Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan dunia usaha dengan menggunakan sarana e-commerce telah menjadi alat transaksi yang jamak diikuti terutama oleh perusahaan multinasional juga membutuhkan sarana transfer pricing untuk mengukur kinerjanya. Untuk itu, tesis ini membahas metode dan peraturan transfer pricing, yang dikaitkan dengan e-commerce ketika peraturan transfer pricing dalam e-commerce diterapkan. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat peraturan transfer pricing dalam e-commerce, dan apabila peraturan itu diterapkan, transaksi e-commerce akan menjadi terkendali, bukan menjadi 'tempat bersembunyi' bagi transaksi-transaksi yang digunakan untuk menghindari pajak. ......The development of the business world with the use of e-commerce has become a usual transactional trade to followed, especially by multinational companies. While multinational corporations are also needed to measure the transfer pricing performance. Therefore, this thesis discussess the transfer pricing methods and regulations, which is assocated woth the e-commerce and the effect on the development of e-commerce transactions when the transfer pricing rules in e-commerce implemented. This research is qualitative descriptive interpretive. Results of research indicate that there is not transfer pricing transactions will be restrained, not to be a "hiding place" for the transanctions that are used to avoid tax.

Abstrak :
Semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyebabkan cepatnya perubahaan kondisi yang harus segera diantisipasi oleh perusahaan. Produk yang dihasilkan semakin singkat life cycle-nya karena dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dapat diproduksi produk yang sejenis dengan kualitas yang lebih baik atau dengan harga yang lebih murah. Disamping itu, terdapat pesaing-pesaing baru dari luar negeri yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh para manajer. Sekarang akses informasi dengan mudah didapatkan dan transaksi dapat dilakukan tanpa harus dilakukan dengan tatap muka. Salah satu strategi umum yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kondisi tersebut adalah melakukan reorganisasi perusahaan. Reorganisasi perusahaan bertujuan agar perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mejalankan usahanya. Jadi dengan melakukan reorganisasi perusahaan diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Salah satu tipe reorganisasi perusahaan adalah melaksanakan penggabungan usaha (merger). Penggabungan usaha adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan dimana salah satu perusahaan yang melakukan transaksi tersebut tetap melangsungkan usahanya sedangkan perusahaan lainnya menggabungkan diri dengan perusahaan tersebut. Pengabungan usaha terdiri dari beberapa tipe, salah satu tipe penggabungan usaha adalah triangular merger. Dalam triangular merger, terdapat tiga pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yaitu induk perusahaan (parent company), perusahaan cabang dari induk perusahaan (subsidiary company) dan perusahaan yang akan diambil-alih (target company). Triangular merger dilakukan dengan cara perusahaan cabang digabungkan dengan perusahaan target. Pemegang saham perusahaan target memperoleh saham perusahaan induk sebagai ganti saham yang dimilikinya pada perusahaan target. PSAK No. 22 mengatur perlakuan akuntansi atas penggabungan usaha. Penggabungan usaha dibagi menjadi dua jenis yaitu akuisisi dan penyatuan kepemilikan. Oleh karena itu, metode akuntansi yang berbeda pun digunakan. Akuisisi menggunakan metode pembelian sedangkan penyatuan kepemilikan menggunakan metode pooling of interest. Ketentuan perpajakan di Indonesia yang menjelaskan paling lengkap tentang penggabungan usaha adalah tahun 1999 dimana diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999. Ketentuan tersebut berisi penjelasan jenis reorganisasi perusahaan, ketentuan bahwa boleh menggunakan nilai buku. Ketentuan lainnya adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 211/KMK.03/2003 tanggal 14 Mei 2003. tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva, secara sukarela maupun terpaksa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Penilaian kembali aktiva diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No 486/KMK.03/2002 tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. Dengan bolehnya melakukan pemilihan dari alternatif yang ada yaitu menggunakan nilai pasar atau nilai buku, melakukan penilaian kembali aktiva tetap atau tidak merupakan dasar bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan perpajakan. Penggunaan nilai buku dan dibolehkannya melakukan penilaian kembali aktiva tetap dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Peningkatan kesejahteraan perusahaan melalui penghematan pajak atas transaksi penggabungan usaha. Perencanaan perpajakan atas triangular merger dibahas lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui studi literatur yaitu dengan mengumpulkan, memilih, dan mempelajari bahan bacaan seperti buku-buku literatur, dan sumber-sumber lain, termasuk sumber di internet yang berhubungan pokok bahasan penulisan ini untuk mendapatkan suatu landasan teori dan praktik yang lazim dilakukan perusahaan. Hasil dari studi literatur tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil analisis, definisi triangular merger belum diatur dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Ketentuan dibawah undang-undang belum mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut ketika undang-undang mengalami perubahan. Kelemahan studi dalam karya tulis ini adalah dikarenakan belum ditemukannya transaksi triangular merger di Indonesia. Namun demikian, dengan banyaknya perusahaan dalam satu grup tidak menutup kemungkinan transaksi triangular merger terjadi di Indonesia. Tingginya tingkat persaingan antara perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri telah mendorong perusahaan untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Banyaknya peluang dan tantangan tidak hanya berasal dari dalam melainkan juga datang dari luar perusahaan. Untuk itulah banyak perusahaan berusaha mencari upaya mengembangkan usaha dengan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada untuk hasil maksimal. Pengembangan usaha diikuti dengan suatu restrukturisasi (perubahan struktur perusahaan makin membesar) misalnya dalam bentuk akuisisi (pembelian perusahaan lain, aset maupun saham), penggabungan (merger), peleburan (consolidation), pemekaran unit/cabang (spin off) atau pemecahan usaha (split off). Penggabungan usaha sebagai salah satu restrukturisasi usaha bisa dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal. Dengan melakukan penggabungan usaha diharapkan perusahaan lebih efisien dalam mengelola usahanya sehingga dapat tetap kompetitif dalam persaingan usaha. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan membeli harta perusahaan atau membeli saham perusahaan. Untuk penggabungan usaha dengan cara pembelian saham terdapat dua cara yaitu dengan penggabungan usaha secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan membeli saham perusahaan secara langsung baik dibayar dengan uang atau dalam bentuk lainnya saat penggabungan usaha. Cara tidak langsung dengan menggunakan anak perusahaan (subsidiary) saat melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan target. Dalam triangular merger transaksi yang dilakukan adalah membeli saham perusahaan target dengan memberikan saham perusahaan induk kepada pemegang saham perusahaan target. Penggabungan usaha merupakan salah satu strategi bisnis. Strategi tersebut dapat berimplikasi pada aspek perpajakannya. Perpajakan yang terkait adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Saat melakukan penggabungan usaha terdapat objek pajak antara lain keuntungan pengalihan harta, penghapusan hutang dan pembagian dividen. Disamping itu dibolehkannya untuk dilakukan revaluasi aktiva tetap dan pengalihan kerugian dari perusahaan yang diakuisisi atau dilebur juga aspek yang perlu dicermati. Bagi perusahaan, aspek perpajakan penggabungan usaha perlu dipertimbangkan disamping aspek-aspek lainnya. Secara umum ketentuan penggabungan usaha telah diatur yaitu dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999 perihal buku panduan tentang perlakuan perpajakan atas restrukturisasi perusahaan. Triangular merger belum diatur secara khusus dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Perusahaan mempunyai pilihan dalam melakukan restrukturisasi perusahaan diantaranya dengan transaksi triangular merger. Dengan semakin banyaknya alternatif pilihan maka perusahaan dapat menyelaraskan aturan perpajakan dengan strategi bisnis yang akan diambil. Strategi yag diambil digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan diantaranya untuk memaksimalkan laba. Dalam menyusun tesis ini, kesulitan yang dihadapi adalah kurangnya referensi berkaitan dengan triangular merger. Hal ini terjadi karena di Indonesia hal ini belum lazim digunakan dalam transaksi merger. Untuk penelitian lebih lanjut, dengan terus berkembangnya transaksi merger maka perlu dilakukan analisis transaksi merger yang dilakukan antar negara (cross border merger) yang belum diatur dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

---

The severe challenges among corporations both in domestic or abroad have encouraged the corporations to sustain and to develop their business. So many chances and challenges do not emanate from inside the company, but also from outside. That is why such companies seek to find the ways to develop their business using so much of chances available to attain maximum results. Business developments followed by business restructuring (the change of structure which is growing bigger) such as in the form of aquitition (purchase of other business, assets or stocks), Merger, Consolidation, Spin ?ff or splitup. Merger as a business restructuring can be executed both horizontally or vertically. By so doing, the such company expects to run the business more efficiently in running the business so that the company can always be competitive in business competition. Merger can be performed through purchasing the assets or the shares of the acquired company. In the merger where the acquiring company purchases shares of the acquired, there are two ways, namely direct merger and indirect merger. Direct merger is a merger where the acquiring company gives cash or other forms of payment in the merger. Indirect merger is a merger where the acquiring company utilizes the subsidiary to merge with the other company. In case of triangular merger, the acquiring company purchases the acquired company through exchanging the shares of the acquired with the shares of parent company. Merger is one of the busuiness strategy. Such strategy has an implication on tax aspects. Tax aspects that bears on the merger are Income tax , Value Added Tax, and BPHTB. When the merger takes form, there are tax objects, among others: Gain on sales of property, debt forgiveness, and dividend distribution. On the other side, the approval of fixed asset revaluation and transfer of loss from the acquired company or consolidation, is also the aspect to be scrutinized. For company, tax aspects of merger need to be deeply considered, without setting aside other important aspects. In general, provision of merger has been regulated in Indonesia, namely with circular letter numbering SE-23/PJ.42/1999 dated 27 May 1999 concerning Manual Book of tax treatment for business restructuring. Nevertheless, triangular merger has not been clearly stipulated in Indonesia. Company has options in restructuring the business, inter alias, with triangular merger. Having so many alternative options, company can harmonize provisions of tax with business strategy to be taken. The assumed strategy is used to meet the purpose of the company, inter alias, to maximize profit. In preparing the thesis, the difficulties found is the lack of reference relating triangular merger. This is it because, in Indonesia, triangular merger is not so commonplace in performing the transaction of merger. For more research, with the increasing interest of merger transactions, it is needed to conduct analyses of merger transaction which is consummated across nations, of which the stipulations have not been regulated.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Analisis Transfer Pricing Atas Transaksi Pembelian dan Penjualan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus Dokumentasi Transfer Pricing Perusahaan X). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa memberikan upaya efisiensi pajak. Sedangkan penentuan kewajaran dan kelaziman atas transaksi tersebut dianalisis dengan faktor-faktor kesebandingan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat untuk pengujian transaksi pembelian dan penjualan perusahaan X adalah metode Transactional Net Margin dan Resale Price.

---

ABSTRACT
This research discusses the Analysis of Transfer Pricing for Purchase and Sales Transactions Based on Regulation of Director General of Taxes Number PER-32/PJ/2011 (Case Study Transfer Pricing Documentation Company X). This research is a qualitative descriptive research. The result of this study for purchase and sales transaction of company X with related parties gives tax efficiency efforts. Moreover, the determination of arm’s length principle of this transaction is in accordance with the comparability analysis stipulated by Regulation of Director General of Taxes Number PER-32/PJ/2011. The selection of the most appropriate method for testing the purchase and sales transaction of company X is Transactional Net Margin method and Resale Price method.

Abstrak :
Sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan, karyawan memperoleh kompensasi. Kompensasi tersebut dapat berupa kompensasi yang bersifat finansial maupun nonfinansial. Salah satu bentuk kompensasi finansial yang saat ini marak digunakan perusahaan adalah Employee Stock Option Plan (ESOP) atau Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan. Dalam program tersebut karyawan diberikan hak untuk dapat membeli saham perusahaan pada periode waktu tertentu dalam jumlah tertentu dan dengan harga tertentu, yang telah ditentukan pada awal pemberian program tersebut. Opsi tersebut memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperoleh keuntungan jika nilai saham perusahaan meningkat. Dengan adanya opsi tersebut, akan mendorong karyawan untuk berperilaku dengan cara yang dapat meningkatkan nilai saham perusahaan. Pada saat karyawan memperoleh keuntungan dari stock option, keuntungan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Pemahaman perlakuan pajak penghasilan atas stock option menjadi sangat penting, agar penghasilan tersebut dapat dilakukan pemajakan. Jika transaksi pemberian opsi saham diperlakukan sebagai penghasilan dari hubungan kerja maka berlaku ketentuan mengenai Dependent Personal Services. Tetapi jika transaksi opsi saham tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang berupa keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai Capital Gains.

---

As a return for their contribution to the company, employees receive compensation. There are many forms of compensation. It can be in cash or noncash compensation. One of a non-cash compensation is Employee Stock Option Plan (ESOP) or employee stock ownership plan. This plan gives employees right to obtain a specific number of company?s share in a certain price, and a certain period of time, which has been written in a contract. Allowing employees to gain profit as the price of company?s share increases. As a result, it will encourage employees to behave in the way that can enhance the company?s share value. Since employee may gain profit from the stock option, the profit shoud be taxed as income tax. The understanding of the role of tax for stock option is important, thus tax can be paid appropriately. If the transaction granting of stock options be treated as income from employment relationship is applicable provisions Dependent Personal Services. But if the stock option transactions are treated as income in the form of profits from the transfer of property (capital gains) will apply the provisions of Capital Gains.

Abstrak :
Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk melihat pengaruh dari pengimplementasian kebijakan pembentukan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Pemerintah mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan Reformasi Administrasi Perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan perpajakan yang ada terhadap Wajib Pajak. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap tiga pihak yaitu Account Representative, Petugas Pajak dan Wajib Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak dari pengimplementasian kebijakan pembetukan Account Representative dapat memberikan dampak positif bagi pihak Account Representative yang bekerja, Petugas Pajak yang berhubungan dengan Account Representative dan pihak Wajib Pajak yang dilayani oleh Account Representative. Diharapkan karya akhir ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan dalam perpajakan. ......The research's objectives is to see the effect from the Account Representative policy implementation establishment on Tax Office Pratama. The Government implemented the policy to manage Tax Administration Reform that aims to fix the tax service for Tax Payers. The research done with questionaire that's been distributed to three party specifically to Account Representative, Tax Officer and Tax Payers on Tax Office Pratama Jakarta Pasar Rebo. The research result conclude that the effect of Account Representative Policy Implementation Establishment provide positive impact to Account Representative work there, Tax Officer that has been working with Account Representative and Tax Payers that has been serviced by Account Representative. Hope this research become a reference for Government to repair and improve the quality of service in taxation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab lambannya perkembangan bank syariah di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia kemudian dibandingkan dengan produk dan jasa yang dijalankan oleh perbankan syariah di Iran. Perkembangan industri perbankan syariah di Iran berlangsung sangat pesat dengan jumlah aset perbankan syariah terbesar di dunia. Kemudian pada tesis ini juga dibahas mengenai aspek perpajakan atas kegiatan perbankan syariah setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Penulisan tesis ini seluruhnya bersumber dari studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan dan membaca berbagai artikel, buku, jurnal penelitian terkait, Undang-Undang Perpajakan, serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) yang mengatur tentang pengenaan pajak untuk kegiatan usaha syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat perkembangan bank syariah di Indonesia disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang bunga bank, kurangnya jaringan perbankan syariah, kurangnya sumber daya manusia, serta regulasi perpajakan dan landasan hukum pada masa lampau yang secara spesifik belum mengatur tentang perbankan syariah. Dari segi produk dan jasa, terdapat perbedaan antara perbankan syariah di Indonesia dan Iran. Sementara itu, dari aspek perpajakan, pemerintah telah banyak mengakomodasi ketentuan mengenai perpajakan atas kegiatan perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan peraturan pelaksana lainnya.

---

This research aims to determine the root of the slow growth of Islamic banks in Indonesia. In addition, this study also discusses about the products and services run by the Islamic banking in Indonesia. Those are then compared with the products and services served by the Islamic banking in Iran that takes place very rapidly. Iran holds the world's largest level of Islamic finance assets. Furthermore the taxation aspects of Islamic banking activities after the implementation of Law No. 36 of 2008 and Law No. 42 of 2009 are also discussed. This thesis is entirely derived from the study of literature, by collecting and analyzing various article, books, journals, taxation law, and its implementing regulation as well, such as government regulation (PP), Ministry of Finance regulation (PMK) and the Circular of the Directorate General of Taxes (SE Dirjen Pajak), which governs the taxation of Islamic business activities. The results showed that there are several inhibiting factors growth Islamic banking in Indonesia. Those are people's perception of incurred interest rates, lack of Islamic banking network, lack of human resources, as well as taxation and regulation of the legal basis in the past that had not specifically governed Islamic banking. In terms of product and service, there is no significant differences between Islamic banking in Indonesia and Iran. Meanwhile, the government has accommodated more detailed provisions on the taxation of Islamic banking activities as described in the Act No. 36 of 2008, Act No. 42 of 2009 and other implementing regulations.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Kanada dalam membuat peraturan domestik tentang e-commerce. Disamping itu juga membahas tentang hak pemajakan (taxing right) yang dimiliki oleh Indonesia atas kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Research In Motion (RIM) sebuah perusahaan Kanada yang melakukan transaksi e-commerce di Indonesia dikaitkan dengan tax treaty antara kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian karya akhir ini adalah deskriptif analisis, pertama-tama penulis menguraikan definisi e- commerce, kemudian diuraikan aspek-aspek perpajakan dalam transaksi cross border e-commerce. Dan langkah yang terakhir diuraikan jenis-jenis dan karakteristik transaksi e-commerce. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku literatur, jurnal, paper, tax treaty, UU Perpajakan dan sebagainya. Hasil penelitian menyarankan agar pihak fiskus sebagai pihak pembuat peraturan, membuat aturan secara komprehensif tentang e-commerce sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara Kanada dan memberikan pelatihan dengan pendekatan case law untuk membekali fiskus dalam menganalisa transaksi e- commerce agar hak pemajakan Indonesia atas penghasilan offshore e-commerce tidak hilang. ......This thesis discusses about the steps that have been carried out by Indonesia and Canada in making domestic regulation of e-commerce. Besides, it also discusses about the rights of taxation (taxing rights) owned by Indonesia on business activities conducted by Research In Motion (RIM) a Canadian company that conduct e-commerce in Indonesia associated with the two countries's tax treaty. The research method used in this thesis is a descriptive analysis, the authors first describe the definitions of e-commerce, later described the tax aspects of cross border transactions of e-commerce. And the last step described the types and characteristics of e-commerce transactions. While data collecting technique used is through literature study (library research) by reading and studying a number of literary books, journals, papers, tax treaty, tax bill etc. The research results suggest that the tax authorities as the regulator, making comprehensive rules about e-commerce as has been done by the Canadian state and provide training to case law approach to equip the tax authorities in analyzing e-commerce transactions for Indonesian taxing right on offshore e -commerce income is not lost.

Abstrak :
ABSTRAK
Persaingan yang tinggi dengan perusahaan dalam industri yang sama menyebabkan perusahaan harus mampu mencari peluang yang memungkinkan untuk meminimalkan biaya dari penerapan strategi bisnis yang dijalankan. Restrukturisasi tidak lepas dari adanya perubahan strategi yang pada hakekatnya ingin memperbaiki performa organisasi, disamping adanya pengaruh struktur keuangan yang membebankan perusahaan. Dalam kaitan ini, melalui kebijakan perpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan restrukturisasi. Pihak manajemen MMI mempunyai strategi berupa penggabungan usaha atau likuidasi usaha. Manajemen perusahaan berusaha untuk memilih strategi yang memberikan beban pajak yang paling efisien sebagai salah satu biaya yang dikeluarkan, dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut. Metode penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode deskriptif analisis, dengan melalui studi pustaka dan analisis atas kebijakan perpajakan, disandingkan dengan data keuangan dari MMI. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perusahaan bisa menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 untuk penggabungan usaha menggunakan nilai buku sehingga perusahaan dapat terhindar dari adanya pajak penghasilan capital gain atas harta perusahaan yang dialihkan dalam kegiatan restrukturisasi. Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 untuk mengurangi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan hingga mencapai 75%.

---

ABSTRACT
High competition with companies in the same industry led to the company to be able to look for opportunities that allow minimizing the cost of implementation of a business strategy. Restructuring cannot be separated from a change in strategy that is intrinsically targeted to improve the performance of the organization, in addition to the burden effect caused by the company's financial structure. In this regard, through a tax policy, the government has provided a tax facility for taxpayers in restructuring activities. MMI?s management has strategic options to apply merger or liquidation strategy. The management is trying to choose the propriate strategy that gives the most efficient tax burden by utilizing the tax facility. The research method performed based on the descriptive method of analysis, the literature study and analysis of tax policy and coupled with financial data from the MMI, GII, IR and SSK. Based on the analysis it can be concluded that the Minister of Finance Regulation Number 43/PMK.03/2008 for business combinations is applicable by using the book value so the company can be prevented from the income tax due on capital gain on assets transferred. In addition, there is also the Minister of Finance Regulation Number 91/PMK.03/2006 to reduce Levy on Acquisition of Land and/or Buildings up to 75 %.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan PPh final atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Terdapat banyak pendapat di masyarakat atas diterapkannya peraturan ini antara lain mengenai landasan hokum penerbitan dan timbulnya ketidakadilan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topic bahasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hokum penerbitan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) sudahtepat. Akan tetapi peraturan ini memang memberikan dampak ketidakadilan bagi Wajib Pajak kelompok tertentu dalam masyarakat serta dapat memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk memperkecil beban pajaknya. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah agar Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, perlu mengkaji penerapan tarif PP No.46/2013 dengan memperhatikan penerapan PPh final untuk setiap sector industry atau bidang usaha,mengingat sektor UMK Mmempunyai cakupan bidang usaha yang sangat luas dan masing-masing bidang usaha tersebut mempunyai sebaran margin yang tidak sama dan tetap terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tatacara penerapan PP No.46/2013 agar masyarakat dapat memahami latar belakang dan tujuan penerbitan ketentuan tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak agar dapat segera melakukan harmonisasi dan menyempurnakan ketentuan anti transfer pricing PER-32/PJ/2011 sehingga transaksi antar perusahaan afiliasi yang telah dipecah agar tetap diakumulasi dan diwajibkan melakukan dokumentasi transfer pricing. ......The purpose of this study is to analyze the issues and the impact of the adoption of final income tax to the revenue derived by individual and corporate taxpayers with certain gross turnover in accordance with Government Regulation No. 46 in 2013 ("PP No.46/2013"). There are many opinionsarising inthe communitywith the implementation of the aforesaid regulation among others, with regards to the tax legal basis forthe issuanceandthe issue of injustice. With this in mind, the author is interested to assess further the relevant topic. The results showed that thetax legal basis forthe issuance ofGovernment Regulation no. 46Year 2013 i.e. Article4 paragraph (2) and Article 17,paragraph (7) has beenaccurately applied. Notwithstanding this, this regulation indeed creates injusticeimpactsforcertain groups ofTaxpayerinthe community andprovides an opportunity forthe taxpayerstoreducetax cost. The effort to overcome the issue is that the Government, in this case the Directorate General of Taxation, need to examine the implementation of PP No.46/2013 with regard to application of the final income tax in each industry or business sector, given the scope of the UMKM sector has a very broad field of business and each such area has unequal distribution margins as well as continue to conduct socialisation to the community for the application of PP No.46/2013. These efforts are aimed for the community to be able to understand the background and the purpose of the issuance of the relevant regulation. In addition, the Directorate General of Taxation is expected toimmediately harmonize and enhance the anti-transfer pricing provisions of PER-32/PJ/2011, split transaction between affiliated companies is still required to be accumulated and supported with transfer pricing documents.