Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia dimana sampai tahun 2000 jumlah penduduk perkotaan mencapai 76 juta jiwa atau 36% dari total penduduk Indonesia, memberikan konsekuensi meningkatnya permintaan sarana dan prasarana kota. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana kota tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep pembangunan perkotaan yang disebut Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dimana penekanannya pada keterpaduan antar sektor dan terdesentralisasi. Ada 8 komponen prasarana dasar ke-Puan yang tercakup dalam P3KT yaitu: Air Bersih, Persampahan, Drainase, Air Limbah, Jalan Kota, Pengendalian Banjir, KIPIMIIP, dan Penataan Bangunan. Kota Liwa di Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kota di Propinsi Lampung yang mendapat program P3KT melalui Sumatera UDSP (Urban Development Sector Project) Loan No.1383 INO. Pelaksanaan P3KT Kota Liwa dimulai tahun 1996. hingga tahun 2000 mencakup 4 komponen prasarana dasar yaitu: Air Bersih. Persampahan, Drainase, dan KIP (Kampung Improvement Project). Namun untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka studi kasus yang diteliti adalah komponen air bersih. Pertimbangan pemilihan kasus pada komponen air bersih ini selain karena alokasi dananya terbesar (yaitu lebih dari 50%) dari total alokasi dana P3KT Kota Liwa. juga proyek air bersih melibatkan banyak "stake holder" seperti PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek pasca konstruksi, masyarakat sebagai pengguna air bersih, serta beberapa instansi dalam kaitannya dengan penerusan pinjaman SLA (Subsidary Loan Agreement) PDAM seperti DPRD Lampung barat, Bupati Lampung Barat, dan ditingkat pusat persetujuan dari Depdagri bersama Dep.Keuangan. Pada tahap perencanaan program, komponen air bersih P3KT Kota Liwa dituangkan dalam 2 SPAR (Sub Project Appraisal Report) yaitu SPAR 1 yang disusun tahun 1996 dengan jumlah alokasi dana untuk komponen air bersih sebesar Rp.2,563.5 juta dan SPAR (Revisi) yang disusun tahun 1999 dengan jumlah usulan tambahan dana sebesar Rp.5,563.5 juta. Dengan demikian rencana biaya untuk komponen air bersih adalah Rp.8,111.8 juta. Berdasarkan rencana program yang terdapat pada SPAR, implementasi proyek air bersih Kota Liwa dimulai tahun 1996 dan diproyeksikan akan selesai pada tahun 2000. Sehubungan sampai batas waktu tahun 2000 masih ada program yang belum dapat diselesaikan, maka agar proyek air bersih ini dapat mencapai sasaran, penyelesaiannya akan dilaksanakan tahun 2002. Bertolak dari pelaksanaan kebijakan P3KT Kota Liwa tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat evaluasi apakah terdapat deviasi antara tahap rencana dan pelaksanaan P3KT Kota Liwa khususnya dalam kasus komponen air bersih. Analisa dilakukan dengan melihat dari beberapa sudut pandang atau aspek yaitu: aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek finansial, dan aspek ekonomi. Hasil analisa dari beberapa aspek tersebut didapatkan kesimpulan antara lain: - Ditinjau dari aspek teknis, secara umum untuk kegiatan fisik (konstruksi) dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun dilihat dari konsistensi program dan pendanaan terhadap SPAR serta konsistensi waktu (periode) pelaksanaan masih tedapat deviasi. - Ditinjau dari aspek kelembagaan, secara umum cukup konsisten antara rencana dan implementasi. - Ditinjau dari aspek finansial, dalam hal ini yang dilihat adalah sejauh mana kinerja PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek air bersih pasca konstruksi. Beberapa rasio yang dipakai sebagai tolok ukur adalah : Pertama: rasio efisiensi, rasio ini dari tahun ke tahun makin membaik, yang ditunjukkan makin kecilnya rasio. Kedua: rasio pendapatan, rasio ini juga dari tahun ke tahun makin baik yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya prosentase pendapatan terhadap equity dan asset perusahaan. Ketiga: rasio kewajaran pinjaman atau DCR (Debt Coverage Ratio), secara rata-rata angka DCR adalah 10,2 yang berarti masih diatas angka DCR minimum yang ditetapkan Depdagri yaitu 1,3. Ditinjau dari aspek ekonomi, hasil analisisnya menunjukkan jumlah biaya yang telah didiskon lebih besar dari jumiah manfaat yang didiskon. Hal ini mengindikasikan secara ekonomi proyek ini kurang layak, dan indikator yang lebih jelas ditunjukkan dengan nilai NPV (Net Present Value) yang negatif serta nilai CBR (Cost Benefit Ratio) yang masih di bawah angka satu. Selanjutnya pada era otonomi daerah ini, untuk membiayai pembangunan prasarana kota diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Oleh sebab itu guna mencari solusi model atau pola yang lebih tepat untuk pembangunan Kota Liwa pada era otonomi daerah ini, dibuat hirarki level 3 yaitu: Goal, kriteria, dan alternatif pilihan model pendekatan pembangunan. Dari beberapa alternatif model yang ditawarkan, dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dicari model yang paling cocok dengan kondisi daerah. Alternatif yang akan dipilih untuk model pendekatan pembangunan kota ini adalah: Model P3KT, yang menitik beratkan pada keterpaduan pembuatan program rencana; Model Pembangunan Sektoral, yang menitik beratkan pada pemberdayaan masing-masing dinas/instansi daerah; dan Model Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Hasil analisa dengan AHP prioritas global dari hirarki didapatkan pendekatan pembangunan dengan `Model P3KT' yang mengutamakan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan masih menjadi pilihan utama, sedangkan pilihan kedua adalah `Model Pembangunan Berkelanjutan' yang dapat menjadi alternatif lain yang disukai. Dari hasil analisa ini dapat direkomendasikan untuk jangka panjang gabungan dari kedua model tersebut yaitu keterpaduan program dengan melibatkan masyarakat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan pemeliharaan, perlu dipertimbangkan untuk menjadi pola pendekatan pembangunan yang paling cocok, karena melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota sudah diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 1999. Hasil analisa sensitivitas perubahan bobot kriteria terhadap alternatif pilihan (level 3) dapat dijelaskan sebagai berikut: - Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Alasan Keterpaduan Program' dan kriteria 'Meningkatkan PAD' secara umum tidak berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan. - Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Pemberdayaan Masyarakat' dan kriteria 'Pemberdayaan Dinas/instansi' akan berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan.

Abstrak :
Pada masa sekarang, sektor pariwisata di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu sektor ekonomi yang terpenting yang diharapkan menjadi penghasil devisa yang utama bagi negara. Ketika sektor pariwisata dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang sedemikian penting, maka berbagai isu penting muncul ke permukaan. Isu tersebut berkaitan dengan peran yang harus dimainkan oleh sektor pariwisata di Indonesia agar industri pariwisata ini benar-benar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bekerja dan tinggal di dalam dan di sekitar daerah tujuan wisata dan lingkungan hidup sekitarnya. Perkembangan sektor pariwisata sebagai sektor yang potensial dan intensif sedang ditumbuhkembangkan, baik dalam pelaksanaan maupun arti pentingnya, perlu dipandu dengan kebijaksanaan dan prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mencerminkan paradigma yang tepat yang dapat menjamin kelangsungan hidup sektor tersebut. Oleh karena itu, dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II, kebijaksanaan perencanan pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara lebih sistematis meliputi seluruh komponen strategis dalam suatu kegiatan pariwisata, serta dioperasionalkan dalam koridor-koridor yang bermuatan prinsip berkelanjutan dengan menggarisbawahi keseimbangan antara kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi kepariwisataan. Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang tahap II, pemerintah menegaskan agar sektor pariwisata dapat memperkuat perekonomian nasional, mendukung upaya mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (lingkungan dan budaya) serta meningkatkan persahabatan antar bangsa. Peranan sektor pariwisata semakin penting dalam pembangunan nasional maupun regional, khususnya dalam bidang ekonomi. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan nasional maupun regional yang potensial, sektor pariwisata juga membuka kesempatan yang luas bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Kebijaksanaan pokok pembangunan sektor pariwisata yang digariskan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Lampung, selain menetapkan Lampung sebagai daerah tujuan wisata ke 18 di Indonesia (ditetapkan oleh DEPARPOSTEL), juga mengutamakan pembangunan pariwisata pada pembinaan dan pengembangan objek-objek wisata. Objek-objek wisata yang dikembangkan meliputi objek wisata budaya, wisata alam, wisata ilmah, wisata tamasya/rekreasi, maupun wisata berburu yang ditujukan agar lebih meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Lampung. Jumlah wisatawan yang berkunjung serta lamanya menginap yang berpengaruh terhadap pengeluaran wisatawan, sangat menentukan terhadap peningkatan pertumbuhan penerimaan pemerintah daerah dan masyarakat. Semakin besar jumlah wisatawan yang datang disertai dengan semakin lama tinggal/menginap, maka akan semakin besar juga penerimaan daerah dan masyarakat yang bersumber dari pengeluaran wisatawan tersebut. Hal ini akan secara otomatis saling mempengaruhi. Untuk itu perlu dipikirkan dan diterapkan dalam keseharian faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisatawan. Perlu dicari suatu terobosan agar jumlah wisatawan ini bisa meningkat, dan mempelajari hal-hal yang dapat membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal, sehingga akan mempengaruhi lama menginap dan otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dengan mempergunakan metode analisa regresi sederhana serta dengan metode analisa data dalam table, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu cara yang cukup kuat untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, juga meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab sektor pariwisata amat perlu diperhatikan dan didorong untuk lebih berkembang.

Abstrak :
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap proyek-proyek bidang kimpraswil tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan tahun anggaran 2002 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kimpraswil maupun oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). LHP terdiri dari 10 buah temuan yang dalam analisa ini disebut variabel, terdiri dari 2 buah variabel teknis dan 8 buah variabel administratif. Dari dua buah variabel teknis, mengandung nilai rupiah yang merupakan indikasi kebocoran negara, yaitu kebocoran yang merugikan negara dan kewajiban penyetoran kepada negara. Kedua variabel ini, penulis nyatakan sebagai variabel dependent atau variabel tidak bebas. Metode yang digunakan dalam analisa kali ini adalah analisa korelasi dan analisa regresi terhadap variabel dependent (y) dan variabel independent (x). Hasil analisa yang diperoieh dengan menggunakan software TSP, dapat disimpulkan bahwa: 1. Korelasi atau keeratan hubungan antara yl (besarnya kebocoran yang merugikan negara) dan x1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) adalah 0.67; korelasi antara yl (besarnya kebocoran yang merugikan negara) dan x12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun kewajiban penyetoran kepada negara) sebesar 0.60; korelasi antara y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) dan x1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) yaitu 0.66; dan korelasi antara y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) dan x12 (banyaknya temuan keborosan yang merugikan negara dan banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara) adalah 0.60. Korelasikorelasi ini menunjukkan bahwa keeratan hubungan antara kedua variabel cukup erat. 2. Fungsi regresi yang dapat tercermin dari analisa adalah bahwa Y1 (besarnya kebocoran yang merugikan negara) merupakan fungsi dari X1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) atau x12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara). Dengan model yang diperoleh adalah: Model 1. yl = -288.13 + 226.80 x1 Model 2. yl = -467.97 + 187.80 x12 3. Fungsi regresi Y12 (besarnya keborosan yang merugikan negara dan besarnya kewajiban penyetoran kepada negara) merupakan fungsi dari X1 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara) ataupun X12 (banyaknya temuan kebocoran yang merugikan negara maupun banyaknya temuan kewajiban penyetoran kepada negara), dengan model sebagai berikut: Model 3. y12 = -259.55 + 233.35 x1 Model 4. y12 = -457.07 + 196.73 x12 4. Kebocoran yang merugikan negara (y1) terbesar dipegang oleh bidang jalan dan jembatan kecuali pada tahun 2000 oleh bidang perumahan permukiman dan tahun 2001 oleh bidang sumberdaya air. Namun bila dilihat persentasenya terhadap total anggaran yang tersedia, tiga tahun pertama disandang oleh bidang jalan dan jembatan, tahun keempat dipegang oleh bidang permukiman, tetapi pada tahun kelima disandang oleh bidang penunjang yang diselenggarakan oleh Setjen, Itjen, dan Badan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 5. Kewajiban penyetoran kepada negara (y2) terbesar disandang oleh bidang jalan dan jembatan kecuali tahun 1999/2000 dipegang oleh bidang sumberdaya air. Sedangkan secara persentase terhadap total anggaran yang tersedia, tiga tahun pertama dipegang oleh bidang jalan dan jembatan yang diikuti oleh bidang permukiman pada tahun berikutnya, dan pada tahun kelima oleh bidang sumberdaya air.

Abstrak :
Pemulihan krisis ekonomi sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi di Kabupaten Manggarai mendapat peluang yang sangat baik, yaitu melalui pelaksanaan otonomi daerah (menurut UU.No.22 dan UU.NO.29 Tabun 1999). Karena daerah memiliki kewenangan yang lebih luas lagi menyangkut kebijkan pembangunan, terutama berkaitan dengan pegelolaan potensi dan sumber daya daerah dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi. Selanjumya untuk menjamin agar kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahuli oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif. Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kabupaten Manggarai yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto, transformasi struktu ekonorni, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Manggarai terhadap perekonomian Propinsi Nusa tenggara Timur, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi dan proyeksi perkembangan nilai tambah (value added) sektor basis. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 10 (sepuluh) sektor/sub sektor basis dalam perekonomian adalah : sektor pertanian, sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, penggalian, air minum, bangunan perhotelan dan jasa swasta. Sektor-sektor yang paling potensial amok dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai, yaitu : sektor perkebunan, perikanan dan penggalian. Selanjutnya kebijakan perencanaan strategi pembangunan ekonomi yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai (Kantor Bataan Perencanaan Pembangunan Daerah), yaitu : untuk strategi jangka pendek "memanfaatkan luasnya pangsa pasar komoditas sektor pertanian khusunya sub sektor perkebunan dan perikanan melalui jaringan keija lama (net working) antar pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan swasta pada tataran lokal, regional, nasional dan internasional dibidang ekonorni dan perdagangan." Dan untuk strategi jangka panjang " meningkatkan sumber daya manusia (pegawai) pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Manggarai, agar berkemampuan professional di bidang teknis maupun manajerial untuk memanfaatkan luas lahan dan potensi sumber daya kelautan bagi pengembangan sektor perkebunan, perikanan dan penggalian di Kabupaten Manggarai."

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh yang sedang diterapkan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah umnk merencanakan dan mengatur pola pengembangan daerahnya. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satu faktor panting yang perlu diperhatikan adalah dana. Sumber penerimaan daerah yang sangat panting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Sebuah daerah otonom seharusnya dapal membiayai dlrinya sendiri, setidak-tidaknya PAD dapat membiayai belanja rutin. Akan tetapi di Indonesia hal tersebur masih jauh dari kenyataan. Sebagai contoh, kota Palembang sampai saat ini PAD-nya belum dapat membiayai pos belanja rutin dalam Anggarau Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti bahwa pemerintah daerah kota Palembang masih harus bekelja kerzs untuk meningkatkan PAD-nya. Untuk itu diperlukan perencanaan daerah yang mengarah kepada slimulasi perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD. Perencanaan pembangunan suatu daerah hams sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tersebut. Untuk in: diperlukan suatu landasan yang dapat menjadi bahan perenmnaan pembangunan itu sendiri yaitu dengan menganalisa profil daerah melalui model-model ilmiah. Salah satu upaya untuk melihat profil ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan memperhatikan sektor-sektor ekonomi daerah dari tahun ke tahun dengan model-model analisa ekonomi sehingga dnpat diketahui dan diidentifikasi kondisi dan potensi serla peluang-peluang yang dnput menjadi perrimbangan bagi pembuaian rencana pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menganalisa kondisi perekonomian kota Palembang dengan mengidentifikasikrm sektor-sektor unggulan yang memberikan peluang bagi peroepatan pertumbuhan perekonomian di daerah dan membmikan rekomendasi kebijakan alternatif perencanaan strategik di seputar sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan secara tidak langsmg akan meningkarkan PAD kota Palembang di mesa yang akan danang. Diharapkan dari penelitian ini memberi manfaat berupa bahan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Bappeda kota Palembnng dalam menyusun rencana pembangunan daerah di masa yang akan datang serta bagi penulis sendili untuk lebih mengenal karakier daerah tempat penulis bekerja Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Lucarion Quefient (LQ), analisa Shw Share, analisa multiplier, analisa regresi serta penggunaan SWOT dalam memilih alternatif perencanaan srrategik yang direkomendasikan. Berdasarkan analisa tersebut di atas diperoleh empat sekior yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang di kota Palembang, meliputi sektor industri pengolahan, sektor pengangguran dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor listrik, gas dan air bersih. Dari hasil jajak pendnpat yang melibatkan responden Bappeda, Bapedalda, Pengusalux Lembagu Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang Perencanaan strategik masing-masing seklor dibuat dengan memperhatikan issue-issue utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut.

Abstrak :
This paper is trying to find out the effects of instigating UU Otonomi Daerah 1999 (Law of Regional Autonomy 1999). By taking some regression based on simulation and true economic data of West Java during 1987- 1997, this paper is trying to compare between what has happened and what should has happened if the law has been run in ten years ago. The result of multiple regressions shows us that even they were in divergence, the rate of it give the impression of being weaker. Considered quandary is on the formula of Dana Alokasi Umum (General Allocation Fund) that have a tendency go to balancing function. This paper is also then recommends the variables that settle on the growth of region. Hence, we hope the decision makers can reconstruct for better allocation formula.