Found 52 Document(s) match with the query 700:"Hasril Hertanto, supervisor"
Nababan, Adetya Evi Yunita, author
Skripsi ini membahas penerapan asas unus testus nullus testis dalam praktik peradilan pidana di Indonesia serta kekuatan pembuktian keterangan saksi de auditu berdasarkan KUHAP yang melekat pada keterangan penyidik dalam pertimbangan majelis hakim sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan dari kelemahan penerapan asas unus testis nullus testis. Metode penelitian yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S398
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Tri Handayani, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22564
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sumadi, author
Proses pembuktian di dalam persidangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses beracara di dalam suatu peradilan. Pada perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup fungsi alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah adalah sangat penting membantu majelis hakim untuk memahami masalah-masalah teknis ilmiah. Oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22592
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Ajeng Tri Wahyuni, author
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan KUHAP menentukan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan atas dasar ditemukannya keadaan baru (novum), pertentangan putusan pengadilan dan kekhilafan atau kekeliruan hakim. Permohonan Peninjauan Kembali sebagian besar diajukan atas dasar novum, bahkan timbul opini publik yang mempersepsikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22425
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Panggabean, Manahan, author
Kesesatan hakim dalam menggali fakta-fakta hukum seperti yang terjadi pada perkara Sengkon dan Karta, telah menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, hal mana merupakan latar belakang dan filosofi diadakannya lembaga peninjauan kembali. Pada prinsipnya, KUHAP ?melarang? untuk menjatuhkan putusan ?yang melebihi? putusan yang dimintakan peninjauan kembali, dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21992
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Robie Aryawan Haris, author
Pembalikan beban pembuktian merupakan beban pembuktian yang dengan adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak tidak lagi diletakkan pada diri penuntut umum, namun terletak pada terdakwa. Pembalikan beban pembuktian digunakan untuk pembuktian pada delik gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas dan diberikan di dalam maupun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Simamora, Angga Bastian, author
Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas yang juga dikenal sebagai asas presumption of innocence ini adalah paham yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22412
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rengganis, author
Pembebasan bersyarat adalah salah satu upaya untuk mempersiapkan narapidana hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya, dan dua pertiga masa pidana tersebut sekurang-kurangnya sembilan bulan. Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan selama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22361
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Irsyad Noeri, author
Dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar (ubi jus ibi remedium). Seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki seseungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S22426
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Tri Wahyuni Herlambang, author
Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan
tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat
dakwaan menjadi dasar pemeriksaan sidang perkara pidana,
karena dirumuskan dari hasil pemeriksaan tahap penyidikan,
yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yakni berita acara
pemeriksaan (BAP). Salah satunya adalah BAP keterangan
saksi. Saksi diperiksa untuk keterangan terkait dengan
tindak pidana yang mereka lihat, dengar, dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22421
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
