Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan PT. Mitra Bara Jaya di kawasan tersebut diakibatkan karena pemerintah tidak campur tangan dalam penghitungan biaya ganti investasi dan justru menyerahkan penyelesaian tersebut melalui skema business to business. Hal ini menunjukkan kelemahan manajemen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Ombudsman Republik Indonesia berpendapat bahwa telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI cq Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari karena telah melakukan pengabaian kewajiban hukum dan penundaan berlarut terkait penyelesaian permasalahan ganti biaya investasi antara PT. Mitra Bara Jaya dengan PT. Adindo Hutani Lestari. ....The usage of forest area for development purpose besides forestry activity is accommodated based on Article 38 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. As a normative juridical study, this article discusses the overlapping areas that occur between mining businesses and forestry cultivation activities that have an impact on the obstruction of mining business activities in these areas. Permit is one form of control by the Government, so that by obtaining license, the permit recipient should be able to carry out mining activities. PT. Mitra Bara Jaya's mining activity is delayed because instead of interfere in calculating the cost of investment, the Government hands over the settlement through a Business-to-Business scheme. This shows the weakness of government management to provide legal certainty for business. Ombudsman of the Republic of Indonesia argues that there has been a maladministration by the Indonesian Minister of Environment and Forestry cq the Director General of Sustainable Production Forest Management due to the neglection of legal obligation and prolonged delay related to the resolution of the compensation on cost of investment issue between PT. Mitra Bara Jaya and PT. Adindo Hutani Lestari.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi perkembangan Lembaga MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan di Indonesia sekaligus berdampak pada Produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR dalam hal pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Permasalahan pertama pada Tesis ini Bagaimana pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Sebelum dan Sesudah perubahan UUD NRI 1945, kedua Bagaimana Konsekuensi yuridis apabila mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat beschikking tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Bahwasanya Sebelum perubahan Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden mandataris MPR, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yakni memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden kewenangan MPR dalam hal pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 6 A Presiden/Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya memiliki hubungan yang terbatas terhadap Presiden. Kedua, Ketetapan MPR Nomor: I/MPR/2003 memberikan eksistensi Ketetapan MPR yang masih berlaku. Ketetapan MPR dimasa mendatang hanya bersifat beschikking. Lembaga MPR merupakan Lembaga negara statis namun MPR akan terlihat keberadaannya jika menghasilkan produk-produk untuk menjalankan kewenangannya. Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan wakil Presiden merupakan ketetapan individual konkret dan sekali selesai einmahlig, dimana MPR hanya sekedar mendeklarasi, tidak mengubah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Rakyat, tetapi sekedar menetapkan hasil pemilihan tersebut untuk penetapan atas status Presiden untuk menjalankan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ......This thesis was motivated by the development of the MPR before and after the amendments to the 1945 Constitution which affected the constitutional system in Indonesia as well as had an impact on the legal products issued by the MPR in terms of the appointment of the elected President and Vice President. The first problem in this thesis is how to appoint the elected president and vice president before and after the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the second, what are the juridical consequences of issuing beschikking MPR decrees on the appointment of the elected President and Vice President. That before the change, the sovereignty was in the hands of the people, and was carried out entirely by the People's Consultative Assembly. The President mandates the MPR, Article 6 paragraph (2) of the 1945 Constitution before the amendment, namely electing and appointing the President and Vice President, the authority of the MPR in terms of the appointment of the elected President and Vice President, there is a Decree of the People's Consultative Assembly on the Appointment of the elected President and Vice President. After amendments to the 1945 Constitution, the exercise of people's sovereignty is carried out according to the Constitution, Article 6 A The President / Vice President is directly elected by the people. The People's Consultative Assembly has only limited relations with the President. Second, the MPR Decree Number: I / MPR / 2003 provides the existence of the MPR Decree which is still valid. Future MPR decisions are only beschikking. The MPR institution is a static state institution but the MPR will be seen if it produces products to carry out its authority. The MPR Decree regarding the Inauguration of the President and Vice President is a concrete individual decision and once completed einmahlig, where the MPR is just a declaration, does not change the election of President and Vice President by the people, but simply determines the results of the election to determine the status of the President to run the term of office of the President and Vice President elected.