Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka suatu perseroan terbatas harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini permohonan pengesahan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum selain dapat dilaksanakan dengan Sistem Manual, yaitu permohonan langsung, juga dapat dilakukan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), yaitu permohonan melalui program Internet. Tentu saja dengan ketentuan baru ini membutuhkan suatu ketrampilan tambahan bagi para notaris dalam menggunakan komputer. Hal ini mungkin saja dapat mempengaruhi kinerja kerja seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan penelitian ini metode yang digunakan selain dengan menggunakan bahan-bahan pustaka (metode penelitian normatif) juga dengan melakukan penelitian data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan SISMINBAKUM dalam pelaksanannya masih memerlukan banyak pembenahan dan juga menuntut Notaris untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis normatif yang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu konsep pengaturan Rahasia Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara pidana. Pasal 40 dan Pasal 17 Ordonansi Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, merupakan landasan hukum dari Rahasia Jabatan Notaris, Namun, kedua pasal tersebut secara substansial masih bersifat umum sehingga bisa menimbulkan kekeliruan di dalam pemahamannya maupun pelaksanaannya* Apalagi ketika seorang Notaris dipanggil sebagai saksi ataupun saksi ahli dalam pemeriksaan perkara pidana untuk, memberikan kesaksian mengenai isi akta yang dibuatnya ataupun memberikan keterangannya yang berkaitan dengan keahliannya dalam bidang pembuatan akta. Setelah dilakukan penelusuran segi-segi teoritis/asas-asas hukum umum, sebagai hasil akhir penelitan disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan dalam pemeriksaan pendahuluan oleh pihak kepolisian, berdasarkan Pasal 117 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai saksi, Notaris dapat menolak untuk tidak memberikan keterangannya, namun, dalam pemeriksaan di persidangan yang dipimpin oleh Hakim berdasarkan Pasal 170 UU Nomor 8 Tahun 1981, setelah mendengar alasan penolakan yang diajukan oleh Notaris untuk tidak memberikan kesaksian tentang isi akta yang dibuatnya, hakim yang akan menentukan apakah kesaksian Notaris tersebut diperlukan atau tidak dalam perkara pidana yang dipimpinnya itu.

Abstrak :
Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Adanya gugatan yang diajukan kepada Notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh Notaris yang bersangkutan. Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,dimana Notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga, serta biaya.Tetapi ada kalanya karena keadaan yang berada diluar kuasanya (overmacht), akta yang seharusnya disimpannya secara baik menjadi hilang ataupun rusak. Terhadap kejadian yang berada diluar kuasanya tersebut Notaris dapat melakukan pembelaan diri berdasarkan overmacht tersebut.Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian empiris serta metode penelitian normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan dan melakukan riset dan wawancara. Berdasarkan kasus-kasus gugatan yang ada ternyata banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sikap profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman.