Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimanakah perlindungan HAM dalam Penanganan terhadap anak jalanan di Kota Tangerang ; Apakah hambatanhambatan yang dijumpai dalam penanganan anak jalanan ; dan bagaimanakah upaya menanggulangi hambatan-hambatannya. Penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Dengan demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan, disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan.Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Yayasan Rumah Singgah Anak Langit, Yayasan Rumah singah Baitul Ummi, Departemen Sosial RI, pcrpustakaan UI, CS IS, Balitbang HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Khusus Anak Jalanan (SDC) Bambu Apus. Berdasarkan studi pustaka, akan digambarkan perkembangan Konsep HAM dalam perlindungan terhadap anak. peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dalam hukum positif nasional dan hukum positif internasional. Berdasarkan penelitian lapangan diperoleh penemuan mengenai pelaksanaan Penanganan terhadap anak jalanan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Yayasan Rumah Singgah Anak Langit, Yayasan Rumah Singgah Baitul Ummi dan Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial khusus Anak Jalanan (SDC) Bambu Apus. Lebih lanjut, dari penelitian lapangan, diketahui bahwa dalam prakteknya penanganan terhadap anak jalanan pada Yayasan Rumah Singgah Anak Langit dan Yayasan Rumah Singgah Baitul Ummi sudah ada penanganannya walaupun belum seperti yang diharapkan sedangkan penanganan terhadap anak jalanan oleh Pemerintah Kota Tangerang yakni Kantor Pemberdayaan Masyarakat hampir dikatakan belum ada model penanganannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan sumber daya manusia, kesadaran aparatur Pemerintah Daerah serta dana. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Tangerang harus melakukan pengaturan perlindungan dalam penanganan anak jalanan dalam satu kesatuan secara komprehensif dan lengkap ; meningkatkan kesadaran aparatur Pemerintah Daerah dan Yayasan Rumah Singgah akan pentingnya penanganan anak jalanan sehagai generasi penerus bangsa ; serta membentuk sebuah lembaga untuk penanganan anak jalanan disamping meningkatkan parlisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka penanganan terhadap anak-anak jalanan.

---

The research aimed to study human right protection for street children in Tangerang city. This includes some obstacles found when handling street children and how to solve them. This is a sociological research that used descriptive-qualitative approach_ Thus this research has emphasis on primary data obtained from thorough interview and observation; while the secondary data was mainly taken from literature study. The research took place at the state government office for society empowerment in Tangerang city, shelter house of Yayasan Anak Langit (foundation for street children), shelter house of Baitul Ummi, Social department Republic of Indonesia, Universitas Indonesia Iibrary, CSIS (Centre Strategic for International Studies), Research and Development for Human Rights of Department of law and Human Rights Republic of Indonesia, Centre of Development for Street Children (SDC) of Bambu Apus. Results from the literature study described the implementation of concept of Human Right in regard to protection of children, as well as conventional regulations of children protection in the context of national and international positive law. Based on field research, it was found that implementation of handling of street children was carried by the state government office for society empowerment in Tangerang city, shelter house of Yayasan Anak Langit (foundation -for street children), shelter house of Baitul Ummi, and center of development for street children.(SDC) Bambu Apus. This finding has further suggested that, in practice, handling of street children has already managed by Yayasan Anak Langit and Baitul Ummi, even though it was less satisfactory than it was expected. Meanwhile, handling of street children by Government of Tangerang City has not yet have standard procedure. It was because of some obstacles in human recourses, awareness of local government agencies and limited fund. For reasons stated above, Government of Tangerang city should have regulation of protection in handling street children comprehensively and completely; to increase awareness of government agencies and foundation house shelter about the importance of handling street children as the next generation of this nation. It also important to develop an institution that handle street children and increase community participation by community endeavor in handling street children.

Abstrak :
ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perkembangan sistem pemidanaan anak di Indonesia yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA terdapat suatu sistem yang bernama double track system. Konsep Double Track System adalah mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dapat dikenakan sekaligus. Dalam praktik penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus, sanksi tindakan yang dijatuhkan cenderung tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Pengenaan sanksi tersebut juga seringkali tanpa pertimbangan yang jelas dari hakim. Hal ini karena berbagai faktor seperti program pelatihan kerja yang baik bagi anak, kurangnya fasilitas pemidanaan anak, dan juga kecenderungan penegak hukum untuk hanya berpegang pada hukuman yang diancamkan di pasal tindak pidana terkait. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana perlu ditinjau lagi mengenai sanksi tindakan untuk anak supaya sesuai dengan fasilitas yang ada, dan para praktisi hukum diharapkan memberikan sanksi sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the development of the juvenile sentencing system in Indonesia. marked by the existence of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, including systems named double track system. The double track system is about enforcing criminal sanctions and treatment that can be imposed at once. In the act of making decision to punish with criminal sanctions and treatment at the same time, the treatment imposed is not in accordance with criminal acts carried out by children in conflict with the law. The tratment choice was also decided without clear consideration from the judge. This is because various factors such as work training programs that are good for children, lack of juvenile sentencing facilities, and also law enforcers tend to only stick to the penalties in the related criminal acts in the law. Therefore, in the Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, it is necessary to review more about the punishment of actions for children in accordance with existing facilities, and law enfoncers are expected to give decision in accordance with the objectives of juvenile sentencing system.

 

Abstrak :
Korporasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dewasa ini dan sebagai salah satu akibatnya mempengaruhi organisasi ekonomi. Perubahan dalam organisasi ekonomi tidak selalu membawa pengaruh yang positif, bahkan berpotensi menimbulkan kejahatan. Korporasi telah menjadi subjek hukum, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di negara lain, seperti Belanda, Amerika Serikat dan Inggris. Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan korporasi di Indonesia hanya terbatas pada tindak pidana khusus saja, seperti tindak pidana lingkungan hidup dan tidak bisa diaplikasikan kepada tindak pidana umum. Contoh nyata bahwa korporasi sangat lekat dengan tindak pidana umum adalah kejahatan yang dilakukan terhadap Irzen Octa dan Muji Harjo, oleh individu yang bekerja di bawah korporasi. Tanpa diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana oleh KUHP maka korporasi akan lepas dari pertanggungjawabannya. Meskipun korporasi bukan menjadi subjek hukum dalam KUHP, perlakuan tidak menyenangkan dan penganiayaan yang dialami para korban selayaknya dapat diminta pertanggungjawabannya kepada korporasi. Untuk menentukan bagaimana korporasi dapat bertanggung jawab digunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. Selain itu, tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dikaji apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana tersebut menggunakan doktrin pertanggungjawaban korporasi. ...... Corporation has become an important part of the society nowadays, and as a result, corporation affect economy organisation. Changes beneath an economy organisation has not always bring a positive effect, in fact it has a strong influent to commit crime. Corporation itself has become a subject of law, both in general crime and specific crime in other country, such as Holland, United States, and United Kingdom. Even though other country has received corporation as its subject, Indonesia only recognized corporation as a subject of specific crime only, for example, environmental crime. Corporation has not being recognized as a subject in general crime. One of the obvious example that shown corporation has a close relation with general crime is the case of Irzen Octa and Muji Harjo. Both persons suffer from criminal act perform by individual that has a connection with corporation. Without an acknowledgment as a subject in Indonesia Penal Code, crimes that both victims suffer would never let corporation be held liable. To determine how corporation could be held liable, then it must be analyse with corporate liability doctrine. On the other hand, general crime in Indonesia Penal Code would be examined whether every single crime inside the Code could be committed by corporation by utilizing coporate liability doctrine.

Abstrak :
ABSTRAK
Ajaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah lama dipergunakan dan ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penafsiran dari melawan hukum pun mengalami perkembangan dan terpengaruh dengan konsep melawan hukum dalam hukum perdata. Permasalahan mengenai bagaimanakah penerapan dan pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI khususnya kasus korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960 hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung mengalami pergeseran pandangan ajaran melawan hukum dari bentuk formil ke dalam bentuk materiil. Bentuk materiil pun meliputi penggunaan dalam fungsi positif dan negatif. Pada masa sekarang ini, ajaran melawan hukum materiil cenderung dipergunakan dalam fungsinya yang positif dimana hakim juga sangat berhati-hati menggunakan fungsi negatifnya karena tuntutan sosiologis kemasyarakatan yang semakin besar dalam pemberatasan korupsi. Dengan demikian pendekatan yang digunakan tidak hanya pendekatan secara hukum tetapi juga secara sosiologis. Rekomendasi penelitian adalah pemberian batasan penggunaan fungsi positif ajaran ini dalam kasus serta hakim harus jeli menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif.

---

abstract
The using of Substantive Law Concept against corruption cases in Indonesia has long been used and found in the Jurisprudence of The Supreme Court of The Republic of Indonesia. This concept has been influenced by civil law concept. The application and the shift of substantive law concept since Act No. 24 In 1960 until Act No. 20 In 2001 jo. Act No. 31 In 1999 has became the main problems in this research. The result reveal that The Supreme Court has shifted the view from formal law concept to the substantive law concept. The substantive law concept used in two kind of function: positive and negative where the judge also very careful about using negative function because of the demands from sociological community to eradicate corruption. Thus the approach used is not only legal approach but also sociological approach. Research recommendation is the provision limits the use of positive function of this doctrine in the case and the judge should be cautious explore values in the society. The methode used is the juridical normative with descriptive design.