Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tingginya angka kejadian kanker kolorektal di dunia meningkatkan minat pengembangan teknologi diagnosis kanker untuk melakukan diagnosis dini dan pencegahan progresi kanker, termasuk kanker kolorektal. Salah satu pengembangan teknologi ini adalah Differential Scanning Calorimetry (DSC) yang dapat mengetahui profil termogram sampel sel HCT116 agar bisa dibandingkan dengan sel kolon normal dan sel HCT116 yang diberikan perlakuan doxorubicin dan bertujuan untuk mengatasi kekurangan dari metode diagnosis yang sudah ada saat ini. Sampel sel HCT116 diambil dan dikultur untuk dibuat menjadi dua kelompok sampel yaitu sampel sel kanker kolorektal yang tidak diberikan perlakuan dan sampel sel kanker kolorektal yang diberikan perlakuan doxorubicin. Selain itu, sampel sel kolon normal dan doxorubicin sebagai agen antikanker juga dianalisis menggunakan DSC sebagai pembanding dari hasil sampel kedua kelompok sel kanker kolorektal. Profil termogram dari keempat sampel yang dianalisis menunjukkan perbedaan pada suhu puncak/Tm (p=0,000) dan entalpi lebur/∆H (p=0,272) yang berbeda. Efek aktivitas antikanker dari doxorubicin yang menghambat sintesis protein dari sel HCT116 tergambarkan oleh hasil analisis DSC dalam bentuk kurva. Penelitian ini membuktikan bahwa analisis DSC dapat membedakan profil termogram dari berbagai jenis sampel sel kanker kolorektal sehingga DSC memiliki potensi sebagai metode diagnostik yang baru untuk menegakkan diagnosis kanker. ...... The high incidence of cancer in the world increases interest in developing technologies of cancer diagnosis to make early diagnosis and preventive action, including colorectal cancer. One of these development technologies being developed is Differential Scanning Calorimetry (DSC) which can determine the thermogram profile of HCT116 colorectal cancer cell samples so that they can be compared with normal colon cell ander k HCT116 colorectal cancer cell with doxorubicin treatment and to overcome the problems of existing methods of diagnosis. Samples of HCT116 colorectal cancer cells were taken and cultured to be made into two sample groups, which were samples of colorectal cancer cells that were not given any treatment and samples of cancer cells that were given doxorubicin. In addition, normal colon cell samples and doxorubicin samples as anticancer agents were also used for DSC analysis as a comparison for the results of both samples of colorectal cancer cell groups. The thermogram profil of the samples showed difference in peak temperature/Tm (p=0,000) and melting enthalpy/∆H (p=0,272). The effect of the anticancer activity of doxorubicin which inhibit protein synthesis from HCT116 colorectal cancer cells were illustrated by the results of DSC analysis in the form of curves. This study proves that DSC can differentiate thermogram profiles from various types of colorectal cancer samples. Therefore, DSC has the potential as a new diagnostic method for diagnosing cancer.

Abstrak :
Morbiditas dan mortalitas kanker paru yang tinggi serta tantangan kemoterapi (resistensi sel kanker dan efek samping serius) menimbulkan perlunya ekplorasi agen antikanker alami. Jojoba (Simmondsia chinensis (Link) Schneider) adalah salah satu tumbuhan yang menjadi sumber agen antikanker potensial. Ekstrak dan minyak biji jojoba telah dilaporkan memiliki efek sitotoksik terhadap viabilitas sel kanker kolorektal HCT-116, sel kanker payudara MCF-7, dan sel melanoma MV-3. Akan tetapi, pengaruh minyak biji jojoba terhadap viabilitas dan ultrastruktur sel kanker paru A549 belum diketahui sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi minyak biji jojoba (50, 100, 200, 300, 400, dan 500¼g/mL) terhadap viabilitas sel A549 dengan metode Trypan Blue serta ultrastruktur sel A549 dengan metode Scanning Electron Microscopy. Hasil uji dan analisis statistik membuktikan bahwa minyak biji jojoba dengan konsentrasi 100, 200, 300, 400, dan 500 μg/mL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan viabilitas sel A549. Konsentrasi 300¼g/mL minyak biji jojoba mampu mengakibatkan perubahan ultrastruktur sel A549 berupa blebbing membran dan pemisahan sel dari jaringan di sekitarnya serta hilangnya sitoskeleton aktin. Analisis induksi apoptosis, potensi antikanker senyawa simmondsin murni, serta pengaruh secara in vivo perlu diuji untuk membuktikan potensi antikanker minyak biji jojoba terhadap kanker paru secara lebih lanjut. ......The high morbidity and mortality rate of lung cancer and the challenges of chemotherapy (cancer cell resistance and serious side effects) have led to the urgency to explore natural anticancer agents. Jojoba (Simmondsia chinensis (Link) Schneider) is one of the plants that is known for its unique seed wax ester oil and has various potentials, one of which is anticancer. Jojoba seed oil and extracts has been reported to exert cytotoxic effects on the viability of HCT-116 colorectal cancer cells, MCF-7 breast cancer cells, and MV-3 melanoma cells. However, the effect of jojoba seed oil on the viability and ultrastructure of A549 lung cancer cells has not been previously determined. This study aims to determine the effect of various concentrations of jojoba seed oil (50, 100, 200, 300, 400, and 500 μg/mL) on A549 cell viability by Trypan Blue method and ultrastructure by Scanning Electron Microscopy method. The test results and statistical analysis proved that jojoba seed oil with concentrations of 100, 200, 300, 400, and 500¼g/mL had a significant effect on reducing A549 cell viability. The jojoba seed oil concentration of 300¼g/mL can cause membrane blebbing, detachment from surrounding tissue, and loss of cytoskeleton on A549 cells. Analysis of apoptosis induction, anticancer potential of pure simmondsin compound, and in vivo effects need to be evaluated to further prove the anticancer potential of jojoba seed oil towards lung cancer.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka penyimpangan atau pelanggaran anggota Polri baik disiplin, kode etik maupun pidana pada tahun 2022. Jumlah anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana sebanyak 1.281 personel, pelanggaran kode etik sebanyak 1.903 personel dan pelanggaran disiplin sebanyak 3.090 personel. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa peran Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota begitu dominan dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagai penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori peran, teori pembinaan, konsep pembinaan pengamanan internal Polri dan konsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Paminal memiliki peran yang besar dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota khususnya terkait dengan peran dalam artian kebijakan, strategi, dan terapi. Meskipun demikian, harus disadari, peran Biro Paminal tidak cukup kuat pada komunikasi dan penyelesaian sengketa. Penguatan peran ideal dari Biro Paminal dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota di Mabes Polri dapat ditempuh melalui Peningkatan kuantitas dan kualitas personel, Peningkatan manajemen media, Pengajuan peningkatan struktur kepangkatan, Implementasi Transformasi Pengawasan Polri Presisi yang berbasis teknologi informasi, Peningkatan sinergitas antar fungsi untuk melakukan akselerasi yang berbasis perubahan mind set dan culture set pada pembinaan penyimpangan anggota serta Menjalin kerjasama dengan Univesitas, Lembaga Sertifikasi, Lembaga NAC serta Lembaga sosial untuk meningkatkan kompetensi personel, membangun integritas moral serta komitmen personel dalam pembinaan terhadap penyimpangan anggota. ......This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of members of the National Police both discipline, code of ethics and criminal in 2022. The number of members of the National Police who committed criminal violations was 1,281 personnel, violations of the code of conduct were 1,903 personnel and disciplinary violations were 3,090 personnel. These results also indicate that the role of the Paminal Bureau in fostering member malfeasance is dominant in its law enforcement. Based on these problems, this study is intended to analyze how to strengthen the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member irregularities at the National Police Headquarters. The analysis knife in this study is role theory, coaching theory, the concept of fostering internal security of the National Police and the concept of Precision Police. This type of research is qualitative research with a field research approach method. The results of this study show that the Paminal Bureau has a large role in fostering member deviations, especially related to the role in the sense of policies, strategies, and therapies. However, it must be realized, the role of the Paminal Bureau is not strong enough in communication and dispute resolution. Strengthening the ideal role of the Paminal Bureau in coaching against member deviations at the National Police Headquarters can be achieved through increasing the quantity and quality of personnel, improving media management, proposing to improve the rank structure, implementing the transformation of precision police supervision based on information technology, increasing synergy between functions to accelerate based on changes in mind set and culture set in fostering member deviations and establishing cooperation with Universities, Certification Bodies, NAC Institutions and social institutions to improve personnel competence, build moral integrity and personnel commitment in coaching against member deviations.

Abstrak :
Penulisan karya ilmiah ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan penanganan pemilu pada tahun 2019 oleh Polresta Bandar Lampung yang mengalami kesulitan dalam mengatasi konflik sosial. Penegakan hukum represif sudah dilakukan, namun belum mampu meredam konflik yang terjadi. Pada akhirnya penegakan hukum melalui sisi pencegahan juga dilakukan walaupun menurut teori konflik sosial bahwa konflik sosial tidak mungkin dicegah karena masyarakat menginginkan perubahan. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori konflik sosial, teori penegakan hukum penal dan non penal, konsep pemolisian masyarakat. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan Satreksrim Polresta Bandar Lampung khususnya dalam melakukan penyelidikan kejahatan politik uang tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena kompetensi penyidik belum sesuai syarat yang ditentukan oleh undang-undang Pemilu. Penanganan kasus hoax, hate speech yang dapat memicu konflik juga belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dilakukan upaya pencegahan melalui polisi masyarakat agar masyarakat dapat turut menjaga Kamtibmas. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum dalam mengatasi konflik sosial pada Pemilu 2019 adalah, belum optimalnya pelaksanaan Asta Siap, Metode pencegahan belum optimal melalui satuan fungsi pencegahan, kompetensi, sarana prasarana serta perilaku anggota juga belum dioptimalkan dalam mencapai tujuan dalam menjaga Kamtibmas. ......This research is motivated by the increasing number of irregularities or violations of the background to writing this scientific work was the problem of handling the 2019 election by the Bandar Lampung Police, which experienced difficulties in overcoming social conflicts. Repressive law enforcement has been carried out, but has not been able to reduce the conflict that occurred. In the end, law enforcement through prevention is also carried out even though according to social conflict theory it is impossible to prevent social conflict because society wants change. This problem is studied using social conflict theory, penal and non-penal law enforcement theory, and the concept of community policing. Meanwhile, this type of research is qualitative research using a field research approach method. The results of this research indicate that law enforcement regarding election crimes carried out by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, especially in conducting investigations into money politics crimes, did not proceed to the investigation stage because the investigators' competence did not meet the requirements determined by the Election law. Handling cases of hoaxes and hate speech which can trigger conflict has also not been able to provide a deterrent effect to the perpetrators of these crimes. Therefore, preventive efforts are being made through community police so that the community can participate in maintaining security and order. The obstacles faced in enforcing the law in overcoming social conflict in the 2019 elections are that the implementation of Asta Siap is not yet optimal, prevention methods are not yet optimal through prevention function units, competence, infrastructure and member behavior have also not been optimized in achieving the goal of maintaining Public Order and Order.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik pada setiap Pemilu, baik Pemilu 2014 maupun 2019 silam. Pada pemilu 2024 yang akan datang, terdapat potensi ancaman gangguan Kamtibmas dalam pelaksanaan Pemilu khususnya di wilayah hukum Polres Bogor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditujukan untuk membuat strategi Sat Intelkam Polres Bogor dalam mendukung pengamanan pemilu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui operasional intelijen yang diterapkan Sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan Cibinong, tantangan utama mengimplementasikan operasional intelijen, identifikasi kepentingan dan kekuatan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di KecamatanCibinong, dan Strategi partisipasi Stakeholder dalam menciptakan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. Teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji persoalan ini adalah Konsep strategi, konsep operasinal intelijen keamanan, konsep deteksi dini, teori intelijen, teori intelijen keamanan, teori stakeholder, dan teori konflik yang dilaksanakan melalui metode penelitian kualitatif dengan analisis stakeholder, dilakukan pengambilan data melaluiwawancara, pengamata dan studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanakan operasional intelijen keamanan mulai dari sinergitas, pengumpulan informasi, pemantauan kelompok , monitoring teroris, monitoring media sosial, pelatihan, pengawasan infrastruktur pemilu dan pengawasan potensi kecurangan pemilu. Tantangan utama dalam pelaksanaan operasional intelijen keamanan disebabkan karena kompleksitas masyarakat Kecamatan Cibinong. Sehingga dilakukan analisis kekuatan dan kepentingan dengan analisis stakeholder, tergambar kelompok Muspicam dan Tokoh Politik harus dilibatkan penuh, kelompok Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat harus dipengaruhi dan diberdayakan dalam strategi intelijen keamanan, dan kelompok Influencer dan Media perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar mendukung strategi intelijen keamanan. Selanjutnya terwujud strategi partisipasi stakeholder oleh sat Intelkam Polres Bogor di Kecamatan cibinong mulai dari tahapan kampanye, tahapan masa tenang, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan untuk mewujudkan Pemilu 2024 damai di Kecamatan Cibinong. ......This research is based on conflicts in previous elections, either 2014 or 2019. In the upcoming 2024 elections, manypotential threat of disturbances in the implementation of elections, especially in the jurisdiction of the Bogor Police Resort. The purpose of this research is to develop a strategy for the Intelligence Unit of Bogor Police Resort to supportelection security, explore the strategy of Intelligence Unit of Bogor Police Resort in early detection focused on CibinongDistrict, main challenges to implement the operational, identification the threats and the involvement of stakeholders in theimplementation of the 2024 elections focused on Cibinong District, and the efforts of the Intelligence Unit of Bogor PoliceResort in supporting security in the implementation of the 2024 elections focused on Cibinong District. The methods of this research using theories such as security intelligence theory, stakeholder engagement theory,conflict theory, and identity politics theory. The research used a qualitative research method with a case study approach, data was collected by interviews and document studies. analyzed used data reduction, data presentation, and dataverification methods. The results showed the security intelligence strategy to support the 2024 elections in the Cibinong Police District involves information gathering to post-election evaluation, closed monitoring include a group monitoring, terrorist monitoring, and social media monitoring, Observation of the infrastructure and potential election fraud. Main challenges from this operational intelligent caused by the complexity of community. Stakeholder engagement analysis showed the strategies involving political, religion, and community figures in policy-making, planning, and security information. Influencer and media community should be involved to support the strategy. Thus stakeholder participation strategy on Cibinong District realized from a campaign, quiet period, voting, to determination aim to realizing a peaceful election on Cibinong District.

Abstrak :
KPK merupakan salah satu Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, selain Polri dan Kejaksaan. Istimewanya fungsi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam satu institusi yang sama. Pada Tahun 2021 terjadi Kasus Suap di KPK dengan Tersangka Penyidik KPK. Ini merupakan Kasus Korupsi kedua yang melibatkan Penyidik KPK, setelah Kasus Korupsi berupa Suap yang terjadi pada Tahun 2006 dengan Tersangka Suparman. Artinya setelah 15 (lima belas) tahun berselang baru terjadi kembali Kasus Tindak Pidana Korupsi melibatkan Penyidik KPK, yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dengan modus operandi yang serupa, akan tetapi memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda. Kasus Suap yang kembali terjadi menunjukkan kenyataan, bahwa KPK juga tidak luput dari potensi kerawanan akan terjadinya Kasus Korupsi di dalam tubuh instansi sendiri, terutama pada core business KPK yaitu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 2 (dua) Kasus Suap dalam rentang waktu hampir 2 (dua) Dasawarsa menunjukkan fakta bahwa KPK berhasil mereduksi dan meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penyidiknya. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peranan penting budaya organisasi (Organizational Culture) yang ada dan berjalan di KPK sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. KPK Tidak dipungkiri didirikan dengan semangat indepedensi institusi hukum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bebas dari intervensi serta pengaruh dari Pihak manapun dan dalam bentuk apapun. KPK juga dianggap sebagai Role Model terkait integritas dan moralitas Aparatur Penegak Hukum di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kualitatif dengan mengambil fokus menganalisa Budaya Organisasi KPK melalui berbagai bentuk budaya organisasi yang ada serta sistem pencegahannya, untuk mengetahui apa saja faktor yang menunjang keberhasilan KPK dalam mencegah terjadinya perbuatan suap, serta Penyalahgunaan Wewenang yang melanggar etika dan pidana. ......The KPK is a law enforcement agency dealing with corruption in Indonesia, apart from the National Police and the Attorney General's Office. The special function of Investigation, Investigation and Prosecution is in the same institution. In 2021 there was a bribery case at the KPK with suspected KPK investigators. This is the second Corruption Case involving KPK Investigators, after the Corruption Case in the form of a Bribery which occurred in 2006 with the Suparman. This means that after 15 (fifteen) years, there has been another Corruption Crime Case involving KPK Investigators, who committed violations of law and abuse of authority with similar modus operandi, but with different backgrounds and reasons. The recurring bribery case shows the fact that the KPK is also not immune from the potential for corruption cases to occur within its own agencies, especially in the KPK's core business, namely Investigation of Corruption Crimes. 2 (two) bribery cases within a span of almost 2 (two) decades show the fact that the KPK has succeeded in reducing and minimizing law violations committed by its investigators. This, of course, cannot be separated from the important role of the organizational culture that has existed and operated at the KPK since its inception until now. It is undeniable that the KPK was founded with the spirit of legal institution independence in the context of eradicating corruption, which is free from intervention and influence from any party and in any form. The KPK is also considered a role model regarding the integrity and morality of law enforcement officials in Indonesia. This research was conducted using a Qualitative Method with a focus on analyzing the Organizational Culture of the KPK through various forms of existing organizational culture and prevention systems, to find out what factors contributed to the success of the KPK in preventing bribery, as well as the abuse of authority that violated ethics and crime.

Abstrak :
Kemoterapi digunakan untuk terapi kanker kolorektal memiliki efek samping yang merugikan pasien. Obat herbal digunakan sebagai terapi komplementer karena memiliki nilai terapeutik dan toksisitas yang rendah, seperti kurkumin yang diekstrak dari umbi tanaman Curcuma longa L. Kurkumin memiliki mekanisme kerja yang terintegritas ke beberapa target sehingga digunakan analisis metabolomik untuk mempelajari mekanisme dan memantau respons pengobatan. Metabolomik sebagai metode analisis pengembangan obat dapat memberikan informasi fenotipik tentang sistem biologis melalui pemeriksaan perubahan metabolisme pada metabolomik tidak tertarget. Analisis PCA spektrum absorbansi FTIR menunjukkan kemiripan profil metabolit pada daerah panjang gelombang NC=O medium kultur sel HT-29 antara perlakuan dengan kurkumin dan perlakuan dengan cisplatin. Lima metabolome hasil anotasi data pengolahan MSDIAL yaitu 1-Bromo-2-Chloroetana, 2-Cyanoacetamida, Dimetilamina, Asam 2-Nitrobenzoat , dan Butana. Metabolome 2-Cyanoacetamida sebagai penanda respon sel HT-29 terhadap perlakuan dengan kurkumin berdasarkan uji t -test nilai p < 0,05. Akurasi pemisahan data PCA kultur sel HT-29 antara perlakuan kurkumin dan kontrol dengan Support vector machine nilai AUC > 0,92 dan CA > 0,80 untuk semua spektrum serapan (O-H, C-H dan N-C=O). Confusion matrix kelima metabolit anotasi MSDIAL bisa dibedakan pada kultur sel HT-29 perlakuan dengan kurkumin, tetapi kelima metabolit ini tidak bisa membedakan antara cisplatin, doxorubicin, 5-fluorouracil, dan kontrol sel. ......Chemotherapy used for colorectal cancer therapy has adverse effects in patients. Herbal medicine is used as a complementary therapy because it has a low therapeutic toxicity, as in curcumin. Curcumin has an integrity mechanism of action to several targets so metabolomics analysis is used to study the mechanisms and monitor treatment responses. Metabolomic as a method can provide phenotypic information about biological systems through the examination of metabolic changes in untargeted metabolomics. PCA of the FTIR absorbance spectrum showed similarities in metabolite profiles N-C=O wavelength region of the HT-29 cell culture medium between treatment with curcumin and treatment with cisplatin. The five metabolomes of the MSDIAL data annotations are 1-Bromo-2-Chloroethane, 2-Cyanoacetamide, Dimethylamine a, 2-Nitrobenzo acid, and Butane. Metabolome 2-Cyanoacetamide as a marker of HT-29 cell response with curcumin based on a ttest p-value< 0.05. Accuracy of PCA data separation of HT-29 cell cultures between treatment with curcumin and control with Support vector machine AUC values > 0.92 and CA > 0.80 for all absorption spectrums (O-H, C-H and N-C=O). Confussion matrix of MSDIAL five annotated metabolites could be distinguished in HT-29 cell cultures treated with curcumin, but these five metabolites could not distinguish between cisplatin, doxorubicin, 5-fluorouracil, and kontrol cells.

Abstrak :
Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik. ......There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi pengamanan aktivitas Kepelabuhanan Tanjung Priok masih belum maksimal. Angka kejahatan dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2022 mencapai 249 kejadian. Pemerasan dan pengancaman terhadap pekerja pelabuhan juga masih terjadi. Bahkan, aksi unjuk rasa serta rob juga kerap terjadi hingga pada akhirnya membuat kemacetan yang mengganggu distribusi barang. Kerjasama yang dibangun Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan stakeholder terkait juga belum maksimal. Telah terbentuk Safety Improvement Task Force (SITAF), hanya saja masih terbatas pada bidang joint investigation. Untuk pengamanan secara menyeluruh, belum ada kerjasama yang terstruktur. Masih terlihat ego sektoral di masing-masing intansi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori teori kolaborasi, konsep collaborative governance dan konsep community policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Safety Improvement Task Force (SITAF) belum efektif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas Kepelabuhan Tanjung priok dilihat dari dimensi Tipe Networked Structure sulit melakukan sinkronisasi dan integrasi sistem antar stakeholder, dari dimensi Commitment to a common purpose proses evaluasi kinerja sudah tidak jalan, dari dimensi governance karena tidak adanya Sistem Operasional prosedur teknis, dan dari dimensi Access to resources tidak adanya sumber daya mandiri dalam SITAF. Sementara itu, model ideal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban aktivitas kepelabuhanan Tanjung Priok dalam paradigma pemolisian kolaboratif adalah dengan meningkatkan kerjasama pengamanan kawasan pelabuhan dengan stakeholder melalui optimalisasi SITAF dengan sejumlah perbaikan yang meliputi penyelenggaraan pertukaran dan pembaruan informasi antar stakeholder, melakukan identifikasi, pemetaan dan analisis serta pembaruan karakteristik potensi kerawanan, melaksanakan kegiatan pelatihan, apel dan patroli bersama, mengoptimalkan sarana teknologi informasi seperti command center, meningkatkan peran aktif pengelola kawasan serta komunitas pekerja atau masyarakat yang ada di pelabuhan serta meningkatkan sumber daya mandiri SITAF. ......This research is motivated by the fact that the security of Tanjung Priok Port activities is still not optimal. The crime rate from year to year is still relatively high, where in 2022 it will reach 249 incidents. Extortion and threats against port workers are also still occurring. In fact, demonstrations and robberies also often occur, which in turn create traffic jams that disrupt the distribution of goods. The cooperation that was built by the Tanjung Priok Port Police with related stakeholders has also not been maximized. A Safety Improvement Task Force (SITAF) has been formed, but it is still limited to the field of joint investigation. For overall security, there is no structured cooperation. There is still visible sectoral ego in each agency. The analytical knife in this research is the theory of collaboration, the concept of collaborative governance and the concept of community policing. This type of research is a qualitative research with a case study approach method. The results of this study indicate that the Safety Improvement Task Force (SITAF) has not been effective in creating security and order in Tanjung Priok Port activities, seen from the dimensions of the Networked Structure type, it is difficult to synchronize and integrate systems between stakeholders, from the Commitment to a common purpose dimension, the performance evaluation process is no longer way, from the governance dimension due to the absence of an Operational System of technical procedures, and from the Access to resources dimension there is no independent resource in SITAF. Meanwhile, the ideal model for creating security and order in Tanjung Priok port activities in the Collaborative Policing paradigm is to increase port area security cooperation with stakeholders through optimizing SITAF with a number of improvements which include organizing exchange and updating of information between stakeholders, identifying, mapping and analyzing as well as updating the characteristics of potential vulnerabilities, carrying out training activities, gatherings and joint patrols, optimizing information technology facilities such as command centers, increasing the active role of area managers and the working community or people at the port and increasing SITAF's independent resources.

Abstrak :
Menyoroti kinerja deteksi dini Polresta Tangerang. Polri selaku garda terdepan menjaga situasi harkamtibmas yang kondusif. Jika dilihat kenyataannya, kinerja Polri menjadi sorotan masyarakat. Perilaku Polri yang sering kali mendapat kritikan dari masyarakat berkaitan dengan kinerjanya. Masyarakat belum terlalu puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian untuk lebih meningkatkan kinerja deteksi dini anggota satuan Bhabinkamtibmas di Polresta Tangerang. Pada praktiknya, masih terdapat kelemahan pada kinerja deteksi dini oleh Satuan Bhabinkamtibmas. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menguraikan pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Adapun tujuan khususnya yaitu : Untuk menganalisa pengaruh antara kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kinerja deteksi dini, Untuk menganalisa pengaruh antara Motivasi kerja terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas dan untuk menganalisa pengaruh secara bersama-sama antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap kinerja deteksi dini Satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survey (penyebaran Kueisioner). Metode survey dipilih untuk menganalisa pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi terhadap kinerja deteksi dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif pada tingkat rata-rata sedang, antara Kualitas Sumber Daya Manusia dan Motivasi terhadap Kinerja Deteksi Dini, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. maka pada kenyataan dilapangan anggota satuan Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang sudah memiliki metode atau sistem untuk melakukan suatu pekerjaan, berkomunikasi baik dengan masyarakat, dapat berapdaptasi dengan cepat, mendeteksi situasi, dan dapat memetakan akar dari masalah. ...... Highlighting the performance of the Tangerang Police early detection. The National Police as the front guard maintains a conducive Harkamtibmas situation. If you look at the reality, Polri's performance is in the public spotlight. Polri's behavior, which often receives criticism from the public, is related to its performance. The community is not too satisfied with the services provided, so this needs attention to further improve the early detection performance of members of the Bhabinkamtibmas unit at the Tangerang Police. In practice, there are still weaknesses in the performance of early detection by the Bhabinkamtibmas Unit. The general objective of this research is to describe the influence between the quality of Human Resources and Work Motivation on the early detection performance of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas Unit. The specific objectives are: To analyze the effect of the quality of Human Resources on the performance of early detection efforts, To analyze the effect of work motivation on the performance of early detection of the Bhabinkamtibmas Unit and to analyze the joint effect of the Quality of Human Resources and Motivation on the performance of early detection of the Unit Bhabinkamtibmas Polresta Tangerang. The method used in this study is a survey (questionnaire distribution). The survey method was chosen to determine the effect of the quality of human resources and motivation on early detection performance. The results of the study show that in general it can be concluded that there is a positive relationship at a moderate average level, between the Quality of Human Resources and motivation on Early Detection Performance, both individually and collectively. then in reality in the field members of the Tangerang Police Bhabinkamtibmas unit already have a method or system to do a job, communicate well with the community, can adapt quickly, detect situations, and can map the roots of the problem.