Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015, hasil penilaian jasa penilai digunakan dalam menentukan nilai jual beli tanah. Pemahaman atas ketentuan tersebut harus dimaknai bahwa kedua belah pihak harus bermusyawarah terlebih dahulu yang mengacu pada hasil penilaian, sebelum menetapkan nilai ganti kerugian. Hal ini dikarenakan asas kesepakatan merupakan salah satu prinsip utama pengadaan tanah. Hasil penilaian tanah juga harus didukung oleh proses penilaian yang prosedural agar mendapatkan hasil yang objektif. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai penerapan penentuan nilai jual beli tanah yang berlaku sebagai nilai ganti kerugian dalam Putusan Nomor 7/PID-TPK/2022/PT.SMR; dan, analisis akibat hukum penilai pertanahan di dalam putusan tersebut yang tidak melakukan penilaian sesuai dengan prosedur penilaian yang benar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Hasil analisis adalah bahwa penentuan nilai jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi asas kesepakatan karena setelah mendapatkan hasil penilaian tanah, dilakukan negosiasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai nilai ganti kerugian. Namun, terdapat keraguan terhadap objektifitas penilaian tanah karena prosesnya tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Konsekuensi pelanggaran tersebut dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif terhadap penilai tanah. Saran yang diberikan berupa perlunya pengaturan penentuan nilai jual beli tanah yang menegaskan keharusan adanya musyawarah yang tetap mengacu pada hasil penilaian jasa penilai. Penilai pertanahan juga hendaknya patuh terhadap pemenuhan standar penilaian agar menghindari pengenaan sanksi yang dapat terjadi.

---

The mechanism for small-scale land acquisition can be conducted directly through sale and purchase, swapping, or other methods agreed upon by both parties. Based on the provisions of Article 53 paragraph (4) Permen ATR/BPN No. 6 Year 2015, the valuation result of appraiser service is used in determining value of land sale and purchase. Both parties must perform negotiation in advance referring to that result before determining compensation value. The result of land appraisal also must be supported by a procedural appraisal process to obtain objective result. The issues in this research are based on the Court Judgment Number 7/PID-TPK/2022/PT.SMR regarding to application of determining value of land sale and purchase and analysis of legal consequences of land appraiser who did not execute appraisal according to correct appraisal procedure. The result of analysis is that the determination of value of land sale and purchase in the judgment had fulfilled principle of agreement because following the result of land valuation, both parties had performed negotiation before determining compensation. However, there has been found a doubt regarding objectivity of land appraisal because the process did not follow correct procedures. This can result to imposition of administrative sanctions against land appraiser. Therefore, there must be future regulation that specify the determination of value of land sale and purchase which explicitly express the necessity of negotiation that refers to result of land appraisal. Land appraisers also must comply to appraisal standards in order to avoid imposition of sanctions that may occur in the future."

"Tanah terlantar merupakan suatu hal yang merugikan masyarakat umum karena tanah merupakan milik Bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besanrya untuk kesejahteraan umum sehingga apabila ditelantarkan maka berdampak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Oleh karena itu mengenai tanah terlantar perlu dilakukan penertiban yang mana hal tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku instansi ynag berwenang dalam menertibkan dan menetapkan tanah terlantar. Namun, dalam praktik melaksanakan kewenangannya dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional justru berujung hingga Pengadilan karena pihak yang memiliki tanah merasa bahwa keputusan yang dibuat atas tanah milik mereka tidak selayaknya ditetapkan sebagai tanah terlantar yang mana dalam beberapa putusan pengadilan, Badan Pertanahan Nasional justru kalah dalam gugatan atas penetapan tanah terlantar sehingga surat keputusan yang telah diterbitkan dinyatakan dicabut. Atas dasar itu, maka terdapat faktor-faktor yang menyebabkan surat keputusan yang telah diterbitkan dicabut sehingga hal ini menimbulkan perkara hukum atas keputusan yang telah diterbitkan. Analisis mengenai penertiban tanah terlantar dalam penelitian ini akan dibatasi dengan 7 (tujuh) putusan pengadilan untuk melihat pola dari penertiban tanah terlantar.

---

Abandoned land is something that is detrimental to the general public because land belongs to the Indonesian nation which must be utilized to the fullest extent possible for the general welfare so that if it is neglected it will have an impact on causing harm to the community. Therefore, regarding abandoned land, it is necessary to control it, which is carried out by the National Land Agency as the agency that has the authority to regulate and determine abandoned land. However, in practice exercising its authority in the form of a Decree on the Determination of Abandoned Land issued by the National Land Agency actually ends up in court because the parties who own the land feel that decisions made on their land should not be designated as abandoned land which in several court decisions, The National Land Agency actually lost the lawsuit over the designation of abandoned land so that the decree that had been issued was declared repealed. On that basis, there are factors that cause the decision letter that has been issued to be revoked so that this creates a lawsuit against the decision that has been issued. The analysis regarding the control of abandoned land in this study will be limited to 7 (seven) court decisions to see the pattern of controlling abandoned land."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimanakan status tanah yang telah diberikan hak konsesi dan legalitas dari kepemilikan grondkaart oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) khususnya dalam daerah eks swapraja Kesultanan Deli sesuai Putusan Nomor 808/PD.T/2019/PN.Mdn. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Konsesi merupakan perjanjian yang dibuat pemerintah atau kepala daerah bersama dengan pihak swasta dan atau masyarakat adat, yang sifatnya khusus berisikan izin serta pemberian wewenang secara terbatas oleh pemerintah setempat. Grondkaart merupakan peta tanah yang dikuasai oleh perusahaan kereta api pada masa kolonial dan sesuai fungsinya merupakan pedoman dalam penguasaan tanah salah satunya adalah dalam pemberian konsesi. Pada praktiknya tanah setelah diberikan hak konsesi pada daerah Kesultanan Deli tidak tertampung pengaturan kepemilikannya pada Undang-Undang Pokok Agraria, sebab daerah swapraja sendiri telah dihapus keberadaannya pada Undang-Undang Pokok Agraria. Mengakibatkan terdapat kesulitan dalam pemulihan hak kepemilikan masyarakat Kesultanan Deli saat ini terhadap lahan yang mereka miliki, terlebih sebelumnya terdapat nasionalisasi yang mengalihkan kepemilikan mereka menjadi aset perusahaan yang sebelumnya perusahaan Belanda termasuk perusahaan kereta api. Dalam praktiknya pada saat ini oleh perusahaan kereta api Indonesia setelah nasionalisasi dan kemerdekaan, grondkaart digunakan sebagai pedoman dalam penertiban aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan tetapi kesulitan terjadi ketika terdapat sengketa akibat tidak dilakukan pengecekan atas perolehan tanah yang berada dalam grondkaart tersebut.

---

This paper analyzes the status of land that has been granted concession rights and the legality of grondkaart ownership by PT Kereta Api Indonesia (Persero), especially in the former Sultanate of Deli swapraja area according to Decision Number 808/PD.T/2019/PN.Mdn. This paper is prepared using doctrinal research methods. Concession is an agreement made by the government or head of the region together with private parties and or indigenous peoples, which specifically contains permission and limited authority by the local government. Grondkaart is a land map controlled by the railroad company during the colonial period and according to its function is a guideline in land tenure, one of which is in granting concessions. In practice, land after being granted concession rights in the Deli Sultanate area is not accommodated in the ownership arrangements in the Basic Agrarian Law, because the swapraja area itself has been abolished in the Basic Agrarian Law. As a result, there are difficulties in restoring the ownership rights of the Deli Sultanate community at this time for land that they own. Especially before there was nationalization which transferred their ownership to company assets that were previously Dutch companies including railroad companies. In practice at this time by the Indonesian railway company after nationalization and independence, grondkaart is used as a guideline in controlling the assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) but difficulties occur when there is a dispute due to not checking the acquisition of the land in the grondkaart."

"Penilitian ini menganalisis mengenai implikasi hukum Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan di KPBPB Batam, serta keberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Dikaitkan dengan kewenangan pemegang Hak Pengelolaan (BP Batam) dalam pembatalan perjanjian terkait. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal dengan yang dianalisis secara kualitatif. Didukung dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara serta data sekunder lainnya. Ditemukan permalasahan hukum dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Putusan PT TUN Medan Nomor: 52/B/2021/PT.TUN-MDN seperti status tanah yang diperjanjikan antara BP Batam (Pemegang Hak Pengelolaan) dan PT ECD (penerima alokasi lahan) belum bersertipikat Hak Pengelolaan. Dasar pertimbangan hukum Hakim tingkat I (PTUN Tanjung Pinang) dan Hakim tingkat banding (PT TUN Medan) juga berbeda terkait aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Perjanjian oleh BP Batam (objek sengketa). Perjanjian pemanfaatan tanah seharusnya wajib dibuat atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pengelolaan sehingga dasar pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan menjadi jelas statusnya. Apabila dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, harus didahului dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Keberlakuan SHGB di atas Hak Pengelolaan sangat bergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian pemanfaatan tanahnya, yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This research analyzes the legal implications of the Management Rights Land Use Agreement at KPBPB Batam, includes the application of Building Use Rights Certificate on Management Rights land. Linked to the authority of the Management Rights holder (BP Batam) to terminate related agreements. The research method used is doctrinal research with qualitative analysis. Supported by primary data resulting from interviews and other secondary data. It was found that there were legal problems on Tanjung Pinang State Administration Verdict Number: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Medan State Administration High Court Verdict Number: 52/B/2021/PT.TUN-MDN such as the status of the land agreed between BP Batam (Holder of Management Rights) and PT ECD (recipient of land allocation) has not been certified with Management Rights. The legal considerations of the first level judge (PTUN Tanjung Pinang) and the appellate level judge (PT TUN Medan) are also different regarding the procedural aspects of the issuance of a Decree on Cancellation of the Land Use Agreement by BP Batam (the object of the dispute). Land use agreements should be made on land that has been certified as Management Rights. Therefore, the basis for granting land rights over Management Rights becomes clear. If a Building Use Rights is granted over a Management Rights, it must be preceded by a land use agreement. The validity of the Building Use Rights Certificate over the Management Rights is very dependent on the implementation of the rights and obligations of the land use agreement, which arise from the provisions of statutory regulations."

"Sertipikat kerap dikenal dengan tanda bukti atas hak kepemilikan tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Dalam hal pemegang Sertipikat tidak menguasai secara fisik, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara penguasa fisik dengan pemegang hak Sertipikat atas tanah sebagaimana terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/PDT.G/2021/PN.SRG. Permasalahan dalam penulisan, bagaimana analisa putusan hakim yang menolak kumulasi gugatan para penggugat dan bagaimana perlindungan para pemilik tanah yang sah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/PDT.G/2021/PN.SRG. Dalam penulisan menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Dari hasil penelitian Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 131/Pdt.G/2021/PN.Srg adalah tidak tepat dan tidak sesuai karena Majelis hakim mengesampingkan syarat-syarat kumulasi gugatan yang seharusnya dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama dalam persidangan dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemegang Sertipikat selama data fisik dan data yuridis tidak ada yang dapat membuktikan terbalik mengenai kebenarannya sedangkan penguasa fisik dapat dilindungi dalam hal menguasai fisik selama 20 (dua puluh) tahun, menguasai dengan itikad baik dan terdapat saksi yang mengetahui penguasaan fisik. Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia harus lebih hari-hati dan cermat dalam menerbitkan Sertipikat hak atas tanah agar tidak terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah.

---

Certificates are often known as proof of land ownership rights that have guaranteed legal certainty over the land they own. If the certificate holder does not physically control, this causes a conflict between the physical ruler and the holder of land certificate rights as occurred in Serang District Court Decision No. 131/PDT. G/2021/PN. SRG. The problem in writing, how to analyze the judge's decision that rejected the cumulation of the plaintiffs' lawsuit and how to protect the legal landowners in the case of Serang District Court Decision No. 131 / PDT. G/2021/PN. SRG. In writing using the method of normative legal approach. From the results of the research, the Serang District Court Decision No. 131/Pdt.G/2021/PN.Srg is incorrect and inappropriate because the panel of judges overrides the requirements for the cumulative lawsuit that should be accepted and examined jointly in the trial and legal protection can be provided to the certificate holder as long as no physical data and juridical data can prove the reverse regarding its correctness, while the physical ruler can be protected in terms of physical control For 20 (twenty) years, mastering in good faith and there are witnesses who know physical mastery. In this case, the Ministry of ATR / BPN of the Republic of Indonesia must be more careful and careful in issuing land rights certificates so that there are no disputes over ownership of land rights."

"Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998, PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya ?Pemekaran Kantor Pertanahan? sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan hukum menajadi diragukan keabasahannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa ?Skorsing? tidak dihiraukan oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

---

The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1) of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998 Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work area Land Office in Surabaya 2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed land is another Land Deed Makers Acting in the working area of the Land Office originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the presence of the Head of the Land Office."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan tanah telantar dan implikasinya menurut Hukum Tanah Nasional serta korelasinya dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan bagaimana solusi menurut Hukum Tanah Nasional dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap kasus penelantaran tanah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlunya pengkajian secara holistik terhadap peraturan perundangundangan yang mengatur tanah telantar; perlunya penggantian atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar; dan terhadap kasus penelantaran tanah perlu diterapkan sanksi berupa hapusnya hak atas tanah sebagai bentuk disinsentif terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan pemegang hak atas tanah.

---

This thesis is discussing about the issue of abandoned land and its implication under national land law, and its corelation with the usage of space based on Law Number 26 Year 2007 on Spatial Planning on the cases of land abandonment. This research is qualitative research with descriptive characteristic.The result of this research advice the need to have holistic analysis on the national laws that deal with abandoned land, there is a need to amend Government Regulation Number 36 Year 1998 on Control and Usage of Abandoned Land; and for land abandonment cases there is a need for sanction such as the lost of rights on the land as a dicentive means towards the violation of laws which conducted by the holders of land rights."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli unit satuan rumah susun yang dioperasikan sebagai kondominium hotel yang dituangkan dalam suatu kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberi analisa mengenai besarnya risiko konsumen yang melakukan perjanjian jual beli secara pesan lebih dahulu atas satuan unit rumah susun yang dioperasikan sebagai kondominium hotel yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan permasalahan yang dapat terjadi dalam penghunian dan pengelolaan rumah susun yang dioperasikan sebagai kondominium hotel tersebut.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang ditandatangani oleh konsumen belum cukup memenuhi unsur perlindungan konsumen, dan terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam penghunian dan pengelolaan kondominium hotel tersebut. Oleh karenanya, dalam hal tersebut telah terdapat penyimpangan terhadap Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, sebaiknya para pemilik dan/atau penghuni kondominium hotel sebaiknya segera membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, agar timbul kesadaran mereka sebagai konsumen, dan dapat menuntut hak dan kewajiban mereka secara perdata kepada pihak developer apabila terjadi kerugian-kerugian yang bersifat materiil.

---

This thesis discussed about legal protection of consumer that apartment units that operated as a condominium hotel that set forth in a contract binding Sale and Purchase Agreement. This research is using normative research methods with qualitative approaches, so this research can provide an analysis of the magnitude of risk to consumers whose agree to purchase of an apartment units in advanced ordering that is operated as a condominium hotel as stipulated in the Sale and Purchase Binding Agreement and the problems that can occur in residential and apartment management that operated as a condominium hotel.

The research concluded that the Sale and Purchase Binding Agreement signed by the consumers protection, and there are problems that arise in the management of residential and hotel condominiums. Therefore, in this case has been found diviations of the Law of Treaty Contract and Law on Consumer Protection. Therefore, should the owners and/or residents of the occupant association, so that consumers awareness will arise, and they can demend their rights and obligations to the developer in the event of losses that are material."

"Masalah pengadaan tanah dalam pembangunan sangat rawan penanganannya karena didalamnya banyak hak-hak kepemilikan atas tanah yang harus diteliti dalam pelepasan haknya, agar tidak terjadi saling tumpang tindih atas ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Pelepasan hak Milik atas tanah tidak semata-mata berdasarkan sertipikat yang dimiliki tetapi juga harus berdasarkan bukti-bukti lain jika telah terjadi peralihan terhadap hak milik tersebut. Dalam jual beli tanah pun pelaksanaannya tidak hanya berdasarkan hukum adat belaka tanpa ada bukti pencatatan adanya peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam hal pembebasan tanah berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak, maka siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam studi kasus pelepasan hak ini hal yang dipermasalahkan yaitu tentang bagaimana prosedur pengadaan tanah dan ganti rugi yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kawasan pusat pemerintahan Propinsi Banten terhadap obyek yang menjadi sengkata. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan jenis data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan dan juga data tersier. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang dimaksudkan untuk menghasilkan penelitian yang berbentuk evaluatif-prespektif.Adapun hasil dari penelitian ini adalah prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh masing-masing pihak telah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahuun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Pihak panitia pengadaan tanah yang telah memberikan ganti rugi tidak langsung kepada masyarakat, tetapi melalui pihak ketiga, hal tersebut diketahui dari sengketa yang terjadi. Adapun kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek sengketa ternyata prosedur perolehan tanahnya dalam hal jual beli tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga berdasarkan alas hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak dapat diketahui siapa yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak yang telah dilakukan.

---

The problem of land procurement in the construction of a very delicate handling because in it a lot of property rights over land that should be researched in the release of his rights, in order to avoid overlapping of compensation made by the land procurement committee. The release of rights on land not owned solely by the certificate owned but also must be based on other evidence if there has been the transition of property rights. In any execution sale and purchase of land not only based on a mere customary law without any evidence of registration of legal events that occurred. Therefore, when a dispute arises in terms of land acquisition based on the base of the rights possessed by each party, then who is entitled to redress. In a case study of this waiver thing in question is about how the procedures for land acquisition and compensation payments made by a land procurement committee for the development of the central government to the object of Banten Province who became dispute. This thesis uses the methods of normative research, by type of secondary data obtained by doing bibliography study of court decisions, legislation and tertiary data. Analysis of the data used is a qualitative analysis method intended to produce a form of evaluative research perspective.The results of this research is the land acquisition procedures performed by each party had against the rule and not in accordance with the procedures stipulated in Presidential Regulation Number 36/2005 concerning Land Acquisition for Public Interest. Party land procurement committee has provided no compensation directly to the public, but through a third party, it is known from the disputes that occurred. The ownership of the land that became the object of dispute was the land acquisition procedures in terms of buying and selling is not in accordance with applicable rules and based on the base of the rights possessed by each party can know who is entitled to obtain compensation for the waiver that has been done."

"Didalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, pemegang hak atas tanah wajib untuk menyesuaikan penggunaan dan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang wilayah. Agar tanah dapat dipergunakan secara optimal maka dibuatlah rencana mengenai penggunaan tanah atau biasa disebut sebagai Rencana Tata Guna Tanah. Rencana Tata Ruang wilayah yang telah ditetapkan, sekali dalam waktu lima tahun dapat ditinjau ulang, dan jika peninjauan tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa tata ruang yang ada perlu direvisi, maka disini terjadi perubahan tata ruang, misalnya tanah yang tadinya dapat dipergunakan sebagai perumahan harus berubah menjadi sodetan sungai seperti dalam kasus PT Masa Kreasi. Dalam kasus ini, perubahan rencana kota secara Normatif atas tanah Milik PT Kreasi tersebut diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 592 tahun 1979 tentang Penguasaan Peruntukan dan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Cengkareng Drain, Sodetan-Sodetan Kali Sekretaris Bagian Atas dan Bagian Bawah, Wilayah Jakarta Barat. Perubahan rencana kota tersebut tentu saja berdampak bagi PT Masa kreasi maupun bagi tanah yang bersangkutan. Dalam hal ini dampak yang terjadi yaitu dengan berubahnya hubungan hukum PT Masa Kreasi dengan tanah yang dimilikinya tesebut.

---

In the use and utilization of land space, land rights holder is obligated to conform with the use and utilization of regional spatial layout plan.So that land can be utilized optimally then be made to the plan regarding land use, or commonly known as the Land Use Plan. Regional Spatial Layout Plan has been set, once in every five years can be reviewed, and if the review results in recommendation that the existing spatial layout should be revised, then the spatial layout changes here, for example, land formerly used as housing can be turned into a spatula rivers as in the case of PT Masa Kreasi.

In this case, changes in the normative urban plan for the land owned by PT Masa Kreasi is governed by the Decree of the Governor Jakarta Capital Special Region No. 592 of 1979 regarding Allotment of Tenure and Land Acquisition Development Cengkareng to Drain, Spatula -Spatula of River Sekertaris Top and Bottom SectionsWest Jakarta Area. Changes in the city plan, of course, affect PT Masa Kreasi as well as for the concerned landIn this case the impact occurred was by changing the legal relationship of PT Masa Kreasi with this land in interest."