Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat pasca Perang Dunia II memberikan perhatian serius ke kawasan Eropa. Terdapat dua pertimbangan Amerika Serikat memperhatikan kawasan Eropa pertama adalah bila negara-negara Eropa menjadi lemah secara ekonomi dan politik maka sangat mungkin pengaruh Komunisme akan lebih mudah masuk ke Eropa dan kedua Eropa yang kuat lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat disamping dapat secara bersama-sama menanggung beban internasional juga Eropa dapat menjadi tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terutama dalam masalah ekonomi dan perdagangan.Tanggapan Amerika Serikat terhadap Masyarakat Eropa mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan Masyarakat Eropa itu sendiri. Sementara itu secara internal Masyarakat Eropa memberikan cukup waktu untuk dapat menyatukan berbagai perbedaan diantara mereka baik berkenaan dengan masalah ekonomi maupun politik. Sehingga negara-negara Eropa cenderung lebih memikirkan bagaimana mereka menyelesaikan berbagai persoalan diantara mereka sendiri dalam proses integrasi hingga berkaitan dengan penetapan pemberlakuan tarif bersama kepada negara ketiga tidak terkecuali dengan Amerika Serikat.Beberapa persoalan kemudian muncul antara Masyarakat Eropa dengan Amerika Serikat setelah proses integrasi ekonomi Eropa makin menguat dan mulai menerapkan kebijakan tarif eksternal bersama dan masalah-masalah lain seperti subsidi pertanian, standardisasi produk dan lain-lainnya.Peneliti dalam hal ini akan memperhatikan tanggapan Amerika Serikat terhadap beberapa masalah yang timbul bersamaan dengan proses integrasi ekonomi Eropa tersebut. Analisa dalam penulisan ini secara garis besar dibagi dalam dua bagian penting. Pada bagian pertama menjelaskan perhatian dan kepentingan Amerika Serikat terhadap proses pemulihan ekonomi dan perkembangan hubungan Eropa dengan Amerika Serikat. Setelah Masyarakat Eropa mencapai kemajuan yang ditandai oleh pembentukan Uni Eropa pada 1993, Amerika Serikat berupaya memanfaatkan kawasan Eropa untuk kepentingan ekonominya terutama pada saat perekonomian dalam negeri mengalami kelesuan sementara negara negara dunia lain mengalami kemajuan dalam bidang industri dan menjadi pesaing utama bagi dominasi ekonomi Amerika Serikat. Pada bagian kedua akan dipaparkan mengenai upaya Amerika Serikat menghadapi kemajuan yang telah dicapai Masyarakat Eropa dalam proses integrasi.Amerika Serikat memahami bahwa kawasan Eropa merupakan tujuan bagi kepentingan Amerika sehingga meskipun terjadi perbedaan dalam beberapa masalah ekonomi dan perdagangan, Amerika Serikat berusaha dapat menemukan jalan keluar untuk dapat menyelesaikannya. Salah satu jalan untuk mencegah konflik perdagangan adalah dengan membentuk kerjasama bilateral dalam kerangka Transatlantik. Karena itu dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan pentingnya peranan kerjasama Transatlantik untuk menjembatani kepentingan antara kedua negara kawasan tersebut.Penulis menemukan dalam penelitian ini bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa dalam menyelesaikan beberapa permasalahan cenderung bersifat kooperatif ditandai dengan dibentuknya Transatlantic Declaration pada 1990 untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar kerjasama dan konsultasi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.Penulis akan memaparkan perkembangan kemajuan kerjasama antara Amerika Serikat-Uni Eropa tersebut dengan memperhatikan pada data yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan perdagangan kedua negara pasca penyusunan program Pasar Tunggal 1992 dan pembentukan Uni Eropa."

"Tesis ini mengkaji tentang penolakan Inggris dalam penggunaan Euro sebagai mala uang nasional. Data primer yang digunakan adalah situs jaringan milik pemerintah, sedangkan data sekunder diperoleh dan buku-buku yang membahas tentang Inggris, Uni Eropa dan Penyatuan Moneter Eropa.Dalam mengkaji masalah ini, teori yang digunakan adalah tentang proses pengambilan kebijakan yang dikemukakan oleh Snyder. Teori ini digunakan untuk mengetahui aktor-aktor apa saja yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Inggris yang menolak bergabung dalam penyatuan moneter Eropa. Teori ini juga melihat bagaimana interaksi antar aktor sehingga dihasilkan kebijakan tersebut.Hipotesa penelitian ini adalah Inggris menolak penggunaan Euro sebagai mata uang nasional karena pertimbangan ekonomi politik yang dilakukan para pembuat kebijakan. Aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Inggris adalah ada empat yaitu Parlemen, Eksekutif, Bank Of England dan opini publik. Parlemen Inggis dikuasai oleh dua partai besar yaitu Partai Buruh, sebagai pemenang pemilu dan Partai Konservatif, sebagai oposisi. Berkuasanya Partai Buruh di parlemen membuat parlemen bersikap pro-UE berdasarkan platform Partai Buruh Baru yang pro-UE. Eksekutif Inggris yang berpengaruh dalam kebijakan tentang UE adalah Perdana Menteri dan Chancellor of the Exchequer. PM Inggris Tony Blair adalah salah satu aktor sentral yang membawa Partai Buruh Baru untuk bersikap pro-UE. Chancellor of The Exchequer adalah "orang " Partai Buruh, sehingga otomatis bersikap pro-UE. Aktor lain yang mempunyai pengaruh dalam membentuk kebijakan Inggris terhadap UE adalah Bank of England.Pada 1998, telah dilakukan reformasi sehingga Bank Of England menjadi organisasi yang pro-UE. Aktor terakhir yang juga berperan dalam pembentukan kebijakan Inggris tentang UE adalah opini publik. Opini publik yang berkembang di Inggris dapat dilihat dari masukan yang diberikan kelompok kepentingan. Kelompok bisnis dan kelompok buruh adalah kelompok kepentingan yang juga bersikap Pro-UE sedangkan kelompok media adalah kelompok kepentingan yang menolak keanggotaan Inggris dalam Penyatuan Moneter Eropa. lnteraksi antar aktor inilah yang kemudian menghasilkan kebijakan yang menolak bergabung dengan Penyatuan Moneter Eropa."

"Hubungan yang strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dunia II. Akan tetapi pada waktu tertentu, kebijakan Turki mengalami perubahan atau pasang surut di dalam merespons kebijakan Amerika Serikat. Seperti misalnya dalam Perang Teluk I tahun 1991, Turki sangat mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam serangan ke Irak, akan tetapi pada Perang Teluk tahun 2003, Turki tidak mendukung bahkan menentang kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Meskipun dijanjikan hal yang sama seperti dalam Perang Teluk 1 yaitu paket bantuan ekonomi yang besar dari Amerika Serikat ke Turki, sikap Turki pada Perang Teluk tahun 2003 sangat berbeda dengan sikap Turki pada tahun 1991. Tesis ini disusun untuk meneliti permasalahan bagaimana kebijakan Turki merespons Perang Teluk yang terjadi baik pada tahun 1991 maupun 2003 dimana terdapat perbedaan yang besar di antara kedua peristiwa tersebut baik dilihat dan segi penyebab maupun cara serangan yang dilakukan terhadap Irak.Metode yang digunakan dalam penulisan ini disusun dari segi pengumpulan data dan analisanya. Dari segi pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan dari segi analisa data, metode yang digunakan adalah analisa eksplanatif. Sedangkan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang menggunakan teori K.J. Holsti sebagai rujukan ulama seperti yang ditulis dalam bukunya Inlernalional Polities : A Framework for Analysis. Lebih lanjut menurut K.J. Holsti, dari sebuah kebijakan luar negeri, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal/sistemik dan faktor internal/domestik. Selain teori Holsti, penulis juga memaparkan teori-teori lain mengenai kebijakan luar negeri sebagai pendukung.Penulis menemukan banyak hal penting dalam melakukan studi ini dimana kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 adalah sebuah dilema. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Turki berubah. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak antara tanggal 20 Maret sampai dengan 1 Mei 2003 itu dinilai seharusnya mendapat dukungan Turki sebagai salah satu sekutu dekatnya di kawasan tersebut namun di lain pihak, karena adanya penolakan dari negara-negara Uni Eropa seperti Jarman dan Perancis terhadap rencana serangan tersebut, menjadi mempengaruhi pemikiran elite Turki terutama jika dikaitkan dengan pengalaman buruk Turki dengan Amerika Serikat pasca Perang Teluk tahun 1991. Selain itu, keinginan kuat Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa menambah kebingungan Turki dalam mengambil sikap ke arah mana kebijakan luar negeri Turki : pro Amerika Serikat atau pro Eropa ? Berdasarkan hasil analisa penulis, sikap ketidakikutsertaan Turki dengan menolak wilayahnya dijadikan basis pangkalan militer Amerika Serikat untuk menyerang Irak pada tahun 2003 merupakan sebuah pengecualian dari hubungan persekutuan yang strategis antara Amerika Serikat dan Turki selama ini. Dan beberapa faktor yang ada, faktor internal/domestiklah yang merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak khususnya karena kondisi perekonomian Turki yang dilanda krisis parah sejak tahun 2001.Sebagai penutup, setelah serangan ke Irak terjadi dan rezim Saddam Hussein jatuh pada bulan Mei 2003, sikap Turki menjadi inkonsisten karena kemudian Turki membantu Amerika Serikat mengerahkan pasukannya ke Irak pada bulan Oktober 2003 dengan tujuan untuk stabilisasi di Irak. Kenyataan bahwa meskipun Amerika Serikat banyak dikecam oleh rakyat Turki atas langkah-langkah yang dilakukannya terhadap Irak, Turki tetap masih bergantung kepada Amerika Serikat dengan alasan Amerika Serikat adalah sekutu dekatnya dan sebagai negara super power di dunia baik di bidang ekonomi maupun di bidang militer. Kembalinya dilihan Turki kepada Arnerika Serikat -setelah penolakan Parlemen Turki kepada rencana serangan Amerika Serikat tidak lain adalah karena ketergantungan Turki yang besar secara ekonomi dan keamanan kepada Amerika Serikat. Pengiriman pasukan Turki ke Irak tersebut kembali dilakukan setelah adanya Perjanjian Keuangan antara Turki dan Amerika Serikat tanggal 22 September 2003 dimana Amerika Serikat menyediakan pinjaman uang kepada Turki sebesar 8,5 milyar dollar AS untuk membantu reformasi ekonomi di Turki. Di lain pihak, terdapat keinginan Turki yang kuat untuk menjadi anggota Uni Eropa seperti yang ditegaskan dalam tujuan utama kebijakan Turki. Hal ini juga dimaksudkan Turki untuk segera menuntaskan krisis ekonominya sehingga timbul kesan Turki ingin meraih kedua tujuan tersebut padahal sikap Eropa dan Amerika Serikat pada saat serangan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sangat bertolak belakang dimana Eropa menentang penanganan masalah Irak secara sepihak oleh Amerika Serikat."

"Penelitian ini mengkaji Peran Dana Bantuan Luar Negeri yang diberikan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh selama Darurat Militer (19 Mei 2003-18 Mei 2004). Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari yang diperoleh dari laporan program dan keuangan Partnership dan Yayasan TIFA yang dikeluarkan khusus untuk NAD pada tahun 2003 dan 2004. Data yang didapat dari tulisan yang sudah dipublikasikan seperti buku, jurnal, artikel dan Iaporan yang relevan dengan penelitian ini juga dijadikan sebagai data sekunder.Penulisan ini menggunakan sejumlah kerangka pemikiran. Diantaranya, konsep penyaluran bantuan Iuar negeri yang disalurkan ke dalam konflik internal yang diajukan Robert J Muscat, teori resolusi konflik yang diungkapkan Michael S Lund dan panduan yang dikeluarkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) perihal dana bantuan Iuar negeri. Konsep ini nantinya akan menjelaskan bagaimana peran dan motivasi bantuan yang diberikan lembaga donor untuk konflik internal. Sedangkan teori resolusi konflik dan panduan OECD akan digunakan membantu penilaian terhadap bantuan Partnership dan Yayasan TIFA untuk Konflik Aceh.Hipotesa dalam penelitian ini adalah dana bantuan luar negeri yang disalurkan Partnership dan Yayasan TIFA ke NAD saat periode darurat militer memiliki peran yang efektif dalam rangka menurunkan eskalasi konflik internal.Dari basil penelitian ini menunjukkan bantuan dana luar negeri ke dalam wilayah konflik internal ternyata tidak hanya didasari niat ingin membantu meringankan beban rakyat yang terlibat konflik. Lembaga donor tersebut selain memiliki motivasi kemanusiaan, juga memiliki motivasi politik ataupun ekonomi di balik penyaluran bantuan. Adanya motivasi ini terlihat dalam penyaluran bantuan yang dilakukan Partnership dan Yayasan TIFA untuk konflik Aceh. Kedekatan hubungan donor-pemerintah, waktu (timing) penyaluran bantuan dan peran proyek yang dilakukan di wilayah konflik tersebut juga mempengaruhi kondisi konflik itu sendiri."

"ABSTRAKGlobalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupanmanusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatasnegara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migransebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupanmigran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaanbahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalulintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untukmelihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukankegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya.Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasionaldan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnismisrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACTGlobalization does not only bring a positive impact on human life, but also cancause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of thecauses of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because ofmigrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that thereis a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus oftransnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the roleof the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activitieswhich also involve the migration of local agents in the operation. Therefore thisstudy uses the concept of transnational crime and supported by the business theoryof migration, to see the form of the business activities conducted by the networkmigration of migrant smugglers in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Indonesia dalam negosiasi perdagangan bebas Uni Eropa (UE) dengan negara-negara Asia Tenggara, yang dilihat dari perspektif UE. Pertanyaan pendahuluan dari penelitian ini adalah mengapa UE menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, pertanyaan penelitian utama dari tesis ini adalah mengapa Indonesia hanya menjadi negara keenam di Asia Tenggara yang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan UE dan bukan yang pertama. Metode penelitian tesis ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan studi kasus, dalam hal ini negosiasi perdagangan bebas UE-Asia Tenggara. Metode pengumpulan data utama menggunakan teknik studi pustaka yang dikumpulkan dari buku, artikel, laman berita, dan laman resmi dari organisasi-organisasi terkait. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teori Cross-Regionalism yang dikemukakan oleh Mireya Solís dan Saori N. Katada (2007). Faktor regional yang membuat UE melakukan perjanjian perdagangan bebas (FTA) lintas kawasan antara lain kondisi ekonomi internal yang terpuruk; kemunculan kekuatan-kekuatan ekonomi baru, terutama Tiongkok, yang menyaingi UE; kemajuan ekonomi dari keenam negara Asia Tenggara yang jauh lebih baik dari UE; kondisi perdagangan barang yang tidak menguntungkan dengan ASEAN; dan kebijakan politik UE. FTA lintas kawasan merupakan upaya UE untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya, mencegah terjadinya pengalihan perdagangan (trade diversion), dan menjadi kekuatan normatif. Faktor regional yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi prioritas bagi UE adalah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak lebih baik dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina; hubungan ekonomi UE-Indonesia yang menurun; isu-isu keberlanjutan (sustainability); dan minimnya hubungan UE-Indonesia. Kemudian, motif yang memengaruhi UE untuk melakukan FTA lintas kawasan adalah motif pengaruh (leverage), yaitu untuk mempromosikan nilai-nilai UE, sehingga terbentuk like-minded countries. Motif ekonomi dan motif pengaruh (leverage) merupakan alasan yang menyebabkan Indonesia tidak menjadi mitra negosiasi FTA bilateral pertama dan hanya yang keenam. Tampaknya kedua alasan ini memengaruhi UE dalam penentuan mitra FTA, sedangkan motif keamanan dan diplomasi tidak memengaruhinya. Hal ini menunjukkan bahwa motif keamanan dan diplomasi (politik) diabaikan oleh UE. Dalam memilih mitra FTA, nilai-nilai yang diusung UE kalah ketika berhadapan dengan kepentingan ekonominya.

---

This thesis aims to analyze Indonesia's position in the Free Trade Agreement (FTA) negotiations between the European Union (EU) and Southeast Asian countries as seen from the EU's perspective. The preliminary question of this thesis is why the EU negotiated FTAs with Southeast Asian countries. Meanwhile, the primary research question is why Indonesia became the sixth country in Southeast Asia to negotiate a bilateral FTA with the EU instead of the first. The research method of this thesis is a qualitative analysis using a case study, which is the EU-Southeast Asia FTA negotiations. The majority of the data collected in this thesis is collected from books, articles, news pages, and official pages from related organizations. To answer the research question, the researcher uses Cross-Regionalism theory put forward by Mireya Solís and Saori N. Katada (2007). Regional factors that have led the EU to conduct cross-regional FTA ​​are internal economic slump; the emergence of new economic powers, notably China, that rival the EU; economic improvement of the six Southeast Asian countries which is much better than the EU; unfavorable trade in goods with ASEAN; and EU political policy. Cross-regional FTA is EU's effort to improve its economic condition, prevent trade diversion, and become a normative power. Regional factors that have caused Indonesia not to become a priority for the EU are Indonesia's economic condition that was no better than Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, and the Philippines; the decline of EU-Indonesia economic relation; sustainability issues; and the lack of EU-Indonesia relation. Furthermore, the motive that influences the EU to conduct cross-regional FTA ​​is leverage motive, namely to promote EU values, so that like-minded countries are formed. Economic motive and leverage motive were the reasons why Indonesia was not the first and only the sixth bilateral FTA negotiating partner. It seems that both of these reasons influenced the EU in determining its FTA partners, while security and diplomacy motives did not influence the EU. This shows that security and diplomacy (politics) motives were disregarded by the EU. In choosing FTA partners, the values promoted by the EU lose out when it comes to its economic interests."

"Tesis ini membahas mengenai pemanfaatan sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing dimana ada beberapa tanaman tradisional Indonesia yang dipatenkan oleh negara maju tanpa memberikan kompensasi kepada Indonesia. Negara maju menggunakan pengetahuan tradisional yang terkait dengan temulawak, brotowali, gambir, pasak bumi dan kunyit sehingga menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi seperti obat-obatan, kosmetik, dan pangan. Hal ini tidak menguntungkan bagi Indonesia, karena bahan dasar produk-produk tersebut berasal dari Indonesia. Produk yang telah dipatenkan pun memiliki hak eksklusif/monopoli sehingga jika Indonesia membuat, menggunakan, atau menjual hal yang sama maka Indonesia harus membayar royalti kepada pemegang hak paten. Padahal apa yang telah dipatenkan oleh pihak asing tersebut disinyalir merupakan pengembangan dari pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah bertahun-tahun menggunakan tanaman obat tersebut untuk berbagai macam manfaat terutama obat-obatan. Sesuai dengan konvensi keanekaragaman hayati seharusnya Indonesia mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dari hasil pemanfaatan bahan hayati tersebut. Dengan menggunakan teori strukturalis, penelitian ini melihat bagaimana hak paten merupakan alat dari para kapitalis di negara maju untuk tetap mempertahankan kekuasaannya terhadap negara berkembang (Indonesia) dan justifikasi atas eksploitasi sumberdaya hayati milik Indonesia. Struktur sistem internasional yang ada menyebabkan tidak terjadinya benefit sharing atas pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemanfaatan dan komersialisasi sumberdaya hayati Indonesia oleh pihak asing tanpa disertai benefit sharing disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kepentingan negara maju dalam TRIPs, adanya ketidaksinkronan TRIPs dan CBD, serta permasalahan internal di dalam negeri Indonesia sendiri.

---

This thesis discusses the use of Indonesia's biological resources by foreign parties, where there are several traditional Indonesian plants are patented by develop countries without giving compensation to Indonesia. Developed countries using traditional knowledge related to ginger, brotowali, gambier, pasak bumi and turmeric to produce high value products such as pharmaceutivals, cosmetics, and food. It is not beneficial for Indonesia, because the basic ingredients of such products from Indonesia. The products have been patented also has exclusive rights/monopoly so that if Indonesia is making, using, or selling the same thing then Indonesia has to pay royalties to patent holders. Whereas what has been patented by a foreign party is alleged is a development of traditional knowledge of Indonesian people who have been using herbs for years for a variety of benefits, especially medication. In accordance with the convention of biodiversity, Indonesia should get a fair sharing of benefits from the utilization of these biological materials. With the use of structuralism theory, the study looks at how a patent is a tool of the capitalists in developed countries to retain power over developing countries (Indonesia) and the justification of the exploitation of Indonesia's biological resources. The structure of the existing international system led to the absence of benefit sharing of biological resources, utilization and commercialization of Indonesia. The results prove that the utilization and commercialization of Indonesia's biological resources by a foreign party without benefit sharing is caused by several factors, including the interests of developed countries in TRIPS, inappropriate of the TRIPS and CBD, and as well as internal problems within Indonesia itself."

"Tesis ini membahas Diplomasi Kebudayaan Prancis melalui Alliance Francaise di Cina Periode 1989-2009. Diplomasi kebudayaan sendiri bukan merupakan fenomena baru namun masih banyak negara yang belum menggunakan diplomasi kebudayaan sebagai cara lain dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini yaitu bagaimana diplomasi kebudayaan yang dilakukan Prancis melalui Aliiance Francaise di Cina mendukung terwujudnya kepentingan politik dan ekonomi Prancis.Prancis merupakan negara yang sudah sejak lama melakukan diplomasi kebudayaan dan secara konsisten. Diplomasi kebudayaan ini merupakan bentuk pengembangan dari softpower sebagai salah satu cara Prancis dalam memenuhi kepentingan nasional. Tujuan dari tesis ini untuk melihat diplomasi kebudayaan yang dilakukan Prancis di Cina sebagai bentuk dari softpower yang dilakukan melalui kerjasam tanpa adanya paksaan untuk memenuhi kepentingan nasional Prancis.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan publikasi resmi berkaitan dengan topik tesis. Sumber-sumber data tersebut kemudian dianalisis dengan memperhatikan laporan dari beberapa peristiwa.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa secara tidak langsung peranan Alliance Francaise dalam diplomasi kebudayaan Prancis di Cina pada periode 1989-2009 secara tidak langsung dapat berkontribusi terhadap kepentingan ekonomi dan politik Prancis.

---

This thesis explain and analyse French Cultural Diplomacy through the Alliance Francaise in China from 1989 until 2009. Cultural diplomacy is not a new phenomenon but there are many countries that have not been using cultural diplomacy as alternative way to fulfill their national interests, The problem of this thesis is about how French cultural diplomacy conducted through Alliance Fracaise in China can supports the estabilsihment of political and economic interest of French

France is a country that consistent using cultural diplomacy as a way to receive national interest. As we known that cultural diplomacy is a form of softpower. The purpose of this thesis is to look at France cultural diplomacy in China as a form of softpower conducted cooperation without any coercion to comply French national interests.

The methodology of this research is a qualitative descriptive design using secondary data. The data obtained from documents and official publications relating to the thesis topic. All the source of the data is analyzed by giving example from the report of several incidents.

The results of this study show that the role of Alliance Francaise in French cultural diplomacy in China in from 1989 until 2009 can indirectly contribute to economic and political interest of France."

"ABSTRAKTulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania pasca Perang Dingin dengan melihat respons Australia sebagai regional power. Tulisan ini mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode taksonomi ke dalam dua tema besar yang menjadi permasalahan akademisi, yaitu: perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania, dan respons Australia terhadap perluasan Cina. Dalam tema besar pertama, para akademisi melihat adanya kepentingan ekonomi dan politik Cina sehingga melakukan pendekatan terhadap negara kawasan Oseania. Cina dilihat memperluas pengaruhnya hingga ke kawasan Oseania seiring dengan konteks kebangkitan Cina (the Rise of China). Literatur menunjukkan bahwa Cina berupaya meningkatkan kekuatan ekonominya tersebut melalui perluasan pengaruh ke kawasan Oseania. Cina melakukan optimalisasi potensi-potensi kawasan Oseania guna meningkatkan kekuatannya di tingkat global. Perluasan tersebut dilakukan Cina dengan membentuk upaya penempatan diri terhadap negara kawasan. Pada tema besar kedua, sebagai regional power, Australia memiliki pandangan tersendiri mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania dan merespons upaya perluasan pengaruh Cina tersebut. Australia melihat upaya perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania sebagai ancaman tetapi potensial secara ekonomi, sehingga Australia melakukan kerja sama bilateral dengan Cina serta melakukan hedging dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi proses pendekatan Cina ke negara kawasan Oseania dalam rangka memperluas pengaruhnya ke kawasan. Akan tetapi, pandangan mengenai perluasan pengaruh Cina di kawasan Oseania di dominasi oleh akademisi Australia dan kurangnya tulisan akademisi dari negara kawasan Oseania sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut di masa depan.

---

ABSTRACTThis paper seeks to discuss the literature about the extent of Chinas influence in the Oceania post-Cold War era with the back of Australia as a regional power. This paper organizes the literatures based on the taxonomy classification method and finding two big themes: the expansion of Chinas influence in Oceania and the response of Australia as a regional power. For the first one, scholars regard the economic and political motives of China so that she is approaching the Oceanian countries. China has been seen to extend her influence into Oceania within the context of the Rise of China. The literature shows that China is gaining her economic power through optimizing the Oceanian potentials. By that, China is laying a connection with the Oceanian countries. For the second one, as the regional power, Australia has her own perspective towards Chinas influence in Oceania. Australia has seen Chinas influence in Oceania as a threat and economically potential, so Australia does cooperation bilaterally with China and hedging with the United States. Therefore, this paper concludes that in general there have been certain processes undertaken by China in approaching Oceanian countries in order to extend her influence. However, this the perspective of Chinas influence extension has been dominated by Australian scholars and the needs of other perspective leads to further research needed."

"Tesis ini membahas kepentingan nasional Singapura dalam mengusulkan pembentukan rezim open sky kepada ASEAN pada tahun 2002. Analisa dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan domestik yang mempengaruhi Singapura memilih strategi untuk mengusulkan open sky dan tantangan yang dihadapi Singapura untuk meliberalisasi penuh pasar transportasi udara di ASEAN. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah keuntungan apa yang ingin diraih Singapura dengan menawarkan ASEAN untuk meningkatkan kerja sama transportasi udaranya menjadi liberalisasi penuh dengan cara mengikat perjanjian open sky?Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori strategi penyesuaian internasional dari G. John Ikenberry. Kesimpulan yang ditemukan adalah open sky menjadi salah satu cara Singapura untuk menjadi pusat perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar negara-negara ASEAN sebaiknya meninjau kembali sejauh mana mereka dapat membuka diri bagi open sky, sebab open sky hanya akan menguntungkan Singapura, dan tidak mendukung integrasi pasar transportasi udara domestik di masing-masing anggota ASEAN.

---

Focus of this study is Singapore's national interest in recommending open sky regime to ASEAN in 2001. The analysis was conducted by focusing on external and domestic environments of Singapore that influenced its selection of strategy to recommend open sky and challenges faced by Singapore to fully liberalise air transport sector in ASEAN. Research question of this study is what benefit that Singapore is keen to pursue, by recommending ASEAN to shift its air transport cooperation to full liberalization by establishing an open sky?This research is qualitative, using strategies of international adjustment developed by G. John Ikenberry. The study found that open sky is one of tools used Singapore to become hub of economics in Southeast Asia region. The researcher suggests that ASEAN members should review their policy on how far they could open themselves toward open sky as is only benefited more to Singapore and do not encourage integration of domestic air transport market in ASEAN."