Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB pada pembangunan bendungan, mengakibatkan belum optimalnya pengurangan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan PPB, menganalisis penerapan indikator, menganalisis faktor, aktor yang mempengaruhi penerapan PPB, dan terakhir merumuskan kebijakan terkait implementasi indikator PPB. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara pelaku PBJ pemerintah di bidang bendungan untuk mengetahui tingkat kepentingan indikator dan pemeriksaaan dokumen pengadaan untuk menilai penerapan indikator pada saat ini. Pada penelitian ini dihasilkan sejumlah 64 indikator berkelanjutan, analisis penerapan indikator pada saat ini, faktor dan aktor yang mempengaruhi penerapan PPB serta rumusan kebijakan yaitu Model PPB yang memperhatikan dampak setiap proses dan hasil dari proses tersebut terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator yang diatur dalam suatu regulasi dan panduan operasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan PPB di bidang bendungan dengan menerapkan Model PPB secara bertahap. ......The construction of dam infrastructure is one of the government's main programs in supporting food security. The construction of the dam is carried out through a process of public procurement of goods/services. One of the efforts to minimize the negative impact of this procurement on social, economic, and environmental aspects is the implementation of the Sustainable Public Procurement (SPP). The problem to address in this research is that there are no SSP indicators in dam construction, resulting in not optimally reducing the negative social, economic, and environmental impacts of dam construction in Indonesia. This study aims to formulate social, economic, and environmental indicators for SPP, analyze the application of indicators, analyze factors, actors that influence the implementation of SPP, and finally formulate policies related to the implementation of SPP indicators. The research was conducted using a quantitative approach with questionnaires and interviews with government procurement actors in the dam sector to determine the level of importance of indicators and examination of procurement documents to assess the current implementation of indicators. In this study 64 sustainability indicators were produced, analysis of the current application of indicators, factors and actors that influence the implementation of SPP and policy formulation, namely the SPP Model which pays attention to the impact of each process and the results of the process on the economy, social and environment with regulated indicators and operational guide. The conclusion of this study is that it is necessary to improve the implementation of SPP in the dam sector by applying the SPP Model in stages.

Abstrak :
Urbanisasi membawa berbagai permasalahan lingkungan perkotaan diantaranya banjir, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai salah satu tahap dalam penataan ruang menjadi upaya untuk mengurangi permasalahan tersebut. Tujuan dari riset adalah untuk membangun model pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dengan berbasis nilai lahan, dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi nilai lahan, dan kesesuaiannya dengan kualitas lingkungan, serta keserasiannya dengan tata ruang. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode kuantitatif dengan Geographical Weighted Regression, metode tumpang tindih peta, dan System Dynamics. Hasil dari riset menggambarkan nilai lahan dipengaruhi oleh keberadaan lahan dalam klaster, jarak ke stasiun, dan jarak ke pintu toll. Tidak terdapat kesesuaian antara nilai lahan dengan kualitas lingkungan. Terdapat kecenderungan bahwa rencana tata ruang mengikuti permintaan pasar. Disimpulkan bahwa dengan model, maka dapat meningkatkan nilai lahan, meningkatkan faktor ekonomi yang mengurangi kemampuan membeli atau mengubah lahan sekaligus memberi kemampuan pada pengelola meningkatkan infrastruktur lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. ......Urbanization contributes to urban environmental problems, including flooding and loss of green space. Spatial management control, as a phase of spatial planning, can reduce the problems. The objective of this research is to build spatial management control model based on land value by investigating factors that determine land value as well as its compatibility with environmental quality and spatial planning. This research uses quantitative method, which includes Geographical Weighted Regression, overlaying map, and System Dynamics. The results show that the location of land in the cluster increase the land value, and have impact on negative environment quality. There is a tendency for spatial plans to accommodate market demand. It is concluded that by using land value as spatial management control instrument can increase economic factors that reduce the ability to buy or change land, and provide managers with the ability to improve environmental infrastructure in order to achieve sustainable development.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan indeks dan kerangka kerja kota cerdas berbasis lingkungan secara komprehensif dengan kerangka kerja Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) untuk mengukur kinerja kota Jakarta untuk menjadi kota cerdas berkelanjutan. Penulis memasukkan indikator ekologi dan data perubahan lahan dalam deret waktu spasial (spatiotemporal) dan variabel persepsi perilaku masyarakat sebagai kebaruan dari penelitian sebelumnya, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai suatu kerangka evaluasi kinerja kota-kota di dunia dan dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Metode penelitian menggunakan metode bobot entropi dan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasilnya dengan pengolahan data sekunder dan data primer persepsi sosial, ditemukan 7 (tujuh) indikator ekologi yaitu kecepatan angin, suhu, curah hujan, konsentrasi rata-rata tahunan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), kelembaban, pH tanah, dan data perubahan lahan secara spatiotemporal melalui Indeks Vegetasi yang terbukti sangat berpengaruh untuk menilai kondisi ekologi lingkungan perkotaan, khususnya di kota Jakarta dengan kerangka kerja DPSIR. Kesimpulan dari penelitian ini, Jakarta sebagai sebuah kota saat ini mempunyai masalah kebutuhan air bersih, pengelolaan limbah air dan sampah, kebutuhan listrik, kebutuhan ruang terbuka hijau, dan kualitas udara seiring dengan pertumbuhan penduduknya sampai 10,61 juta jiwa pada akhir tahun 2021 dan menghasilkan pengembangan sebuah kerangka kerja untuk mendeteksi, dan mengerti keadaan sebuah kota dengan melakukan evaluasi secara komprehensif keadaan dan kinerja lingkungan sebuah kota cerdas berkelanjutan. ......This study aims to develop a comprehensive index and framework for a smart city based on the environment with the Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework to measure the performance of the city of Jakarta to become a smart sustainable city. The author incorporates ecological indicators and land change data in a spatial time series (spatiotemporal) and variables of perceptions of people's behaviour as a novelty from previous research, so that the results can be used as a framework for evaluating the performance of cities in the world and can be developed for further research. The research method uses the entropy weight method and the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. As a result, by processing secondary data and primary data on social perception, 7 (seven) ecological indicators were found, namely wind speed, temperature, rainfall, annual average concentration of the Standard Air Pollutant Index (ISPU), humidity, soil pH, and land change data on an annual basis. spatiotemporal through the Vegetation Index which is proven to be very influential for assessing the ecological conditions of the urban environment, especially in the city of Jakarta with the DPSIR framework. The conclusion from this study, Jakarta as a city currently has problems with the need for clean water, wastewater and waste management, electricity demand, green open space requirements, and air quality as its population grows to 10.61 million people by the end of 2021 and resulting in the development of a framework for detecting and understanding the state of a city by comprehensively evaluating the state and environmental performance of a sustainable smart city.

Abstrak :
Pertambahan penduduk dan pembangunan di Jakarta menyebabkan berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat tentang RTH selama pandemi COVID-19, mengidentifikasi RTH, fasilitas lingkungan, dan struktur rumah tinggal mempengaruhi harga tanah, mengestimasi nilai RTH, dan membuat model valuasi RTH dengan preferensi. Riset menggunakan kuesioner google form yang dianalisis menggunakan metode Hedonic Price (HP) dan Life Statisfaction Approach (LSA) menggunakan software SPSS versi 25. Hasil penelitian menyatakan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan terjadi perubahan perilaku penggunaan RTH perkotaan selama pandemi. Mayoritas masyarakat menyatakan RTH sebaiknya dibuka pada masa pandemi. Pembuatan model valuasi RTH dengan preferensi menggunakan model II metode HP dengan R-squared (R2) sebesar 0,585. Estimasi nilai hutan kota terhadap harga tanah radius l.000 m–2.000 m sebesar Rp2.092.910 dan 500 m–1.000 m sebesar Rp1.863.998. Estimasi nilai taman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar Rp1.002.853, sedangkan estimasi nilai pemakaman terhadap harga tanah radius 500 m–1.000 m sebesar (Rp4.098.616) dan 1.000 m–2.000 m sebesar (Rp1.635.086). Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta. Valuasi RTH menggunakan LSA tidak dapat menangkap eksternalitas positif keberadaan taman dan hutan kota di Jakarta. ......Population growth and development in Jakarta have reduced the amount of green open space (GOS). This study aims to analyze the public's perception of GOS during the COVID-19 pandemic, identify GOS, house structural, and environmental facilities that affect land prices, estimate the value of GOS, and valuation model of GOS with preferences. This study used an online questionnaire that was analyzed using the Hedonic Price (HP) method with SPSS software version 25. The results stated that the community had good knowledge and behavior changes during the pandemic of GOS visitation. Most people stated that the GOS public should open during the pandemic. Valuation GOS with the HP model II has an R-squared (R2) of 0.585. The estimated value of an urban forest at a land price of a radius of 1,000 m–2,000 m is Rp2,092,910 and 500 m–1,000 m is Rp1,863,998. The estimated value of the park with a land price of a radius of 500 m–1,000 m is Rp1,002,853, while the estimated value of the cemetery ground for a radius of 500 m–1,000 m is (R4,098,616) and 1,000 m–2,000 m (Rp1,635,086). The valuation of GOS using LSA cannot capture the positive externalities of the existence of parks and urban forests in Jakarta.