Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalammenciptakan nilai tambah ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi kinerja pembangunan desa secara umum. Indonesia telah menjanjikan target yang cukup besarpada program perhutanan sosial tetapi evaluasi bagaimana program tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pedesaan secara umum jarang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program perhutanan sosial dengan indikator pembangunan desa yang diwakili oleh Indeks Desa Membangun (IDM). Untuk mengurangi bias seleksi dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan membuat sampel perlakuan (desa yang mendapatkan program perhutanan sosial) dan sampel yang cocok ataucounterfactual (desa yang tidak mendapatkan program). Hasil yang ditunjukkan oleh perbedaan rata-rata dari kedua sampel menunjukkan bahwa program perhutanan sosialberdampak positif pada skor IDM serta semua dimensi dalam IDM (indikator sosial, ekonomi dan lingkungan).

---

Social forestry is expected to increase rural community capacity in creating economic value added which will later affect village development performance in general. Indonesia has pledged quite massive target on social forestry program but the evaluation how the program affect rural community's welfare in general is rarely discussed. This study aims to examine the impact of social forestry program with village development

indicators represented by Indeks Desa Membangun (IDM). To reduce selection bias in sampling, this study uses Propensity Score Matching (PSM) method to create treatment sample (villages who get the social forestry program) and its matched sample or counterfactual (villages who do not get the program). The result represented by the mean difference of the two samples shows that social forestry program has positive

impact on IDM score as well as all dimensions in IDM (social, economic and environment indicators)."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pelaksanaan program revitalisasi pasar dengan stabilisasi harga komoditas pangan. Tahun 2015, pemerintah memulai program Revitalisasi/Pembangunan Baru Pasar Rakyat. Salah satu prinsip revitalisasi dalam hal ekonomi sebagai instrumen menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok (pangan) yang beredar di masyarakat. Pelaksanaan revitalisasi pasar rakyat berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, perlu melihat berapa anggaran yang dikeluarkan di daerah tersebut, kepadatan penduduk, total pasar serta pasar yang direvitalisasi dan juga pendapatan per kapita. Penelitian ini menggunakan data harga 10 komoditas dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dan anggaran revitalisasi pasar yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Menggunakan metode data panel dari pertumbuhan perubahan harga, koefisien variasi harga, dan rata-rata harga pada tingkat level dari 10 komoditi pangan per bulan dari tahun 2016-2019 dari 95 kabupaten/kota di Indonesia. Di estimasi dengan model Random Effect. Studi ini membuktikan bahwa pelaksanaan revitalisasi/pembangunan baru pasar rakyat berkorelasi dengan stabilitas harga komoditas pangan, namun di sisi lain juga meningkatkan harga rata-rata di tingkat level.

---

This study aims to look at the relationship between the implementation of the market revitalization program and the stabilization of food commodity prices. In 2015, the government started a Revitalization/New Market Development program for the Peoples Market. One of the principles of revitalization in terms of the economy as an instrument is to stabilize the prices of basic needs (food) circulating in the community. The revitalization of peoples markets varies in each region in Indonesia. Therefore, it is necessary to look at how much the budget is spent in the area, population density, total market and revitalized market and income per capita. This study uses 10 commodity price data from the National Strategic Food Price Information Center (PIHPS) and market revitalization budget obtained from the Ministry of Trade. Using the panel data method of growth in price changes, coefficient of price variation, and average prices at the level of 10 food commodities per month from 2016-2019 from 95 districts/cities in Indonesia. Estimated by the Random Effect model. This study proves that the implementation of revitalization/new development of peoples markets correlated with the stability of food commodity prices, but on the other hand also increased average prices at the level."

"Pembangunan hutan tanaman industri (HTI) bertujuan untuk meningkatkan produktifitas lahan, menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja dan memenuhi bahan baku industri. Berkembangnya isu perubahan iklim dan emisi karbon menyebabkan pemerintah dihadapkan pada pilihan dilematis apakah melakukan pemanfaatan lahan gambut menjadi HTI atau mempertahankannya sebagai kawasan konservasi. Valuasi ekonomi manfaat ekonomi dan lingkungan pembatasan pemanfaatan lahan gambut untuk HTI digunakan untuk menjawab dilemma tersebut. Dengan menggunakan pendekatan benefit transfer, nilai dan fungsi jasa lingkungan divaluasi. Hasilnya gambut mempunyai nilai lahan Rp 4 juta/ha, mampu menyimpan air 24 rb m3/ha. Namun perubahan penggunaan lahan gambut menjadi HTI menyebabkan emisi senilai Rp 40 juta/ha dan biaya restorasi Rp 14,5 juta/ha. Nilai ekonomi pemanfaatan lahan gambut yang diperoleh sebesar Rp 10,8 T, dan dengan pembatasan pemanfaatan gambut dapat menghindari hilangnya jasa lingkungan (karbon, tata air dan biodiversitas). Kepastian mekanisme dan pasar karbon menjadi tumpuan perolehan nilai jasa lingkungan yang maksimal.

---

Plantation Forest (PF) means to increase land productivity, generate exchange, absorb labor and industrial materials needs. The issue of climate change and carbon emissions caused Government faced a dilemmatic choice: use peatland or maintain it as a conservation area. Economic valuation of economic benefits of the peatland moratorium for PF used to answer the dilemma. By using the benefit transfer approach, the value and function of environmental services are valued. As a result, peat has a land value of IDR4 million/ha, able to store 24.000 m3 water/ha. The changes in peatland use to PF caused emissions of Rp. 40 million / ha and restoration costs of IDR 14.5 million/ha. The economic value of the PF obtained IDR 10.8 T, and with restrictions on the use of peat can avoid of environmental services loss (carbon, water management and biodiversity). Certainty carbon mechanisms and markets is a cornerstone to obtaining maximum value of environmental services."

"Definisi tempat ketiga membedakan penggunaan suatu tempat dengan melihat tujuan domain yang terletak di luar domain pertama, rumah, dan domain kedua, tempat kerja. Tempat ketiga digunakan sebagai tempat di mana orang dapat menikmati waktu luang mereka di area terbuka di mana mereka bertemu banyak orang, baik orang yang sudah mereka kenal maupun orang belum mereka kenal dan baru pertama kali bertemu. Pada era dimana terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam penggunaan tempat ketiga yang menyebabkan rendahnya kohesi sosial di masyarakat, terdapat pengaruh yang berbeda dari keberadaan tempat ketiga pada kohesi sosial yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan. Meskipun tempat komersial atau ritel dan tempat hiburan sama-sama memiliki karakteristik yang bersifat menarik orang luar, dampak keduanya saling berkebalikan terhadap kedekatan sosial di masyarakat. Keberadaan tempat komersial memiliki dampak yang negatif terhadap sebagian besar bentuk modal sosial sedangkan keberadaan tempat hiburan memberikan dampak yang positif terhadap sebagian besar modal sosial. Namun, perubahan perilaku menghabiskan waktu luang untuk hiburan di mana hampir tempat-tempat hiburan tersebut berbentuk modern terlihat dapat memperlebar kesenjangan antara warga sekitar dengan orang luar karena tempat ini dibangun dengan kurang mengadaptasi karakteristik lingkungan asalnya. Dengan demikian, keberadaan tempat hiburan dapat menurunkan kepercayaan antara penduduk lokal dan orang luar pada penduduk pedesaan.

---

The definition of third place differ the usage of a place by the purpose of a domain which out from the first domain, home, and the second domain, workplace. A third place purposely used as a place where people can enjoy their free time in open area where they meet many people, whether someone they used to know or even someone new. In this era where there is shown a declining public participation on third place usage which causing lower social cohesion in community, there is exists different effect of the existence of third place on social cohesion occurred between urban and rural area. Although both commercials and recreational spaces attract outsiders, the impact of commercials on most of social capital form is negative while recreational space mostly gives positive impact. However, a changing behavior on spending leisure time on recreational where almost places are modern also could widen the gap between its residents with outsiders because this space built with lack of adapting the neighborhood characteristic. Thus, recreational space could lower the trust between locals and outsiders in rural residents."

"Pendidikan menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan, namun rumah tangga miskin masih terbebani dengan besarnya biaya pendidikan. Pemerintah menyalurkan transfer tunai bersyarat yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) di tahun 2015 untuk meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung rumah tangga miskin. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak dan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini, memanfaatkan data sampel SUSENAS seluruh Indonesia tahun 2013-2019 untuk melihat dampak PIP. Penelitian ini menguji sampel menggunakan metode Instrumental Variable karena adanya indikasi endogenitas pada variable penerima PIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIP berdampak positif pada partisipasi sekolah di seluruh tingkat pendidikan. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi tempat tinggal, PIP lebih berdampak di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan.

---

Education is the key to getting out of poverty, but poor households are still burdened with the huge cost of education. The government distributed a conditional cash transfer called the Program Indonesia Pintar (PIP) in 2015 to alleviate the cost of education that must be borne by poor households. This program is expected to increase children's school participation and in the future can improve family welfare. This study, utilizing SUSENAS sampel data throughout Indonesia in 2013-2019 to see the impact of PIP. This study tested the sampel using the Instrumental Variable method because of the indication of endogeneity in the PIP recipient. The results showed that PIP had a positive impact on school participation at all levels of education. Furthermore, when viewed from the side of residence, PIP has more impact in rural areas than in urban areas."

"Apakah dinasti politik berdampak pada belanja daerah? Dinasti politik dikaitkan dengan persaingan politik tidak sehat dan tidak optimalnya kebijakan publik. Studi ini menyajikan analisis empiris yang berfokus pada politik daerah sebagai bagian desentralisasi di Indonesia. Menggunakan sampel dua kandidat terbaik dalam setiap pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) langsung tahun 2005-2018, penelitian ini menguji pengaruh terpilihnya kepala daerah dinasti dalam Pilkada terhadap belanja daerah, khususnya belanja menurut fungsi tingkat kabupaten/kota. Kami menganalisis apakah kepala daerah dinasti memiliki kebijakan berbeda pada belanja daerah dibanding kepala daerah non-dinasti menggunakan metode Regression Discontinuity Design (RDD). Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah dinasti berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Selain itu, kepala daerah dinasti petahana memberi dampak negatif pada belanja ‘visible’. Sementara efek signifikan kepala daerah dinasti non-petahana pada belanja daerah terkait dengan kurangnya pengalaman pada masa jabatan pertama. Studi ini juga menemukan lebih banyak dampak negatif dari terhadap belanja daerah oleh kepemimpiman kepala daerah dinasti yang terpilih pada pilkada serentak (2015-2018).

---

Does political dynasty affect local spending? This study provides empirical analysis that focuses on local politics as a part of decentralization in Indonesia. Using the sample of two best candidates on the direct mayoral election in the period 2005-2018, we observe the effect of political dynasty winning in mayoral election on local spending that focuses on functional-classified expenditure at the district level. Based on Regression Discontinuity Design (RDD) estimation, we examine whether the dynasty mayors have different policies through local spending compared to the non-dynasty mayor. Applying some covariates, this study finds negative effect of dynasty mayor on local spending. The incumbent dynasty mayor gives negative effects on ‘visible’ expenditure, while the non-incumbent dynasty mayor gives significant effects that are associated with less experience issue on the first mayoral term. This study finds also finds more negative effects on local spending of the dynasty mayor elected after 2015."

"Ketimpangan kepemilikan tanah disebabkan oleh akses yang tidak setara terhadap tanah. Studi ini mengkaji dampak akses ke tanah terhadap total pengeluaran rumah tangga petani. Kebijakan reforma agraria diasumsikan membuka akses dan memperluas akses ke tanah untuk kelompok rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah dan memiliki tanah tetapi ukuran tanah yang sangat kecil. Melalui pendekatan state-led dan market-led, penelitian ini memberikan kategorisasi akses ke tanah ke dua hal yaitu variabel access opening dan access expansion dengan masing-masing cakupan sampel. Pada pendekatan state-led, pembukaan akses dilihat dalam bentuk redistribusi tanah ke petani yang tidak memiliki tanah dan perluasan akses dilihat dari bentuk redistribusi tanah ke petani yang merupakan petani gurem. Pendekatan market-led mengacu pada pembukaan akses melalui skema sewa dan perluasan akses melalui skema penguatan hak milik melalui sertifikat hak milik (SHM). Melalui metode two period difference-in-difference (DID), penelitian ini menganalisis dampak pembukaan dan perluasan akses terhadap total pengeluaran rumah tangga petani dengan menggunakan data IFLS 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dalam total pengeluaran rumah tangga petani akibat adanya pembukaan dan perluasan akses mengacu pada skema distribusi tanah (pendekatan state-led), serta tidak terdapat perbedaan signifikan melalui pendekatan market-led terutama perluasan akses ke tanah. Kebijakan reforma agraria perlu dilakukan dengan penekanan redistribusi tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah dan petani gurem.

---

Inequality of land ownership is caused by unequal access to land. This study examines the impact of land access on total farmer’s household expenditure. The Agrarian reform policy is assumed can open access and expand access to land for groups of farmer households who do not own land and own land but the size of the land is very small. Through state-led and market-led approaches, this research provides a categorization of access to land in two ways, namely access opening and access expansion variables with each sample coverage. In the state-led approach, the opening of acces is seen in the form of land redistribution to farmers who do not own land and the expansion of access is seen in the form of land redistribution to smallholders. The market-led approach refers to opening access through a rental scheme and expanding access through a scheme to strengthen property right through ownership certificates. Using the two period difference-in-difference (DID) method, this study analyzes the impact of opening and expanding access to the total expenditure of farmer household using IFLS 2007 and 2014 data.  The results show that there is significant differences in the total expenditures of farmer households due to the opening and expansion of access reffering to the land distribution scheme (state-led approach), and there are varying results significant difference through the market-led approach. Agrarian reform policies need to be carried out by emphasizing the implementation of land redistribution to landless and small farmers."