Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup kaya karena memunyai garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Wilayah pesisir memiliki peranan yang dominan dalam pembangunan wilayah pesisir. Mengingat, masyarakat pesisir merupakan komunitas yang pola kehidupannya sebagian besar sangat tergantung pada wilayah pesisir maka pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir sangat membutuhkan partisipasi masyarakat pesisir tersebut. Kebijaksanaan pembangunan nasional wilayah pesisir saat ini diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya alam secara adil untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan, pemanfaatan, pelestarian, dan kesinambungan lingkungan hidup, untuk itu setiap pengembangan sumberdaya alam mempertimbangkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi maupun ekologi. Sumberdaya alam seperti hutan mangrove khususnya yang berada di wilayah pesisir, juga memainkan peranan penting ditinjau dari sudut sosial, ekonomi, dan ekologis. Fungsi utama sebagai penyeimbang ekosistem dan penyedia berbagai kebutuhan hidup bagi manusia dan makhluk lainnya. Penurunan luas hutan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa, pesisir Sumatera dan Kalimantan yang terbesar diakibatkan oleh konversi kawasan hutan mangrove untuk usaha tambak, permukiman dan kawasan industri secara tidak terkendali. Mengingat pentingnya keberadaan hutan mangrove untuk kesejahteraan khususnya masyarakat pesisir, maka untuk pelestarian hutan mangrove salah satu upaya yang telah dilaksanakan adalah rehabilitasi hutan mangrove. Agar hal tersebut dapat berjalan diperlukan strategi pengembangan partisipasi masyarakat untuk melakukan rehabilitasi hutan mangrove, sehingga masyarakat merasa memiliki keuntungan dengan keberadaan hutan mangrove tersebut, dengan demikian mereka tetap menjaga dan menikmati hasil dari kelestarian tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Mengidentifikasi kondisi hutan mangrove yang ada saat ini 2. Mengetahui nilai biaya manfaat mangrove dan tingkat partisipasi masyarakat, kegiatan-kegiatan masyarakat pesisir yang dominan. 3. Menyusun arahan strategi pengembangan partisipasi masyarakat pesisir dalam rehabilitasi hutan mangrove. Penelitian ini bersifat eksploratif atau kajian evaluatif, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kebijakan, analisis kondisi hutan mangrove yang telah dilakukan rehabilitasi, analisis BIC Ratio dan, analisis partisipasi masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan: 1. Luas hutan mangrove di Kabupaten Indramayu selama lima tahun mengalami penyusutan sebesar 36,05% (7,21% per tahun), sedangkan di empat desa contoh dari 1.715,15 hektar hutan mangrove telah dikonversi menjadi areal tambak seluas 1.149,10 hektar. 2. penyusutan dan kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pembukaan areal tambak, konversi sawah menjadi tambak, masyarakat beranggapan dengan tambak yang leas produksi meningkat. 3. Tingkat pendapatan per hektar per tahun dan BIC Ratio dengan pola silvofishery cenderung lebih tinggi daripada pola nonsilvotishery. 4. Tingkat partisipasi masyarakat pada hakekatnya dapat dilakukan dengan pendekatan internal dan eksternal untuk menyusun strategi pengembangan dan kapasitas partisipasi masyarakat.

---

The coastal areas of Indonesia have substantial potentialities of natural resources since the line is 81,000 km long coastal. Coastal areas have a dominant role in the development its areas. Bearing in mind that the life pattern of most coastal communities depend on coastal area development, therefore this development badly needs the participation on coastal communities concerned. The National Development on coastal areas is presently directed by a Policy of wise utilization of natural resources for the welfare of people, keeping in mind the aspects of live environmental protection, utilization, conservation and sustain ability, and also that, every natural resources development should be determined on the balance of social, economic and ecological aspects. Natural resources such as mangrove forests especially in coastal areas also play an important role on the economic, social and ecological points of view. The main function of ecosystem is to keep the balance and supply of various for the needs of human being and other. This study discovered that species the most destroyed mangrove forests are along the northern coast of Java, Sumatra and Kalimantan's coast lines because of uncontrolled conversion of the mangrove forest in the brackish water for the sale of business, housing and settlements and industrial area development. Since the existence of mangrove forests is very important for welfare of coastal people, one should conserve the mangrove forests. Programs that encourage people's participation to undertake the rehabilitation of mangrove forests have been carried out, to enable the benefit of the existence of those mangrove forests, preserve them and enjoy their preservation to achieve sustainable development. This study is aims at: 1. Identifying the present condition of mangrove forests 2. Identifying the activities of dominant coastal communities, which support the participation. 3. Identify the feasibility of BIC Ratio. 4. Formulating direction of development strategy on coastal communities in rehabilitating mangrove forest. This study is an explorative and evaluative study, which data have been compiled for evaluation by using the methods of policy analysis, analysis of mangrove forests conditions, which have been rehabilitated, BIC Ratio analysis and also an analysis on people's participation. The result of the study showed, that: 1. The extension of mangrove forest areas in Indramayu have declined 36.05 % (7.21% per annum), while in four pilot villages, 1,715.15 hectares of mangrove forests have been conversed into brackish water/aqua culture areas of 1,149.10 hectares. 2. The decrease and distortion of mangrove forest areas were caused by several factors such as the opening of brackish water (coastal fish ponds), conversion of padi fields into fish ponds, since the people considered that by having large brackish water or coastal fish ponds, production and harvest of fish will increase. Also, the annual production rate for each products acre and BIC Ratio under silvofishery is bigger than non-silvofishery. The level of people's participation could principally be done by using internal and external approaches for the development strategy and increase of capacity of community's participation.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati kawasan fungsi lindung diperlukan bagi keseimbangan Iingkungan dan keberlanjutan pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara pengelolaannya adalah dengan penetapan Taman Nasional. Indonesia adalah negara kepulauan yang dinilai mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) baik di ekosistem daratan maupun lautan. Potensi kaanekaragaman hayati tersebut termasuk yang ada di kawasan taman nasional sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan obat-obatan dan ekowisata (ecotourism). Segara bioregional Indonesia terbagi dalam tujuh biogeografik region yaitu bio-regional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Dalam Setiap bio-regional tersebut telah ditetapkan sejumlah taman nastonal. Taman nasional adalah satu kawasan nasional yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan konservasi fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sebagai salah satu dari kawasan fungsi lindung yang merupakan subsistem dari suatu ruang wilayah mempunyal peran yang sangat strategis bagi pembangunan berkelanjutan. Obyek penelitian adalah Taman Nasional menurut UU No. 5 tahun 1990 yaitu kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami; memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dlkembangkan sebagal pariwisata alam; merupakan kawasan yang dapat dibagl ke dalam zona Inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lainnya.

---

ABSTRACT
The conservation and utilization of biodiversity in the preservation area are needed for the environmental balance and sustainable development to meet the basic need and society welfare. One of the management effort is to designate the national park. Indonesia is an archipelagic country which has domain the most richness of the biodiversity resources (mega biodiversity country) not only in the terrestrial ecosystem but also in the marine environment. The biodiversity potential includes those in the national park, is not USBU yet in an optimal way not only in direct use but also in an indirect way for meeting the need such as foods, clothes, shelters, medicines and ecotorism. Indonesia bio-region consist of seven biogeography region l.e. bioregional Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku, dan lrian Jaya. In each bioregion consist of numbers of national park. National park is a national area designated as an ecosystem and biodiversity conservation area. As one of the preservation area in a subsystem of the regional spatial structure it has a very strategic role for sustainable development. As an object chosen for this study, a national park according to the Government of Indonesia Law Number 5 year 1990 is ah area which meet the criteria interalia as follows: appropriate size of land to maintain the sustainability of the natural ecological process; it has a unique and specific natural resources; it has one or more untouched ecosystem; it has an original natural conditions which are potential for developing the ecotourism. Internally national park area can be divided into various zone based on the function and it's structure of the ecosystem.

Abstrak :
Saat ini sedang terjadi konflik perebutan sumberdaya di kawasan hutan Kabupaten Bone Bolango. Konflik berawal dari kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan alokasi pemanfaatan sumberdaya mineral berupa Kontrak Karya (KK) Generasi II tahun 1971 kepada PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). Kemudian di perbaharui Kontrak Karya Generasi VII tahun 1998 kepada PT Gorontalo Mineral. Pada saat itu kawasan hutan masih berstatus Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW). Mengingat fungsi hutan Taman Nasional adalah kawasan yang menjadi penyangga ekosistem hutan seperti flora dan fauna yang endemik serta sebagai penyerap karbon. Seharusnya KK atau ijin eksplorasi tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh konflik terhadap kondisi bio-fisik lingkungan, kehidupan sosial, dan kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar, peran oknum atau lembaga yang berperan dalam konflik tersebut, rumusan penyelesaian konflik antara masyarakat lokal dengan PT. Gorontalo Mineral pada kasus pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi terbatas, resolusi yang baik sehingga dapat diterima oleh pemerintah, masyarakat dan perusahaan, pemanfaatan ruang dan strategi pemberdayaan masyarakat lokal yang sebaiknya dilakukan di kawasan hutan produksi terbatas untuk mengurangi atau meredam konflik. Metode penelitian adalah deskriptif-kualitatif pendekatan studi kasus melalui pengamatan lapangan, penelaahan dokumen, wawancara, dan diskusi kelompok. Analisis sesuai tujuan untuk memahami sikap, prilaku, pandangan masyarakat secara perorangan maupun kelompok terhadap kondisi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan sejarah masuknya perusahaan tambang pada tahun 1971, lubang hasil eksplorasi digunakan masyarakat sebagai tambang liar sehingga menyebabkan konflik perebutan kawasan aktivitas sosial meningkat, tingkat kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat, kondisi biofisik hutan produksi terbatas terjadi kerusakan walaupun belum berpengaruh signifikan terhadap lingkungan sekitar.terbukti dengan tingginya laju erosi dan sedimentasi, pencemaran air di badan sungai. Untuk meminimalisir konflik ditawarkan beberapa solusi untuk mengakomodir semua kepentingan, dengan merubah kawasan hutan dan tampa merubah status kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat menggunakan model dari L. Sukardi tetapi belum memberikan hasil terhadap pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sebab masyarakat masih lebih mengedepankan pendapatan ekonomi dibandingkan rehabilitasi kerusakan lingkungan.

---

To date, there has been a conflict in the forest resources of Bone Bolango. Conflict begins with central government issuing policies about the allocation of utilization of mineral resources in the form of Contract of Work (CoW) Generation II Year 1971 towards PT. Tropic Endeavour Indonesia (TEI). An updated Generation VII Contract of Work Year 1998 was subsequently issued for PT. Gorontalo Minerals. At the time, the forest was still considered as conservation area, also known as Taman NasionalBoganiNaniWartabone (TNBNW). Given the function of the National Park forest is a buffer area of forest ecosystems, such as the endemic flora and fauna as well as a carbon sink, KK or exploration permits should not be issued by the central government. The existing conflict continued until 2010, causing changes in some parts of the TNBNW. The problem studied in this research aims to explain the history of the entry of the company, the causes and consequences of conflict between the locals with PT. Gorontalo Minerals in case of utilization of limited production forest area, the effect of conflict on the condition of the bio-physical environment, social, and economic needs of the local communities, the role of individual or institution in the conflict, the formulation of conflict resolution between the local communities with PT. Gorontalo Minerals in the case of utilizing the limited production forest area, a good resolution that is acceptable to the government, the community and the company, space utilization and local community empowerment strategies that should be done in a limited production forest areas to reduce or mitigate conflicts. The method employed in this study is descriptive qualitative through case study approach, which includes field observations, document analysis, interviews, and group discussions. Analysis of the purpose to understand the attitudes, behavior, public opinion (individually or in groups) on environmental conditions is also carried out. The findings of this study reveal that the history of the entry of mining companies in 1971 hastriggered a number of issues. These are the escalation of conflict in the social activity areas,the increasing level of economic necessity of the locals, and the destruction of the biophysical condition of the forest (though the impact on the surroundings is still insignificant) as evidenced by the high rate of erosion and sedimentation, water pollution in the river banks. To minimize the conflict,thereare some solutions which can accommodate all interests, by changing the forest area without necessarily changing its status. Community empowerment is motivated by model of L. Sukardi, but it has not provided significant impact to the sustainable forest management because the locals still tends to emphasize economic returns compared to rehabilitation of environmental damage.

Abstrak :
Kelompok hutan Tesso Nilo merupakan salah satu blok hutan yang terbesar yang tersisa di Provinsi Riau. Meskipun demikian, perubahan tutupan hutan alam kelompok hutan ini sangat cepat, khususnya karena keberadaan jalan yang dibangun oleh perusahaan untuk memperpendek jarak pengangkutan hasil produksi kayu HTI ke pabrik pulp and paper. Kami menilai dampak akses jalan yang membelah kawasan hutan Tesso Nilo (377.387 hektar) dari Selatan Ke Utara (jalan HTI Baserah sepanjang 50 km) dan dari Timur ke Barat (jalan HTI Ukui sepanjang 28 km) sebagai sarana pengangkutan kayu bagi industri pulp and paper. Analisis dilakukan melalui tumpang tindih data digital penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat sebelum dan sesudah jalan akses HTI dibangun. Berdasarkan laju deforestasi yang terjadi antara tahun 2000 dan 2012 dilakukan proyeksi kecenderungan deforestasi Tahun 2018 dengan menggunakan perangkat lunak Idrisi dengan tool Land Change Modeler. Untuk membangun model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kawasan Hutan Tesso Nilo, dilakukan dengan menggunakan analisis spatial multi criteria menggunakan ArcGis 10. Hasil penelitian menunjukkan periode 2000-2002 laju deforestasi ratarata tahunan mencapai 3.530 ha, dan meningkat drastis menjadi 13.903 ha tahun 2002-2007 setelah kedua jalan dibangun. Secara keseluruhan, laju deforestasi rata-rata tahunan periode 2000-2012 adalah 9,28 persen (8.156,97 ha hutan), atau penurunan perkiraan total 97.883,64 hektar selama 12 tahun. Hasil proyeksi kecenderungan deforestasi 2018 diperkirakan hutan alam Tesso Nilo hanya 28.017 ha dan non-hutan alam 335.930 ha. Hasil skoring dan pembobotan untuk pilihan skenario optimum produksi dan konservasi menjadi pilihan model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kelompok hutan Tesso Nilo. Model ini dapat menjamin keberadaan kawasan konservasi di masa mendatang, menjadikan distribusi satwa liar di konsesi HTI menjadi koridor satwaliar yang dilindungi. ...... Tesso Nilo forest block is one of the largest forest block remaining in the Riau Province. However, the forest changes rapidly, especially when roads were developed by company crisscrossing and transecting the area. This study is to reassess the impact of the access road development in terms of spatial differentiations. The roads crisscrossed Tesso Nilo forest area (377,387 hectares) from the South to the North (Baserah of HTI road along 50 km), and transects from East to West (Ukui of HTI road along 28 km) play very important function for a company to transport forest products of pulp and paper company. The study applies over-laying techniques of digital data for land cover landsat image in various periods, and interpretates before and after the road built. Based on the rate of deforestation between 2000 and 2012, deforestation trends model 2018 using the Idrisi software tool Land Change Modeler were carried out. To build the spatial harmonization model between conservation and production in Tesso Nilo forest areas, the study applied used a spatial multi criteria analysis using ArcGIS 10. The results showed that the average rate of annual deforestation period 2000-2002 reached to 3,530 ha, and increased dramatically after the second road was built to 13,903 ha for 2002-2007. Overall, the rate of deforestation annual average between 2000-2012 period is 9.28 percent (8,156.97 ha), or a reduction in the estimated total of 97,883.64 ha for 12 years. From our modeling study it shows that deforestation trends in 2018 is estimated that the remain of natural forests of Tesso Nilo area will be only 28,017 ha while non forested area increase to 335,930 ha. Using score and weight values of optimum production and conservation scenario to spatial harmonization model between conservation and production in Tesso Nilo Forest Block to ensure the existence of protected areas, wildlife corridors were proposed which connected Timber Plantation Forest concessions to the natural forest blocks and national park.

Abstrak :
Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity. This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected.