Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab III huruf B, angka 3 dinyatakan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan Pokok Rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat ditetapkan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan aspirasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan Pembangunan Nasional yang berencana yaitu melalui Pembangunan Lima Tahunan yang berkesinambungan.

Kegiatan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Pemerintah tersebut sesuai dengan Amanat Rakyat Indonesia melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Proses Pembangunan Nasional akan berlanjut dan efektif bila dapat terhindar dari segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Nasional yang sejalan dengan upaya meningkatkan Ketahanan Nasional di segala bidang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa Pembangunan Jangka Panjang harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga produk Nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri akan menjadi tulang punggung ekonomi.

Dalam kaitan ini ditegaskan, bahwa pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi kearah yang seimbang yaitu antara pertanian dan industri. Pembangunan industri sebagai bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi, yang lebih kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri, yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh.

Untuk itu proses industrialisasi lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utarna peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta memperluas kesempatan berusaha. Untuk itu perlu mendayagunakan dengan sebaik-baiknya sumber daya manusia, sumber daya a1am, energi, sumber dana, termasuk devisa serta teknologi yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan. Dalam melaksanakan pembangunan industri, perlu diusahakan agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi makin kokoh dengan mempererat keterkaitan antara sektor industri dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, memeratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia.

Tujuan pembangunan industri ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa yang semakin penting. Seperti diketahui pariwisata memiliki keunggulan komparatif yang khas, dan sifat aktivitasnya yang banyak menyerap tenaga kerja sangat sesuai dengan strategi pembangunan nasional. Kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap fluktuasi perekonomian dan moneter dunia, serta prospeknya yang sangat cerah, merupakan salah satu alasan mengapa pariwisata juga dapat dijadikan komoditas andalan.

Abstrak :
Pada periode 1945 - 1965 kekurangan dana untuk investasi dan kekurangan devisa untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran selalu menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada periode 1945 - 1965 strategi pembangunan tidak terlalu mengandalkan utang luar negeri dan modal asing. Pada periode Orde Baru, sejak Pelita pertama sampai sekarang pembangunan ekonomi menempuh strategi pembiayaan dengan dana dalam negeri dan dana luar negeri (utang). Penelitian ini ingin mengetahui: (1) Pengaruh bantuan luar negeri dan pengaruh modal asing -terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (2) Pengaruh arus masuk modal asing terhadap investasi dalam negeri. (3) Penggunaan utang luar negeri untuk investasi bantuan proyek di berbagai bidang. (4) Potensi sumber-sumber dalam negeri untuk pembangunan nasional. (5) Dampak (1), (2), (3) dan (4) terhadap ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Selama empat Pelita (1969/70 - 1988/89), pinjaman luar negeri berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (Pendapatan Nasional). Pembiayaan dari dalam negeri saja tanpa bantuan luar negeri secara statistik menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. Meskipun demikian secara bersama-sama baik pembiayaan dari pinjaman luar negeri maupun pembiayaan dari dalam negeri berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto. (2) Mengenai , arus modal asing pengaruhnya tidak significant terhadap investasi di Indonesia. Ini berarti modal asing tidak meningkatkan tabungan rakyat Indonesia. (3) Penggunaan bantuan luar negeri dalam bentuk proyek dialokasikan untuk gatra ekonomi 78,3%; gatra politik 1,8%; gatra sosial budaya 12,8%; gatra pertahanan keamanan 4,1%; gatra kependudukan 2,4%; gatra sumberdaya alam 1,6%. (4) Beberapa jenis pajak masih bisa ditingkatkan antara lain: Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Deregulasi di berbagai sektor untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri, perlu digalakkan. (5) Sejak tahun 1985 -- 1992 hutang bukan lagi pelengkap untuk pembangunan tetapi sudah mengambil tempat yang besar untuk biaya pembangunan. (6) Defisit transaksi berjalan merupakan penyakit kronis ekonomi Indonesia. (7) Kandungan import produk Indonesia masih cukup tinggi sehingga kebijaksanaan ekspor terperangkap ke dalam "lingkaran setan". (8) Dengan makin meningkatnya pembayaran cicilan utang plus bunga pinjaman tiap tahun maka kemampuan pemerintah berkurang untuk investasi sosial terutama meningkatkan kesejahteraan pegawai. (9) Akibat dari kondisi tersebut di atas bantuan luar negeri dan modal asing bukan lagi merupakan hambatan, gangguan dan tantangan, tetapi ancaman terhadap ketahanan nasional.