Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa dampak perubahan tarif bunga penagihan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penulis memanfaatkan peristiwa perubahan tarif dari tarif sebesar 2 persen per bulan menjadi tarif sekitar 0,50 persen per bulan sejak 2 November 2020, untuk masuk ke dalam desain regresi diskontinuitas menggunakan data tunggakan pajak. Teori ekonomi klasik memprediksi bahwa penalti yang rendah cenderung menimbulkan perilaku tidak patuh. Namun, hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan tarif bunga penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap respon pembayaran, tetapi tidak berpengaruh pada jumlah pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. Hal ini memberi kesimpulan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu linier dengan tarif penalti yang tinggi.

---

This study estimates the impact of changes in late payment penalties determined by the Minister of Finance. The author exploited a rate change event from 2 per cent per month to about 0.50 per cent per month since November 2, 2020, to enter into the discontinuity regression design using tax delinquencies data. Classical economic theory predicts that low penalties lead to disobedient behaviour. However, the results of this study indicate that changes in late payment penalties have a significant positive effect on payment response but do not affect the number of reduction/write-off penalties. This study concludes that tax compliance is not always linear with high penalty rates."

"Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan  skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun.

---

Tax reform in Indonesia through the HPP Law has removed basic foodstuffs from the list of goods that are exempt from VAT, so they have the potential to be subject to VAT in the future. This study aims to examine th equity aspects of the VAT policy on basic foodstuffs in Indonesia and the potential for state revenue. By using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model and an Iterated Linear Least-Square (ILLS) estimate, the authors analyze the pattern of expenditure distribution with 3 VAT policy schemes using a behavioral response approach and considering own-source food production. The results show that the VAT imposition scheme for all types of basic foodstuffs will be regressive, the VAT imposition scheme for some basic foodstuffs will be more or less regressive and the 1% and 3% VAT subsidy tariff scheme will further worsen the equity aspect. The author also estimates the potential state revenue from the policy scheme and finds that the potential revenue for the VAT policy scheme on all basic foodstuffs is Rp. 146 Trillion, the partial VAT policy scheme is Rp. 67 Trillion, while the Subsidy Tariff VAT policy scheme is only Rp. 14 and Rp.41 Trillion in a year."

"UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian. Sebagai motor penggerak perekonomian, UMKM memiliki keterbatasan yaitu kurangnya produktivitas yang disebabkan keterbatasan sumber daya, terutama keuangan. Berbagai program dukungan dijalankan untuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris pengaruh dukungan finansial dan nonfinansial terhadap produktivitas tenaga kerja Usaha Mikro dan Kecil menggunakan data pada level mikro. Menggunakan metode regresi linier berganda yang bersifat cross section, penelitian ini berkesimpulan bahwa unit usaha penerima dukungan finansial, dukungan non finansial dan kedua bentuk dukungan sekaligus berturut-turut terbukti memiliki produktivitas 28,12%, 16,04% dan 6,36% lebih tinggi dibandingkan kelompok unit usaha tanpa dukungan sama sekali.

---

MSMEs contribute significantly to the economy. As a driving force for the economy, MSMEs have limitations, namely the lack of productivity due to limited resources, especially finance. Various support programs are implemented to help MSMEs increase productivity. This study was conducted to provide empirical evidence of the effect of financial and non-financial support on the productivity of Micro and Small Enterprises using the micro-level data. Using the cross-sectional multiple linear regression method, this study concludes that business units receive financial support, non-financial support financial, and both forms of support proved to have a productivity of 28.12%, 16.04%, and 6.36% higher than the group of business units without support."