teori yaitu teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan dan teori Identitas oleh Stuart Hall. Hasil penelitian ini akan menunjukan faktor-faktor peningkatan potensi kota-kota pelabuhan Baltik dalam interaksi global serta proses power shifting di dalamnya dan menunjukan faktor identitas dan historis masyarakat Baltik membantu mendorong potensi kota pelabuhan. Temuan dari penelitian ini ialah adanya pengaruh dari faktor identitas dan historis yang mendukung peningkatan potensi kota pelabuhan di laut Baltik.

---

ABSTRACT

---

This research is an analysis of port cities in the Baltic Sea that has potencies for global interaction. There are 12 ports in 5 countries, Poland with its ports of Gdanks, Gdynia and Szczecin and Swinoujscie, Russia with its ports of Primorsk, Saint-Petersburg, Ust-Luga and Kaliningrad, Estonia with its ports of Tallin and Muuga, Latvia with its ports of Riga and Ventspils and Lithuania its its port of Klaipeda. When the three Baltic states and Polandia still joined the Soviet Union, the development of the port was regulated by the Soviets. After the collapse of the Soviet Union, the four countries began to establish their identity as a sovereign state who capable of managing their country including its ports. In its journey, the ports in the Baltic began to show an important role for global interaction. This analysis uses a qualitative method by applying two theories, the Regional Security Complex theory by Barry Buzan and Identity theory by Stuart Hall. The results of this study indicates the potential factors of Baltic port cities in global interaction, the process of power shifting and showing the identity and historical factors of the Baltic people who supports potencies of the port cities. This research found that there are significances within identity and historical factors that support the increasing potential of port cities in the Baltic Sea.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemanasan global merupakan salah satu indikator bahwa bumi ini sedang berada pada kondisi tertentu yang memerlukan perhatian lebih besar dari sebelumnya. Dalam isu pemanasan global, Arktik menjadi salah satu kawasan yang menarik perhatian dunia karena efek pemanasan global paling besar dapat dilihat di kawasan ini. Pada tahun 1996, sebuah forum kerjasama bernama Dewan Arktik dibentuk. Tujuan utama dari forum ini adalah untuk melindungi lingkungan, melestarikan sumber daya alam yang tersimpan, dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan Arktik. Setelah hampir 24 tahun pembentukan forum ini, kondisi Arktik justru semakin memprihatinkan. Lapisan es yang semula tebal menutupi permukaan, kini semakin menipis seiring dengan semakin bertambahnya suhu bumi. Sumber daya alam yang terkandung di dalam kawasan ini juga perlahan mulai berkurang kadarnya, dan hal ini bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat Arktik itu sendiri. Dengan menggunakan teori regional security complex, penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan forum ini, serta alasan atas ketidakmampuan forum Dewan Arktik dalam mencapai tujuan pembentukannya. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam peneltian ini adalah Mengapa pasca Dewan Arktik terbentuk masih terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta militerisasi di kawasan Arktik yang menyebabkan dampak pemanasan global tidak berkurang di kawasan ini? Pertanyaan selanjutnya adalah Mengapa negara-negara anggota Dewan Arktik tidak dapat memenuhi komitmen awal pembentukannya?

---

ABSTRACT
Global warming is one of the indicator that the earth, to some extent, requires greater attention than it does before. On the issue of global warming, the Arctic has become one of the regions that has attracted global attention because of the greatest global warming effect could be seen in this region. On 1996, a cooperation forum, named the Arctic Council, was created. The main purposes of this forum are to protect the environment, to conserve the stored natural resources, and to manage sustainable development for people in Arctic. After nearly 24 years of its establishment, the Arctic condition is even more alarming. The layer of ice that was originally thick has become thinner as the earth's temperature increases. The natural resources contained in this region are also starting to diminish, but not for the good of Arctic society. Using the regional security complex theory, this research will analyze the factors that influence the formation of this forum, as well as the reasons for the inability of the Arctic Council forum to achieve its goals. The question that needs to be answered in this research is: Why is it that after the Arctic Council was establish there was still natural resources excessive exploitation and the militarization in the Arctic region that caused the effects of global warming to not diminish in this region? The next question is, why can't the members of the Arctic Council meet their commitments to establish the forum?.

Abstrak :
Tesis ini meneliti penolakan Polandia terhadap kuota pengungsi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). Tujuan penulisan adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu penolakan Polandia untuk relokasi pengungsi dan dinamika internal yang terdapat didalamnya. Polandia meruapakan salah satu negara di Eropa yang memiliki akselerasi cukup tinggi dalam melakukan integrasi menuju iklim politik demokrasi. Selanjutnya negara ini resmi bergabung dan diterima sebagai negara anggota UE pada tahun 2004 silam. Setiap pihak yang ingin menjadi bagian dari UE diharuskan untuk memenuhi sejumlah kriteria dasar yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya menyangkut aspek kemanusian. Sejak bergabungnya Polandia kedalam struktur UE, mereka dinilai memiliki prospek yang positif dalam menunjang keberlangsungan proses integrasi di kawasan Eropa. Dinamika politik yang berjalan kemudian merubah sejumlah situasi. Pemerintah Polandia menolak kuota pengungsi yang dicetuskan oleh UE. Ledakan krisis pengungsi di Eropa mencapai puncaknya pada tahun 2015. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan kepada kebijakan yang diambil oleh Polandia tersebut. Keputusan Warsawa dianggap berbenturan dengan nilai-nilai fundamental yang dianggap menjadi bagian prinsip dasar dari UE. Dalam menunjang argumen penulisan, akan diangkat konsep amity dari Regional Security Complex Theory (RSCT) yang dicetuskan Barry Buzan dan gagasan terkait identitas nasional dari Anthony Smith. Temuan yang didapatkan adalah adanya signifikansi dari kawasan dan aspek internal yang mempengaruhi keputusan Polandia. ...... This thesis presents the Poland`s rejection towards the quota of refugees allocated by the European Union (EU). The aim of the study is to answer two research questions concerning Poland`s rejection towards the relocation of refugees and the related internal dynamics found within. Poland is a European country that proceeds to democracy politics climate with considerably high acceleration. The country officially joined and was accepted as an EU country member in 2004. Any party who wants to become part of EU is required to meet a number of basic criteria which have been set by the EU, one of which relates to humanity aspects. Since the inclusion of Poland in the EU, the country has been considered to have brought positive prospects in the integration within the European regions. The dynamics of politics, however, have changed some situations. The government of Poland rejects the quota of refugees set by EU whilst the booming of refugees reached its peak in 2015. This research focuses on analyzing the policy of the government of Poland in rejecting the quota. The Warsaw decision was considered to collide with the fundamental values which are regarded basic principles of EU. The concept of amity of the Regional Security Complex Theory (RSCT) from Barry Buzan and the idea of national identity from Anthony Smith are adopted as the research arguments. The findings of the research reveal that there are significances within the region and internal aspects that govern the decisions of Poland.

Abstrak :
Tesis ini membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) di negara-negara Nordik (Denmark, Swedia, Finlandia dan Norwegia). Teori Regional Security Complex (RSCT) Barry Buzan dan Ole Waver (2003) dan konsep SDGs, digunakan untuk menganalisis motif kerja sama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara-negara Nordik. Berdasarkan analisis terhadap berbagai variabel yang membentuk pola kerja sama pada teori RSCT, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi sosial berupa pola persahabatan yang didukung oleh tradisi kerja sama yang panjang dan solid, kedekatan geografi, kesamaan bahasa dan budaya serta kesamaan sistem sosio-ekonomi menjadi dasar bagi kerja sama SDGs di negara-negara Nordik. Penelitian ini menemukan bahwa transformasi eksternal dan peran kawasan (overlay) sebagai faktor pendorong utama kerja sama negara-negara Nordik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Struktur distribusi kekuatan di kawasan Nordik dapat dikatakan telah berevolusi dari regional power ke the great power in the making. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya negara-negara Nordik dalam memitigasi berbagai ancaman non-tradisional di kawasan Nordik. Negara-negara Nordik juga aktif sebagai aktor keamanan dengan tidak hanya fokus menangani masalah keamanan secara internal tapi juga di kawasan lain seperti di Arktik dan Baltik. Kendati demikian, negara-negara Nordik masih memiliki beberapa tantangan terhadap implementasi SDGs terutama pada tujuan global 12 dan 13. Berdasarkan analisis dengan menggunakan konsep ekonomi sirkular (CE) pada SDG 12, optimalisasi hasil sumber daya dalam siklus teknis masih menjadi tantangan utama di negara- negara Nordik. Jejak material negara-negara Nordik masih paling tinggi di bandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya dan trennya terus meningkat. Selain itu, tren jumlah limbah juga terus meningkat di negara-negara Nordik. Swedia merupakan penghasil limbah tertinggi dibanding negara-negara Nordik lainnya (1994-2017). Kemudian untuk SDG 13, capaian negara-negara Nordik lebih baik dibanding dengan SDG12. Masalah utama pada SDG 13 adalah mitigasi iklim adalah pada sektor transportasi. Sektor transportasi masih menyumbang sekitar 45% dari semua emisi CO2 terkait energi di kawasan Nordik. Kemudian kontribusi negara-negara Nordik untuk mencapai sasaran USD 100 miliar yang ditetapkan dalam naungan UNFCCC masih lebih sedikit di banding negara-negara OECD lain seperti Jerman dan Inggris.

---

This thesis discusses the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway and Sweden). The Regional Security Complex (RSCT) Theory of Barry Buzan and Ole Waver (2003) and the concept of SDGs, are used to analyze the motives for cooperation on Sustainable Development Goals in the Nordic countries. Based on an analysis of various variables that form a pattern of cooperation in the theory of RSCT, this study concludes that social construction in the form of friendship patterns are supported by a long and solid tradition of cooperation, geographical proximity, language and cultural similarity and common socio-economic systems being the basis for SDGs cooperation in the Nordic countries. This study found that external transformation and the role of the region (overlay) as the main driving factors for the cooperation of the Nordic countries for the Sustainable Development Goals. The structure of power distribution in the Nordic region can be said to have evolved from regional power to the great power in the making. This is evidenced by the success of the Nordic countries in mitigating various non-traditional threats in the Nordic region. The Nordic countries are also active as security actors by not only focusing on handling security issues internally but also in other regions such as the Arctic and the Baltic. Nevertheless, the Nordic countries still have some challenges with the implementation of SDGs, especially on global goals 12 and 13. Based on an analysis using the concept of a circular economy (CE) on SDG 12, optimizing resource yields in the technical cycle remains a major challenge in the Nordic countries. The material footprint of the Nordic countries is still the highest compared to other European countries and the trend continues to increase. In addition, the trend of the waste generation also continues to increase in the Nordic countries. Sweden is the highest producer of waste compared to other Nordic countries (1994-2017). Then for SDG 13, the achievements of the Nordic countries are better than SDG12. The main problem with SDG 13 is climate mitigation in the transportation sector. The transportation sector still accounts for about 45% of all energy-related CO2 emissions in the Nordic region. Then the contribution of the Nordic countries to achieve the USD 100 billion target set under the auspices of the UNFCCC is still less than other OECD countries such as Germany and the United Kingdom.