Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query

Raja Sawery Gading Dzetaj Notonegoro

Posisi Negara Berkembang dalam Integrasi Ekonomi Regional dan Hubungannya dengan Sistem Perdagangan Multilateral WTO = The Position of Developing Countries in Regional Economic Integration and Its Relation with the Multilateral Trading System of the WTO

" Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46843

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Felicia Clarissa

Tinjauan hukum internasional atas search and rescue terhadap pencari suaka yang berada dalam keadaan bahaya di laut = international law review on search and rescue of asylum seekers in distress at sea

" Dalam perjalanan menuju negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan, pencari suaka seringkali melakukan perjalanan melalui laut dengan menggunakan kapal yang tidak laik laut dan seringkali pula dilakukan dengan bantuan kelompok penyelundup migran. Perjalanan yang berbahaya ini mengakibatkan banyaknya kapal pencari suaka yang mengalami kecelakaan di laut sehingga para pencari suaka seringkali berada dalam keadaan bahaya di laut. Hukum internasional mewajibkan negara untuk melakukan SAR untuk menyelamatkan setiap orang yang berada dalam keadaan bahaya di laut, termasuk ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53471

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Afghania Dwiesta

Analisis tanggung jawab negara (State Responsibility) Belanda terhadap kasus Rawagedeh (Balongsari) dalam Putusan Pengadilan Negeri Den Haag Nomor Perkara: 354119/HA ZA 09-4171 menurut hukum internasional = State responsibility of the Netherlands for Rawagedeh (Balongsari) case on Den Haag District court Judgment case Number: 354119/HA ZA 09-4171 in international law

" Putusan Pengadilan Negeri Den Haag pada tahun 2011 memutuskan untuk menerima klaim gugatan yang diajukan oleh keluarga para korban pembantaian Rawagedeh yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1947 silam. Pengajuan klaim ganti kerugian dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke muka Pengadilan Negeri Den Haag. Hal ini dilakukan sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh penggugat mengingat tidak adanya penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan oleh negara Belanda secara publik. Meskipun Pengadilan Negeri Den ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S55048

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Reza Arief Rahman

Hak kebebasan menangkap ikan di laut bebas = Freedom of fisheries on high seas

" Skripsi ini pertama menjelaskan perkembangan dan pengaturan kebebasan dalam menangkap ikan di laut bebas yang tercantum di dalam UNCLOS 1982, kemudian skripsi ini juga menjelaskan serta menganalisa mengenai kewajiban lain dalam kebebasan menangkap ikan di laut bebas yaitu kewajiban negara untuk mnegadopsi tindakan yang bertalian terhadap warga negaranya untuk konservasi wilayah laut bebas dan kewajiban negara untuk bekerjasama secara regional dalam pengelolaan serta konservasi wilayah laut bebas. Selanjutnya dalam skripsi ini akan membahas penerapan ketentuan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S57729

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alissa Shebila

International movement to combat illegal unreported and unregulated fishing and state practices = Pergerakan internasional dalam memberantas penangkapan ikan yang melanggar hukum tidak diatur dan tidak dilaporkan serta praktik negara

" Background: The occurrence of the IUU fishing in high seas and State water jurisdiction has been developed in many regions all over the world and become one of the global issues. International law related to fisheries has the significant role as a combatant towards such issue through international movement, implemented by States reflected on each State practices. Research questions: This research will analyze the practice and history of the IUU fishing terminology, international law and regulation ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S62271

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alden Martin

Analisis compulsory licensing di bidang farmasi dalam hal terjadinya epidemi hiv aids berdasarkan pasal 31 agreement on trade related aspects of intellectual property rights = Analysis of compulsory licensing in the field of pharmaceutical in regards of hiv aids epidemic based on article 31 of agreement on trade related aspects of intellectual property rights

" Compulsory licensing diatur dalam Pasal 31 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Di dalam pasal tersebut ada pengecualian compulsory licensing yakni dalam hal terjadinya suatu national emergency or extreme urgency atau untuk public non-commercial use. Tetapi perjanjian internasional tersebut tidak mengatur definisi pengecualian penerapan compulsory licensing. Penelitian ini meninjau penafsiran terkait penerapan compulsory licensing atas paten farmasi, dalam hal terjadinya epidemi HIV/AIDS di Afrika Selatan, Brasil dan Thailand. Dalam penerapannya, masih terdapat perbedaan ... "

2016

S62593

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putri Rachelia Azzura

Tinjauan hukum internasional terhadap bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan kawasan terumbu karang oleh kapal: studi kasus MS Caledonian Sky tahun 2017 = International law perspective on liabilities for coral reefs damage by vessels: case study on MS Caledonian Sky of 2017

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban bagi para pihak yang terlibat dalam kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal pesiar MS Caledonian Sky di Raja Ampat, Indonesia, yang terjadi pada tahun 2017 silam. Hingga saat ini, kasus kandasnya MS Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di perairan Indonesia tersebut masih belum membuahkan penyelesaian. Tulisan ini menjabarkan bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang tersedia dalam hal terjadinya kerusakan lingkungan hidup terumbu karang di kawasan perairan sensitif, yang diatur dalam berbagai sumber ... "

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simorangkir, Ignatia Oktavia

Penerapan state of necessity dalam bilateral investment treaty = Implementation of state of necessity in bilateral investment treaty

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas ketentuan State of Necessity dalam Bilateral Investment Treaty ldquo ("BIT") rdquo sebagai dasar bagi para pihak dalam BIT untuk mengesampingkan pelaksanaan tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional dalam BIT Analisis dilakukan dengan menggunakan studi kasus atas sengketa LG&E Energy Corp, LG&E Capital Corp, LG&E International Inc ldquo ("LG&E") rdquo melawan Republik Argentina melalui pendekatan metode yuridis normatif Permasalahan utama dari penerapan State of Necessity dalam kasus tersebut antara lain sifat ... "

2013

S53010

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Irene Mira

Penerapan Prinsip The Most Favoured Nation Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional Yang Berasal Dari Bilateral Investment Treaties = Application Of The Most Favored Nation Principle In International Investment Dispute Settlement Originating From Bilateral Investment Treaties

" Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional yang berkaitan dengan penerapan prinsip The Most Favoured Nation menurut keputusan pengadilan dan arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prinsip umum hukum internasional ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46550

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Grace Gabriella Binowo

Penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 dalam kegiatan satelit penginderaan jauh (Satellite Remote Sensing) di era globalisasi = Implementation of United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 concerning Satellite Remote Sensing activities in globalization era.

" Skripsi ini membahas penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Prinsip 1986) dalam kegiatan satelit penginderaan jauh di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan nasionalnya. Prinsip 1986 mengatur secara umum kegiatan penginderaan jauh agar tetap sejalan dengan prinsip kegiatan keantariksaan. Di era globalisasi, teknologi penginderaan jauh semakin maju dengan sektor swasta semakin aktif terlibat. Salah satu isu utama penerapannya adalah prinsip non-diskriminasi atas akses terhadap data. Indonesia, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S47295

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian