Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkaji secara kualitatif bagaimana keluarga buruh ter-PHK berupaya mempertahankan hidupnya. Dalam kajian ini keluarga dipandang sebagai sistem dari sistem yang lebih luas. Karena itu kajian lebih berfokus pada bagaimana keluarga-keluarga ter-PHK tersebut memanfaatkan sumber-sumber internal (sistem) dan sumber-sumber eksternal keluarga dalam jangka pendek maupun jangka panjang.Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui masalah-masalah keluarga yang timbul akibat Kepala Keluarga (KK) ter-PHK, (2) mengetahui strategi adaptasi yang digunakan keluarga dalam mempertahankan hidup dan pemulihan stabilitas keluarga, yang meliputi (a) bagaimana keluarga mendefinisikan peristiwa PHK dan (b) bagaimana keluarga memanfaatkan sumber-sumber dan (3) mengetahui konsekuensi yang terjadi dalam keluarga termasuk perubahan yang terjadi, dalam kaitannya dengan ketahanan hidup keluarga dan pemulihan stabilitas keluarga.Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bahan penyusunan model intervensi keluarga buruh pada umumnya dan keluarga buruh ter-PHK khususnya untuk membantu agar adaptasi keluarga produktif. Penelitian dilakukan di Kel. Keroncong Kec. Jatiuwung Tangerang. Informan ditentukan dengan menggunakan cara Snowball Sampling (sampel bola salju). Jumlah informan adalah 11 keluarga buruh ter-PHK bertempat tinggal di RW 01, 02 dan 03. Pengambilan informan dihentikan pada keluarga ke-11 setelah terjadi pengulangan informasi.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masalah utama yang muncul dalam keluarga dengan ter-PHKnya Kepala Keluarga adalah masalah keuangan keluarga (financial hardship). Karena perubahan kondisi itulah keluarga melakukan penyesuaian agar mampu bertahan hidup. Penyesuaian-penyesuaian tersebut dilakukan dengan berbagai strategi adaptasi. Terdapat 7 (tujuh) strategi adaptasi keluarga, tiga diantaranya menjadi strategi utama penentu kebertahanan dan pemulihan stabilitas keluarga yaitu (1) pendefinisian ulang peristiwa PHK, (2) peningkatan upaya kerja keluarga dan (3) pemanfaatan dukungan sosial. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:(1) Persepsi keluarga yang memandang peristiwa PHK sebagai "bukan kegagalan hidup" bahkan sebagai kesempatan menjadi faktor penentu bagi kebertahanan dan pemulihan stabilitas keluarga, (2) Pemanfaatan sumber-sumber internal sistem (pekerjaan isteri, pengalaman kerja suami dan anak dewasa yang telah bekerja) menjadi penentu kebertahanan keluarga dan pemulihan stabilitas jangka pendek maupun jangka panjang dan (3) Pemanfaatan dukungan sosial berupa bantuan keluarga dan pemerintah melalui program BPS menjadi strategi efektif bagi kebertahanan keluarga jangka pendek sedang pemanfaatan sumber lingkungan yaitu teman (sedaerah asal, partai, keagamaan), bantuan pemerintah melalui program P2KP, bantuan tetangga atau bantuan saudara berupa informasi mengenai peluang kerja baru menjadi strategi yang efektif bagi kebertahanan keluarga jangka panjang dan pemulihan stabilitas keluarga.Strategi-strategi adaptasi tersebut membuahkan konsekuensi : (1) Pada keluarga ter-PHK dengan isteri yang bekerja di sektor formal, upaya kerja keluarga dengan mendukung pekerjaan isteri dan pencarian pekerjaan baru bagi suami menjadi strategi efektif bagi ketahanan jangka pendek dan jangka panjang. (2) Pada keluarga dengan isteri yang memiliki pekerjaan di sektor informal peningkatan upaya kerja keluarga dengan mengembangkan pekerjaan sampingan isteri menjadi pekerjaan pokok merupakan strategi efektif bagi kebertahanan keluarga jangka pendek maupun jangka panjang. Pada keluarga ini pemulihan stabilitas keluarga relatif cepat. (3) Pada keluarga dengan isteri yang tidak memiliki pekerjaan apapun, pemanfaatan bantuan keluarga, bantuan pemerintah, pemanfaatan uang pesangon menjadi strategi efektif bagi kebertahanan jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang strategi yang efektif adalah dengan upaya pencarian pekerjaan baru. Pemulihan stabilitas keluarga ini lamban dan sangat tergantung pada ada tidaknya bantuan pihak lain yang memberikan informasi mengenai peluang kerja.Ternyata keluarga buruh dengan isteri yang memiliki pekerjaan sampingan di rumah menjadi sumber penentu kebertahanan keluarga dan cepatnya pemulihan stabilitas keluarga. Dan hal ini cenderung dilakukan oleh keluarga tahap III. Sedang keluarga tahap I dan II cenderung mencari pekerjaan formal baru. Demikian pula keluarga tahap IV dan V namun bagi keluarga ini menjadi tidak efektif karena faktor usia yang membuat lingkungan sulit merespon permintaan sistem.Pada keluarga tahap III tersebut perubahan cenderung terjadi pada berubahnya tugas isteri yang semula sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarga, menjadi berperan penuh bersama suami mencari nafkah keluarga. Pada keluarga tahap I,II, IV dan V perubahan yang terjadi cenderung pada jenis pekerjaan pokok keluarga.Secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan strategi adaptasi keluarga, keluarga buruh ter-PHK mampu bertahan hidup dan terjadi pemulihan stabilitas keluarga. Hal itu lebih produktif jika ada bantuan dari pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar keluarga proaktif memanfaatkan sumber sistem dan bagi pihak-pihak di luar sistem (pemerintah setempat, pengurus P2KP setempat, LSM, pendamping masyarakat, lembaga keagamaan, sanak saudara, teman dan tetangga) secara proaktif memberi perhatian dan membantu keluarga ter-PHK sehingga adaptasi untuk mempertahankan hidup dan pemulihan stabilitas keluarga menjadi produktif."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Tesis ini merupakan basil penelitian tentang pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Petani Terpadu Binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.Program yang dilaksanakan oleh Gulf ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan dari Gulf terhadap masyarakat petani yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Perhatian yang diberikan kepada masyarakat petani dilakukan Gulf karena melihat masih banyak petani yang hidup miskin, sementara itu lahan mereka banyak yang tidak tergarap disebabkan ketiadaan modal. Untuk itu Gulf berusaha membantu dengan Cara menyiapkan sumber Jaya berupa modal, memberikan pengetahuan dan keahlian kepada para petani sehingga nantinya dapat mereka pergunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri. Sasaran dari program ini sasaran bidang ekonomi, yaitu tumbuhnya usaha ekonomi produktif di pedesaan seperti usaha peternakan, perikanan dan pertanian yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat petani.Tujuan utama dari penelitian ini sendiri adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd. Sedangkan tujuan khususnya adalah : untuk memberikan gambaran mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi perusahaan dengan adanya program petani terpadu, untuk mendeskripsikan perubahan tingkat pendapatan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan setelah dilaksanakannya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program petani terpadu binaan PT. Gulf Resources (Grissik) Ltd, dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses yang dilalui dalam program petani terpadu ini meliputi langkah persiapan dan proses pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan terdiri dari beberapa tahap, yaitu : sosialisasi program, penentuan petani peserta program, pelatihan di Bogor, pengajuan proposal dan penyiapan lahan, pencairan dana bantuan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.Mekanisme dari program ini sendiri menunjukkan adanya perubahan paradigma pelaksanaan program, dimana pada program-program yang telah ada sebelumnya ternyata mengedepankan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan masyarakat termasuk petani, dengan pengalaman itulah maka Gulf berusaha membantu para petani untuk memberdayakan diri dengan potensi dan peluang yang dimilikinya. Namun sangat disayangkan, temyata dalam pelaksanaannya masih dijumpai adanya penyirnpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh petani binaan peserta program, anggota tim pendamping, maupun oleh aparat pemerintahan desa yang juga merupakan pengurus kelompok tani. Di samping itu juga dijumpai kendala-kendala, baik kendala intern maupun kendala ekstern yang ikut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan program.Sungguh pun demikian, ternyata program ini boleh dikatakan telah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani, khususnya petani binaan peserta program, walaupun peningkatan pendapatan tersebut tidak merata antara petani yang satu dengan petani lainnya."

"Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang manfaat program pelayanan kesehatan (P2K) yang diperoleh pekerja wanita pada PT.Mandom Indonesia Tbk. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah semakin meningkatnya angkatan kerja wanita yang masuk dalam dunia kerja sehingga diperlukan perlindungan terhadap resiko terhentinya sementara penghasilan mereka misalnya yang disebabkan oleh keadaan sakit. Disamping itu, hanya program pelayanan kesehatan (P2K) atau jaminan pemeliharaan kesehatan (dari empat jenis program Jamsostek) yang dapat diselenggarakan sendiri oleh suatu perusahan sehingga perlu dikaji sejauhmana manfaatnya bagi tenaga kerja wanita.Jenis penelitian yang dipergunakan untuk dapat memperoleh gambaran yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatannya kualitatif. Untuk teknik pemilihan informan, dipergunakan teknik purposive dengan informan sebanyak 13 orang. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan, observasi dan in depth interview. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemahaman tenaga kerja wanita tentang program pelayanan kesehatan (P2K), pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program P2K bagi tenaga kerja wanita. Dalam penelitian ini konsep yang dipergunakan untuk menambah wawasan peneliti adalah konsep tentang jaminan sosial. Selain itu, dikemukakan juga teori yang dipergunakan untuk menganalisa data, antara lain konsep tentang kebutuhan, jaminan sosial tenaga kerja, kesehatan kerja dan konsep tentang tenaga kerja wanita.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa pemahaman karyawan tentang program P2K cukup baik karena disosialisasikan dengan berbagai cara yaitu melalui ketua regu, kepala bagian dan buku KKB. Meskipun ada karyawan yang mengatakan prosedur untuk mendapatkan pelayanan P2K ini cukup mudah namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Namun demikian semua karyawan memahami bahwa kesehatan sangat penting untuk menciptakan produktivitas kerja yang optimal.Mengenai tanggapan karyawan terhadap pelaksanaan program P2K ada yang mengatakan cukup baik dan mudah diperoleh namun ada pula yang mengatakan agak sulit. Umumnya karyawan langsung berobat ke poliklinik meskipun hanya sakit influenza ringan, namun ada pula yang mencoba untuk berobat sendiri dengan obat flu biasa atau dengan menggunakan obat tradisional baru kemudian bila tidak kunjung sembuh ia akan berobat ke poliklinik. Adapun tindakan yang diambil karyawan wanita apabila perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yg dibutuhkan antara lain meminta resep obat lain dan dokter poliklinik atau berobat ke dokter luar. Meskipun terdapat kesulitan, karyawan merasa senang, bersyukur dan merasa terbantu, setelah mendapatkan pelayanan dad poliklinik perusahaan.Hambatan yang paling dirasakan oleh karyawan wanita adalah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat spesifik berkaitan dengan kondisi fisik kewanitaannya serta permasalahan perbedaan santunan pelayanan kesehatan antara karyawan wanita dengan karyawan laki-laki yang berstatus menikah. Selain itu ada pula karyawan wanita yang merasakan hambatan untuk mendapatkan ijin bila sudah sakit dari rumah, proses rujukan dan obat yang diberikan dokter yg tidak cocok, dokter tidak datang tepat waktu, terbatasnya dana untuk pelayanan kesehatan dan terbatasnya fasilitas serta waktu yang tersedia bagi pelaksana pelayanan untuk memberikan pelayanan. Namun demikian, disamping ada karyawan yang mengalami hambatan untuk mendapatkan pelayanan poliklinik ini, ada pula karyawan lainnya yang merasa tidak mengalami hambatan yang berarti.Berkaitan dengan permasalahan diatas, ada beberapa saran yang disampaikan guna perbaikan program di masa mendatang. Bagi pihak pelaksana program P2K, perlu mensosialisasikan prosedur untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal dan perlu mendiagnosis penyakit karyawan secara tepat sehingga proses rujukan dan obat yang diberikan juga sesuai dengan penyakit yang dirasakan oleh karyawan. Bagi pihak perusahaan, perlu mengupayakan agar tersedia dokter poliklinik perusahaan yang dapat bekerja secara tetap di PT.Mandom, meningkatkan dana yang dialokasikan ke bagian kesehatan serta perlu mengembangkan fasilitas pelayanan yang lengkap dan waktu pelayanan yang lebih intensif. Disamping itu perusahaan juga harus menyesuaikan beberapa program P2K dengan standar dari jamsostek sehingga pelayanan yang diperlukan karyawan wanita berkaitan dengan kondisi fisiknya yang khas, dapat dilaksanakan.Kemudian juga perlu mempertimbangkan agar pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada anggota keluarga karyawan wanita yang berstatus menikah, sehingga ia memperoleh hak yang sama dengan karyawan laki-laki. Bagi SPSI unit kerja PT.Mandom sebaiknya dapat membantu perusahaan untuk mendata kondisi kehidupan karyawan wanita sehingga SPSI dapat menjadi social control yang baik bagi perusahaan. Begitu pula dengan pihak pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang menyelenggarakan sendiri kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga pekerja tidak dirugikan."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam mengelola Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Penelitian ini penting mengingat masih belum tercapainya hasil yang memuaskan dari berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna menunjang kelancaran pengelolaan kawasan sabang. Padahal keberadaan sabang sebagai kota dengan status Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dapat dijadikan sebagai sentral dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat.Penelitian ini difokuskan di Kota Sabang sebagai kota yang ditetapkan menjadi Kawasan Sabang melalui Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan bebas Sabang.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dan observasi ke lapangan. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik snowball. Dimana jumlah informan tidak ditentukan terlebih dahulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam pengelolaan Kawasan Sabang yaitu Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Pembangunan Sarana Fisik dan Penyelenggaraan Pameran Akbar Sabang Fear sebagai sarana promosi. Namun karena masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan telah menyebabkan hasil yang ingin dicapai belum begitu memuaskan.Faktor-faktor pendukung bagi Pemerintah Daerah Kota Sabang dalam melaksanakan upaya pengelolaan kawasan sabang meliputi : Letak Kota Sabang yang sangat strategis dan Sejarah Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas Sabang. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kelancaran pengelolaan kawasan sabang yaitu kondisi keamanan yang tidak kondusif, terbatasnya komoditi lokal, minimnya tenaga kerja potensial dan keterbatasan dana.Merujuk pada kondisi tersebut, dituntut keuletan dari Pemerintah Daerah Kota Sabang sebagai pengambil segala bentuk kebijakan didaerah untuk lebih meningkat peran dan kinerjanya dalam melahirkan berbagai langkah terobosan yang dapat menunjang kelancaran pengelolaan Kawasan Sabang sehingga keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat."

"Kegiatan dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana proses kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan di organisasi sosial. Penelitian ini penting dilakukan diantaranya adalah karena adanya kecenderungan kurangnya kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di dalam organisasi sosial, kendala-kendala dalam ciri khas organisasi sosial, jumlah pertambahan organisasi sosial tidak sejalan dengan kemampuan dalam pengelolaannya serta pertambahan jumlah permasalahan sosial yang meningkat.Dengan mengetahui sejauhmana proses kegiatan pengembangan sumberdaya manusia ini maka sangat membantu bagi organisasi sosial untuk menyadari pentingnya kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di organisasi sosial, mengevaluasi proses kegiatan pengembangan itu serta memecahkan adanya ciri khas organisasi sosial yang menjadi kendala. Proses kegiatan pengembangan sumberdaya manusia ini menggunakan konsep utama Mondy dan Noe.Dimana proses secara mendasar dalam kegiatan pengembangan sumberdaya manusia itu melibatkan 6 proses kegiatan. Keenam proses kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan yang dimulai dari proses (1) penentuan kebutuhan, (2) penentuan tujuan, (3) penentuan metode, (4) penentuan media (5) pelaksanaan dan (6) evaluasi kegiatan pengembangan sumberdaya manusia.Pertanyaan di dalam kegiatan penelitian ini adalah: bagaimana (1) organisasi sosial menganalisis kebutuhan dalam kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, (2) penetapan tujuan, (3) penggunaan metode kegiatan, (4) penggunaan media, (5) pelaksanaan, dan (6) evaluasi kegiatan. Metode dalam kegiatan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Lokasi organisasi sosial tempat penelitian ini berada di Jakarta yakni pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Pusat dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat. Alasan kedua organisasi tersebut adalah karena organisasi tersebut telah berkembang lama dalam pelayanan sosial serta relatif banyak telah melakukan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia. Jumlah informan di YKAI adalah 6 orang dan di PKBI terdapat 10 orang.Hasil-hasil dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:(1) Kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di YKAI berada dalam Departemen Administrasi, Keuangan dan SDM. Sedangkan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di PKBI masih menjadi dilema, diantara Divisi Organisasi dan Manajemen serta Badan Pendidikan dan Latihan.(2) Analisa kebutuhan pengembangan di YKAI dominan pada analisa tugas dan personal. Analisa kebutuhan pengembangan di PKBI merupakan gabungan antara analisa organisasi, tugas serta personal.(3) Tujuan kegiatan pengembangan di YKAI diarahkan pada peningkatan kemampuan, kompetensi serta pengembangan staff. Tujuan kegiatan pengembangan di PKBI diarahkan pada peningkatan kemampuan staff.(4) Metode kegiatan pengembangan di YKAI lebih banyak pada metode kegiatan seminar, lokakarya, kursus dan pelatihan. Metode kegiatan pengembangan di PKBI lebih banyak pada metode pelatihan, seminar, kursus, workshop dan lokakarya.(5) Penggunaan media di YKAI adalah fasilitas internet dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Penggunaan media di PKBI adalah overhead projector, microphone ataupun komputer serta menyesuaikan dengan lokasi kegiatan pengembangan.(6) Dalam pelaksanaan di YKAI, kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam penguasaan komputer dan internet lebih cepat daripada penguasaan di bidang lainnya. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti materi yang kurang cook dan kurang mendalam. Di PKBI, pelaksanaannya lebih dirasakan manfaatnya di bagian keuangan yang umumnya menggunakan metode kursus. Pengurangan dana dari sponsor bagi organisasi PKBI mempengaruhi pemilihan metode kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dana organisasi tersebut.(7) Manfaat dengan mengikuti kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang banyak diterima di YKAI adalah bertambahnya relasi, wawasan serta pergaulan atau teman. Manfaat yang banyak diterima di PKBI adalah mendapatkan penambahan wawasan, relasi, percaya diri, sharing dengan pihak lain, aktualisasi diri serta berbagi pengalaman."

"Partisipasi perempuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam kenyataannya mengalami kendala sebagai salah satu dampak dari adanya distorsi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama terjadi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan yang ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan perempuan secara kualitas maupun kuantitas dalam institusi atau lembaga publik dari pusat sampai ketingkat lokal, terutama untuk tujuan memformulasikan kebijakan dan perencanaan pembangunan.Akibatnya, persoalan-persoalan sensitif pada isu perempuan seperti kekerasan negara, kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat pendidikan, pelecehan seksual, gizi anak kurang menjadi prioritas disamping dimensi kemanusiaan perempuan, hak-haknya sebagai manusia khususnya dalam mengemukakan pandangan akan suatu masalah atau program pembangunan dari sudut pandang perempuan, yang harus dihargai seringkali ditempatkan diwilayah sekunder.Forum warga yang keberadaanya sebagai respon terhadap UU No. tahun 1999 terutama berkaitan dengan otonomi dan desentralisasi, diharapkan dapat mengakomodasi berbagai elemen masyarakat, perempuan dan laki-laki untuk ikut serta dalam mempengaruhi kebijakan lokal yang berdampak pada kehidupan mereka. Untuk itu penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana partisipasi perempuan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Forum Komunikasi (Forkom) RT, RW di Kel. Palmerah dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat partisipasi perempuan didalamnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan adalah purposif sesuai dengan tujuan penelitian dimana informan utama sebagai unit analisa adalah 5 orang perempuan yang rutin hadir dalam Forkom yang dibandingkan dengan jawaban anggota Forkom laki-laki. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.Konsep utama yang digunakan adalah konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Nunnenkamp (didukung oleh Ife) yaitu partisipasi masyarakat sebagai suatu proses dimana orang ikut dalam suatu kegiatan dan ikut mempengaruhi dan mempertajam keputusan yang berdampak pada hidup mereka, dan dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan maka dikaitkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Konsep partisipasi tidak dapat dipisahkan dengan konsep pemberdayaan (Ife didukung oleh Chambers dan beberapa ahli lain) dimana konsep partisipasi disini dalam hubungan dengan power dan disempowered atau powerlessness. Dan karena dibatasi pada partisipasi perempuan maka partisipasi dikaitkan juga dengan konsep jender yang dikemukakan oleh Lycette dan Narayan yaitu gender division of labor (pembagian keda berdasarkan jender) yang kurang menguntungkan perempuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya perempuan terlibat dalam pereneanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Forkom, namun berbeda dengan laki-laki, dimana partisipasi perempuan ini terbatas yaitu tidak terlibat pada beberapatahap yang menentukan seperti penentuan prioritas masalah dan penentuan tim pelaksana. Sedangkan faktor pendorong terutama dari perempuan sendiri yaitu rasa suka dan didukung oleh keluarga dan Forkom. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya keberanian dan kurangnya dukungan dari forkom sendiri.Analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perencanaan dan pelaksanaan dalam Forkom belum partisipatif karena tidak melibatkan perempuan dalam setiap tahapannya, dimana tahapan yang menentukan tersebut didominasi oleh laki-laki dan elite, sehingga partisipasi perempuan masuk dalam kategori partisipasi pasif yaitu hanya mengikuti atau melaksanakan apa yang ditugaskan pada mereka. Sedangkan faktor pendorong partisipasi perempuan adalah karena adanya kemauan, kemampuan, kesempatan dan adanya dukungan terhadap keterlibatan perempuan dan faktor penghambat partisipasi perempuan adalah karena kurang adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan bagi perempuan yang disebabkan antara lain oleh adanya gender division of labor yang telah terinternalisasi dalam diri perempuan dan laki-laki, selanjutnya menimbulkan pembakuan peran dan dominasi peran laki-laki dalam Forkom dan dominasi alit sebagai pemilik kekuasaan (power) dalam Forkom yang juga ikut membatasi kesempatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.Berdasarkan analisa temuan lapangan disaran pada kelompok perempuan untuk mengadakan kegiatan yang dapat memotivasi dan meningkatkan kemampuannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan melalui sejumlah pelatihan dan pemberian pengetahuan, disamping memperbaiki kinerja Forkom agar dapat menjadi wadah pembelajaran partisipasi warga dan pemerintah tanpa pembedaan perempuan dan laki-laki, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan CO (Community organizer) dan NGO yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan maupun organisasi civil society."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan Guswil DKI dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kredit mikro, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Guswil DKI dalam proses pendampingan tersebut. Fenomena ini diambil karena persentase masyarakat miskin semakin bertambah dan salah satu usaha yang telah dilaksanakan oleh masyarakat miskin untuk keluar dari belitan kemiskinan adalah keterlibatannya dalam dunia kerja. Menurut sebagian besar masyarakat menyebutkan kredit sebagai prioritas kebutuhan, karena selama ini masyarakat miskin selalu mengalami diskriminasi dalam hal kredit, dan Guswil DKI sudah menjawab permasalahan ini dengan memberikan kredit mikro dengan model pendampingan.Penelitian untuk melihat proses pendampingan ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, pengamatan langsung dan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive. Sasaran yang diteliti adalah kelompok AI Alam dan Dahlia yang berlokasi di Cilincing serta kelompok Mugi Sukses yang berlokasi di Manggarai. Seluruh penelitian membutuhkan waktu selama 7 bulan.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam memberikan pendampingan, Guswil DKI berpedoman pada tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bina Swadaya yaitu kegiatan penumbuhan kelompok, kegiatan penguatan kelompok dan terakhir mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro.Dalam tahap penumbuhan kelompok menunjukkan kegiatan pendamping mulai dari sosialisasi kegiatan pendampingan terhadap lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pendamping memperoleh data jumlah masyarakat yang akan menjadi sasaran penumbuhan kelompok. Berdasarkan data tersebut, pendamping melakukan sosialisasi kembali terhadap masyarakat melalui pertemuan-pertemuan sehingga calon anggota kelompok tertarik untuk membentuk kelompok yang akan memperoleh pendampingan dari Guswil DKI.Setelah kelompok terbentuk, pendamping memberikan penguatan kepada kelompok, berpedoman pada 5 Bidang Hasil Pokok yang telah ditetapkan oleh Dina Swadaya yaitu meliputi bidang keorganisasiannya, administrasi, permodalan, usaha produktif dan bidang jaringan. Dan berdasarkan hasil penelitian, pendamping sudah dapat melaksanakan peran dan ketrampilannya namun masih belum menyeluruh.Dan proses pendampingan yang terakhir namun bukan kegiatan terminasi adalah kegiatan mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan hasil penelitian, Guswil DKl akan mengakses kelompok yang dinilai sudah masuk klasifikasi B atau A, hanya dengan Bina Masyarakat Mandiri (BMM). Pada tahap ini pendamping masih melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok, namun frekuensi kehadirannya sudah berkurang. Sehingga terlihat bahwa sebenarnya kelompok masih belum dapat mandiri seutuhnya karena masih ada ketergantungan terhadap pendamping.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ada beberapa kendala-kendala yang berasal dari dalam diri si pendamping seperti keterbatasan tenaga dan waktu, keterbatasan pengetahuan tentang masyarakat serta tidak adanya terminasi yang ditetapkan oleh Bina Swadaya. Selain itu, ada juga kendala yang berasal dari luar diri pendamping seperti anggota kelompok yang tidak rutin hadir dalam pertemuan, anggota tidak tepat waktu memberikan angsuran dan aparat pemerintah yang kurang mendukung. Namun pendampinganpun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena didukung oleh ketrampilan- ketrampilan pendamping berkomunikasi dengan orang lain sehingga pendamping memperoleh dukungan sepenuhnya, serta kemauan dan pendamping untuk selalu mau belajar guna menambah wawasan dan pengetahuannya. Selain itu, faktor kesediaan dari anggota kelompok untuk mau bekerja sama dengan pendamping, jaringan kerjasama yang sudah terbentuk, dukungan dari keluarga dan masyarakat serta turunnya kredit yang tepat waktu merupakan dukungan dari luar yang juga memegang peranan penting dalam pelakanaan pendampingan.Berdasarkan temuan lapangan ini, maka direkomendasikan kepada Guswil DKI dan Bina Swadaya untuk meningkatkan kualitas pendampingan dengan melakukan evaluasi tidak hanya dan aspek ekonominya saja melainkan juga dari aspek sosial dari masyarakat. Hal ini penting, karena cukup sulit membedakan pendampingan untuk pemberdayaan dengan pendampingan untuk pemperdayaan. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang mandiri, dan mampu berkembang sesuai dengan daya kreatif dan kebijakannya, sedangkan pemperdayaan akan menghasilkan masyarakat yang tidak mandiri, tergantung nasibnya pada orang lain."

"Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa orsos memiliki arti yang sangat strategis dalam mengembangkan kemaslahatan manusia secara umum. Orsos memainkan peran dan fungsi yang sangat berarti dalam menyediakan berbagai pelayanan yang tidak disiapkan oleh. organisasi atau unit sosial lainnya. Keberadaan orsos tidak hanya menjadi indikator kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, tetapi sekaligus dapat menjadi mitra pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kehadirannya menjadi semakin strategis, dimana pada akhir PJPT II diproyeksikan 75 % dari sasaran pembangunan kesejahteraan sosial bertumpu masyarakat. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi sosial dalam mengembangkan misi dan visinya serta memberikan gambaran tentang efektivitas organisasi sosial yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Untuk mengkaji efektivitas organisasi pelayanan, dalam penelitian ini digunakan perspektif teori institusianal teory and effektiveness dengan model penekanan pada struktur perilaku, penerapan teknologi dan pertukaran sumber-sumber yang dipergunakan dalam menjalankan roda organisasi (Thomas D'Aunno). Selanjutnya untuk memperjelas aspek-aspek yang dijadikan variabel, digunakan konsep yang dikemukan oleh Jones dan John yang mengatakan efektivitas organisasi pelayanan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh : kejelasan teknologi dan prosedur kerja yang diterapkan, tingkat kompetensi staf dan sumbersumber organisasi, penghargaan secara ekonomi dan kualitas sarana dan prasarana yang dikuasai oleh organisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melaksanakan studi kasus pada empat orsos di Kotamadya Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah pimpinan/ketua organisasi dan staf lainnya yang termasuk dalam struktur kepengurusan. Dalam penelitian ini terungkap efektivitas organisasi pelayanan masih sangat bervariasi mulai dari organisasi sosial yang dipandang relatif siap untuk menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara konsisten dan sistimatis, hingga orsos yang sama sekali belum siap, kegiatannya masih bersifat karitatif dan tradisional. Keberadaannya sangat lemah, karena teknologi pelayanan yang masih sederhana, sisi pengelolaan organisasi secara kekeluargaan, penggalian dan pengelolaan sumber yang statis, keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional. Temuan lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi, sudah ada pengurus orsos yang melaksanakan `audit' melalui Akuntan Publik. Demikain pula bahwa krisis ekomoni tidak langsung berpengaruh terhadap bantuan dan dukungan yang diterima oleh orsos, bahkan ada orsos yang mengakui dalam kondisi krisis ekonomi ternyata kualitas dan kuantitas bantuan dan masyarakat meningkat."

"Perkembangan organisasi pelayanan sosial dalam masyarakat Indonesia, tidak terlepas dari sifat kesukarelaan anggota masyarakat untuk membantu sesama. Sifat 'gotong royong', 'gugur gunung', 'rawe-rawe rantas' dan nama-nama lain yang berbeda-beda di setiap daerah merupakan wujud dari kepedulian dari sebagian warga masyarakat untuk membantu warga masyarakat lainnya yang mengalami kesusahan. Merekalah yang kemudian dikenal sebagai volunteers (relawan) yang secara sukarela menyumbangkan tenaga, pemikiran dan materinya tanpa mempertimbangkan imbalan. Dalam perkembangan selanjutnya, permasalahan sosial makin beragam, sehingga membutuhkan keahlian dan mekanisme penanganan yang lebih terorganisir.Relawan sosial sebagai salah satu ujung tombak kegiatan pelayanan sosial menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan mereka dalam kegiatan pelayanan. Selain itu para relawanlah yang menjadi pelaksana operasional kegiatan di lapangan; merekalah sebenarnya pekerja garis depan dari suatu organisasi pelayanan sosial. Namun demikian pada umumnya para relawan sulit dikendalikan dibandingkan dengan staf, dan terkadang mereka tidak memiliki kebutuhan secara ekonomis atas pekerjaan yang dia lakukan dalam suatu organisasi, sehingga ketika ia merasa tidak nyaman atau tidak betah dia akan pergi begitu saja. Latar belakang relawan yang berbeda baik persepsi dan motivasi yang mereka miliki memerlukan perhatian khusus dari para pengurus organisasi pelayanan sosial.Pendidikan dan pelatihan relawan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya relawan sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia perlu dikaji dan dikembangkan dalam upaya efektivitas pelayanan sosial. Hal yang mendasari secara akademis perlunya kajian ini adalah untuk memperkaya telaah mengenai kerelawanan dan khususnya memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai proses pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan sumber daya relawan melalul pendidikan dan pelatihan relawan di Mitra Citra Remaja (MCR) PKBI Jawa Barat. Kemudian secara khusus pula ingin mengetahui mengenai Informasi dan motivasi relawan masuk ke MCR-PKBI, jenis pelatihan, tujuan, fasilitator, metode, waktu, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan manfaat pendidikan dan pelatihan relawan dalam kegiatan pelayanan di Mitra Citra Remaja Bandung.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 9 (sembilan) orang tenaga relawan dan 6 (enam) orang staf MCR-PKBI Jawa Barat yang diperoleh secara purpossive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi teman merupakan informasi pertama sekaligus menjadi daya tank utama mereka aktif di MCR-PKBI Jawa Barat. Berbagai motivasi lain yang mendorong mereka aktif di lembaga ini adalah mengisi waktu luang, mencari pengalaman, memperoleh keterampilan dan pengetahuan barn, serta teman-teman baru.Pendidikan dan pelatihan relawan di MCR-PKBI Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan pola-pola tertentu yang sudah ada dan dilaksanakan secara berkala. Namun dalam pelaksanaan di lapangan telah dilakukan beberapa modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi di lembaga MCR-PKBI Jawa Barat itu sendiri. Jenis pelatihan di MCR dilakukan secara berjenjang, yaitu pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, pengayaan di masing-masing divisi dan pelatihan khusus. Tujuan utama dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta untuk dapat berperan sebagai peer educator dan konselor dalam kesehatan reproduksi remaja.Gaya fasilitator yang disukai oleh peserta atau relawan selain menguasai akan bidangnya adalah yang santai, lugas, tidak kaku dalam penyampaian materinya dan bisa humor. Failitator yang mampu melihat suasana dan mampu menghangatkan suasana pelatihan sehingga peserta tidak bosan. Para fasilitator pelatihan berasal dari dalam yaitu dan MCR PKBI yang kompeten dalam penyampaian materi tertentu. Sedangkan fasilitator yang berasal dan luar adalah mereka yang dikenal dan diketahui ahli dalam bidangnya, baik dari perguruan tinggi atau LSM lain.Metode dan teknik yang dipergunakan dalam pendidikan dan pelatihan di MCR-PKBI Jawa Barat, antara lain ceramah, diskusi dan tanya jawab (CTJ), juga memanfaatkan permainan peran (role play) dan permainan-permainan (games), simulasi, bahas kasus serta teknik-teknik ice breaking untuk mencairkan suasana. Ketepatan dalam menggunakan berbagai teknik dalam pelatihan juga terkait dengan kamampuan fasilitator dalam menyampaikan materinya.Waktu penyelenggaraan pelatihan relawan paling tidak satu tahun sekali untuk pelatihan dasar, sedangkan pelatihan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Sarana dan prasarana pelatihan sebagian besar telah disediakan oleh pihak MCR PKBI sendiri. Untuk mengetahui respon peserta terhadap pelatihan dipergunakan pre-tes dan pos-tes; sedangkan evaluasi menyeluruh mengenai penyelenggaraan pelatihan itu sendiri belum dilakukan.Rekemondasi berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan di MCR-PKBI Jawa Barat antara lain pencatatan proses penyelenggaraan pelatihan perlu dikembangkan sehingga dapat terlihat efektivitas pelatihan. Perlu kiranya mengadakan pelatihan untuk pelatih (training for trainer) untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan serta tersedianya sejumlah pelatih yang berasal MCR-PKBI itu sendiri.Relawan MCR-PKBI Jawa Barat, walaupun telah memeproleh pendidikan dan pelatihan, kemudian diikat dengan kontrak dan peluang jenjang karier untuk menjadi staf, namun tetap saja tingkat 'tum-over'-nya tinggi. Sehingga diperiukan perhatian khusus berkaitan dengan upaya pmeliharaan dan pengembangan relawan yang sudah terlatih dengan cara yang lain, misalkan dengan mengembangkan kegiatan kegiatan yang bersifat penguatan keeratan hubungan antar staf dan relawan."