Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang Association of South East Asian Nations (ASEAN) dengan fokus pada peran Indonesia dalam pembentukan dan pengembangan organisasi regional tersebut sekitar 1965-1967. ASEAN terbentuk pada 1967 di tengah pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur yang memanas. Tujuannya adalah meneiptakan stabilitas regional untuk memajukan taraf hidup bangsa¬bangsa Asia Tenggara yang dititikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Organisasi regional ini terbentuk alas inisiatif dan prakarsa Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto. Dengan mengangkat isu ancaman komunis, usulan kerja sama dari Indonesia ini dapat diterima oleh keempat negara nonkomunis yang pada saat itu merasa khawatir terhadap merebaknya komunis di kawasan Asia Tenggara berdasarkan "Teori Domino".Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif¬intepretatif. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan faktor-faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia berperan dalam memprakarsai pembentukan ASEAN berdasarkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber tertulis sebelumnya dan tidak merupakan data langsung yang diambil dari lapangan. Untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia dalam memprakarsai terbentuknya ASEAN, balk dari pertimbangan eksternal maupun internal, penelitian ini menggunakan pendekatan sistem (system approach) karena keinginan untuk membentuk ASEAN ini merupakan output dari kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, akan diperhatikan pula input-input yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam memprakarsai pembentukan ASEAN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.Hasilnya adalah (1) Indonesia telah berperan kunci dalam pembentukan dan pengembangan ASEAN; (2) Indonesia berkepentingan dengan terbentuknya ASEAN karena Indonesia membutuhkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional dan regional kawasan Asia Tenggara serta kredibilitas kepercayaan negara-negara sekawasan dan negara-negara Barat guna membantu Indonesia dalasn upayanya memperbaiki ekonomi nasional akibat pennasalahan yang ditimbulkan Partai Komunis Indonesia; (3) Faktor yang dominan kepentingan Indonesia dengan terbentuknya ASEAN adalah masalah ekonomi dan kestabilan keamanan nasional dan regional demi pembangunan ekonomi nasional karena Indonesia masa kepemimpinan Socharto menyadari bahwa situasi ekonomi-politik Indonesia dapat dipengaruhi dan mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan regional Asia Tenggara.

---

ABSTRAKThis thesis discusses the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and focuses more on the role of Indonesia in the establishment and development of the said regional organization throughout the period of 1965 - 1967. ASEAN was established in 1967 in the midst of the escalating conflict between the West and the East. The establishment of ASEAN was aimed at creating a regional stability to enhance the welfare level of countries within the Southeast Asia region, which was weighed on the development in the sectors of economy, social and culture. This regional organization was established based on the initiative of Indonesia under the leadership of Soeharto. By raising the issue of communist threat, Indonesia's proposal to build cooperation can be accepted by the other four non communist Southeast Asia countries, which were, at the time, worried about the escalation of communist power in Southeast Asian region based on "Domino Theory".The writer of this paper applies qualitative methods, which is descriptive-interpretative in nature. Therefore, the information and arguments in this paper are made based on secondary data. In order to understand the foreign policy of Indonesia in initiating the establishment of ASEAN, either from the angle of external or internal accounts, the writer applies the system approach because the willpower to establish ASEAN is the output of Indonesia's foreign policy. In addition, the writer also gives attention to the inputs which were taken into account by Indonesia in initiating the establishment of ASEAN. The goal of this thesis is to answer the issues raised in this thesisThe findings are (1) Indonesia had played 5. key role in the establishment and development of ASEAN; (2) Indonesia had interests in the establishment of ASEAN because Indonesia needed security stability, national security as well as regional security in Southeast Asia region, and credibility as well as trusts from countries within Southeast Asia region and Western countries, which would help Indonesia's efforts to improve its poor economic condition generated by the Communist Party of Indonesia; (3) The two dominant factors in Indonesia's interests in establishing ASEAN were the economic problem and the national as well as regional security stability for the development of national economy because Indonesia under Soeharto's leadership realized that Indonesia's economic-political condition could be influenced and influence the stability of Southeast Asia's regional security."

"Thesis ini mencoba untuk menjawab mengapa China menyepakati perluasan kerjasama dengan Taiwan pada 4 November 2008 di Taipei. Dalam tujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep uncertainty untuk melihat bagaimana keijasama dapat tercipta akibat turunnya uncertainty antara China dengan Taiwan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study dengan melihat pada keijasama yang terjadi antara China dengan Taiwan sepanjang 1987 hingga 2008.Pada uji hipotesis yang dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa penurunan uncertainty antara China dengan Taiwan menyebabkan China menyepakati perluasan kerjasama dengan Taiwan pada 4 November 2008 di Taipei. Temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penurunan uncertainty antara China dengan Taiwan terjadi akibat adanya institusi yang sesuai, pertukaran informasi yang simetris dan policy coordination yang tinggi diantara keduanya sehingga kerjasama dapat tercipta dalam interaksi keduanya.

---

This thesis is trying to answer why China deals the wider agreement with Taiwan on November 4% 2008 in Taipei. To answer this question, this analysis deploys uncertainty concept to highlight how cooperation is influenced by the degradation of uncertainty between them. Research methodology used in this analysis is case study. This methodology is used to highlight the cooperation between China and Taiwan from 1987 until 2008.

Hypothesis examination is done to prove that the degradation of uncertainty between China and Taiwan causes China dealing its wider cooperation with Taiwan on November 4th, 2008 in Taipei. Hypothesis examination is supported by data, which describe how the degradation of uncertainty happens because the existence of appropriate institution, symmetric information exchange, and high policy coordination in order to create cooperation between them."

"Penelitian ini menjelaskan mengapa ancaman transnasional terorisme tetap ada dan terus berkembang di kawasan meskipun mekanisme kerja sama kontraterorisme Indonesia-Filipina sudah dilakukan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kerja sama kontraterorisme oleh Wyn Rees (2006). Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi ancaman yang signifkan antara Indonesia dan Filipina yang berimplikasi terhadap perbedaan respon kontraterorisme dan eskalasi ancaman pro-ISIS yang berbeda di masing-masing negara. Indonesia menekankan pendekatan criminal justice model. Filipina menekankan pendekatan militeristik. Kedua, kerja sama internal institusi-institusi keamanan Indonesia dan Filipina cenderung bersifat formal daripada substansial. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya rasa saling percaya (trust and reliability), sensitivitas isu kedaulatan teritorial, dan kompetisi di antara institusi-institusi keamanan dalam negeri. Ketiga, kerja sama kontraterorisme AS dengan Indonesia dan Filipina menekankan pendekatan militeristik serta adanya perubahan prioritas keamanan AS yang berimplikasi kepada upaya kerja sama kontraterorisme di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, upaya penanggulangan ancaman kelompok pro-ISIS di Asia Tenggara melalui kerja sama kontraterorisme Indonesia dan Filipina menjadi kurang optimal.

---

This research explains why the transnational threat of terrorism persists and continues to evolve in the region despite the existing counterterrorism cooperation mechanisms between Indonesia and the Philippines. This research uses a qualitative method. The analysis in this research applies Wyn Rees's (2006) theory of Counterterrorism Cooperation. The findings indicate significant differences in threat perception between Indonesia and the Philippines, leading to differing counterterrorism responses and varying level of escalations of pro-ISIS threats in each country. Indonesia emphasizes a criminal justice model approach, whereas the Philippines emphasizes a militaristic approach. Secondly, the internal cooperation of security institutions in Indonesia and the Philippines tends to be more formal than substantive. This is influenced by a lack of mutual trust and reliability, sensitivity to sovereignty issues, and competition among domestic security institutions. Thirdly, US counterterrorism cooperation with Indonesia and the Philippines emphasizes a militaristic approach and a change in US security priorities have implications for counterterrorism cooperation efforts in Southeast Asia. Consequently, efforts to counter the threat of pro-ISIS groups in Southeast Asia through Indonesia and the Philippines' counterterrorism cooperation become less optimal."

"Kebijakan luar negeri Rusia pada era kontemporer memiliki sejumlah dinamika, salah satunya adalah tren peningkatan intensitas hubungan dengan aktor-aktor di kawasan Asia-Pasifik, atau pendekatan Rusia ke Timur. Hal tersebut terjadi seiring dengan dinamika politik dan ekonomi pada lingkup domestik serta struktural. Meskipun demikian, kajian pendekatan Rusia ke Timur masih kurang diperdalam oleh akademisi hubungan internasional dari kawasan Asia-Pasifik itu sendiri, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan melihat perkembangan pendekatan ke Timur dalam kebijakan luar negeri Rusia dengan eksplorasi terhadap 39 literatur akademis yang membahas topik tersebut dengan metode taksonomi sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan suatu gambaran utuh terkait pendekatan Rusia ke Timur. Tinjauan pustaka ini menghasilkan sejumlah temuan berupa: (1) pendekatan Rusia ke Timur didorong oleh sejumlah pertimbangan yang bersifat strategis, ideasional, dan khusus pada lingkup domestik dan struktural; (2) penerapan pendekatan Rusia ke Timur secara garis besar berlangsung dalam dimensi geopolitik dan geoekonomi yang cenderung belum menunjukkan hasil yang optimal jika diperbandingkan dengan retorika Pemerintah Rusia yang bernada optimis terhadap pelaksanaannya akibat berbagai faktor internal dan eksternal; (3) jangkauan wilayah pendekatan Rusia ke Timur mencakup sebagian negara dan kawasan Asia-Pasifik prioritas Rusia yang memberikan prospek hubungan yang menguntungkan dengan Rusia, terutama dalam dimensi ekonomi dan strategis; (4) pendekatan Rusia ke Timur secara umum mengalami dinamika dan evolusi sepanjang implementasinya dari 2012 hingga saat ini. Sementara itu, terdapat sejumlah celah penelitian yang teridentifikasi, baik kontekstual maupun tekstual, yang secara garis besar berkaitan dengan kurang beragamnya perspektif yang digunakan dalam pembahasan pendekatan Rusia ke Timur serta kurangnya pengkajian pendekatan Rusia ke Timur oleh akademisi Asia-Pasifik itu sendiri, khususnya Tiongkok.

---

Russian foreign policy in the contemporary era has a number of dynamics, one of which is the trend of increasing intensity in relations with actors in the Asia-Pacific region, or Russia's turn to the East. This occurs in tandem with political and economic dynamics on both the domestic and structural levels. However, the study of Russia's pivot to the East remains underexplored by international relations scholars from the Asia-Pacific region itself, including Indonesia. Therefore, this literature review will examine the development of the Russian Foreign Policy’s Turn to the East by exploring 39 academic works under this topic using taxonomic analysis, with the aim of providing a comprehensive overview of Russia's turn to the East. This literature review has led to several findings: (1) Russia's turn to the East is driven by several strategic, ideational and special considerations at the domestic and structural levels; (2) the implementation of Russia's turn to the East generally occurs within geopolitical and geoeconomic dimensions, which has led to rather suboptimal results when compared to the optimistic rhetoric of the Russian government regarding its execution, due to various internal and external factors; (3) the scope of Russia's turn to the East includes certain countries and regions in the Asia-Pacific that are prioritized by Russia and offer promising prospects for beneficial relations with Russia, especially in the economic and strategic dimension; (4) Russia's turn to the East has generally experienced dynamics and evolution throughout its implementation from 2012 to the present. Meanwhile, several research gaps have been identified, both contextual and textual, which broadly relate to the lack of diverse perspectives used in the discussion of Russia's turn to the East and the lack of study of Russia's turn to the East by Asia-Pacific scholars themselves, particularly from China."

"Walaupun sudah terbentuk kerjasama perdagangan bebas di Asia Selatan melalui mekanisme South Asian Preferential Trade (SAPTA) pada tahun 1995 dan South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) pada tahun 2006, tetapi nyatanya persentase nilai ekspor intra-kawasannya terhadap total nilai ekspornya ke dunia masih sangat rendah, hanya berkisar 4-6%, dibanding dengan Uni Eropa yaitu 57- 65%, ASEAN yaitu 22-25%, dan NAFTA 48-55% selama tahun 2000-2010. Berbagai hal menyebabkan hal ini terjadi, seperti tingkat komplementaritas (saling melengkapi) produk yang rendah di Asia Selatan. Artinya, kebanyakan barang yang diproduksi di kawasan itu sama, yaitu produk tekstil, sehingga mau tidak mau membuat mereka harus lebih berdagang dengan kawasan di luar Asia Selatan, terutama dengan AS dan Uni Eropa, belum lagi permasalahan politik dan keamanan domestik ataupun bilateral, seperti konflik India dan Pakistan. Melalui penelitian ini, penulis ingin menjelaskan penyebab rendahnya komplementaritas barang di Asia Selatan berdasarkan analisis daya saing industri domestik tujuh negara anggota SAARC melalui Lima Determinan menurut Teori Keuntungan Kompetitif Porter.

---

In spite of South Asia free trade cooperation by South Asian Preferential Trade Agremeent (SAPTA) in 1995 and South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) in 2006, there is still low percentage of intra-regional trade, especially export volume, compared with their total world export. However, its ratio percentage was 4-6% , whereas Eropa Union was 57-65%, ASEAN was 22-25%, and NAFTA was 48-55% within 2000-2010. The main cause is the incomplementary of their products export both in economy and political perspective. It means that they yield the similiar products, in particularly textile products, so that they have to relocate and sell their export products to outside regional countries, such as United States and Eropa Union, instead of making trade with SAARC members. Therefore this research attempts to explain the causes of low complementarity of South Asia products based on domestic industry and government polict analysis of seven SAARC member countries by using Porters? Competitive Advantage of Nations Theory."

"Penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan luar negeri terhadap identitas kolektif suatu negara dengan menggunakan disain penelitian studi kasus dimana kasus yang digunakan adalah hubungan internasional di Semenanjung Korea. Analisis dilakukan melalui dua tahap: (1) analisis pada kebijakan luar negeri yang berfokus pada hasil kebijakan luar negeri, (2) analisis yang menjelaskan hasil kebijakan luar negeri pada empat aspek identitas kolektif: ketergantungan, kesenasiban, keseragaman, dan ketahanan diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan Trust Building Process Korea Selatan dan kebijakan denuklirisasi Amerika Serikat serta Tiongkok terhadap Korea Utara mempunyai pengaruh pada identitas kolektif Korea Selatan.

---

This study focuses on the impact of foreign policies toward a state?s collective identity. The study was conducted by implementing a case study design which used international relation in Korea peninsula as the main case. The data of the study was analyzed in two phases: first, analysis focused on the outcomes of South Korea's, China?s, and the U.S.? foreign policies and, second, analysis on the results of the foreign policies in four aspects of collective identity, which are interdependence, common fate, homogeneity, and self-restrain. Eventually, the study concludes that South Korea's Trust Building Process policy, as well as the U.S.? and China?s denuclearization policy toward North Korea had an influence on South Korea?s collective identity."

"Kebijakan luar negeri Indonesia muncul sejak prinsip Bebas Aktif diperkenalkan melalui pidato Mohammad Hatta. Mulai era otoriter hingga demokrasi, kebijakan luar negeri Indonesia telah mengalami berbagai dinamika perumusan di tingkat domestik dan pengimplementasiannya di tingkat regional maupun global. Sejak tulisan Hatta dimuat di Foreign Affairs (1953), sejumlah literatur telah mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Indonesia. Setelah 70 tahun berlalu, perkembangan kajian kebijakan luar negeri Indonesia memerlukan peninjauan melalui tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini meninjau 55 literatur terakreditasi internasional mengenai kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur-literatur tersebut dibagi ke dalam lima kategori tematis yang terdiri atas (1) Prinsip Bebas Aktif dalam kebijakan luar negeri Indonesia, (2) cara pandang kebijakan luar negeri Indonesia, (3) aktivisme kebijakan luar negeri Indonesia, (4) Islam dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan (5) demokrasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta kategori lain yang berisi literatur-literatur bertema selain yang telah disebutkan. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dalam topik ini. Selain itu, tulisan ini turut menunjukkan sejumlah tren dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta tren perspektif. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa aktivisme regional Indonesia merupakan tema paling dominan dalam pengkajian kebijakan luar negeri, sementara Realisme merupakan perspektif paling dominan. Tinjauan juga menggarisbawahi dominasi tulisan argumentatif dalam pengkajian kebijakan luar negeri Indonesia. Tulisan ini kemudian merekomendasikan sejumlah agenda penulisan lanjutan dan menggarisbawahi pentingnya melakukan diversifikasi ragam perspektif, dengan penekanan pada penggunaan perspektif pascapositivisme.

---

Indonesia’s foreign policy has been emerged since Bebas Aktif was first introduced on Mohammad Hatta’s speech. Since the authoritarian until the democratic era, Indonesia has experienced the dynamics of its policy-making and policy-implementing in the regional and global landscape. Since Hatta’s writing was published in Foreign Affairs (1953), numbers of literatures have captured the dynamics of the country’s foreign policy. About 70 years after, the development of the literatures on the academic realm now needs to be reviewed using the literature review. This paper aims to review the development of Indonesia’s foreign policy literatures. It reviews 55 internationally accredited literatures about Indonesia’s foreign policy. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into five theme-based categories which consist of (1) Bebas Aktif as the foundation of Indonesia’s foreign policy, (2) Indonesia’s foreign policy worldview, (3) Indonesia’s foreign policy activism, (4) Islam in Indonesia’s foreign policy, and (5) democracy in Indonesia’s foreign policy, alongside another grouping consisting of literatures aside the aforementioned themes. The literature review seeks to unveil the conventional wisdoms, the debates, and the gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of Indonesia’s foreign policy such as the distribution of its themes, distribution of the authors’ origin, and the paradigmatic trend. The literature review identifies that Indonesia’s activism in the region is the most dominant theme in the literatures of Indonesia’s foreign policy, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. The review also highlights the dominance of argumentative paper in the writing of Indonesia’s foreign policy. It then recommends some proposed further researches and highlights the need to diversify the perspectives with emphasis on the post-positivist ones."

"ABSTRAKSejak awal berdirinya, Indonesia sering diasosiasikan sebagai pemimpin di institusi kawasan Asia Tenggara, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Berakhirnya Perang Dingin membuat peran yang dilakukan Indonesia semakin beragam. Tulisan ini akan melihat posisi Indonesia dan kondisi lingkungan yang mendorong Indonesia dalam menjalankan peran di ASEAN. Secara kronologis, tulisan ini akan melihat peran Indonesia di ASEAN pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, peran Indonesia di ASEAN pada masa krisis ekonomi Asia 1997, dan peran Indonesia di ASEAN pada masa pasca krisis ekonomi 1997. Tinjauan pustaka ini berusaha untuk menunjukkan konsensus, perdebatan, dan kesenjangan akademis dalam topik ini. Dari pemetaan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru pasca Perang Dingin, Indonesia tetap mampu menginisiasi kerja sama di ASEAN walaupun signifikansi ASEAN sempat dipertanyakan. Pada masa krisis ekonomi Asia 1997, krisis ekonomi, kebakaran hutan, dan instabilitas politik di Indonesia menjadi sumber masalah di ASEAN. Krisis tersebut membuat Indonesia berperan pasif di ASEAN. Pasca krisis, Indonesia kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan menginisiasi Komunitas ASEAN maupun memediasi konflik di kawasan, salah satunya adalah kasus Preah Vihear. Namun pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dinilai tidak lagi memprioritaskan ASEAN dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia berfokus pada urusan dalam negeri dan mencoba berperan lebih di tingkat internasional. Secara umum, peran Indonesia di ASEAN didominasi di sektor keamanan dan politik. Kajian literatur menunjukkan bahwa kepentingan, kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional memengaruhi peran yang dilakukan Indonesia di ASEAN.

---

ABSTRACTSince its inception, Indonesia has often been associated as a leader in the institution of the Southeast Asian region, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The end of the Cold War made Indonesia's role more diverse. This paper will look at Indonesia's position and environmental conditions that are driving Indonesia to play a role in ASEAN. Chronologically, this paper will look at Indonesia's role in ASEAN during the post-Cold War New Order, Indonesia's role in ASEAN during the 1997 Asian economic crisis, and Indonesia's role in ASEAN in the post-1997 economic crisis period. This literature review seeks to show consensus, debate, and academic gaps in this topic. From the literature mapping conducted, it can be concluded that in the post-Cold War New Order era, Indonesia was still able to initiate cooperation in ASEAN even though the significance of ASEAN was questioned. During the 1997 Asian economic crisis, the economic crisis, forest fires and political instability in Indonesia were a source of problems in ASEAN. The crisis made Indonesia a passive role in ASEAN. After the crisis, Indonesia again showed its leadership by initiating the ASEAN Community and mediating conflicts in the region, one of which was the Preah Vihear dispute. But in the first period of President Joko Widodo's administration, Indonesia was considered to no longer prioritize ASEAN in its foreign policy. Indonesia focuses on domestic affairs and tries to play a greater role at the international level. In general, Indonesia's role in ASEAN is dominated in the security and political sectors. The literature study shows that the interests, leadership, and dynamics of internal and international politics influence the role of Indonesia in ASEAN."

"Peran dari aktor non negara dalam aktivitas diplomasi publik Indonesia semakin aktif di awal abad ke-21 dan salah satu aktor yang aktif adalah pemuda yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa dalam bentuk diplomasi pemuda. Keterlibatan dari warga negara dalam diplomasi sudah diakomodasi oleh pemerintah Indonesia dan potensi dari aset pemuda dan budaya sudah diakui sebagai aset penting diplomasi publik Indonesia dalam meningkatkan citra positif Indonesia. Salah satu bentuk diplomasi pemuda merupakan misi budaya yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa seperti misi budaya yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha. Misi budaya yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha menggabungkan dua aset diplomasi publik Indonesia yaitu pemuda dan budaya untuk mempromosikan citra positif Indonesia ke mancanegara. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peran dan kontribusi diplomasi pemuda di Indonesia dan penggunaan budaya sebagai sarana dalam memenuhi arahan kebijakan diplomasi Indonesia yaitu meningkatkan citra positif di Indonesia di dunia internasional. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan data sekunder dan data primer hasil wawancara dengan narasumber. Melalui analisa data tersebut, dapat disimpulkan bahwa misi budaya KTF UI Radha Sarisha merupakan salah satu bentuk aktivitas diplomasi pemuda yang diinisiasi oleh mahasiswa anggota KTF UI Radha Sarisha serta menggunakan penampilan seni budaya tradisional dan people to people contact sebagai sarana untuk menjangkau warga negara asing dan memengaruhi opini mereka. Diplomasi pemuda yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha dalam bentuk misi budaya berperan konstruktif dalam memberi kontribusi yang positif bagi upaya diplomasi Indonesia. Misi budaya yang dilakukan oleh KTF UI Radha Sarisha membantu dalam mencapai arahan kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu meningkatkan citra positif Indonesia di dunia Internasional. Dengan dukungan yang tepat dan upaya misi budaya yang konsisten dan berkelanjutan, komunitas tari mahasiswa seperti KTF UI Radha Sarisha berpotensi untuk mampu berkontribusi lebih dalam upaya diplomasi Indonesia.

---

The role of non-state actors in Indonesia's public diplomacy activities has become increasingly active in the early 21st century and one of the active actors is youth consisting of students and students in the form of youth diplomacy. The involvement of citizens in diplomacy has been accommodated by the Indonesian government and the potential of youth and cultural assets has been recognized as an important asset of Indonesian public diplomacy in enhancing Indonesia's positive image. One form of youth diplomacy is a cultural mission carried out by the student community such as the cultural mission carried out by KTF UI Radha Sarisha. The cultural mission carried out by KTF UI Radha Sarisha combines two Indonesian public diplomacy assets namely youth and culture to promote Indonesia's positive image to foreign countries. This research was conducted to examine the role and contribution of youth diplomacy in Indonesia and the use of culture as a means of fulfilling Indonesia's diplomatic policy directives, namely increasing Indonesia's positive image internationally. The research in this thesis uses descriptive qualitative research methods and uses secondary data and primary data from interviews with informants. Through this data analysis, it can be concluded that the cultural mission of KTF UI Radha Sarisha is a form of youth diplomacy activity initiated by student members of KTF UI Radha Sarisha and uses traditional cultural arts performances and people to people contact as a means to reach foreign nationals and influence their opinion. Youth diplomacy carried out by KTF UI Radha Sarisha in the form of a cultural mission plays a constructive role in making a positive contribution to Indonesia's diplomatic efforts. The cultural mission carried out by KTF UI Radha Sarisha helps in achieving the policy directives of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, which is to enhance Indonesia's positive image in the international world. With the right support and consistent and sustainable cultural mission efforts, student dance communities such as KTF UI Radha Sarisha have the potential to be able to contribute more to Indonesia's diplomatic efforts."