Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Paper ini meneliti hubungan antara kepemilikan publik dan komposisi dewan terhadap agresivitas pajak perusahaan publik di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari 2062 observasi selama periode 2005-2019. Dengan menggunakan metode System GMM dan proksi penghindaran pajak Henry & Sansing (2018), hasil studi menunjukkan kepemilikan publik secara empiris tidak terbukti berhubungan dengan tindakan agresif pajak pada full sample. Sementara pada profitable subsample hubungan kepemilikan publik terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil negatif signifikan dengan magnitude yang relatif kecil atau secara ekonomi tidak signifikan. Studi ini juga membuktikan bahwa proporsi dewan independen terbukti tidak berpengaruh terhadap perilaku perencanaan pajak agresif. ......This paper examines the association between public ownership and boards composition on tax aggressiveness of public listed companies in Indonesia. We take sample consists of 2062 observations from 2005-2019. Utilizing System GMM method and Henry & Sansing (2018)measure for tax aggressivess, the result shows empirically there is no correlation evidence between public ownership and aggressive tax behaviour in the full sample. While there is negative relationship result between public ownership and tax aggressiveness for profitable subsample but the magnitude relatively small or economically insignificant. This study also proves that proportion of independent boards does not influence aggressive tax planning behaviour.

Abstrak :
Studi ini menganalisis tentang pengaruh adopsi Electronic Tax Invoice (ETI) terhadap transparansi perusahaan publik dan pengaruh sektor industri tertentu pada hubungan adopsi ETI dan transparansi perusahaan publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan model binary panel data with random effects, dengan observasi data perusahaan yang terdaftar di Papan Utama dan Papan Pengembangan Bursa Efek Indonesia kecuali sektor industri keuangan dan teknologi pada periode 2012-2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan ETI mempengaruhi transparansi pada seluruh jenis laba yaitu tingkat gross profit, operating profit, net profit pada regresi seluruh sampel. Untuk subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset besar di Papan Utama, ETI mempengaruhi transparansi ketiga jenis laba. Akan tetapi pada subsampel perusahaan-perusahaan dengan aset menengah di Papan Pengembangan, ETI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi pada semua jenis laba sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi otoritas pajak. Analisis sektor industri menunjukkan sektor industri barang baku dan barang konsumen sekunder memiliki pengaruh signifikan. Selanjutnya temuan sektor-sektor industri, dan jenis laba tertentu di mana ETI tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi menunjukkan bahwa aplikasi ETI dapat ditingkatkan fiturnya untuk mencegah manipulasi transaksi yang mempermudah perusahaan melakukan income smoothing, dan di sisi lain perlu dilakukan strategi penggalian potensi perpajakan pada sektor tersebut terkait modus-modus faktur fiktif, dan transaksi afiliasi yang sering dilakukan sektor tersebut. ......This study analyzes the effect of Electronic Tax Invoice (ETI) adoption on the transparency of public companies and the influence of certain industry sectors on the relationship between ETI adoption and transparency of public companies. The analysis was carried out using a binary panel data with random effects model, with data observations of companies listed on the Main Board and Development Board of the Indonesia Stock Exchange except for the financial and technology industry sectors in the 2012-2019 period. The results of the analysis show that the use of ETI affects transparency in all types of profit, namely the level of gross profit, operating profit, net profit on the regression of the full sample. For a subsample of companies with large assets on the Main Board, ETI affects the transparency of all three types of profits. However, in the subsample of medium-sized companies on the Development Board, ETI does not have a significant influence on transparency on all types of profits so this needs to be of particular concern to tax authorities. Analysis of the industrial sector shows the industrial sectors of raw goods and secondary consumer goods have a significant influence. Furthermore, the findings of industrial sectors, and certain types of profits where ETI has no significant effect on transparency suggest that the ETI application can be improved in its features to prevent transaction manipulation that makes it easier for companies to carry out income smoothing, and on the other hand it is necessary to carry out a strategy of extracting tax potential in the sector related to fictitious invoice cases, and frequent affiliate transactions by the sector

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi 3 (tiga) model penerimaan pajak yaitu hubungan antara pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh basis pajak pusat dengan penerimaan pajak pusat, pemanfaatan TIK oleh basis pajak provinsi dengan penerimaan pajak provinsi, dan pemanfaatan TIK oleh basis pajak kabupaten/kota dengan penerimaan pajak kabupaten/kota pada 33 provinsi di Indonesia. Proksi variabel dependen penelitian yaitu penerimaan pajak pusat (PPh Final UMKM dan PPh Orang Pribadi non karyawan) per PDRB, penerimaan pajak provinsi per PDRB, dan penerimaan pajak kabupaten/kota per PDRB. Adapun proksi pemanfaatan TIK adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Terdapat basis pajak untuk setiap provinsi yang menjadi variabel independen utama penelitian yaitu basis pajak pusat berupa jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM), basis pajak provinsi berupa jumlah kendaraan bermotor, dan basis pajak kabupaten/kota berupa jumlah PDRB hotel dan restoran. Selain itu, variabel independen utama yang menggambarkan pemanfaatan TIK oleh masing-masing basis pajak adalah interaksi IP-TIK dengan jumlah UKM, interaksi IP-TIK dengan jumlah kendaraan bermotor dan interaksi IP-TIK dengan jumlah PDRB hotel dan restoran. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2015-2019 yang diagregasi ke level provinsi, kemudian dianalisis dengan teknik regresi data panel Fixed Effects Model (FEM) dan Random Effects Model (REM) yang dipilih berdasarkan uji Hausman. Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK oleh basis pajak pusat, basis pajak provinsi, dan basis pajak kabupaten/kota berhubungan positif terhadap penerimaan pajak pusat, penerimaan pajak provinsi, dan penerimaan pajak kabupaten/kota. Hasil estimasi secara rinci yaitu, secara rata-rata, kenaikan sebanyak 1.263 UKM yang memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak pusat sebesar 0,00802 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebanyak 30.828 kendaraan bermotor yang pemiliknya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak provinsi sebesar 0,00172 persen. Secara rata-rata, kenaikan sebesar 108 milyar rupiah PDRB sektor hotel dan/atau restoran yang pemilik/pengelolanya memanfaatkan TIK pada indeks IP-TIK 5, akan menaikkan rasio pajak kabupaten/kota sebesar 0,00111 persen. ......This study aims to estimate 3 (three) models of tax revenue, namely the relationship between the use of Information and Communication Technology (ICT) by the central tax base with central tax revenues, the use of ICT by the provincial tax base with provincial tax revenues, and the use of ICT by the district/city tax base with district/city tax revenues at 33 province in Indonesia. The proxies for the dependent variable of the study are central tax revenues (MSMEs Final Income Tax and non-employee Personal Income Tax) per GRDP, provincial tax revenues per GRDP, and district/city tax revenues per GRDP. The proxy for the use of ICT is the Information and Communication Technology Development Index (IP-TIK). There is a tax base for each province which is the main independent variable of the study, namely the central tax base in the form of the number of Small and Medium Enterprises (SMEs), the provincial tax base in the form of the number of motorized vehicles, and the district/city tax base in the form of the GRDP of hotels and restaurants. In addition, the main independent variables that describe the use of ICT by each tax base are the interaction of IP-TIK with the number of SMEs, the interaction of IP-TIK with the number of motorized vehicles and the interaction of IP-TIK with the number of GRDP of hotels and restaurants. This study uses data from the Directorate General of Taxes (DGT), the Central Statistics Agency (BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) for 2015-2019 which are aggregated to the provincial level, then analyzed using the panel data regression technique Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM) were selected based on the Hausman test. In general, the estimation results show that the use of ICT by the central tax base, provincial tax base, and district/city tax base is positively related to central tax revenues, provincial tax revenues, and district/city tax revenues. The detailed estimation results are that, on average, an increase of 1,263 SMEs utilizing ICT in the IP-TIK 5 index, will increase the central tax ratio by 0.00802 percent. On average, an increase of 30,828 motorized vehicles whose owners use ICT in the IP-TIK 5 index will increase the provincial tax ratio by 0.00172 percent. On average, an increase of 108 billion rupiahs in the GRDP of the hotel and/or restaurant sector whose owners/managers utilize ICT on the IP-TIK 5 index will increase the district/city tax ratio by 0.00111 percent.