Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam hal pekerjaan. Penelitian berfokus pada kuota minimal penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta di DIY. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat kesesuaian perda yang mengatur hak penyandang disabilitas secara umum dengan pelaksanaannya di lapangan, seperti pelatihan kewirausahaan, penempatan tenaga kerja, fasilitas kerja, dsb. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Disnaker DIY sebagai Penyelenggara pelayanan publik sudah melakukan kewajibannya sebagaimana tertera pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Perda DIY tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun masih terdapat kekurangan berupa tidak adanya data potensi kerja penyandang disabilitas yang memuat jenis, kompetensi, dan sebaran jumlah penyandang disabilitas usia kerja. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar Disnaker bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas usia kerja yang ada di DIY. Data ini diharapkan dapat meminimalisir misinformasi antara penyandang disabilitas dengan penerima kerja. ......This thesis discusses the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, especially in terms of employment. The research focuses on fulfilling the minimum quota that must be met by the Regional Government, Regency/City Governments, BUMDs, and private companies in DIY to employ persons with disabilities. In addition, research was conducted to see the suitability of regional regulations regulating the rights of persons with disabilities in general with the implementation in the field, such as entrepreneurship training, employment placement, work facilities, etc. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes the written legal norms and the results are presented descriptively. The results of this study conclude that Disnaker DIY as a public service provider has fulfilled its obligations as stated in the Public Service Law and the DIY Regional Law of the Rights of Persons with Disabilities. But there are still deficiencies that must be corrected such no work potential data of persons with disabilities, which includes the types, competencies, and distribution of the number of persons with disabilities of working age. Based on the results, author suggest that Disnaker collaborate with Dinas Sosial to record working age persons with disabilities in DIY. This data is expected to minimize misinformation between persons with disabilities and work recipients.

Abstrak :
Pengelolaan perikanan terbuka open access yang ada di Indonesia, ditengarai menjadi sumber berbagai permaslaahan seperti penangkapan ikan yang merusak destructive fishing hingga penangkapan berlebih over fishing . Penulis akan membandingkan bagaimana pengelolaan perikanan terbuka di Indonesia dengan pengelolaan berbasis hak terutama yang menggunakan batasan terhadap tangkapan output control melalui system kuota. Bentuk pengelolaan perikanan berbasis hak lain seperti hak pakai wilayah territorial use right fisheries/ TURFs juga akan dijabarkan sekilas. Dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan penulis akan menganalisa kemungkinan penerapan sistem kuota pada pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia beserta hambatan apa saja yang mungkin dihadapi.

---

Open access fisheries could be the cause of several problems in Indonesia rsquo s fisheries management such as destructive fishing to oever fishing. this research would comparing fisheries manangement in Indonesia with other practices especially rights based fishing mechanism using output control by setting a quota. Other rights based fishing regime, namely Territorial Use Right Fisheries TURFs would be explained briefly. By using comparative approach method writer would analyze the possibilities of implementing a quota based system in Indonesia, including the aspects that could inhibit the process.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla pada tahun 2015 di Indonesia menyebabkan kerugian yang berdampak masif. Gambut sebagai ekosistem yang menyimpan cadangan karbon banyak terdegradasi akibat peristiwa ini. Masifnya dampak dari peristiwa ini mendorong Presiden Indonesia untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan paket peraturan pemulihan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017, P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah terjadinya pembagian zonasi fungsi ekosistem gambut yang juga berdampak pada penanggung jawab usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan maka timbul kewajiban bagi penanggung jawab usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut baik di lahan konsesi maupun di luar lahan konsesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Regulasi yang mewadahi pemulihan Ekosistem Gambut menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan bila terjadi kerusakan dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus merevisi Rencana Kerja Usaha RKU dan dokumen perencanaan lainnya untuk disesuaikan dengan regulasi-regulasi ini serta dimungkinkannya diberikan lahan pengganti land swap dari Pemerintah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 40 areal kerjanya terdapat lahan dengan fungsi lindung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah segera merevisi dan/atau menerbitkan paket kebijakan baru yang mewadahi pengaturan mengenai lahan pengganti land swap untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi paket kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan yang mewadahi lahan pengganti land swap maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha yang telah mematuhi regulasi-regulasi yang mewadahi pemulihan ekosistem gambut dan telah mengajukan permintaan untuk meminta lahan pengganti land swap.

---

ABSTRACT
Forest and Land Fires Karhutla in 2015 in Indonesia caused massive impact losses. Peat as an ecosystem that stores carbon stocks is degraded by this event. The massive impact of this incident prompted the President of Indonesia to establish the Government Regulation on the Management and Protection of Peat Ecosystems as stipulated in Government Regulation No.71 of 2014 that has been enhanced by PP. 57 of 2016 on the Protection and Management of Peat Ecosystems. The President also issued Presidential Decree No.1 of 2016 on Peat Restoration Agency. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia also issued a regulation on the restoration of Peat Ecosystem as stipulated in Ministerial Regulation Number P.14 MENLHK SETJEN KUM.1 2017, P.15 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017, P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 and P.17 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017. As a result of the issuance of this Ministerial Regulation is the occurrence of zoning of the function of peat ecosystem which also affects the party in charge of the business. Based on the Ministerial Regulation issued, there are some obligations for the responsible party of the business as well as other stakeholders to carry out the recovery activities of the peat ecosystem either in the concession area or outside the concession. The method used in this research is the normative juridical approach, and is descriptive. Regulations that facilitate the restoration of the Peat Ecosystem cause the obligation for the party responsible for the recovery effort in case of damage in the activities of the utilization of the peat ecosystem as well as the party responsible for the business andlor activity should revise the Business Plan RKU and other planning documents to be adjusted to the regulations and it is possible to provide land swap from the Government for the party responsible for the business and or activity which 40 of the working area there is land with the function of the protection. Therefore, it is expected that the Government will immediately revise and or issue a new policy package that accommodates the arrangement of land swaps to avoid legal uncertainty for the party responsible for the business andlor activities that has complied with the policy package of the Ministry of Environment and Forestry. It is expected that with the issuance of a Regulation that accommodates the land swap, it can provide legal certainty for the business responsible person who has complied with regulations that embrace the restoration of peat ecosystem and has made a request to ask for land swap.

Abstrak :
Status konservasi komodo yang berubah menjadi endangered akibat perubahan iklim menyebabkan perlunya pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim sebagai bentuk konservasi komodo di Pulau Komodo. Bentuk konservasi ditentukan berdasarkan kewenangan dan kebijakan konservasi komodo supaya strategi adaptasi perubahan iklim yang tepat dapat diimplementasikan. Kewenangan konservasi komodo berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, pelaksanaannya sendiri melibatkan pihak-pihak lain termasuk lembaga negara dan keterlibatan pihakpihak di luar pemerintahan. Sementara itu, kebijakan konservasi di Indonesia terpusat pada UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Namun, kebijakan tersebut tidak mengakomodir dampak dari perubahan iklim sehingga sulit untuk mengimplementasikan aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kawasan lindung. Untuk menghadapi perubahan iklim, kebijakan yang ideal di Pulau Komodo adalah dengan memanfaatkan ekosistem mangrove. Kewenangan utama penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim seharusnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan peran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai instansi pemerintah yang berwenang di wilayah implementasi aksi adaptasi perubahan iklim dan kewenangannya untuk melaksanakan pengelolaan kawasan pelestarian alam, yaitu Pulau Komodo sebagai bagian dari Taman Nasional Komodo. ......The conservation status of the komodo dragon, which has become endangered due to climate change, has led to the need to implement climate change adaptation actions as a form of komodo dragon conservation on Komodo Island. The form of conservation is determined based on the authority and policy of Komodo dragon conservation, so that appropriate climate change adaptation strategies can be implemented. The authority for the conservation of komodo dragon rests with the Ministry of Environment and Forestry based on the Law on Conservation of Natural Resources and Ecosystems. However, the implementation itself involves other parties including state institutions and the involvement of parties outside the government. Meanwhile, the conservation policy in Indonesia is in the Law on Conservation of Biological Natural Resources. However, the policy does not accommodate the impacts of climate change, making it difficult to implement climate change adaptation actions into protected areas. To deal with climate change, the ideal policy on Komodo Island is to utilize the mangrove ecosystem. The main authority for preparing climate change adaptation actions should be given to the Provincial Government of East Nusa Tenggara. This is due to the role of the Provincial Government of East Nusa Tenggara as the government agency in charge in the area of implementing climate change adaptation actions and its authority to carry out the management of nature conservation areas, namely Komodo Island as part of the Komodo National Park.