Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan syariah di Indonesia sebagaimana perbankan syariah dinegara lain mengenal dua tipe hukum, hukum Islam dan hukum positif, dalam hal ini undang-undang perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua tipe hukum ini dari substansi hukumnya memiliki kedudukan yang sejajar dan tentu saja harus berjalan seiiring dalam mengawal perjalanan perbankan syariah di Indoesia.Yang dimaksud hukum Islam dalam operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa yang berkenaan dengan lembaga keuangan syariah dan dalam hal ini dikhususkan pada masalah perbankan, dan dikeluarkan oleh dewan Syariah Nasional. Fatwa bagaimanapun ia diputuskan hanyalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian saja. Fatwa sebagai basil ijtihad bukanlah suatu produk yang harus dipatuhi.Akan tetapi didalarn SK DIR BI No.32/34/Kep./Dir/ 1999, fatwa yang semula hanya sebagai alternatif penyelesaian masalah yang timbul, telah diroduksi menjadi aturan-aturan yang harus diikuli oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan tugas pengawasannya. Dengan demikian muncul pertanyaan pokok didalam proposal ini, bagaimanakah kedudukan fatwa dafam tara hukum perbankan Indonesia?Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian dengan data-data kualitatif, dalam hal ini mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Selain itu penelitian ini juga berusaha mengkaji pelaksanaan dari peraturan perundang-undangtan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini juga dipakai metode evaluasi. Metode evaluasi ini, digunakan untuk mengkaji produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (berbagai peraturan yang bernuansakan ekonomi syariah), yang telah dihasilkan sebagai upaya mengadopsi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuannya."

"Rendahnya gaji para pegawai dalam sebuah organisasi baik di kalangan pemerintahan maupun non pemerintahan mengakibatkan praktek korupsi. Korupsi menjadi senjata andalan untuk bertahan hidup (survive). keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini selain merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global, juga bukti dampak dari maraknya praktek korupsi. Memburuknya situasi perekonomian secara langsung tercermin dalam angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Dalam wacana hukum positif Indonesia, tindakan korupsi dianggap sebagai tindakan kriminal yang menimbulkan ancaman bagi orang yang melakukannya. Hukuman bagi yang melakukan korupsi telah tercantum dalam hukum pidana positif di beberapa pasal KUHP (dalam Moelyanto, 1994: 180) misalnya pasal 415 tentang penggelapan oleh pejabat, pasal 416 tentang pemalsuan bukti-bukti oleh pejabat, pasal 418 tentang suap menyuap dan sebagainya.Tidak berbeda dengan hukum positif Indonesia, Islam sebagai agama, mempunyai prinsip tentang kemaslahatan ummat, menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam konsep hukum Islam maupun dalam konteks hukum pidana posistif Indonesia merupakan tindakan yang melanggar kejujuran, keadilan, amanah, moral, etika, serta merampas hak orang lain. Hukum positif Indonesia mengakui adanya pidana mati bagi koruptor kelas kakap. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan tidak saja berbias pada ketidakstabilan struktur individual tetapi juga sosial kemasyarakatan. Adapun Islam tidak menyebutkan secara eksplisit adanya hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi. Islam hanya menyatakan bahwa baik pemberi dan penerima suap mendapat laknat dari Allah."

"Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada saat slap akomodatif (1985-1998) antara Islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik. Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalarn pembentukan UU No. 4 tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsi populistik.Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

---

The history of political configuration in Indonesia shows the ups and downs in turns between democratic and authority. The pulling of political configuration between the law product which have the characteristics of responsive-populistic and the other Iaw product which have the characteristics of orthodoks-conservative, with the same similarity in line. The New Order regime especially in the year of 1967-1982 have suspicions settlements on the Islamic movements. Political configurations in this period tends to rule with an authoritic attitude with many political typhologies. In the year of 1970-s, were created many law products such as the UU No. I4 Year 1970 and the UU No. 1 Year 1974 which have the orthodoks conservative characteristics or clitic law products. At the time of accontridative ( 1985 - 1998 ) between Islam and the state, in this era was created the UU No. 7 Year 1989 which issues about the religic court which then this product of Iaw can be said to have the characteristic of responsive I populistic. In the Reformation Era, the political configurations that shows up is democratic which involves all the components of society inside the structuring of UU No. 4 Year 2004, and so this product of law has the characteristic of responsive 1 populistic.

Every products of law are the turner of every political configurations which creates them. The characteristic of product of law depends on the political visions which are growing inside the society. The more democratic one regime is, the more responsive and aspirative product of law they creates and it goes the same for the opposite. Because of that, every product of law which have the characteristic of responsive populistic will make the nation more democratic."

"Pidana mati narkoba dapatlah dikatakan sebagai salah satu jenis pidana yang terberat di dunia. Mengapa demikian, karena dengan pidana mati, direnggutlah jiwa manusia yang merupakan miliknya yang paling berharga dan asasi. Dengan pidana mati pupuslah harapan seseorang untuk menikmati kehidupan di dunia Iebih lanjut. KUHP telah mencantumkan pidana mati sebagai jenis pidana pokok (pasal 10 ayat 1), sehingga secara hirarkis substantif menunjukkan, bahwa pidana mati merupakan pidana yang terberat. Oleh karena itu, pidana mati dapat dinyatakan pula sebagai pidana yang paling kejam. Dikatakan kejam, oleh karena pelaksanaannya sungguh mendirikan bulu kuduk. Karena itu, tidak mengherankan bila ada orang yang melihat lembaga pidana mati sebagai sesuatu yang tua dalam usia tetapi selalu bersifat muda. Ungkapan ini berarti pidana mati selalu dibuah bibirkan oleh kaum moralis, sarjana hukum, filosofis dan lain-lain. Dahulu, sekarang dan selama pidana mati belum dihapuskan, pasti akan tetap dipersoalkan pada masa yang akan datang. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan koparatif, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan pemahaman masalah berdasarkan data-data yang ada, kemudian menganalisis, menginterpretasikan serta membandingkan antara dua variabel, yaitu dengan membandingkan pandangan hukum Islam dengan hukum positif. Adapun metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (library reseach), dengan maksud untuk mengumpulkan data-data balk dari kitab-kitab dan KLTHP, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sempurna. Akhimya dapat disimpulkan, bahwa pidana mati narkoba, sekalipun secara eksplisit al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan. Namur, secara filosofis Allah swt. menegaskan akan keadilan hukumnya, yakni melalui para mujtahid yang telah diberikan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat yang belum ada hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits. Maka pidana mati narkoba sangat relevan diterapkam di Indonesia. Balk hukum Islam maupun hukum positif melihat, bahwa pidana mati narkoba merupakan pengajaran, bukan untuk memberikan derita. Karena para pengedar narkoba secara terang-terangan melawan hukum dan sekaligus mereka tidak segan-segan melanggar hak hidup orang lain.

---

Drug-related death punishment is likely one of the heaviest penalties in the world, Why? Because being subject to death punishment, one's soul as the most important and essential thing a man has will come to an end. Such a sentence will make one's expectancy stop enjoying life. Penal Code ("KUHP") has specified the death punishment as a major penalty (article 10 paragraph I) and therefore, shown in substantive hierarchical manner that it is the heaviest sentence. So, it appears to be the most vindictive penalty. It is vindictive since its execution makes one fright. As a sequence, it is no surprising when one assumes its institution aged but young in manner. This word means that moralists, lawyers, philosophers and so on commonly argue it. In the past, at present and so long as the death sentence exists still, it will always become the matter in the future. In this thesis writing, the author uses method kualitative-descriptive and approach comparative, the research tries to reveal problems according to the current data and then analyze, interpret and compare two variables; comparing views of Islamic Law and those of Positive Law. Now the method applied is library research by gathering data from references and KUHP (Penal Code), textbooks about the problem of study for a perfect output of research. Ultimately, one may come to a conclusion that Drug-related Death Punishment despite the Koran and Hadist do not specify it explicitly, however, Allah SWT., confirm philosophically His law; that is, through Mujtahids to whom He has given ability to solve any problem that may arise in the community whose law is beyond the Koran and Hadist. For that reason, drug-related death sentence is very relevant to apply in Indonesia. Islamic Law or Positive Law perceives that the drug-related death punishment is an educative way rather than a suffering because illegal drug distributors explicitly break law and violate other's rights."

"Penelitian dalam tesis ini membahas tentmJg pembagjan warisan dalam AIQur'an menurut perspektif Musdah Mulia, pola penafsiren yang ditawarkan Musdah ini berbeda dengau penafsiran para ulama klasik Tawaran pena:!Siran Musdah dengan pendekatan kontekltualnya lahir sebagoi reakli atas penafsimn ulama klasik yang menali!irkan ayat tentang pembagjan warisan dengan formula 2:1 ...,.,..literal teks yang terdapat dalam AI-Qur'an surah An-Nisa (4):11. Bagi Musdah bahwa pruduk penafsiren ulama klasik dengan pendekatmJ tekatual terbadap ayat yang disebutkan di atas adalah pola penafsiren yang tidak relevan lagj untuk kontekl sekareng. Oleh karena itu menurutnya perlu dilakakan reinterpretasi yang .-lebih akomodatif terhedap keadilan jender yang menjadi sasanm utama ayat t"""'but. Dalam penelitian tesis ini dijelaskan juga mengenai dakonstrukalnya terbadap bangunan fikih ulama klasik yang dillnggapnya bias. Selaln itu penelitilln ini juga menyehutkan beberapa faktor yang menyebahkan pembagian warisan dengan formula 2:1 tetap dipertabankan sebagoimana yang telah berlaku selama ini. Dalam penelidan tesis ini penuus memaperkan dasar teori seperti kualifikasi ayarat-eyarat penafak, asbebun nuzul ayat tersebut, makun keadilan. dan metode penafsiren AI-Qur'an. Dasar teori ini diganakan sebagoi kerangka karja untuk melibet bagaimaua validitas penali!iran Meadah Malia teibadap ayat yang membabas tentang pembagian warisan dangan formulasi 2: I yang menurutnya tidak adil dan diskriminatif untuk konteks Sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pola penali!iren seperti yang digunakan Musdab dengan pendekatan kontekstualnya temyata mendapatkan banyak ke<:aman dari berbagoi kalangan, kbususnya pam ulama. Mereka mengauggap babwa apa yang telab dilakokan Musdah temadap ayat tersebut dianggap sebagoi bentuk dekonstrulcsi atas ayat hukam yang dipandang qath'i, dan tidak bisa ditafakkan lagi dengan pendekatmJ apepun·kecuali secara tekltual ayat sebagaimana yang telab dilakukan olehjumhur abuna."

"ABSTRAKPembahasan tentang hukum pasar modal -atau yang lebih khusus lagi jual bell saham telah tuntas, setidaknya bagi MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40IDSN-MUIIX12003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Syari'ah Di Bidang Pasar Modal. Setiap pasar modal mempunyai tingkat efisiensi sendiri-sendiri. dimana dikatakan pasar modal itu efisien apabila harga saham yang diperdagangkan didalamnya telah mengandung semua informasi yang relevan tentang saham tersebut.Bursa Efek Jakarta, melalui beberapa penelitian masih berada pada tingkat efisiensi Iemah dan setengah kuat. Hal ini jika dikaji dalam hukum Islam tidak bisa dihukumi sebagai halal, karena tidak semua pelaku pasar modal mempunyai informasi yang sama baik itu segi isi informasi, kebenaran informasi maupun waktu sampainya informasi.Disisi lain ada bagian dari perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta yang mungkin lebih efisien dibanding dengan Bursa Efek Jakarta secara keseluruhan.

---

ABSTRAK

Solution about capital market law - or more special again share sales- have is complete, at least to WI with Council Moslem law National number religious advices 40IDSN-MUI/X12003 about Capital Market And Guidance Of Public Applying Of Syari'ah In Capital Market. Every capital market have own level efficiency, where told that efficient capital market if shares price which have contained all relevant information about the share.

Jakarta Stock Exchange, passing some research still in weak form and semi strong level efficiency. This matter if studied in Islamic law cannot punish as is halal, because all perpetrator of capital market have not same information of that goodness of facet fill information, truth of information and also timing that information.

Other side, there is part of commerce of share in Jakarta Stock Exchange which possible more efficient compared to with Jakarta Stock Exchange as a whole."

"Al-Qaradhawi menyetujui demokrasi sebagai Salah satu sistem dalam hukum tata negara Islam. A1-Qaradhawi melarang umat Islam mengabaikan demokrasi, mengabaikan suara mayoritas rakyat yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Namun pada saat yang sama, Al-Qaradhawi menegaskan agar umat Islam menegakkan sistem khilafah dalam bernegara. Sepintas 1alu pemikiran ini rancu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menguak pemikiran Al-Qaradhawi tentang hukum tata negara, asas-asasnya, dan hubungannya dengan sistem demokrasi. Untuk menganalisis pemikiran Al-Qaradhawi dalam Islam tulisnya diperlukan metode penelitian yang mampu memahami prinsip-prinsip yang menjadi pegangannya. Untnk itu, peneiitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif hermeneutika. Dalam penelitian yang penulis persembahkan ini, sedikit banyak menjelaskan sandaran hukum Al-Qaradhawi dalam merumuskan hukmn tata negara Islam. Penulis menemukan sandaran yang jelas dan merujuk kepada nash syariat serta pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam hukum tata negara yang digagas Al-Qaradhawi. Penulis tidak menemukan pertemangan yang berarti antara hukuin tata negara Islam menurut Al~Qaradhawi dengan sistem demokrasi. Bahkan, hukum tersebut dapat memperbaiki kelemahan bawaan demokrasi, seperti prinsip suara mayoritas rakyat yang mencerminkan kebenaran, sebagaimana demokrasi menutupi kelemahan demokrasi sehingga demokrasi bukan hal yang haram dalam sistem ketmanegaraan Islam

---

A1-Qardhawi agreed with democracy as one of system in Islamic constitution law. He also forbade moslem to ignore democracy and majority voter as one of democracy principle. But at the same time, he asserted that Muslims establish the IOxiIafah in the state system. At tirst glance, this thinking is ambiguous. Therefore, I was interested to uncover a1~Qaradhawi thinking about constitution law, it?s principle, and it?s relationship with a democratic system. To analyze the thinking of Al-Qaradhawi in his paper, This study applied qualitative method. Data was analyzed with interpretative-hermeneutie approach.

This research found that A1~Qardhawi?s thought of constitution law based on shmia nash and classic and contemporary thought of Islamic scholars. There?s not signiiicant contradiction between his thought of constitution law and democracy system. More over, his thought of constitution law can tix democracy weakness as a principle of majority voters reflect the truth, as a nomocracy, there for democracy is not the illegitimate principle in Islamic constitution law."

"Tesis ini berupaya melakukan penelitian tcrhadap pengelolaan keuangan publik menurut Abu Yusuf dalam AI-Kharaj yang telah memiliki kontribusi terhadap keberhasilan pemerintahan Harun Ar-Rasyid dalam menyejahterakan masyarakat, penelitian ini juga mencoba melihat relevansi kebijakan tcrscbut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara Republik Indonesia. Penelitian ini mcnggunakan mctode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis teks. Data yang digunakan adalah data dolcumenter dengan data ulama berasal dari kitab A1-Kharaj tulisan Abu Yusuf disenai data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa Abu Yusuf memiliki kebijakan pcngelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat, kebijakan tersebut mencakup penenmaan dan belanja negara serta optimalisasi keduanya dalam konteks kenegaraan. Di antaranya restrukturisasi mekanisme pemungutan kharaj, reformasi sistem pemungutan pajak, membuat kriteria pegawai pajak, optimalisasi unsur dan jizyah, melebarkan pos ghonimah yang mencakup kekayaan laut dan pertambangan serta harta temuan, mengatifkan sektor perairan dan pengembangan aset tetap milik pemerintah berupa tanah produktif serta optimalisasi zakat yang mencakup sektor pertanian, peternakan, pertambangan dan perdagangan. Sedangkan dari sisi belanja publik, Abu Yusuf menggunakannya untuk belanja pegawai, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, penahanan militer, pembangunan infraslruktur, dan mustahik zakat. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik perspektif Abu Yusuf memiliki relcvansi terhadap Anggaran Pendapatan dan Bclanja Ncgara Republik Indonesia dan layak diimplcmcntasikan sebagai scbuall kebijakan baru.

---

This thesis tried to do research on public financial management of perspecdve Abu Yusuf in Al- Kharaj who have contributed to the success of Harun Ar-Rashid's reign in the welfare of society, this study also tried to see the relevance of the policy with the State Budget ofthe Republic of Indonesia. This research uses descriptive method with qualitative text analysis approach. The data used is data documentary with the main data comes from the book of Al-Kharaj writings of Abu Yusuf with other supporting data.

The results showed that Abu Yusuf has a public financial management policy that aims to bring about justice and prosperity in the community, these policies include revenue and expenditures as well as the optimization of both in the context of statehood. Among the collection mechanism kharaj restructuring, refonn the tax collection system, making the criteria liar tax officials, optimizing usyur and jizya, which includes expanding the post ghonimah ocean resources and mining as well as finding treasure, activate the water sector and the development of state¢owned assets in the fonn of productive land, and optimizing Zakat wich includes agriculture, animal husbandry, mining and trade. In temis of public spending, Abu Yusuf use it for employees shopping, fullillment of basic needs of the people, military defense, infrastructure development, and mustahik charity (zakah). From analysis, it is known that the policy of public financial management of Abu Yusuf perspective, has relevance to the Budget State of the Republic of Indonesia and feasible implemented as a new policy."