Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan biaya pelayanan kesehatan merupakan permasalaban yang dihadapi oleh banyak negrua di belaban dunia. Di Indonesia, pada kurun waktu antara tahun 1995 1arnpai dengan tahun 2002, teloh teljadi kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang !rastis. Biaya pelayanan kesehatan indonesia tahun 1995 tercatat 5.8 trilyun dan neningkat menjadi 41 ,8 tri1yun pada tahun 2002. Pengeluaran biaya pelayanan kesehatan li Amerika Serikat pada tahun 2011 nanti diperkirakan meneapai 2.8 trilyun usd, yang berarti naik dari 1.3 trilyun di tahun 2000. Sehagai respons terhadap biaya pelayanan kesebatan yang terus meningkat, baik pemerintah ataupun perusahaan asuransi besar di berhagai negara mengembangkan berbagai upaya pengendalian biaya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan nengembangkan sistem pembayaran prospektif sebagni altematif sistem pembayaran jasa per pelayanan (JPP). Di Indonesia sistem pembayaran prospektif telah direrapkan oleh beberapa pihak penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan seperti PT. Jamsostek (persero) yang nenerapkan sistem pembayaran paket per hari (PPH) untuk kasus rawat inap, dan Dinas Cesehatan DKI Jakarta yang menerapkan sistem pemhayaran paket per diagnosis yang lisebut sebagai paket pelayanan kesebatan esensial (PPE). Hasil yang diharapkan dari penerapan sistem pembayaran di atas adaloh biaya kasebatan menjadi lehih efisien ibandingkan dengan sistem JPP. Apakah sistem pembayaran tersebut efektif dalam 1engendalikan biaya rawat inap dibandingkan dengan sistem JPP l belum diketahui. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan di atas. Rancangan penelitian ini ada.iah penelitian survey yang analisisnya dilakukan ecara kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa basil penelusuran okurnen rumah sakil. Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya illltuk kasus demam tphoid (tilus) dan demam berdarah denue (DBD) di kelas Ill RS X tahun 2005. Sampel enelitian adalah semua kasus tifus dan DBD yang dirawat di ke!as Ill yang tidak 1empunyai penyulit atau penyakit penyerta. Penelitian ini melibatkan 437 kasus, yang terdiri dari 379 kasus DBD dan 54 asus tifus. Dari 437 kasus, ada sejumlah 298 merupakan jaminan Dinkes DKI, 92 kasus uninan PT. Jamsostek dan sisanya merupakan jaminan asuransi kesehatan atau erusahaan lain yang menerapkan sistem pembayaran JPP. Berdasarkan basil analisis cara univariat dan bivariat, didapatkan bahwa secara statistik ditemukan perbedaan ang signifikan antara lain hari rawat kasus DBD, pada kelompuk kasus yang dijumlah dengan sistem paket per hari dengan JPP. Berdasarkan hasil uji t independen antara kelompok sistem paket per diagnosis (PPE) dengan JPP, diperoleh basil adanya erbedaan yang signi:fikan antara rata-rata biaya rawat inap kelompok sistem PPE dengan PP. Hal ini berarti bahwa secara statistik terbukti sistem PPE yang diterapkan oleh tinkes DKI efektif untuk mengendalikan biaya rawat inap pada kasus tifus Disarankan bagi universitas untuk beketjasama dengan organisasi profesi asuransi kesehatan, untuk melakukan penelitian serupa dengan ruang lingkup penelitian yang iperluas~ sebagai dasar pengembangan sistem pembayaran prospektif di Indonesia. Kepada Dinkes DKI Jakarta, disarankan agar seluruh tagihan rumah sakit dapat didokumentasikan secara lengkap dalam sistem data base sehingga dapat dimanfaatkan ntuk evaluas dan merubuat standar obat seperti yang dilaknkan oleh PT. Jamsostek sebagai tambahan usaha pengendalian biaya selain penerapan sistem pembayaran paket or diagnosis. Kepeda PT Iamsostek disarankan dapat meruperluas cakupan pelayanan kehatan dalam paket per hari, sehingga dapat lebih efektif. "

"Kebutuhan tenaga keperawatan sampai saat ini masih sangat kurang, dimana bila dilihat jumlah sarana pelayanan kesehatan tentunya dengan standar rasio perawat dengan penduduk 1 : 1500-3.000 belum dapat dipenuhi. Selain itu masih sering muncul keluhan masyarakat mengenai kinerja tenaga keperawatan di pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar keperawatan jugs merupakan salah satu tantangan bagi institusi pendidikan tenaga keperawatan dalam meningkatkan mutu lulusan. Dengan penyediaan tenaga keperawatan yang andal diharapkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat semakin meningkat dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor internal yaitu umur, jenis kelamin dan motivasi, dan faktor eksternal yaitu pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan keluarga dan uang saku dengan prestasi belajar siswa di SPK Lubuk Linggau. Penelitian ini menggunakan rancangan cross-sectional. Sampel yang didapat berjumlah 118 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dan melihat laporan hasil evaluasi belajar mengajar siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang diteliti lebih dari setengahnya dengan prestasi belajar baik (51,7 %). Kemudian lebih dari setengahnya siswa dengan umur tua (57,6 %), jenis kelamin perempuan (79,7 %), mempunyai motivasi belajar rendah (50,8 %), dengan pendidikan ayah tinggi (53,4), pendidikan ibu rendah (53,4 %), pekerjaan ayah non PNS/ABRI (63,6 %) dan ibu bekerja (67,8 %), serta uang saku yang diterima besar (52,5 %). Hasil analisis statistik menunjukan bahwa ada hubungan yang bermakna antara umur, motivasi dan pendidikan ayah dengan prestasi belajar (p < 0,05). Dari hasil analisis multipel regresi logistik diketahui bahwa variabel yang paling besar peranannya berhubungan prestasi belajar adalah motivasi (OR = 5,7). Disarankan bagi siswa untuk belajar giat dengan cara belajar efektif dan efisien. Bagi guru hendaknya menjelaskan tujuan dan manfaat materi yang diajarkan, menilai dan mengembalikan pekerjaan siswa secepatnya, dan menjelaskan cara meningkatkan konsentasi belajar.

---

The need of nursing staffs until now has not enough yet, because the increasing of health facilities to the ratio standart of nurses and inhabitans for 1 : 1500-3000 was still insufficient. Meanwhile, frequent complaint from the community about the working performance of nursing staffs in health services should be a challenge the quality of their graduated. Qualified nursing staffs could be expectected to enhance the quality of health services to the community.

The purpose of research was to know the relationship between internal factors (age, sex, motyivation) and external factors (education and accupation of parents, family income, pochet money) with the students achievement at SPK of Lubuk Linggau. This research use cross sectional design. The samples were 118 respondens. The data was collected by using questionnaires and analyzed the report of studying progress of the students.

The result of this research showed that more than a half have a good studying motivation (51,7 %), old age (57,6 %), females (79,7 %), high studying motivation (50,8 %), high education of father (53,4 %), low education of mother (65,3 %), the accupation of father were not civil servant or arm forces (63,6 %), mother was working (67,8 %) and the pocket money was more than enough (52,5 %). The result of statistical analysis showed that there was significant relationship between age, motivation and education of father with students achievement (p value < 0,05). From the of multiple logistic regression analysis, it is known that the most dominant variable related to student achievement was motivation (OR = 5,7).

Suggested to students to have a good study through effective and efficient learning process. To the teachers, they should explain the objective and the use of teaching, evaluate and return the students' assignment and also how to accelarate learning concentration."

"Data rumah sakit di Indonesia menunjukkan selama kurun waktu 1995-2000 terjadi penurunanjumlah rumah sakit milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 73 buah dengan 7246 tempat tidur di tahun 1995 menjadi 68 buah dengan 6888 tempat tidur di tahun 2000. Atau terjadi penurunanjumlah rumah sakit sebesar 6,9% dan tempat tidur sebesar 4,95%. Hal ini disebabkan kecenderungan BUMN melepaskan atau memisahkan rumah sakit miliknya dari organisasi induk, sebagai dampak proses restrukturisasi. 'PT KX' (Persero) suatu BUMN yang bergerak di bidang industri manufaktur, pada tahun 1996 melakukan restrukturisasi dengan memisahkan unit-unit penunjang yang tidak terkait langsung dengan kegiatan core business. Salah satunya adalah Rumah Sakit 'KX' yang dipisahkan dari organisasi induk 'PT-KX' menjadi badan usaha mandiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui potensi kemandirian 'RS KX' sebagai salah satu RS- BUMN yang dipisahkan dari perusahaan induk, dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian rumah sakit. Penelitian merupakan studi kasus dengan melakukan analisis aspek administratif berupa kinerja dan kegiatan 'RS KX' selama periode waktu 1996 - 2000, dilengkapi informasi dari narasumber kunci atau key informer dan bahan pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan secara umum rumah sakit memiliki potensi yang mendukung kemandirian dalam mempertahankan kelangsungannya (sustainability). Kinerja aspek keuangan 'RS KX' selama periode 1996- 2000 memperlihatkan kecenderungan mengarah kepada kondisi yang lebih baik. Peningkatan pendapatan tahun 1998 sebesar 49,8%, 1999 sebesar 13% dan 32,4% di tahun 2000; demikian pula laba setelah pajak I h..A.T meningkat masing-masing 86% ( 1998) dan 63, 7% (2000), semen tara di tahun 1999 menurun 37% dibanding tahun sebelumnya."

"Seiring dengan dikeluarkannya deregulasi yang baru oleh pemerintah, yang mengizinkan pemodal asing untuk ikut berpartisipasi didalam bidang kesehatan, maka banyak didirikan rumah sakit baru oleh swasta nasional maupun dengan modal asing, yang berdampak makin ketatnya persaingan antar rumah sakit di Indonesia. Untuk dapat unggul dalam persaingan yang demikian ketat, rumah sakit perlu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dan tetap berorientasi pada kepuasan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan rawat inap oleh perusahaan pelanggan. Dipilihnya Rumah Sakit Sint Carolus sebagai tempat penelitian, adalah agar peneliti dapat menyumbangkan hasil penelitian ini kepada instansi dimana peneliti bertugas dan berharap hasil dan penelitian ini dapat dipergunakan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Sint Carolus. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dan variabel-variabel yang hendak diteliti dan diduga berhubungan dengan pemanfaatan layanan rawat inap adalah promosi, mutu pelayanan kesehatan dari para medis, perawat, tenaga administrasi dan customer service, persepsi tarif, persepsi terhadap kebersihan ruang perawatan, jarak perusahaan, pengambil keputusan. Analisa data secara univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi-kuadrat. Dari hasil penelitian ternyata hanya ada 1 faktor yang terbukti berhubungan secara bermakna dengan pemanfaatan layanan rawat inap, yaitu faktor persepsi mutu layanan perawat, sedangkan variabel-variabel yang lain tidak terbukti berhubungan dengan pemanfaatan layanan rawat inap. Melihat banyaknya perusahaan yang mengikat kerja sama dengan Rumah Sakit Sint Carolus, maka pemanfaatan layanan rawat inap oleh perusahaan pelanggan saat ini belum optimal sehingga perlu usaha pemasaran yang lebih baik yang mencakup seluruh kegiatan pemasaran. Khususnya untuk promosi, kiranya perlu tindakan yang lebih proaktif terhadap konsumen antara lain kepada perusahaan pelanggan. Selain itu juga perlu pemberdayaan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan, dan akhirnya dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Sint Carolus.

---

In line with the new deregulations stipulated by the government which enable the foreign investor to participate in the health sector, and so many new hospitals have been established by foreign as well as private national investor that has caused strong competitions among hospitals in Indonesia. In order to become a winner in such a strong competition, the hospital should improve its medical treatment quality and should always conformed to the customer satisfaction.

The purpose of this survey is to learn the related factors in regards with the utilization of inpatient service by the company at Sint Carolus Hospital. The reason why Sint Carolus is chosen as the place for research, is to enable the researcher to contribute the result of this research to Sint Carolus Hospital dan hopefully it can also be applied by the management.

This research is based on the quantitative research and cross sectional design, and variables to be researched and is assumed has relations with the benefit of hospital service such as the promotion, medical service quality given by the doctors, nurses, administration staff and customer service, tariff perception, perception toward the housekeeping aspect of patient's room, distance of company, decision maker. Univariat as well as bivariat data analysis based on chi square statistic test.

Based on the research result, there is only one factor that is prove to have relations with the utilization of inpatient service, i.e. perception factor of nurse service quality, whereas the other variables are not prove to have relations with the utilization of inpatient service. In view with the high number of companies which has partnership with Sint Carolus Hospital, it is realized that the service of inpatient still do not fiilly satisfy the company, therefore the marketing activities should be developed in better ways to cover all aspects of marketing. Especially in the sector of promotion, proactive action should be carried out toward the customer such as to the company. Aside fiom that, empowennent of the available resources should be promoted in order to increase the medical treatment quality, and finally improve the medical treatment benetits provided by Sint Carolus Hospital."

"Secara global, jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 milyar orang dengan 942 juta laki-laki dan 175 juta perempuan yang berusia lebih dari 15 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 5.4 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit terkait rokok pada tahun 2006 dan diprediksi akan mencapai 8 juta di tahun 2030. Rokok memiliki banyak dampak negatif terhadap kesehatan maka dari itu perlu diterapkan kebijakan pengendalian tembakau sebagai upaya mengurangi epidemi tembakau. WHO dan negara-negara anggotanya telah mengajukan Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) untuk menyusun agenda global yang mengatur pengendalian tembakau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan implikasi kebijakan pengendalian tembakau serta tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC di berbagai negara. Metode yang digunakan yaitu literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link dan Scopus yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yang terbit pada tahun 2014-2024. Hasil analisis artikel menjelaskan bahwa implementasi FCTC di suatu negara dapat diterapkan dengan menggunakan strategi MPOWER yaitu enam poin utama kebijakan pengendalian tembakau baik dari segi permintaan maupun pasokan. Implikasi dari penerapan kebijakan pengendalian tembakau yaitu dapat mengurangi epidemi tembakau, mencegah kematian akibat merokok, menghemat biaya perawatan kesehatan dan menambah pendapatan negara. Tantangan dan hambatan dalam penerapan FCTC antara lain adanya perlawanan dari industri tembakau, lemahnya penegakan hukum, mudahnya akses produk tembakau dengan harga yang terjangkau, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya tembakau, adanya penyelundupan rokok, kurangnya keahlian dalam implementasi kebijakan berhenti merokok serta tidak adanya anggaran yang ditargetkan untuk kampanye media atau kegiatan pengendalian tembakau lainnya.

---

Globally, the number of smokers worldwide has reached 1.3 billion people, with 942 million men and 175 million women aged over 15 years. The World Health Organization (WHO) estimates that around 5.4 million people in the world died from d-related diseases in 2006 and is predicted to reach 8 million in 2030. Cigarettes have many negative impacts on health, therefore it is necessary to implement tobacco control policies as an effort to reduce the epidemic of tobacco. WHO and its member countries have proposed the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) to develop a global agenda governing tobacco control. The aim of this research is to determine the implementation and implications of tobacco control policies as well as the challenges and barriers in implementing FCTC in various countries. The method used is a literature review using online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link and Scopus which produced 14 included articles published in 2014-2024. The results of the article analysis explain that the implementation of FCTC in a country can be implemented using the MPOWER strategy, namely the six main points of tobacco control policy both in terms of demand and supply. The implications of implementing tobacco control policies are that they can reduce the tobacco epidemic, prevent deaths due to smoking, save health care costs and increase state revenues. Challenges and obstacles in implementing the FCTC include resistance from the tobacco industry, weak law enforcement, easy access to tobacco products at affordable prices, low public awareness of the dangers of tobacco, cigarette smuggling, lack of expertise in implementing smoking cessation policies and the absence of an adequate budget targeted for media campaigns or other tobacco control activities."

"Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dalam bentuk kegiatan pokok yang salah satu diantaranya adalah perawatan kesehatan masyarakat dengan program prioritasnya penemuan penderita barn BTA (+).Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 sebanyak 1.210.000 jiwa, memiliki 40 puskesmas, semua puskesmas telah mengikuti program P2TB dan memiliki pelaksana program tuberkulosis. Namun demikian bila dilihat dari hasil cakupan penemuan penderita baru BTA (+) masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di propinsi Sumatera Selatan, sedangkan cakupan penemuan penderita baru BTA (+) merupakan pengukuran terbaik untuk penilaian kinerja.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang kinerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja pelaksana program tuberculosis puskesmas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan studi "Cross Sectional". Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaksana program tuberkulosis puskesmas yang ada di kabupaten Musi Banyuasin. Sampling dalam penelitian ini tidak dilakukan, karena seluruh populasi dimanfaatkan untuk analisis (total populasi).Pengumpulan data dengan wawancara melalui kuesioner untuk variabel independen dan untuk variabel dependen berupa data primer dari laporan bulanan puskesmas. Yang termasuk variabel dependen adalah kinerja pelaksana program tuberkulosis puskesmas, dan yang termasuk variabel independen adalah pendidikan, pelatihan, lama kerja, pengetahuan yang tergabung dalam faktor internal individu. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal individu adalah variabel beban kerja, supervisi, kepemimpinan, imbalan, sarana, dan mitra kerja. Pengolahan data dengan menggunakan program Epi Info V.6.0 dan SPSS for Window V.9.0.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksana program tuberkulosis yang baik sebesar 37.5%. Sedangkan faktor-faktor yang berhubungan secara bermakna dengan kinerja pelaksana program tuberkulosis adalah lama kerja, pengetahuan, beban kerja dan supervisi. Dan variabel yang paling dominan yang mempengaruhi adalah variabel beban kerja setelah dikontrol oleh variabel lama kerja serta sarana.Perlu bagi Dinas Kesehatan kabupaten Musi Banyuasin untuk memperhatikan peningkatan kinerja pelaksana program tuberkulosisis. dengan pengangkatan,relokasi tenaga kesehatan serta mengoptimalkan sarana yang ada.

---

Community health center (Puskesmas) is an organizational unit withinDistrict to develop community health, to establish community participation on health activities; and provide basic health services including public health nursing to the people.Musi Banyuasin District is one of districts within South Sumatera with total population of I210.000 in 1999. There are 40 puskesmas that provide tuberculosis program. All puskesmas have special staff dealing was tuberculosis program However, the performance of the tuberculosis program, any puskesmas measured by the number of new cases of tuberculosis BTA (+) per month, very low in compared the performance of Districts in South Sumatera.This study aims to examine factors related to the performance of tuberculosis program. Using survey research design. Population of this study is all tuberculosis program staff at Musi Banyuasin District, which also the sample of the study (total population).Data were collected using structured interview and from monthly report of the tuberculosis performance. Independent variables are level of education, training experience, work experience measured by length of work, and knowledge about tuberculosis. These are called internal factors. While external factors are work load, leadership index, incentives supervision, resources and facilities, and partnership. Data were analyzed using Epi Info version 6.0 and SPSS version 9.0.This study depicted that high performance of tuberculosis program is occurred only at 37.5% of puskesmas.The significant factors related to the performance are work experience, knowledge, supervision and work load, The dominant variables are resources, facilities, experience and work load. It is recommended that it is necessary to Musi Banyuasin Health District to improve their staff performance by recruiting, relocating known resources, and enhancing resources and facilities."

"Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kelengkapan pengisian formulir Informed Consent. Indikator Informed Consent yang lengkap adalah kelengkapan pengisian tanda tangan Informed Consent oleh dokter dan keluarga pasien. RSU Karawang adalah rumah sakit kelas C dan rumah sakit pendukung industri kelas B, seyogyanya petugas yang menangani tindakan bedah menyelenggarakan pelayanan dengan baik.Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan penandatanganan Informed Consent untuk tindakan bedah besar di RSU Karawang telah dilakukan penelitian cross sectional dengan telaah berkas formulir Informed Consent dari tanggal 1 Januari 1997 sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 secara retrospektif untuk memperoleh gambaran kelengkapan Informed Consent serta wawancara dengan dokter spesialis.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa didapatkan pengisian Informed Consent yang tidak lengkap sebesar 76,8% untuk jenis tindakan bedah besar di RSU Karawang. Hal ini disebabkan oleh karena tidak lengkapnya pengisian tanda tangan dokter (69%) dan pengisian tanda tangan keluarga pasien (23,2%). Karakteristik dokter yang berhubungan dengan kelengkapan Informed Consent adalah pendelegasian wewenang dengan beban kerja jumlah pasien yang ditangani operasi tiap bulan.Perlu adanya peraturan tentang tata tertib Informed Consent di RSU Karawang yang dapat membantu penyelenggaraan kelengkapan Informed Consent. Penandatanganan Wormed Consent tidak boleh dilakukan pendelegasian oleh dokter ke perawat, Wormed Consent harus ditandatangani dokter dan keluarga pasien adalah bukti pertanggungjawaban hukum jika nantinya ada gugatan dari keluarga pasien.

---

Factors Correlated with Signature Completed of Informed Consent Form in Major Surgery, Karawang Hospital, January 1- December 31, 1997. Rapid advances in the medical science and technology and improvement in social economic conditions and education increase public awareness for high quality health care. Good health care quality in hospital is reflected by signature completed of Informed Consent form, Signature in Informed Consent form must be completed from physician and patient family. Karawang Hospital is a class C and hospital of industry support in class B, it should maintain in high completed Informed Consent.

To obtain overview correlating factors of signature completed of Wormed Consent to major surgery in Karawang hospital. A cross sectional retrospective study of the Informed Consent performed from January 1 through December 31, 1997. This effort is directed towards determining the correlation between signature completed of Informed Consent form and the characteristics of health personnel involved (physician).

It is concluded from study that about 76,8% Informed Consent form the signature not completed, majority of which (69%) is caused by physician and 23,2% by patient family. Characteristics of physician, correlated with completed of Informed Consent form is delegating with workload physician in surgery every month.

It is recommanded that there should be a rule of Informed Consent in Karawang Hospital can help Informed Consent completed. The signature of Informed Consent form don't delegated from physician to nurse. Informed Consent should be completed by physician and patient family , because Informed Consent is an evidence of legal accountability is tomorrow has plaintiff from patient family."

"Penyakit campak sangat menular terutama menyerang anak-anak yang tidak mempunyai kekebalan terhadap penyakit campak. Penyakit campak merupakan masalah kesehatan yang cukup serius baik di negara maju maupun negara berkembang, walaupun dapat dicegah dengan imunisasi namun KLB masih sering terjadi. Di Indonesia imunisasi campak dimulai tahun 1983 dan cakupan campak 80 % telah dicapai pada tahun 1990 dan dapat dipertahankan sampai sekarang. Namun cakupan tinggi belum terdistribusi merata sampai ke desa, sehingga masih terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa) campak yang sering mengakibatkan kematian khususnya pada anak dengan gizi buruk. Cakupan tinggi menyebabkan terjadinya pergeseran umur penderita campak, bukan hanya pada balita tetapi mulai tinggi pada anak sekolah. Perubahan pola epidemi campak merubah strategi program. Serta mengacu kepada sidang WHA untuk menurunkan angka insidens campak sebesar 90% dan angka kematian campak sebesar 95%, dan sidang WHO 1996 yang menyatakan kemungkinan penyakit campak dapat dieradikasi karena pejamu hanya manusia. WHO membuat target global eradikasi campak pada tahun 2005 - 2010 dan menilai kinerja setiap negara terhadap upaya pengendalian campak. Berdasarkan kriteria WHO, maka Indonesia saat ini masuk dalam phase reduksi kasus dan pencegahan KLB campak. Namun strategi pencapaian diserahkan pada kemampuan keuangan masing-masing negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut selain irunisasi rutin bayi, pada tahun 2000 telah diberikan imunisasi campak tambahan pada anak sekolah kelas 1 - 6 SD (catch up) di 2 propinsi (DKI Jakarta & Jawa Barat), serta crash program campak anak balita di desa rawan campak (resiko tinggi) di 13 propinsi di Indonesia. Sebelum mengadop kegiatan catch up ke propinsi lain serta mengingat keterbatasan keuangan negara, maka diperlukan evaluasi ekonomi analisis biaya hasil (cost effectiveness analysis) dari kegiatan campak tambahan tersebut. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang model kegiatan imunisasi campak yang paling "cost effective" dalam upaya pengendalian campak, mengetahui biaya satuan per kegiatan serta komponen biaya terbesar, juga untuk mengetahui kecenderungan penurunan kasus setelah imunisasi campak tambahan dilaksanakan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor di 56 puskesmas yang terdiri dari 28 Puskesmas Desa UCI yang melaksanakan imunisasi rutin dan catch up (model-2) dan 28 Puskesmas Desa Non-UCI yang melaksanakan imunisasi rutin, catch up dan crash program (model-3) pada tahun 2000 dan sebagai pembanding adalah puskesmas yang soma (tahun 1999) yang hanya melaksanakan imunisasi rutin (model-1). Rancangan penelitian studi operasional (OR) evaluasi ekonomi analisis biaya efektif (CEA). Berdasarkan jenis data retrospektif dengan analisa deskriptif. Hasilnya adalah biaya satuan: rutin Rp.8.141, catch up Rp.3.275, crash program Rp. 3.552. Biaya satuan yang paling cost effective adalah pada kegiatan masal catch up yaitu 40% dari biaya satuan rutin. Komponen biaya yang terbesar dari 3 kegiatan dan model imunisasi adalah pada biaya operasional (96,50% - 99,96%). Sedang jenis biaya terbesar pada biaya operasional imunisasi rutin adalah biaya vaksin, gaji, alat suntik dan transport lapangan. Hanya pada daerah sulit, transport lapangan lebih tinggi dart biaya alat suntik. Untuk kegiatan catch up dan crash program biaya operasional terbesar adalah biaya vaksin, alat suntik dan gaji. Terjadi penurunan kasus campak yang bermakna pada puskesmas yang sama, dengan membandingkan kegiatan imunisasi model-2 dan model-3 (tahun 2000) terhadap model-1 (1999). Penurunan kasus di puskesmas model-2 sebesar 49,5% dan di puskesmas model-3 sebesar 59,4%, sedangkan di Kabupaten Bogor penurunan kasus campak sebesar 65,3%. Pada tahun 2000 dikedua kelompok model penelitian dan di Kabupaten Bogor tidak terjadi KLB campak, dimana selama 9 tahun (1991-1999) selalu terjadi KLB campak.Proporsi penurunan kasus terbesar terjadi pada kelompok umur balita yaitu di puskesmas model-2: umur < 1 tahun (66,2%), dan umur l - 4 tahun (68,3%). Di puskesmasmodel-3: umurcl tahun (50%) dan 1 - 4 tahun (75,1%). Soma dengan di,Kabupaten Bogor penurunan kasus campak terbesar pada kelompok umur balita yaitu < 1 tahun (72,5%) dan umur 1 - 4 tahun (76,2%). Berdasarkan hasil CE-ratio dart kedua model imunisasi campak tambahan, model yang paling cost effective adalah model-2 yaitu imunisasi rutin bayi dan catch up anak SD. Model-2 ini efektif untuk menurunkan kasus dan mencegah terjadinya KLB berarti dapat memutuskan transmisi virus dari anak sekolah kepada anak balita dirumah, namun demikian untuk menghilangkan desa rawan campak kegiatan crash program harus tetap dilakukan di desa-desa dengan cakupan rendah 2-3 tahun.

---

Measles is a serious infectious disease afflicted predominantly children under five who are susceptible to the disease. In most developing countries, measles is still one of the leading causes of children morbidity and mortality. Instead of significant achievement of EPI Program, outbreaks of measles are still frequently occurred. Measles vaccine was introduced and included into routine EPI in 1983 and UCI coverage (> 80 %) was achieved in 1990, and has been sustained until now. The problem that we are facing is the UCI coverage is not equally distributed which leads to the occurrence of measles outbreaks in pocket villages. The outbreaks claim many deaths among malnourished children. High coverage of measles vaccination has shifted the age of the cases to the right, where older children are affected and not only children under five. The changes of this disease pattern calls for revision of the EPI program strategy. The changes of the strategy is also revered to WHA resolution which has set the target of measles disease reduction by 90% and mortality reduction by 95%. Due to the natural history of disease, with potent vaccine measles could be eradicated like smallpox and polio. WHO has set the global target for measles eradication in 2005 - 2010 and plays a great roles in evaluating the performance of it's member countries towards measles eradication. WHO has conducted external evaluation and considered Indonesia is now at the stage of measles reduction and prevention of measles outbreaks occurrence. WHO member countries implemented different strategies in achieving their measles reduction target, it is very much depend on the available resources of each country. Indonesia, beside routine basic immunization program to infant has also in the year 2000 introduced additional measles vaccination to school children year 1 -- 6 elementary school in DKI Jakarta and West Java which is known as catch-up activities. Crash program for children under five was also introduced in measles high risk areas in 13 provinces. The introduction of catch-up campaign and crash program was based on epidemiological evidence. Cost effectiveness analysis need to be undertaken before deciding to adopt catch-up campaign and crash program approaches as national policy. The objectives of the cost effectiveness analysis study are to get better picture and better understanding of the most cost effective model of measles vaccination, unit cost for each activity, the biggest budget component, trend of measles reduction after additional measles vaccination been implemented.

The study was conducted in Bogor Regency involved 56 health centres, consists of 28 health centres have achieved village UCI coverage in 2000, which are implementing routine immunization and catch-up campaign (model-2) and 28 health centres who have not achieved village UCI coverage in 2000 which are implementing routine immunization, catch-up as well as crash program (model-3) control health centres were the same health centres who in 1999 implemented routine immunization (model-1) only. The study design was operational research (OR), economic evaluation cost effectiveness analysis (CEA). Using retrospective data with descriptive analysis. From data analysis it is evidence that the unit cost for different approaches are the following:

- Routine immunization Rp. 8141

- Catch-up campaign Rp. 3275

- Crash program Rp. 3552

The most cost effective is catch-up campaign which is only 40% of the cost of routine immunization. The biggest component of those three different approaches comes from the operational cost which is 96,5% - 99,96% of the total cost. In routine, the biggest cost of the operational cost is for vaccine, salaries, syringes and transportation. Only in remote different areas cost for transportation is bigger than cost for syringes. In catch-up campaign and crash program the biggest operational cost are for vaccines, syringes, salaries. It is evidence that there has been significance reduction of measles cases in model-2 and model-3 approaches (2000) as compare to model-1 (1999). Measles reduction in health centres for model-2 approach 49,5%, model-3 approach 59,4%, while for the whole Bogor Regency the measles reduction was 65,3%. It is also found that in 2000, measles outbreaks was not occurred in the study areas and in the Bogor Regency where in the last 9 years (1991-1999) measles outbreaks has always been occurred.

If we look at the age distribution the significant reduction was found in underfive group. Health centres model-2: < 1 year (66,2%), 1 - 4 years (68,3%). In health centres model-3: < 1 year (50%), I - 4 years (75,1%). Similar figure is also found in Bogor Regency where significant measles reduction was in underfive age group; < 1 year (72,5%), 1 - 4 years (76,2%). Finally, based on CE-Ratio calculation, model-2 was the most cost effective which include routine immunization and catch-up campaign for elementary school children. In conclusion model-2 is effective to reduce cases and to prevent measles outbreaks and is capable to cut the viral transmission from school children to children under five in their respective households. Hence, to reduce the number of high risk villages, crash program should be implemented continuously in low coverage villages at least for"

"ABSTRAKPelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan (Askes) wajib, merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit khususnya rumah sakit pemerintah (Departemen Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABRI). Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kepentingan yaitu pihak rumah sakit menganggap tarif yang diterapkan bagi peserta Askes wajib terlalu rendah sehingga menjadi beban biaya operasional, sedangkan pihak PT (Persero) Askes kemampuannya terbatas , karena premium yang diterima hanya sebesar 2% dari gaji pokok peserta. Supaya ada titik temu antara pihak manajemen rumah sakit sebagai penyedia pengelola dana Askes wajib, maka perlu dilakukan analisis terhadap biaya pelayanan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan tarif.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan melakukan analisis biaya terhadap salah satu bentuk pelayanan bagi peserta Askes wajib yaitu paket rawat inap harian yang terdiri atas kamar perawatan, paket ronsen, paket laboratorium, paket obat (sesuai DPHO / Daftar dan Plafon Harga Obat), jasa medik dan paket fisioterapi.Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasien Askes wajib di ruang Perawatan Umum RSPAD Gatot Soebroto pada Tahun Anggaran 1997/1998, menunjukkan bahwa tarif yang berlaku untuk paket rawat inap harian bagi pasien Askes wajib (Rp 35.000,00) masih lebih rendah sebesar Rp 11.200,55 dibanding biaya satuan aktual (Rp 46.200,55). Disamping itu bagi RSPAD Gatot Soebroto juga harus melaksanakan kebijakan MENHANKAM yaitu bagi peserta Askes wajib yang berasal dari pumawirawan ABRI dan pensiunan PNS Hankam / ABRI serta keluarganya, harus mendapatkan fasilitas rawat inap sesuai pangkat / golongan terakhir (kelas VIP, I, II, atau III), padahal hak semua pasien Askes wajib hanya di kelas Kebijakan tersebut tanpa disertai dengan dukungan dana / anggaran untuk subsidi biaya pelayanannya. Dengan demikian dalam memberikan pelayanan bagi peserta Askes wajib, RSPAD Gatot Soebroto harus menanggung beban subsidi ganda yaitu tarif Askes wajib yang lebih rendah dan biaya satuan dan beban dan pasien yang dirawat melebihi haknya sebagai peserta Askes wajib (lebih tinggi dari kelas III ).Untuk memecahkan masalah tersebut, perlu pengkajian ulang terhadap komponen paket dan nilai tarif Askes, serta kebijakan MENHANKAM terutama yang terkait dengan penambahan beban biaya.Kepustakaan : 36 (1982 - 1998)

---

ABSTRACT

Every privileged health insured (ASKES) member is entitled to health care and services of government hospitals (Department of Health, Provincial Government, the Armed Forces). However, a conflict of interest arises between hospitals and the health insurance company (PT. ASKES). There former considers the tariff imposed on health insured members too low and a burdensome operational cost while the latter seems to have very limited funds out of the 2% premium levied on the basic salary of every health insured (ASKES) member. Hence, an analysis of medical service cost is necessary in formulating a good tariff policy agreeable to both parties.

This research is an analytical descriptive research taking into consideration the cost analysis of medical services such as daily hospitalization package cost comprising wardroom, X-Ray package, laboratorium package, medicine package (According to Price List of Drugs) medical service fee and physiotherapy package for privileged health insured (ASKES) member.

The research carried out on privileged health insured (ASKES) member hospitalized in the General Care Ward of the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) for the Fiscal Year 1997/1998, shows that the tariff for daily hospitalization package for privileged health insured (ASKES) by Rp. 11.200,55 compared to an actual cost of (Rp. 46.200,55).

The Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) is obliged to obey the policy of the Minister of Defense and Security (MENHANKAM) concerning medical care for privileged health insured (ASKES) members who are retired Armed Forces members and retired civilians of the Defense and Security Department / Armed Forces together with their family members. These people are entitled to hospitalization according to their ranks / last position (VIP Class, First Class, Second Class or Third Class).

This instruction is contrary to the fact that all privileged health insured (ASKES) patients are only entitled to third class. Furthermore, no extra funds / budget / subsidy is provided for it Thus, the Central Army Hospital Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto) must bear the burden of double subsidy that is lower cost for privileged health insured (ASKES) members and the "Special Ones"."

"Yang dimaksud dengan Kebijaksanaan Kartu Sehat di sini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat.Analisis kebijaksanaan terhadap kebijaksanaan Kartu Sehat dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat di lapangan maupun isi kebijaksanaan itu sendiri. Jenis penelitian ini adalah suatu studi kasus dengan pendekatan metode kualitatif yang berorientasi kepada proses.Proses analisis kebijaksanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang mungkin timbul serta menetapkan faktor penyebabnya, untuk selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif pemecahannya.Alternatif-alternatif pemecahan tersebut kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan. Alternatif pilihan ini diusulkan dalam bentuk rekomendasi sebagai masukan/saran bagi pemerintah dalam menindaklanjuti kebijaksanaan Kartu Sehat yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat temyata belum terlaksana di RSUD Koja dan Puskesmas Kali Baru sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat.Timbulnya berbagai masalah potensial dalam pelaksanaan kebijaksanaan Kartu Sehat dikarenakan 2 (dua) hal yaitu :1. Belum mantapnya persiapan pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Sehat di lapangan. 2. Terdapat kelemahan pada isilmateri kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/X1/1994 Tentang Kartu Sehat itu sendiri. Untuk mengatasi berbagai masalah potensial yang timbul disarankan agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menetapkan kebijaksanaan baru dengan melakukan perubahan terhadap isi/materi kebijaksanaan Kartu Sehat yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1122/Menkes/SK/XI/1994 Tentang Kartu Sehat sehingga mampu mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Dalam melakukan perubahan terhadap isi/materi Keputusan Menteri Kesehatan tersebut perlu melibatkan semua instansi yang terkait dalam program agar dalam pelaksanaan program di lapangan diharapkan semua pihak memberikan dukungan optimal. Kebijaksanaan baru tentang Kartu Sehat tersebut yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI ditindak lanjuti dengan membuat Petunjuk Pelaksanaannya dalam bentuk Surat Keputusan Bersama ( SKB ) antara Departemen Kesehatan dengan Departemen terkait meliputi hal- hal yang berkaitan dengan bidang tugas Departemen bersangkutan. SKB ini kemudian dijabarkan oleh Departemen terkait dengan membuat Petunjuk Teknis (JUKNIS). Petunjuk Teknis ini dapat diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri/Instruksi Menteri ataupun Surat Edaran Departemen bersangkutan untuk selanjutnya disebarluaskan kepada masing-masing aparatnya di Daerah sebagai pedoman dalam menunjang pelaksanaan program Kartu Sehat di lapangan.

---

The Kartu Sehat policy in this study is documented in the Minister of Health decree number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. A policy analysis on Kartu Sehat is conducted by analyzing both the implementation of the policy and the content of Minister Of Helth decree on Kartu Sehat. It is a case study with qualitative approach focused on the process. Policy analysis is performed by identifying potential problems, and determining causal factor, to formulate alternative solutions. These alternatives are evaluated using predetermined criteria. The selected alternative is proposed as a recommendation and input for the government to review up Kartu Sehat policy.The study concluded that Kartu Sehat policy has not been properly implemented in RSUD Koja and Puskesmas Kalibaru. The study also identified two major potential problem as follows: 1. Lack of preparation by the government to implement Kartu Sehat program. 2. Minister of Health decree on Kartu Sehat contains some weak points. To overcome these potential problems it is proposed that the government take immediate action to review the Minister of Health decree Number 1122/Menkes/SK/XI/1994 about Kartu Sehat. It is important to involve all related sectors in the review to obtain support needed for smooth implementation. It is considered necessary to formulate a joint decree on Kartu Sehat between Ministry of Health and other related ministries ( Ministry of Internal Affairs , Ministry of Finance, etc) to be followed by technical guidelines. Dissemination of the new decree and its guidelines to all providers is essential for better implementation."