Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Carin Andyline Noerhadi

Ratifikasi rotterdam convention on the prior informed consent for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade oleh Indonesia dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah Indonesia = Ratification of the rotterdam convention on the prior informed consent for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade by Indonesia to prevent environmental pollution in Indonesia / Carin Andyline Noerhadi

" Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pestisida dalam kegiatan perdagangan internasional di dunia dan pembentukan peraturan internasional terkait dengan perdagangan pestisida. Penulis ini akan membedah isi Konvensi Rotterdam, sebagai salah satu ketentuan hukum internasional tentang perdagangan pestisida; dengan memberikan penjabaran mengenai prinsip, materi pokok, manfaat, kendala, serta hak dan kewajiban Negara peserta dalam melakukan ratifikasi Konvensi tersebut. Implementasi Konvensi Rotterdam di Indonesia dan beberapa Negara lain juga akan dianalisis yang didasarkan pada kepentingan, peraturan nasional, dan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S56950

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Miranda Kosasih

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional analisis konsep pertanggungjawaban individual dalam kasus prosecutor v, thomas lubanga dyilo pada tahun 2012 di international criminal court = The concept of criminal responsibility under international criminal law analysis of the concept of individual criminal responsibility in prosecutor v thomas lubanga dyilo case in 2012 at international criminal court

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional dan secara spesifik membahas konsep pertanggungjawaban individual yang diatur dalam Statuta Roma. Konsep pertanggungjawaban individual mulai dikenal dalam hukum internasional moderen pada masa Perang Dunia II tepatnya dalam Peradilan Nuremberg, dengan menghukum individu atas kejahatan internasional. Konsep ini selanjutnya diterapkan di berbagai peradilan pidana internasional. dan mengalami perkembangan dengan munculnya konsep pertanggungjawaban pimpinan dalam Peradilan Tokyo dan konsep Joint Criminal Enterprise dalam International Court for Former Yugoslavia (ICTY). Konsep pertanggungjawaban individual mengalami perubahan ketika diterapkan ... "

2013

S46333

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Shafira Nindya Puteri

Keberlakuan Alasan Keamanan Nasional sebagai Pengecualian dari Asas Non-Refoulement = The Application of National Security Exception to the Principle of Non-Refoulement

" Skripsi ini membahas tentang keberlakuan alasan keamanan nasional sebagai pengecualian asas non-refoulement yang dikenal sebagai kerangka perlindungan terhadap warga negara asing di suatu negara. Pertanyaan dasar yang menjadi pusat penelitian skripsi ini adalah dapat tidaknya alasan keamanan nasional diberlakukan sebagai pengecualian terhadap asas non-refoulement setelah terjadinya perkembangan terhadap pengaplikasian asas itu sendiri. Dalam satu sisi, kedaulatan setiap negara dalam hubungan internasional harus dihormati. Hal ini termasuk menyangkut permasalahan tindakan-tindakan yang dilakukan negara untuk menjaga keamanan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45778

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yoga Budhi Prananto

Tinjauan yuridis terhadap upaya masyarakat internasional dalam penanggulangan permasalahan space debris = Legal aspects surrounding international efforts on the mitigation of space debris

" Permasalahan space debris merupakan salah satu persoalan yang terus menjadi ancaman bagi kegiatan masyarakat internasional di ruang angkasa. Mengingat space debris sebagai suatu akibat langsung dari kegiatan manusia di ruang angkasa, bertambah banyaknya negara-negara yang berkemampuan teknologi untuk melakukan peluncuran hanya akan terus membuat persoalan debris terus berkembang. Walaupun telah terdapat ancaman yang nyata dari keberadaan space debris, kerangka hukum internasional yang tersedia belumlah secara komprehensif mampu menanggapi persoalan yang ada secara langsung. Terlihatlah bahwa ... "

2014

S53774

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Agata Jacqueline P.

Dampak offers of services komite internasional palang merah dalam konflik bersenjata internasional = Effects of the offers of services of the international committee of the red cross in international armed conflicts

" Skripsi ini membahas mengenai offers of services yang diajukan oleh Komite Internasional Palang Merah dalam suatu Konflik Bersenjata Internasional. Komite Internasional Palang Merah sebagai guardian dari keempat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 mempunyai status khusus sebagai neutral intermediary dari para pihak yang berkonflik. Oleh karena status khusus inilah, Komite Internasional Palang Merah tidak dapat memaksakan para pihak yang berkonflik untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam keempat Konvensi Jenewa berserta Protokolnya. Offers of services ini menjadi suatu instrumen ... "

2014

S53670

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Iqbal

Analisis keabsahan berdirinya negara Israel di atas wilayah Palestina berdasarkan sistem mandat internasional dan perwalian = Analysis towards legality of establishment of the state of Israel over the Palestinian territories under international mandates and trusteeship system

" Skripsi ini membahas mengenai persoalan masalah keabsahan berdirinya negara Israel di wilayah mandat dalam hukum internasional, terutama mengacu pada sistem mandat internasional dan sistem perwalian. Sebagai rangkaian permulaan pembahasan, secara kronologis, akan dipaparkan mengenai status hukum wilayah Palestina, mulai dari berakhirnya Perang Dunia I sampai beralihnya wilayah tersebut kepada Inggris oleh Liga Bangsa-bangsa melalui perjanjian mandat Palestina. Analisis diawali dengan menjelaskan sistem mandat internasional yang diperkenalkan Liga Bangsa-bangsa serta sistem perwalian yang menggantikannya. Berikutnya, analisis ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53587

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eliza Dayinta Harumanti

Pengaturan imunitas bagi pejabat publik dalam proses litigasi perdata menurut teori imunitas yang terbatas (restrictive sovereign immunity) dalam hukum Internasional = Immunity of foreign individual public officials in a civil procedure under restrictive sovereign immunity in international law

" Skripsi ini membahas mengenai perkembangan teori restrictive sovereign immunity di dalam hukum internasional dan penerapannya terhadap imunitas pejabat publik. Penulis akan menganalisis tujuh putusan pengadilan dari beberapa negara dan pengadilan internasional yang menggunakan pendekatan imunitas yang terbatas di dalam dalil gugatan melawan negara di hadapan pengadilan asing. Analisis didasarkan pada studi literatur mengenai perkembangan teori imunitas yang terbatas dan pengaturannya dengan meninjau perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional. Simpulan yang didapatkan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54994

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nico Angelo Putra

Konsep pertanggungjawaban joint criminal enterprise dalam hukum pidana internasional

" Konsep Joint Criminal Enterprise pertama kali diperkenalkan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia di dalam kasus Tadic pada tahun 1999. Setelah kasus Tadic, konsep Joint Criminal Enterprise diterapkan di berbagai pengadilan pidana internasional dan pengadilan hybrid supranasional untuk kasus kejahatan internasional. Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat konsep penyertaan, sebuah konsep yang menyerupai Joint Criminal Enterprise. Tulisan ini membahas pengertian dan perkembangan konsep Joint Criminal Enterprise, penerapan Joint Criminal Enterprise di dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1190

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tria Widyakumala

Pengaturan hukum internasional mengenai Perikanan Tuna: Studi kasus Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S26282

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Try Kuntarto

Perlindungan pemerintah RepublikIndonesia terhadap Warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang (human trafficking) transnasional.

" Pemerintah Republik Indonesia memiliki yurisdiksi ekstrateritorial untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang menjadi korban perdagangan orang transnasional yang berada di wilayah teritorial negara lain melalui perwakilannya di luar negeri. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan Vienna Convention on Consular Relations 1963 memberikan batasan terhadap yurisdiksi ekstrateritorial yang dimiliki oleh Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemberian perlindungan terhadap warga negara yang menjadi korban perdagangan orang transnasional ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S26284

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian