Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dari pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/Pn.Bgl. Meskipun pembentukan serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh, pada praktiknya tetap terdapat kasus pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh oleh pengusaha/perusahaan, terutama dengan memutus hubungan kerja dengan pekerja/buruhnya. Selain itu, meskipun kasus tersebut masuk ke dalam lingkup hukum pidana namun sebaiknya diutamakan penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

---

This following thesis is focus on the legislations of union busting and its implementation based on case of Bangil District Court Decision No. 879 Pid.B 2010 Pn.Bgl. Eventhough the establishment of trade union is a fundamental right of worker labour, cases of union busting by companies are still exists in practices, especially with terminating manpower affair. This research is a juridical normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study. This case is a pregorative right of district court to proceed and decided, but it should be prioritized the completion of this case through employment court first.

Abstrak :
Perkembangan Industri pada masa sekarang berkembang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan industri ini membuat banyak perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja, tidak terkecuali industri peleburan baja. Industri peleburan baja itu sendiri telah mendapat cukup perhatian di kalangan praktisi bidang kesehatan dan keselamatan kerja karena resiko dan bahaya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang cukup tinggi. Bahaya terhadap kesehatan pada proses peleburan serta produksi baja disebabkan lingkungan kerja yang bising, polusi udara, adanya debu, logam berat serta panas yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, ditambah dengan adanya resiko keselamatan pekerja akibat alat-alat kerja yang digunakan seperti mesin-mesin pemotongan, alat-alat berat, serta penggunaan Alat Perlindungan Diri APD yang minim. Karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun tidak sedikit dari pekerja itu sendiri yang telah mengabaikan kewajibannya dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerjanya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini yang membahas mengenai Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja Unit Peleburan Baja Industri Steel Manufacturing Di PT. GG dilakukan secara Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan melihat langsung kondisi lingkungan perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seperti menyediakan Alat Perlindungan Diri APD , melakukan pengawasan terhadap pekerja, pemeliharaan alat-alat kerja, dan sebagainya. Namun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini belum sepenuhnya dapat diterapkan karena lemahnya kesadaran diri dari pekerja itu sendiri.

---

The industrial development in this era has rapidly growing. This development causes a lot of industrial companies needing handful of manpower, and that includes the steel smelting industrial companies also. Those Steel companies have gotten enough concern among practicioners in the field of health and safety because of the risks and the dangers and also the poor sickness the workers get because of the hardwork. The danger towards the workers rsquo health in the process of smelting and producting the steel is caused by the loud of the work environment, air pollution, the scattered dust, the heaviness of the steel and also the severe heat who potentially cause diseases and sickness. Not to mention the risks and danger the workers would get because of the industry tools such as the cutting machines, the heavy too, and the poorly used of Personal Protective Equipment PPE . Therefore, legal protection of occupational health and safety is indispensable and must be carried out by the workers themselves and the employer in accordance with the legislation in force. But still there are a lot of those workers who ignore its obligations in implementing occupational health and safety in the work environment. To answer these problems, this study discusses ldquo Occupational Health and Safety Law As A Protection Form For Steel Smelting Unit Workers in Steel Manufacturing at PT. GG rdquo is Normative Juridically performed and analytically descriptive. The data used is secondary data. The data analysis technique used is qualitative where the data collection was done by direct interview and direct look of the company rsquo s environmental conditions so that authors can know more about the implementation of occupational health and safety program. The required data is secondary data concists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The results of the study shows that the company has made efforts to implement the legal protection of the occupational health and safety such as providing personal protection equipment PPE , to supervise the workers, maintain the work tools, and so forth. However, the implementation of occupational health and safety have not been fully implemented due to the lack of self consciousness of the workers themselves.

Abstrak :
"ABSTRAK
" Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat berlarutnya tindakan merumahkan pekerja/buruh oleh perusahaan dan implementasi pengaturan-pengaturan termaksud di dalam praktiknya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara untuk dijadikan data pendukung dalam penulisan ini. Hasil penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan pemutusan hubungan kerja telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada Pimpinan Perusahaan di Seluruh Indonesia Nomor 907 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massa dan belum ada pengaturan mengenai PHK sebagai akibat kondisi ekonomi perusahaan yang baru merugi. Selain itu, implementasi pengaturan-pengaturan belum dilaksanakan dengan tepat. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi pada pihak-pihak terkait tentang pemekerjaan dengan sistem PKWT dan sebab-sebab pemutusan hubungan kerja, pengawasan mengenai pemekerjaan pekerja/buruh dengan sistem PKWT dan kejadian pemutusan hubungan kerja untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan dibuatnya peraturan peraturan terkait PHK dengan kondisi ekonomi lain di luar yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir kasus seperti yang terdapat dalam putusan. "hr>" "b>ABSTRACT
" This writing aims to determine the regulation concerning the employment of workers laborers with a system of certain time labor agreements and termination of employment as a result of the protracted action of laying off workers laborers by the company and the implementation of such arrangements in practice. This writing uses normative legal research methods, namely by examining library materials or secondary data that contains written legal norms. In addition, the authors also conducted interviews to be used as supporting data in this writing. The results of this writing concluded that the regulation concerning the employment of workers laborers with fixed term contract system and termination of employment has been regulated in legislation, namely Law Number 13 Year 2003 on Manpower and Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia to the Company Leadership in All Indonesia Number 907 Year 2004 on the Prevention of Termination of Mass Relations and there is no regulation regarding layoffs as a result of the economic condition of the newly losing company. In addition, implementation of the settings has not been properly implemented. Related to this the authors recommend the socialization to the parties concerned about the employment with fixed term contract system and the causes of termination of employment and the supervision of the employment of workers laborers with fixed term employment contract system and the occurrence of termination of employment to avoid the occurrence of irregularities and the making of regulations related to layoffs with other economic conditions beyond those specified in the legislation to accommodate cases as contained in the verdict.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan keselamatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu PT. Indonesia Toray Synthetics. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung ke lapangan, studi kepustakaan terhadap data sekunder dilengkapi dengan wawancara kepada informan. Hasil penelitian adalah identifikasi peraturan-peraturan yang memuat perihal keselamatan kerja dan kajian penerapannya di PT Indonesia Toray Synthetics. Terkait keselamatan kerja, terdapat beberapa aspek utama dalam peraturan-peraturan yang berlaku, yang harus dipenuhi seperti kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi keselamatan kerja. Keselamatan kerja sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 dan peraturan lain dari kementerian teknis terkait, serta penerapannya di PT. Indonesia Toray Synthetics sudah cukup baik dan sebagian besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendala dalam penerapan diantaranya masih kurang lengkapnya administrasi dan biaya yang relatif mahal yang disebabkan oleh adanya pengauditan oleh lembaga konsultan safety dan Suku Dinas Ketenagakerjaan setempat serta pengadaan persyaratan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan saat ini. Ke depan, perlu dikaji lebih lanjut mengenai penetapan biaya termaksud, agar kiranya tidak terlalu memberatkan pihak yang harus melaksanakannya sehingga jangkauan penerapan juga dapat lebih luas. Lebih lanjut, keselamatan kerja tetap harus diperhatikan oleh pekerja/buruh dan pengusaha guna menghindari terjadinya kecelakaan kerja maupun kerugian/dampak ikutan yang lebih merugikan. Pemerintah juga perlu melakukan perbaikan peraturan dimasa depan agar standar keselamatan kerja dapat dikelompokan sesuai klasifikasi usaha tertentu. Hal tersebut dilakukan agar pengusaha dapat menerapkan keselamatan kerja dengan optimal.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of work safety conducted by the company, namely PT. Indonesia Toray Synthetics. The research used empirical juridical research method which was carried out through direct observation to the field, library study on secondary data supplemented by interview to informant. The result of the research is the identification of the regulations concerning the safety of the work and the study of its application in PT Indonesia Toray Synthetics. With regard to safety, there are several key aspects of the applicable regulations, which must be met such as policy, planning, implementation and monitoring and evaluation of work safety. Safety as stipulated in Law no. 1 of 1970 on Occupational Safety, Law no. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation no. 50 of 2012 and other regulations of the relevant technical ministries, as well as its application in PT. Indonesia Toray Synthetics is good enough and mostly in accordance with the laws and regulations. Constraints in implementation are still lack of administrative and relatively expensive cost caused by the auditing by the safety consulting agency and the local Manpower Tribe and procurement of safety requirements according to current legislation. In the future, it needs to be studied more about the determination of the intended cost, so it would not be too burdensome for the parties to implement it so that the extent of implementation can also be wider. Furthermore, the safety of work should still be paid attention by workers and employers in order to avoid the occurrence of work accidents as well as more harmful losses impacts. The government also needs to improve regulation in the future so that safety standards can be grouped according to certain business classification. This is done so that employers can implement work safety optimally.

Abstrak :
Efisiensi adalah salah satu alasan dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari efisiensi adalah penghematan, yang sebenarnya dilakukan untuk menyelamatkan keuangan perusahaan maupun karena adanya restrukturisasi di perusahaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali menyebabkan perselisihan dengan pekerja/buruh yang terdampak atas dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi karena perusahaan merugi diimplementasikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dan bagaimana penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel. Dari penelitian yang telah dilakukan, telah diperoleh hasil, pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi hanya dibenarkan bila perusahaan benar-benar tutup secara permanen. Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. dapat dikatakan belum menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. karena memutus berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya, seharusnya dilakukan koordinasi di antara lembaga peradilan agar kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dapat tercapai. Selain itu, ditambahkannya pengaturan mengenai kinerja pekerja/buruh dalam peraturan Ketenagakerjaan juga dianggap perlu agar adanya suatu pedoman yang pasti bagi pengusaha untuk menilai suatu kinerja pekerja/buruh. Mengingat, pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan kemitraan, dan tidak seharusnya dapat diputuskan hubungan kerjanya serta diganti kapan saja. ......Efficiency is one of the reasons for the termination of an employment. The purpose of efficiency is savings, which is actually done to save the company's finances as well as restructuring the company. However, to achieve this goal, it often cause disputes with workers/laborers who are affected by the termination of employment in terms of efficiency. In connection with these matters, this thesis discusses how the provisions for the termination of employment on the grounds of efficiency because the company loses money is implemented with the Constitutional Court decision Number 19/PUU-IX/2011 and how to resolve disputes over termination of employment on the grounds of efficiency in the Court Decision Central Jakarta District Court Industrial Relations Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. This research uses normative-legal method. Data collection techniques are carried out by conducting research on library materials or secondary data in the form of statutory regulations and court decisions as primary legal materials and secondary legal materials from books and articles. From the research that has been conducted, it has been found that the termination of employment for efficiency reasons is only justified if the company is closed permanently. In this case, the Decision of the Industrial Relations Court of the Central Jakarta District Court Number 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. it can be said that the Constitutional Court Decision Number 19/PUU-IX/2011 has not yet been implemented because they decide based on a sense of propriety and justice. Therefore, coordination should be carried out among the judiciary so that legal certainty and justice for the justice-seeking community can be achieved. In addition, the addition of regulations regarding worker/labor performance in the Manpower regulation is also deemed necessary so that there is a definite guideline for entrepreneurs to assess a worker/ aborer's performance. Bearing in mind that the workers/laborers and entrepreneurs are a partnership relationship, and they should not be able to terminate their work relations and be replaced at any time.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktek. Kasus yang dipergunakan sebagai materi studi kasus adalah mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh Rumah Sakit Husada, yang dilanjutkan dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. Mogok kerja umumnya disebabkan oleh perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh terkait dengan kemerdekaan mereka untuk mengemukakan pendapat serta sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar terhadap pengusaha. Terdapat peraturan terkait pelaksanaan mogok, agar pelaksanaan hak tersebut jangan sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain, ketertiban umum, dan fungsi-fungsi vital sarana umum dan sosial. Pada prakteknya, pelaksanaan mogok tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada/berlaku sehingga utamanya dalam kasus ini berakibat pada perselisihan hak yang justru merugikan kelangsungan pekerjaan pekerja/buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif ini, penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengacu pula pada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan praktek mogok kerja yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga pekerja yang melakukan mogok tidak terkena sanksi. ...... The following thesis is to discuss the arrangements legislation of strike and its implementation in practice. Case material is used as a case study is carried out a strike by workers/laborers Husada Hospital, which is followed by an analysis of the Industrial Relations Court Decision Number: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. The strike is generally caused by disputes between companies and workers/laborers. A strike is a fundamental right of workers/laborers associated with their freedom of expression and the means to gather strength to improve the bargaining position of employers. There are regulations regarding the conduct of the strike, so that the implementation of these rights should not interfere with the rights and freedoms of others, public order, and the vital functions of public and social facilities. In practice, the implementation of the strike is not always in accordance with existing regulations/applicable to major in this case resulted in disputes over rights at the expense of continuity of employment of workers/laborers. In this thesis, the author basically using normative methods. The research method is a normative study specifically examined law as a positive norm in the legislative system. In this normative study, research refers to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower and refers also to the regulations governing the employment company. Results of this study was the setting and practice the illegal strike under Law No. 13 of 2003 so that workers do not strike sanction.