Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era globalisasi dan sistem pasar babas seperti saat ini, sudah barang tentu berbagai macam produk makanan dan obat-obatan membanjiri setiap negara. Terdapat banyak makanan dan obat-obatan yang di produksi tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Karena itulah seorang Muslim harus sering mau menanyakan tentang hukum mengkonsumsi makanan, minuman dan penggunaan obat-obatan yang telah dicampur dengan bahan yang dapat memabukkan atau yang mengandung bias (alkohol) atau yang mengandung sesuatu yang najis. Akan tetapi banyak di antara kaum Muslimin yang mengkonsumsi makanan-makanan atau pun obat-obatan tanpa memperhatikan asal mula makanan atau obat tersebut, dari bahan apa dibuat, dan prosesnya bagaimana? Mereka ini semuanya berpegang kepada prinsip darurat dalam Islam dan mengeluarkan fatwa untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain dengan penuh keberanian untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah, apakah kita dapat melepaskan diri dari dosa yang haram melalui pintu darurat. Hal demikian, tidak luput dari pandangan para ahli fikih Islam, mereka telah memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya dalam menginterpretasi, mengidentifikasi, membatasi, dan merumuskan kaidah-kaidah fikih (al-Qawa'id al Fikhyah) yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode analisis wacana dengan pendekatan pada aspek normatif-sosiologis. Penelitian dengan metode analisis wacana ini digunakan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dari kaidah-kaidah fikih yang dikaji oleh penulis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai cara penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif. Adapun metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.Dari uraian singkat diatas, dapat disimpulkan bahwa hikmah diperbolehkannya memakan makanan-makanan yang haram dalam keadaan darurat secara umum berpulang pada upaya menghilangkan kesempitan dari orang-orang mukallaf. Dan juga demi menjaga keselamatan nyawa orang yang bersangkutan, seperti kasus meminum khamr, memakan bangkai, darah, daging babi, transfusi darah dan lain sebagainya. Semula mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan tersebut jelas bisa membahayakan kesehatan orang yang memakan atau yang meminumnya. Kalau hal itu diharamkan, adalah demi kepentingannya bukan demi kepentingan orang lain. Adalah hikmah kebijaksanaan Ilahi kalau ia diperbolehkan mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Sebab kalau sampai diharamkan justru akan menimbulkan bahaya sangat besar yang digambarkan dalam bentuk kekhawatiran akan meninggal dunia.

---

The globalization era and free market system, there much food and medicine product which come in Indonesia. Between the food and medicine, there which produced not accordance with regulation law Islam. That is foods, drinks and medicines that mixed with material contain alcohol or pork. So, a Muslim must be often asked about it? But, many Muslim did not attention legal of law Islam and beginnings or processed of the foods, drinks and medicines. They have "Darurat" principles and instruction produce to legal which illegal of law Islam. Can we release from sin which forbidden by means of "Darurat"? This did not spare from fikih Islam view that give to great contribute of interpretation, identification, limit and fikih norms sharpen (al-Qawa'Id al Fighyah) which sources of al-Qur'an and hadits.Written used research method is discourse analysis method with approach in normative and sociologies aspect. This discourse analysis method research used to get detail information from fikih norms that studied by written. This kind of research is qualitative-descriptive research. Viewed qualitative as research method that can produce descriptive data. While descriptive method research has purpose to make description, that is description in a systematic, factual and accurate about phenomena or phenomena relation.From this information-- can--conclusion- -that- benefit- of-permitted to--eat forbidden foods in "Darurat" situation, in a global has back to strive for narrowness to be lost from mukallaf people. And to keep life happiness, we forbidden to alcohol drink, eat of carcass, blood, pork meat, blood transfusion, and etc. Consume of the forbidden can to risk healthy. Like that forbidden to important his self."

"Melempar jumrah di hari tasyriq merupakan salah satu praktek dalam ibadah haji yang dilaksanakan pada tangal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bagi yang mengambil nafar awwal maka cukup hanya melempar dua hari saja, sedangkan yang mengambil nafar tsani mengenapkan hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan waktu yang ditetapkan untuk melempar jumrah di hari tasyriq, menurut pandangan ulama-ulama klasik adalah antara zawal hingga terbenam matahari, dan boleh hingga fajar menurut pandangan ulama Hanafiyyah, dengan limit waktu untuk melempar ± 18 jam. Sedangkan penetapan hukum melempar jumrah sebelum zawal merupakan kasus khilafiah yang masih diperdebatkan ulama.Beberapa fukaha kontemporer mengharuskan adanya rukhshah dalam praktek lemparan ini, mengingat bahwa aplikasi ini dapat mencegah terjadinya kecelakaan. Namun dalam menerapkan model-model rukhshah ini terjadi banyak argumentasi kritis diantara beberapa pandangan menginggat bahwa rukhshah yang dijelaskan Nabi dalam manasik hanya memuat beberapa kasus saja. Dan berbeda dengan rukhshah dalam ibadah lainnya, seperti shalat ataupun shaum yang dijelaskan balk oleh AI-Qur'an maupun hadist Nabi. Sedangkan pilihan rukhshah lainnya hares segera diperoleh untuk menjaga keselamatan jiwa. Dari kejadian ini tampak bahwa adanya keseriusan dari fukaha kontemporer untuk merumuskan rukhshah dari kaidah-kaidah fikih yang ada yang tidak hanya dalam wacana saja, namun mengharuskan dalam bentuk aplikasi (tathbiq).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan pendekatan pada aspek yuridis-sosiologis. Penelitian dengan metode analisis wacana ini digunakan untuk memperoleh gambaran utuh dari keragaman aneka pemikiran fikih dalam hukum melempar jumrah. Selain akan mengambarkan pula tantangan fikih untuk menjawab realitas sosial yang digambarkan oleh pandangan-pandangan cendekiawan kontemporer. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Kualitatif dipandang sebagai care penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.Dari uraian singkat diatas bahwa mencari makna yang lebih tepat dalam ramyu jumrah di era kekinian merupakan langkah yang harus segera diambil selain untuk mencari alternatif rukhshah yang dapat diaplikasikan saat ini. Dan demi menjaga keselamatan nyawa bagi orang yang hendak melempar jumrah.

---

On the 11st, 12nd and 13th day of Dzulhijjah (Bid ul-Adha) or the day of tasyriq, pilgrims throw seven pebbles at the large jamarat (rainy jamarat), at each of the three walls, going in order from east to west. Thus a minimum of 49 pebbles are needed for the ritual. However, pilgrims may miss a wall with some of their throws; in order to hit each wall seven times successfully, they may need more than seven pebbles for each wall. Furthermore, some pilgrims stay at Mina for an additional day and must again stone each wall seven times, requiring at least 21 additional pebbles.

There are different opinions among classical ulama about stoning before noon. But now days, many modem scholars feel that throwing stone can be done any time before zawal and sunset on this day. The argument in favor of this ruling is that there is no clear-cut evidence prohibiting the stoning of the Jamarat before the Sun reaches its zenith. There is nothing in the Qur'an and Sunnah that explicitly says so. Such a restriction is not a matter of juristic consensus, and it is not supported by juristic analogy.

Written used research method is discourse analysis method approaching in normative and juridical aspect. This discourse analysis method research used to get detail information about opinions of the stoning of the devil at tasyriq days according traditional schools of juristic thought and contemporary modem scholars. Viewed qualitative as research method that producing descriptive data. While descriptive method has purpose making description, it has interpretations, contextualization, systematic, factual and accurate understanding actors' perspectives or phenomena

The conclusion this information that benefit of seeking the Islamic juridical fatwa's are very important in the case of stoning devil. Seeking concessions from different opinion from scholars and ulama it might solving the problem to safe pilgrims live in the future."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan terhadap tugas yang diamanatkan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum mampu dijadikan sebagai pedoman dalam menilai tingkat kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan pengukuran kinerja dengan metode Balanced Scorecard. Metode ini mengukur kinerja dari 4 aspek yaitu aspek pertumbuhan dan pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek keuangan dan aspek pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, yang merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik, dimana data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selanjutnya pengolahan data kuantitatif akan digambarkan secara deskriptis analisis. Dari hasil penghitungan keseluruhan berdasarkan metode balanced scorecard maka diperoleh skor sebesar 39. Nilai tersebut penjumlahan dari keempat perspektif pada metode balanced scorecard yang telah diukur berdasarkan perhitungan rentang skala nilai. Skor tersebut masuk kategori baik yang berada pada skala 37,43-46,23.

---

Directorate General of Corrections is one of work unit below the authority of Ministry of Law and Human Rights which have duties to conducted and implemented policy and technical standardization on Correctional. To observe the level of success on implemented program and activities which have been mandated, it is necessary to measure the organization performances. Performances measures which have been conducted by Directorate General of Corrections is refer to financial aspect and Accountability Report of Government Institution Performance (LAKIP). The result of these two reports have not been able to serve as guide in assessing level of success of Directorate General of Corrections comprehensively. In this research, writer tries to applied Balanced Scorecard method for performance measurement.

This method measures the organizations performances using 4 aspects which consist of learning and growth aspect, internal business process aspect, financial aspect and costumer aspect. This research used quantitative approach which an approach that generally analysis using statistic, research data be in the form of numbers and statistically analyze. Furthermore, data processing will be described in a descriptive quantitative analytical. From the result of the overall calculation based on balanced scorecard method obtained a score of 39. This value is the sum of the four perspectives in the balanced scorecard method which has been measured by counting scale range value. The scores are categorized either on a scale 37,43 - 46,23."

"ABSTRAKPenyelenggaraan manajemen pengamanan yang baik di dalam Rutan diharapkan dapat meminimalisir gangguan keamanan, baik itu konflik antar tahanan/narapidana, petugas dengan tahanan/narapidana, ataupun konflik terhadap aturan yang ada. Kemudian menyangkut upaya pengamanan yang mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan/narapidana. Namun menurut data menunjukkan bahwa fakta yang ada di lapangan masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran aturan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan.Oleh sebab itu maka dalam penelitian ini ada tiga pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana manajemen pengamanan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengamanan di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur dan bagaimana stretegi pengamanan yang ideal di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.Peranan petugas sebagai syarat mutlak demi terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam suasana yang harmonis dengan seluruh penghuni. Selain petugas, demi terciptanya suasana aman harus didukung pula dengan peranan narapidana dalam menjaga lingkungan yang tertib bebas dari kerusuhan dan meminimalkan beredarnya barang-barang terlarang. Hal ini bisa terwujud jika petugas berhasil dalam melakukan pembinaan dan arahan kepada mereka agar taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Rutan. Kondisi Rutan yang over kapasitas berpengaruh pada aspek pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni Rutan menuntut adanya peningkatan kebutuhan kuantitas dan kualitas pengawasan. Sementara itu keadaan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas petugas maupun perbaikan dan penambahan sarana pendukung sehingga pelaksanaan pengawasan menjadi lemah. Berdasarkan analisis strategi SWOT maka strategi yang ideal adalah strategi konsolidasi (ganti arah). Strategi ini menurut peneliti paling cocok dan tepat mengingat kelemahan, kekuatan dan potensi yang ada di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur serta yang paling nyata bisa dan mampu dilakukan.

---

ABSTRACTA good implementation of security management in Detention of Prisoner was expected to minimize security disturbance, whether conflicts between prisoners, guards with prisoners, or rules. Then, with regard to security which able to detect and prevent prisoner violations. But according to the real fact violations of the rules which caused security disturbance were still found in Detention of Prisoners.Therefore, there were three research questions would be answered in this research. First, how security management was carried out in Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta, Second, what obstacles in securing Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta, last, what ideal strategy to prevent security violations in Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta. This research used qualitative approached, data was obtained from primer and secondary data resources. The data was collected by interviewing, and literature study.The guards role in securing and ordering prisoners became absolute requirements. Beside guards, prisoners became another requirement to maintain order and also prevent the riots and minimize distribution of illegal drugs. This condition might happen if guards succeed making coach and guidance to the prisoners to obey the rules. Overcapacity of prison may impact controlling and securing process. Overcapacity happen because of increasing the number of prisoners. This condition contributed escalation of the quantity and quality of controlling process. In the meanwhile, this condition was imbalance because of lack of qualified guards, insufficient facilities which cause less controlling process. According to the SWOT analysis, the ideal strategy was Consolidation. This strategy was appropriate to attempt by considering weakness, strength, potency and also, this strategy was able to conducted in Cipinang 1st class Detention Center East Jakarta."

"Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS berfokus di Rutan Klas I Jakarta Pusat, bertujuan memberikan Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat menurut model Implementasi George C. Edward III, Gambaran pencapaian program Rencana Aksi Nasional HIV-AIDS dalam hal layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Klas I Jakarta Pusat.Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode penelitian kualitatif. Penggalian informasi yang relevan dengan topik yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam kepada informan seperti pejabat Rutan Klas I Jakarta Pusat yang memahami permasalahan yang sedang diteliti ataupun informan seperti tahanan dan narapidana yang mengalami layanan kesehatan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat.Dari hasil temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS di Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal yaitu belum terbentuknya komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, keterbatasan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas yang minim dan kualitas yaitu belum terlatihnya petugas poliklinik dalam penanggulangan HIV-AIDS secara konfrehensif, belum terbentuknya disposisi yang kuat dalam bentuk sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan penanggulangan HIV-AIDS, belum adanya struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS.Berdasarkan temuan dan analisis disarankan kepada Rutan Klas I Jakarta Pusat perlu Peningkatan komunikasi yang efektif antara pelaksana program yaitu petugas dengan para warga binaan, Peningkatan sumberdaya manusia yang bekerja di poliklinik Rutan baik kuantitas yaitu jumlah petugas dan kualitas yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan, Meningkatkan sikap dan komitmen yang tinggi diantara petugas dalam melakukan pelayanan, Membentuk struktur birokrasi yang berwenang mengenai jabatan khusus yang membidangi pelayanan penanggulangan HIV-AIDS

---

The implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS countermeasures focuses in prisons in the Class I State Prison in Central Jakarta. The use of George C. Edward III implementation model for the implementation of the National Action Plan for HIV and AIDS in the Class I State Prison in Central Jakarta, Overview of the National Action Plan for program achievement HIV-AIDS in terms of health care for inmates in correctional detention Class I Central-Jakarta.

Approach to research conducted through qualitative research methods. Extracting information relevant to the subject under study is done through the study of literature and in-depth interviews to the informant as detention officers in the Central Jakarta Class I understand the issue being studied or informants such as prisoners and prisoners who have HIV and AIDS health services..

From the results it can be concluded that the findings of the field implementation of the National Action Plan on HIV and AIDS in Central Jakarta is still yet to be implemented optimally is not the formation of effective communication between the program managers are officers with the prisoners, limited human resources that work the clinic Rutan both quantity is minimal and the number of officers who are not well trained quality personnel polyclinic in HIV - AIDS in konfrehensif , the lack of a strong disposition in the form of attitude and commitment among workers in the services, HIV - AIDS , the lack of structure bureaucracy in charge of the office in charge of special services to combat HIV - AIDS .

Based on the findings and analysis suggested to the detention center in Central Jakarta need Improved effective communication between the program managers are officers with the prisoners, Improvement of human resources working in the clinic Rutan both quantity and quality, namely the number of officers that conduct training and education , Improve posture and high commitment among workers in the services, Forming a bureaucratic structure which authorized a special office in charge of the response to HIV and AIDS services "