Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenggunaan konsep "orality" merupakan sebuah terobosan yang besar karena selama ini kelisanan selalu dinilai dari sistem nilai keberaksaraan. Sebelumnya, orang yang melek huruf atau beraksara menganggap orang yang tidak beraksara sebagai buta huruf. Kondisi mereka dianggap sebagai suatu kekurangan, ketiadaan, dan kelemahan. Anggapan begitu dapat diterima dalam masyarakat yang beraksara universal. Padahal situasi dalam masyarakat yang belum tersentuh oleh tulisan sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat beraksara.Meski saat ini amat sulit menemukan masyarakat yang sama sekali niraksara tetapi jejak kelisanan atau orientasi kelisanan itu masih dapat kita temukan dalam masyarakat yang sudah mengenal keberaksaraan tinggi seperti surat kabar awal di Minangkabau.Kelisanan sebagai satu medium, memiliki sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem yang terdapat dalam keberaksaraan. Kita tidak dapat mellihat keunggulan kelisanan jika kita belum berhasil menorobos hadangan keberaksaraan kita. Surat kabar terbitan awal di Minangkabau memperlihatkan adanya interaksi antara kedua medium ini melalui beberapa ciri kelisanan yang disampaikan oleh Ong dan Sweeney. Ciri-ciri kelisanan yang terdapat dalam surat kabar terbitan awal di Minangkabau inilah yang akan dibahas dalam disertasi ini.

---

ABSTRACTThe use of the concept ?orality? constitutes an important break-through, because, until recently, the worth of orality has always been assessed from the point of view of literacy and its value system. In the past, people able to read and write, literates, considered those without letters to be illiterate. Their condition was defined as a deficiency, an absence, a weakness. Such a standpoint may be acceptable in a full-fledged literate society. However, in a society that has not yet been touched by literacy, the situation is totally different from that in a literate society. Even though today it is quite difficult to find a society that is without any script whatsoever, we can still find traces of orality, or of oral orientation, in societies such as Minangkabau, which are characterized by high levels of literacy.Orality as a medium represents a system that differs totally from a literate one. We cannot appreciate the forte of orality if we don?t break through the limitations of our own literacy. Using characteristics of orality as identified by scholars such as Walter Ong and Amin Sweeney, it can be shown that in the earliest newspaper publications in Minangkabau society, there was considerable interaction between orality and literacy. It is the oral characteristics in these early Minangkabau newspaper publications that will be discussed in this PhD thesis."

"Disertasi ini membahas mengenai perkembangan sejarah Tarakan dengan menggunakan data arkelogi berupa benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu. Dari kajian terhadap data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan sejarah Tarakan dapat dibagi dalam 4 fase yang terdiri atas Tarakan pada masa awal, Tarakan sebagai kota tambang minyak bumi, Tarakan sebagai kota tambang minyak pada masa kedudukan asisten residen, dan Tarakan sebagai kota tambang minyak pada masa pertahanan. Keempat karakteristik sejarah beserta peninggalan sejarah berupa bangunan-bangunan itudapat diangkat sebagai potensi cagar budaya yang menjadi daya tarik pariwisata budaya tarakan untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan sektor pariwisata dan sektor ekonomi."

"ABSTRAKDisertasi ini menguraikan tentang perubahan identitas Cina Padang dari Revolusi sampai Reformasi. Pendekatan etnisitas Barth dan identitas Wang Gungwu digunakan untuk melihat perubahan identitas etnis Cina Padang dari rezim yang berkuasa. Kajian ini menemukan bahwa etnis Cina ikut berperan ketika Indonesia menjadi negara yang baru, meskipun dalam waktu yang bersamaan etnis Cina juga menjadi bagian dari orang Minangkabau saat terjadi pergolakan PRRI. Pada saat ini identitas ke-Minangan dan ke-Cinaan terlihat kuat di dalam diri Cina Padang. Ketika terjadi perubahan rezim dengan kontrol negara yang kuat pada masa pemerintahan Orde Baru, Cina Padang tetap aktif merepresentasikan diri mereka melalui aktivitas sosial dan budaya, meskipun hanya untuk kalangan sendiri. Kesempatan untuk tetap bisa beraktivitas tidak terlepas dari keberadaan perkumpulan sosial, budaya, dan kematian Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh serta politik lokal Padang dan karakteristis masyarakat Minangkabau yang terbuka sehingga memberikan ruang kepada etnis Cina untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Tekanan dan kontrol negara berdampak terhadap tingginya loyalitas dan solidaritas sesama kelompok etnis Cina. Fenomena lain ditemukan setelah Reformasi bergulir, di mana saat politik lokal dan politik negara memberikan kesempatan besar bagi etnis Cina untuk merepresentasikan budaya dan adat istiadat mereka, malah sebaliknya terjadi perubahan struktur dan tatanan sosial

---

ABSTRACTThis dissertation analyses the changes in Padang Chinese identity from revolution to reformasi. Using Barth?s approach to ethnicity and Wang Gungwu?s approach to identity, it looks at changes in Padang Chinese ethnic identity through the governing regimes. The study finds that ethnic Chinese played a role in Indonesia becoming a new country, despite simultaneously being part of Minangkabau society at the time of the PRRI separatist movement. Nowadays, Minang and Chinese identities are clearly strong in the Padang Chinese. With the regime change and strong state control under the New Order government, the Padang Chinese remained active in representing themselves through social and cultural activities, if only within their own circles. The Himpunan Tjinta Teman and Himpunan Bersatu Teguh organisations were integral in providing opportunities to remain active through social and cultural gatherings, and funerals, as were local politics in Padang and the open characteristics of Minangkabau society, all of which allowed room for the ethnic Chinese to develop. State pressure and control resulted in high levels of loyalty and solidarity among ethnic Chinese. Another phenomenon became apparent after Reformasi; when local and state politics provided enormous opportunities for ethnic Chinese to represent their culture and traditions, what actually transpired were structural changes in their social order as a result of competition and internal conflicts between commercial associations (kongsi)."

"Disertasi ini membahas hubungan Indonesia-Malaysia pada masa konfrontasi 1963-1966 dengan pokok kajian utama pada proses penyelesaian konfrontasi. Proses penyelesain konflik kedua negara dinilai penting dan menarik, karena konflik yang juga ikut melibatkan kekuatan-kekuatan pihak yang luar seperti Inggris dan Amerika Serikat, bisa diselesaikan dalam waktu singkat bukan melalui pertemuan-pertemuan formal, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dengan didahului oleh sejumlah pertemuan-pertemuan rahasia kedua belah pihak yang terlibat secara langsung, tanpa melalui mediator pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan strukturistik. Hasil penelitian menyimpulkan ada dua faktor yang menjadi pendorong penyelesaian konfrontasi yaitu peristiwa keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965 dan peristiwa gerakan 30 September 1965. Kedua peristiwa ini bisa dikatakan saling kait mengkait dan menjadi pendorong utama perubahan sikap kedua negara terkait konfrontasi. Selain itu, penyelesaian konflik bisa terjadi karena munculnya aktor-aktor dikedua negara yang memiliki persamaan pandangan untuk bisa mengubah keadaan yang dinilai telah menghambat dan mengganggu stabilitas kedua negara dan juga kawasan. Hal penting lainnya adalah, pertemuan-pertemuan rahasia yang terjalin pada awal proses penyelesaian konfrontasi adalah dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan persaudaraan.

---

The Focus of this study is to examine the relationship between Indonesia-Malaysia during confrontation era, 1963-1966. The main focus is the process of resolving the confrontation. The resolved of conflict between the two countries was interesting, because the conflict also involved forces outside such as Britain and the United States, can be resolved in a short time rather than through formal meetings, but can be resolved amicably, preceded by a number of secret meetings of both parties involved directly, without going through the mediator. This research is a qualitative study using historical methods and approaches strukturis.

The results concluded that there are two factors that pushed the end of confrontation namely, Separation Singapore from the Federation of Malaysia in August 1965 and the 30 September 1965 movement. Both of these events can be said to be intertwined and become the main factor of change in the attitude of the two countries related confrontation. In addition, conflict resolution can occur due to the emergence of actors in both countries with a view to the equation could change things which have been inhibiting and destabilizing both countries and the region as well. Another important thing is, secret meetings were established early in the settlement process confrontation is by utilizing a network of friends and fraternity."

"Penelitian tentang gerakan pekerja di Provinsi Jawa Barat terjadi pada pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1952. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa persoalan ekonomi menjadi penyebab utama timbulnya pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat?Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori aksi kolektif model mobilisasi dari Charles Tilly. Menurut Tilly aksi kolektif terdiri atas komponen: interest, organization, mobilization, opportunity, dan collective action. Sedangkan elemen vital aksi kolektif model meobilisasi meliputi: power, repression/fasilitation, dan opportunity/threat. SOBSI menjadi agensi bagi pekerja lepas mampu mengintegrasikan kelima komponen aksi kolektif yang kemudian berpuncak pada pemogokan. Tuntutan pekerja berhasil karena Ketua Panitia Aksi SOBSI K.Werdoyo mempunyai power yang besar baik yang berupa posisi dan perannya sebagai Ketua Fraksi Buruh di DPR maupun kemampuannya dalam bernegosiasi. K.Werdoyo mampu mengatasi tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah dan memanfaatkan fasilitasi yang diberikan pemerintah kepadanya. K. Werdoyo juga mampu mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintahan Perdana Menteri Wilopo (dari PNI) yang lebih lunak dalam menyikapi tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat daripada Perdana Menteri sebelumnya, Sukiman dari Masyumi.Pemogokan pekerja lepas di Jawa Barat dikarenakan adanya tindakan ekploitasi dari Pemerintah Pusat. Pada hakekatnya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tersebut tidak melanggar ketentuan karena secara formal kewenangan tentang peraturan penetapan upah masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Persoalan utamanya lebih pada tindakan ketidakadilan yang dirasakan oleh pekerja lepas yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di tengah-tengah pekerja lepas mengalami kesulitan ekonomi yang serius, Pemerintah Pusat menurunkan pendapatan mereka.Tuntutan pekerja lepas di Jawa Barat berhasil, bahkan kemudian berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah. Keberhasilan tutunan tersebut telah meredakan aksi-aksi pekerja lepas di Provinsi Jawa Barat yang juga telah meluas ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, meningkatkan kesejahteraan pekerja, semakin besarnya organisasi SOBSI, dan telah jelasnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan tentang pekerja lepas.

---

This research studies the workers movement in West Java Province that rose in the middle of twentieth century, especially in 1952. The main objective of the research is to prove that the economic problem was the main cause of the government workers strike in West Java.

In this research, author utilizes the theory of collective action - mobilization model of Charles Tilly. Tilly argues that the collective action consist of several components, which are interest, organization, mobilization, opportunity, and collective action. Meanwhile, the vital elements of the collective action - mobilization model comprise power, repression/facilitation, and opportunity/threat. SOBSI became an agency for the government workers that integrated five components of collective action, which later led to government workers strike. The demand of government workers was successful, because the Chair of Action Committee of SOBSI, K. Werdoyo had not only a great power within his position and role as the Head of Government workers Faction in the Parliament, but also in his negotiation ability. He not only controlled repressive actions that exercised by the government, but also utilized the government facilities that provided for him. K. Werdoyo was able to take opportunities that were given by Prime Minister Wilopo (from PNI), who acted softly in dealing with the demands of government workers in West Java rather than the former Prime Minister, Sukiman from Masyumi.

The government workers strike in West Java caused by the exploitation from the Central Government. Essentially, the policy of Central Government did not against any regulation because the regulation of wage determination was the authority of the Central Government. The main problem emphasized on the injustice action, which suffered by the government workers, by the Central Government. While the workers encountered a serious economic difficulty, the Central Government lowered their income.

The demand of government workers in West Java not only succeeded, but also later led to the issue of the Government Regulation Number 31 Year 1954 about the Government workers. The accomplishment of the demand relieved other government workers actions in West Java that already spread to Central Java and East Java Provinces, increased the welfare of government workers, made the organization of SOBSI bigger, and brought the authority to Regional Government in issuing the regulations about government workers."

"Di sektor Pertambangan Emas Skala Kecil umumnya peneliti memandang Penambang Rakyat dan aktifitasnya negative, menimbulkan permasalahan utama yaitu dari penggunaan Merkuri pada pengolahan material metode TM, tiadanya pemasukan bagi negara, pungutan liar dan kerentanan aspek K3. Selama ini terjadi pembiaran/ignorance oleh Pemerintah dan opsi penegakan hukum menghentikan aktifitas penambangan. Padahal fenonema umumnya, setelah penutupan, masyarakat kembali melanjutkan aktifitas penambangan, dan permasalahan kembali berlanjut, membentuk sebuah siklus. Kondisi ini terus terjadi selama beberapa dekade, dan menyebar luas di berbagai daerah, Bagaimana sesungguhnya kondisi sector ini? Layakkah sector ini didukung? Bagaimana opsi penanganan masalahnya? Penelitian bertujuan memetakan kondisi riil sektor ini, mensimulasi scenario pengolahan material tanpa Merkuri, dan merumuskan model ideal pertambangan berkelanjutan menurut Sustainable Mining Practices/SMP. Disusunlah model dasar dan matematis kondisi riil sektor, disimulasi skenario penggunakan teknologi pengolahan material tanpa Merkuri/DB dan status legal/illegal sebagai perbandingan. Dilakukan analisis perhitungan kelayakan ekonomi usaha dan profesi. Disusun kriteria dan indikator dasar penilaian keberlanjutan sektor pertambangan skala kecil, dan analisis kelayakan lain. Kemudian dirumuskan opsi terbaik penanganan masalahnya. Sektor pertambangan emas rakyat di Indonesia, digambarkan di lokasi penelitian: membentuk siklus Lingkaran Setan. Legalisasi dan penggunaan teknologi pengolahan Non Merkuri berperan kunci dalam solusi, dan lokasi penelitian dinyatakan layak untuk didukung.....In the small-scale gold mining sector, researchers generally view Community Miners and their activities negatively, causing major problems, namely from the use of Mercury in the TM method of material processing, no income for the state, illegal levies and the vulnerability of K3 aspects. So far, ignorance has occurred by the Government and options for law enforcement to stop mining activities. Whereas the general phenonema, after closure, the community resumed mining activities, and the problems continued again, forming a cycle. This condition has continued for decades, and is widespread in various regions. How is the real condition of this sector? Is this sector worth supported? What are the options for dealing with the problem? The research aims to map the real conditions of this sector, simulate a material processing scenario without Mercury, and formulate an ideal model for sustainable mining according to Sustainable Mining Practices / SMP. A basic model and a mathematical model of the real conditions of the sector were compiled, a scenario of using material processing technology without Mercury / DB and legal / illegal status was compiled as a comparison. An analysis of the calculation of the economic feasibility of business and profession is carried out. Formulated basic criteria and indicators for the assessment of the sustainability of the small-scale mining sector and other feasibility analyzes. Then the best option for handling the problem is formulated. The smallholder gold mining sector in Indonesia, is depicted in the study location: forming a vicious circle. Legalization and use of Non-Mercury processing technology plays a key role in the solution, and research sites are deemed worthy of support."