Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mutiara Sholihatin
"Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan mengentaskan kemiskinan, dan keberhasilannya diukur melalui jumlah graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejak tahun 2007, jumlah graduasi KPM fluktuatif dan sering tidak mencapai target tahunan, sehingga peran pendamping sosial yang efektif sangat penting untuk mempercepat graduasi, terutama graduasi mandiri saat KPM PKH sudah berdaya dan memilih keluar dari program. Pendampingan PKH menghadapi berbagai masalah, seperti penilaian sosial ekonomi yang belum sepenuhnya terealisasi dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan graduasi sehingga tidak tepat sasaran. Selain itu, sering terjadi penyalahgunaan etika, seperti pendamping yang memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik KPM karena 'gagap teknologi' dan minimnya pengetahuan KPM, yang dapat menimbulkan risiko pungutan liar dan risiko lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan masih belum menerapkan hal-hal yang dapat mendorong keberdayaan dan kemandirian KPM PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur strength perspective serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses pendampingan sosial PKH dalam upaya mendorong graduasi sejahtera mandiri KPM PKH. Metode penulisan ini menggunakan literatur review dengan menghimpun penelitian-penelitian mengenai pendampingan dan graduasi PKH yang dipublikasi pada tahun 2018-2023. Pemilihan lima literatur sebagai bahan rujukan utama berdasarkan kriteria rangkaian hasil penelitian tersedia secara utuh, minimal membahas dua dari ketiga konsep PKH, pendampingan PKH, atau graduasi KPM PKH, memiliki perbedaan metode dan lokus penelitian, serta memiliki pembahasan yang dapat menjawab pertanyaan penulisan dalam studi ini. Dengan menggunakan pendekatan context review, penulis meninjau literatur utama yang membahas proses pendampingan PKH dalam upaya mendorong graduasi mandiri dan mengaitkannya dengan konteks strength perpsective untuk mendeskripsikan bagaimana proses pendampingan PKH jika menerapkan perspektif tersebut. Hasil tinjauan proses pendampingan menunjukkan adanya unsur strength perspective, yang melihat KPM PKH mampu belajar, bertumbuh, dan berubah menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Partisipasi aktif dari KPM PKH sangat diharapkan, dengan strategi kolaborasi dan kemitraan antara pendamping, KPM, serta pihak luar untuk mencapai tujuan pendampingan. Faktor pendorong dipengaruhi oleh kompetensi pendamping, partisipasi KPM, serta dukungan institusional dan kebijakan pemerintah, yang membantu KPM PKH mencapai graduasi mandiri. Faktor penghambat berasal dari ketidakstabilan ekonomi dan sosial, rendahnya kepercayaan diri KPM, minimnya akses ke pendidikan dan peluang kerja, ketidakseimbangan rasio pendamping dan KPM, beban kerja pendamping yang tinggi, proses validasi data yang tidak sesuai, kurangnya sumber daya, serta ketidakcocokan jadwal pendampingan dengan jam kerja KPM.

The Family Hope Program (PKH) aims to alleviate poverty, and its success is measured by the number of beneficiary family graduations. Since 2007, the number of KPM graduations has fluctuated and often does not reach the annual target, so the role of effective social assistants is very important to accelerate graduation, especially independent graduation when KPM PKH is empowered and chooses to leave the program. PKH mentoring faces various problems, such as socio-economic assessments that have not been fully realized and subjectivity in making graduation decisions so that they are not on target. In addition, ethical abuses often occur, such as assistants holding KPM's Prosperous Family Card (KKS) due to 'technology stuttering' and KPM's lack of knowledge, which can lead to the risk of illegal levies and other risks. This shows that the mentoring has not yet implemented things that can encourage the empowerment and independence of KPM PKH. This study aims to identify the elements of strength perspective as well as the driving and inhibiting factors in the PKH social assistance process in an effort to encourage independent prosperous graduation of KPM PKH. This writing method uses a literature review by collecting research on PKH assistance and graduation published in 2018-2023. The selection of five literatures as the main reference material is based on the criteria that the series of research results are available in full, at least discuss two of the three concepts of PKH, PKH assistance, or KPM PKH graduation, have differences in research methods and locus, and have discussions that can answer the writing questions in this study. Using a context review approach, the author reviews the main literature that discusses the PKH mentoring process in an effort to encourage independent graduation and relates it to the context strength perspective to describe how the PKH mentoring process would look if it applied this perspective. The review of the mentoring process shows an element of strength perspective, which sees KPM PKH able to learn, grow, and change into a more prosperous family. Active participation from KPM PKH is expected, with collaboration and partnership strategies between facilitators, KPM, and external parties to achieve mentoring goals. The driving factors are influenced by facilitators' competence, KPM participation, as well as institutional support and government policies, which help KPM PKH achieve independent graduation. The inhibiting factors stem from economic and social instability, low KPM self-confidence, lack of access to education and employment opportunities, imbalance in the ratio of facilitators to KPM, high facilitator workload, inappropriate data validation process, lack of resources, and incompatibility of the facilitation schedule with KPM working hours."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Desya Maharani
"Skripsi ini membahas implementasi dari pelayanan sosial yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak dalam rangka berpartisipasi mengupayakan pemenuhan hak anak terlantar. Penelitian ini didasari karena tingginya jumlah anak terlantar, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana informan yang dipilih didasarkan pada kriteria tertentu, dalam hal ini informan pada penelitian ini adalah pengurus dan pelaksana layanan serta penerima manfaat yang merupakaan binaan dari lembaga. Adapun jumlah informan yang diteliti adalah 13 orang. Kemudian, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Setelah pengumpulan data, proses kategorisasi dilakukan dalam rangka melakukan analisis pada data, proses tersebut diantaranya berupa open coding, axial coding, dan selective coding. Hasil dari penelitian ini menggambarkan layanan yang diberikan oleh lembaga, yaitu layanan pengasuhan seperti keluarga yang diberikan di dalam lembaga, layanan pendidikan akademik dan non-akademik, serta layanan kesehatan. Target sasaran dari pemberian layanan adalah anak terlantar, anak jalanan, dan anak korban kekerasan, namun saat ini target sasaran didominasi oleh anak terlantar. Lembaga menyelenggarakan layanan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak anak dan mencegah kasus pernikahan dini yang kerap terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, melalui upaya pemberian layanan tersebut, lembaga telah mengupayakan pemenuhan 10 hak anak terlantar yang merupakan penerima manfaat pada lembaga. Hak tersebut diantaranya adalah hak atas nama dan status kebangsaan, hak atas persamaan dan non-diskriminasi, hak atas perlindungan, hak pendidikan, hak bermain dan berekreasi, hak makanan, hak kesehatan, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan. Namun dalam pengimplementasian layanan sosial yang diselenggarakan oleh lembaga, terdapat beberapa hak anak yang belum dapat terpenuhi secara maksimal, diantaranya adalah hak persamaan dan non-diskriminasi khususnya dalam hal pemberian layanan pada ABK, hak kesehatan khususnya kesehatan mental, dan hak berpartisipasi dalam pembangunan khususnya kesempatan bagi penerima manfaat dalam berpartisipasi pada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak desa dimana lembaga berada. Lembaga dalam meneyelenggarakan layanan yang juga ditujukan sebagai pemenuhan hak anak terlantar telah mengedepankan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, prinsip tersebut diantaranya prinsip non-diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak, prinsip atas hak (hidup, kelangsungan, dan perkembangan), serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

The focus of this study is implementation of social services provided by Peduli Anak Foundation in order to participate in seeking the fulfillment of the rights of neglected children. This study was conducted due to high number of neglected children, especially in West Nusa Tenggara. Afterward, this study used a qualitative approach with a descriptive type of research. The selection of informants was carried out by using a purposive sampling technique, selected informants were based on certain criteria, the informants in this study were management and service implementers, also beneficiaries who were assisted by the institution. The number of researched informants were 13 people. The data collected by using document study, in-depth interview, and observation. After the data collected, several categorization processes were carried out in order to analyze the data, the processes include open coding, axial coding, and selective coding. The results of this study describe the services provided by the institution, namely Family-like Care services that given in the institution, academic and non-academic education services, and health services. Target of these services are neglected children, street children, and children who are victims of violence, but currently the target are dominated by neglected children. Services that provided by the institution aim to promote children’s rights and prevent cases of early marriage that often occur in West Nusa Tenggara. Through these efforts, the institution had sought to fulfill the 10 rights of neglected children. The rights that are fulfilled include the right of name and national status, the right ef equality and non-discrimination, the right of protection, the right of education, the right of play and recreation, the right of food, the right of health, and the right of participate in development. However, in the implementation of social services that provided by institution, there are several rights that have not been fully fulfilled, including the right of equality and non-discrimination especially in terms of provide services to children with special needs, the right of health especially for mental health, and the right of participate in development especially opportuinities for beneficiaries to participate in social activities that organized by the village where the institution’s located. Institutions in providing services that are also intended to fulfill the rights of neglected children have put forward the principle contained in the Convention on the Rights of the Child, these principles include the principle of non-discrimination, principle of the best interest of child, principle of the rights to life, survival, and development, also principle respect for the views of the child."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library