Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor perdagangan di Indonesia merupakan sektor kedua terbesar dalam menghasilkan pajak untuk Indonesia. Tentunya, hal ini tidak luput dari peran besar distributor sebagai pihak terdepan dalam menjalankan penjualan dan penyebaran barang di Indonesia. Dalam menjalankan perannya, distributor memerlukan izin edar dan surat penunjukan atau perjanjian distribusi dengan prinsipal. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan studi kasus perjanjian distribusi antara distributor tunggal dengan prinsipal asing, yang mana perikatan tersebut berujung pada permasalahan karena adanya pengakhiran perjanjian distribusi secara sepihak oleh prinsipal. Kekuatan prinsipal sebagai produsen kerap menimbulkan ketidakadilan bagi distributor tunggal yang pada akhirnya kerugian dialami oleh distributor tunggal. Perjanjian distribusi yang dilaksanakan dengan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 tahun 2021. Salah satu batasan penting dalam perjanjian distribusi adalah adanya peraturan terkait Clean Break atau penyelesaian tuntas, yang berarti suatu perjanjian distribusi tidak dapat diakhiri secara sepihak tanpa adanya penyelesaian tuntas antara para pihak. Hal ini lah yang terkadang masih dilewatkan oleh para pihak dalam perjanjian distribusi, dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis juga memberikan pandangan dan saran terhadap perundang-undangan di Indonesia terkait dengan ketentuan penyelesaian tuntas dan persyaratan perizinan distribusi.

---

The trade sector in Indonesia is the second largest sector in generating taxes for Indonesia. Of course, this does not escape the distributor's big role as the front party in carrying out the sales and distribution of goods in Indonesia. In carrying out its role, a distributor requires a distribution permit and a letter of appointment or a distribution agreement with the principal. This research was carried out using case studies of distribution agreements between single distributors and foreign principals, where the agreement led to problems due to the termination of the distribution agreement unilaterally by the principal. The power of the principal as a producer often creates injustice for the sole distributor which in the end the sole distributor suffers losses. Distribution agreements that are carried out under the principle of freedom of contract still have limitations as stipulated in the Minister of Trade Regulation Number 24 of 2021. One of the important limitations in distribution agreements is the existence of regulations related to Clean Break or complete settlement, which means that a distribution agreement cannot be terminated automatically. unilaterally without any settlement between the parties. This is something that is sometimes overlooked by the parties in the distribution agreement, and in the end it causes problems. In this study the authors also provide views and suggestions on legislation in Indonesia related to the provisions for final settlement and distribution licensing requirements."

"Lahirnya sistem lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan penuh kepada kepala daerah tidak hanya sebagai pemimpin daerah namun juga sebagai kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Terkadang seorang kepala daerah mempergunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan mutasi terhadap ASN yang dilakukan bukan karena kebutuhan ataupun kualitas SDM yang dimiliki oleh seorang ASN, melainkan karena faktor yang tidak sejalan dengan hukum atau karena kepentingan lainnya. Padahal esensi dari suatu mutasi dalam tata kelolah ASN, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN, meningkatkan pelaksanaan kinerja ASN yang profesional, serta untuk mewujudkan pelaksanaan birokrasi yang bertanggung jawab dan terbuka kepada publik Pada tataran implementasi masih terdapat beberapa kepala daerah yang melakukan mutasi terhadap ASN bukan karena aspek kebutuhan maupun karena perintah dari peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 18/G/2020/PTUN.PLK dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 13/G/2020/PTUN.PLG. Sistem merit dalam manajemen ASN di Indonesia yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sistem manajemen ASN yang mengutamakan kualitas, kebutuhan dan tidak membeda-bedakan latar belakang, akan tetapi dalam tataran implementasinya, belum terlaksana dengan optimal, hal ini menurut hemat penulis salah satunya disebabkan oleh karena lahirnya otonomi daerah sehingga kepala daerah pun ikut terlibat didalam proses mutasi ASN. Meskipun sistem merit merupakan sistem yang ideal dan telah mempunyai payung hukum yang kuat akan tetapi untuk merealisasikan hal ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki integritas kuat.

---

The Changes of Indonesian state administration system during the reform period, on the one hand, were a factor that affected the low quality of public services performed by State Civil Apparatus. The problem caused by the reforms to this constitutional system is that the regional head as the regional

leader whose job is to serve the needs of the people in the region, in fact uses the authority he has to carry out mutations of State Civil Apparatus, which sometimes mutations are carried out not because of the need or the quality of the human resources possessed by a person. State Civil Apparatus, but because of collusion or other interests. In this study, the authors used normative legal research

methods. Respective law research is defined as research that makes law and literature the primary legal material. The authority of regional heads to carry out transfers and promotions of their State Civil Apparatus in the regions sometimes creates polemics, namely because the transfer and promotion policies they carry out are not based on aspects of need but because of elements of political or other closeness. One of the factors causing transfers and promotions is not due to quality

or need, namely due to regional head election events. Whereas Indonesia in its personnel management system basically applies a merit system, this has been stipulated in the State Civil Apparatus Act, however, due to the authority of regional heads or institutional leaders, this is sometimes not implemented."

"Penelitian ini mengenai penerapan asas akuntabilitas didalam kegiatan usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan penyertaan modal daerah. Sesuai dengan penerapan asas akuntabilitas yang dimaksud didalam Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Investasi Pemerintah mengatakan bahwa penerapan asas akuntabilitas didalam pengelolaan penyertaan modal daerah diartikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Pemerintah untuk diinvestasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan pada masyarakat. Penyertaan modal daerah ini haruslah tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. namun yang terjadi di beberapa daerah dalam mengelola penyertaan modal ini ada yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. salah satunya adalah tentang adanya beberapa daerah yang tidak menggunakan jasa Penasehat Investasi pada tahapan perencanaan pengelolaan penyertaan modal daerah. Penasehat Investasi ini memiliki manfaat untuk memberikan portofolio dan analisis resiko terkait rencana penyertaan modal daerah yang akan dilaksanakan. Akibatnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah belum memberikan return of investment kepada pertambahan pendapatan asli daerahnya. salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menerapkan tata kelola usaha yang baik dengan aturan yang berlaku dan prinsip Good Corporate Governance, serta melaksanakan pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, agar tujuan dari penyertaan modal daerah tercapai. Maka dari itu diperlukannya kepastian hukum agar pengelolaan penyertaan modal daerah dapat dievaluasi secara profesional.

---

This study examines the application of the principle of accountability in the business activities of the Regional Government in managing regional capital participation. In accordance with the application of the principle of accountability referred to in the General Explanation Section of Government Regulation Number 1 of 2008 concerning Government Investment, it states that the application of the principle of accountability in management of capital participation investment means that every rupiah issued by the Government to be invested must be accounted for explained to the public. And of course regional capital participation must be subject to applicable laws and regulations. However, what happend in several regions in managing this capital participation was that some of its implementation was not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Home Affairs concerning Guidelines for Managing Regional Government Investment. One of them is that several regions do not use the services of Investment Advisors at the planning stage of regional capital participation management. This Invesment Advisor has the benefit of providing a portofolio and risk analysis related to the regional capital participation plan that will be implemented. As a result, the Regional-Owned Enterprises (BUMD) established by the Regional Government have not provided a return of investment to increase in their original regional income. One of the efforts that must be made by the Regional Government is to implement good business governance in accordance with applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance, as well as implementing regional capital participation management in accordance with existing laws and regulations, so that the purpose of regional capital participation to advance regional development is achieved. Therefore, legal certainty is needed so that the management of regional capital participation can be evaluated professionally."

"Biaya penyelenggaraan pensiun diduga merupakan objek pajak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa pajak terkait biaya penyelenggaraan pensiun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Taspen (Persero) Tahun Pajak 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mengenai sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola hasil investasi akumulasi iuran pensiun yang menjadi biaya penyelenggaraan pensiun, Taspen berpedoman kepada peraturan yang berlaku dimana Taspen melakukan investasi menjadi beberapa bentuk yakni deposito, saham, obligasi, penyertaan langsung, reksa dana, investasi infrastruktur, dan medium term notes. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut terkait pengenaan pajak atas hasil investasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun tersebut tidak dikenakan pajak karena dana tersebut digunakan sebagai modal awal lembaga pengelola dana pensiun dalam menyelenggarakan pembayaran pensiun dengan tidak membebani APBN (fully funded. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun, Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Peninjauan kembali mempertimbangkan kronologis perkara, seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa historis regulasi terkait penyelenggaraan pensiun, dan sikap dari Kementrian Keuangan yang memberikan batasan penentuan objek pajak selama terdapat “nilai ekonomis” atas penggantian biaya penyelenggaraan pensiun yang diperoleh PT Taspen (Persero). Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya membuat regulasi terkait perlakuan pajak terhadap hasil investasi biaya penyelenggaraan pensiun secara terinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat dasar aturan dalam menerapkan perlakuan pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun.

---

Pension operating cost is allegedly a tax object. This study aims to identify and analyze the causes of tax dispute related to pension operating costs in the calculation of PT Taspen (Persero) Corporate Income Tax for Tax Year 2012. This research is Doctrinal Research with a qualitative approach to gain an understanding of tax disputes pension operating costs. The results showed that in managing investment results accumulated pension contributions which become pension costs, Taspen is guided by applicable regulations where Taspen invests into several forms, namely deposits, stocks, bonds, direct participation, mutual funds, infrastructure investment, and medium term notes. Based on the regulation of the minister of finance related to the imposition of taxes on investment results, the management of the accumulated pension contribution fund is not taxed because the funds are used as the initial capital of pension fund management institutions in organizing pension payments without burdening the state budget (fully funded). The judge's consideration in deciding tax disputes against pension operating costs, the Panel of Judges at the Appeal and Review level considers the chronology of the case, all evidence submitted by the parties in the form of historical regulations related to pension administration, and the attitude of the Ministry of Finance which provides limits on determining tax objects as long as there is "economic value" for reimbursement of pension costs obtained PT Taspen (Persero). The suggestion that can be given is to make regulations related to tax treatment of investment results for pension implementation costs in detail in the form of laws and regulations, so there is a regulatory basis in applying tax treatment to pension operating costs."

"Negara Indonesia adalah merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks yang berkaitan dengan pasal tersebut juga dapat dilihat dengan adanya sebuah negara hukum tentunya harus dihadirkan pula kepastian hukum sehingga tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum baik dari segi prosedural, bentuk penindakan pelanggarannya, ataupun untuk dapat mengatakan mana yang merupakan pelanggaran dan mana yang bukan. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Dalam penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya, tidak sedikit pengguna kendaraan bermotor yang memodifikasi motornya dengan cara mengganti knalpot dengan tujuan meningkatkan performa ataupun mendapatkan suara yang lebih berisik demi kepuasan pribadi penggunanya. Dalam hal penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi ini pun menimbulkan keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa terganggu dengan suara yang dihasilkan knalpot tersebut sehingga aparat kepolisian melakukan penindakan terhadap penggunaan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut. Permasalahan yang timbul pula adalah mengenai penindakan knalpot yang sudah dimodifikasi tersebut karena masih cukup menimbulkan pro dan kontra oleh sebagian pihak. Penelitian ini akan meneliti mengenai apakah sebenarnya penggunaan knalpot tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana dengan kondisi penindakan pelanggaran penggunaan knalpot tersebut oleh aparat kepolisian di DKI Jakarta.

---

The State of Indonesia is a legal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the context related to the mentioned article, it can also be seen that there are In a state of law, of course, legal certainty must also be presented so that there are no errors in law enforcement both in terms of procedural terms, the form of taking action against violations, or to be able to say which are violations and which are not. It also aims to create security, comfort, and order in society. In the use of motorized vehicles on the highway, not a few motorized vehicle users modify their motorbikes by changing the exhaust with the aim of improving performance or getting a louder sound for the personal satisfaction of the user. In terms of the use of a modified exhaust, it also caused complaints from some people who felt uncomfortable with the sound produced by the exhaust so that the police took action against the use of the modified exhaust. The problem that arises is also regarding the handling of the modified exhaust because it is still enough to cause pros and cons by some parties. This study will examine whether the actual use of the exhaust is allowed in the laws and regulations and what about the conditions for prosecuting violations of the use of the exhaust by the police in DKI Jakarta."

"Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 menyampaikan data bahwa jumlah penduduk usia muda berusia 15-24 tahun di Indonesia berjumlah 43,5 juta orang. Akan tetapi, data BPS memaparkan bahwasanya tingkat TPT pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebesar 8.48%. Salah satu amanat UUD NRI Tahun 1945 untuk pemuda adalah hak atas pengembangan diri baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan hak pemuda atas pengembangan diri adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan yang terdiri atas penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda adalah usaha untuk membangun para pemuda agar dapat menjadi bonus demografi yang membantu masyarkaat Indonesia. Sebagai penghargaan atas Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan, Kemenpora akan memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP). Penghargaan KLP diberikan pada Kabupaten/Kota yang memenuhi empat aspek yakni ketersediaan regulasi kepemudaan, ketersedian anggaran kepemudaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan dan pelembagaan partisipasi pemuda. Tulisan ini akan berfokus pada pembahasan dari konsep Pengembangan KLP sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang Kepemudaan dan pada pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Tangerang Selatan yang mengatur mengenai pelayanan kepemudaan. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwasanya Kota Tangerang Selatan sudah memiliki komitmen tinggi pada pelayanan kepemudaan dan telah memenangkan penghargaan KLP. Dalam rangka meningkat sumber daya manusia pemuda di Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu mengoptimalisasi pelayanan kepemudaan di Kota Tersebut. 

---

The Central Agency on Statistics (BPS) in 2015 presented data that the number of young people aged 15-24 years in Indonesia amounted to 43.5 million people. However, BPS data shows that the open unemployment rate in South Tangerang City in 2020 is 8.48%. One of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for youth is the right to self-development in terms of science, technology, art and culture. Steps that can be taken to give youth the right to self-development are through youth services. Youth awareness, youth empowerment and youth development are means for youth development so that they can become a demographic bonus that helps the Indonesian people. Every Regency/City that has a high commitment to the youth services, the Ministry of Youth and Sports will award the Regency/City Youth Friendly City/Regent award. Youth Friendly City award are given to regencies/cities that meet four aspects, namely the availability of youth regulations, availability of youth budgets, implementation of youth activities and institutionalization of youth participation. This thesis will focus on the discussion of the concept of KLP Development as a public service policy in the field of Youth and on the implementation of Regional Regulations (Perda) in South Tangerang City which regulates youth services. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. The results of this study explain that the South Tangerang city already has a high commitment to youth services and has won the KLP award. In order to increase youth human resources in South Tangerang City, the South Tangerang City Government needs to optimize youth services in the City."