Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki risiko di antaranya terjadinya migrasi intelektual (brain drain) penerima BPI ke negara lain setelah menyelesaikan studi.Tujuan penelitian ini: (1) menganalisis kebijakan pendanaan program BPI oleh LPDP (2) mengevaluasi kebijakan pencegahan brain drain yang telah dilakukan LPDP terhadap penerima BPI, dan (3) merumuskan strategi penggalangan yang ideal terkait pencegahan brain drain terhadap penerima BPI oleh LPDP. Penelitian ini ini menggunakan pendekatan data kualitatif, dengan menggunakan data yang bersumber dari wawancara, sumber terbuka (open source), dan dokumen kebijakan yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan SWOT. Teori yang digunakan sebagai basis dari penelitian ini di antaranya teori ketahanan nasional, teori modal manusia dan konsep penggalangan intelijen. Hasil dari penelitian: (1) Pendanaan program BPI yang berasal dari Dana Abadi Pendidikan dan hasil investasi atasnya yang dilakukan oleh LPDP pada investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang yang berisiko rendah; (2) Diperlukan peningkatan upaya LPDP dalam melakukan pencegahan brain drain terhadap penerima BPI pada level preventif dan represif (3) Strategi penggalangan ideal yang dapat dilakukan oleh LPDP terhadap penerima BPI dalam mencegah terjadinya brain drain dapat menggunakan metode Reciprocation, Authority, Scarcity, Comitment and Consistency, Liking, and Social Proof (RASCLS).

---

Indonesian Education Scholarship Recipients (BPI) of Indonesia Endowment Fund for Education (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan or LPDP) have risks including the occurrence of intellectual brain drain of BPI recipients to other countries after completing studies. The objectives of this study are: (1) analyzing BPI program funding policies by LPDP (2) evaluate the brain drain prevention policies that have been carried out by LPDP to BPI recipients, and (3) formulate an ideal raising strategy related to preventing brain drain of BPI recipients by LPDP. This study uses a qualitative data approach, using data sourced from interviews, open source exploitation, and policy documents which are then analyzed descriptively and SWOT. Theories used as the basis of this research include the theory of national resilience, the theory of human capital, and the concept of intelligence-conditioning. The results of the study: (1) Funding of the BPI program originating from the Education Endowment Fund (Dana Abadi Pendidikan or DAP) and the results of investments made by LPDP on short-term and/or long-term low-risk investments; (2) Increased efforts by LPDP to prevent brain drain for BPI recipients at preventive and repressive levels (3) The ideal intelligence-conditioning strategies that can be carried out by LPDP for BPI recipients in preventing brain drain can use the Reciprocation, Authority, Scarcity, Commitment and Commitment level Consistency, Liking, and Social Proof (RASCLS) method.

"

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran Polri dalam menangani Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017 yang merupakan peristiwa yang banyak mendapat perhatian dan membentuk dari para mendukung fanatik masing-masing pasangan calon. Keanekaragaman SARA di Indonesia melahirkan masyarakat multikultural, sehingga isu SARA menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Dengan menggunakan pendekatan intelijen, maka yang dilakukan didalam studi ini adalah memetakan dan menganalisis berbagai persoalan yang mengiringi proses demokrasi pada Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017. Tulisan ini juga memetakan secara kronologis konflik terhadap agama dan SARA yang ditujukan kepada Ahok. Peneliti menemukan dalam studi ini bagaimana Polri sudah menggelar kegiatan intelijen pada seluruh rangkaian Pemilu DKI Jakarta melalui cipta kondisi untuk mengelola konflik, sehingga proses demokrasi tersebut berjalan aman, meskipun terjadi konflik tetapi tidak menjadi aksi kekerasan. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa peran penting Intelijen Polri dalam pemilu selain memberikan deteksi dini dan solusi konflik adalah juga turut serta menjaga transisi demokrasi di Indonesia dan bukan sekedar sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

---

This thesis discusses how the role of the National Police in dealing with the 2017 DKI Election is an event that has received much attention and formed from the fanatical supporters of each candidate pair. SARA diversity in Indonesia gave birth to a multicultural society, so that the issue of racial intolerance became the main factor causing the conflict. By using an intelligence approach, what is done in this study is mapping and analyzing various problems that accompany the democratic process in the DKI Jakarta Elections in 2017. This paper also maps out chronologically the conflicts against religion and SARA aimed at Ahok. Researchers found in this study how the National Police had held intelligence activities in the entire series of DKI Jakarta elections through the creation of conditions to manage conflict, so that the democratic process proceeded safely, despite conflicts but not acts of violence. Based on the results of the study, it can be concluded that the important role of the Indonesian Police Intelligence in elections in addition to providing early detection and solutions to conflicts is also to participate in maintaining the democratic transition in Indonesia and not just as a security guard and public order."