Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Berdasarkan Keputusan Menkeu RI No. 498/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009. Sebagai satker BLU, Politeknik Kesehatan Bandung boleh memungut biaya dari masyarakat berdasarkan tarif layanan yang dibuat. Masalahnya belum diketahui berapa biaya untuk penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Farmasi Politeknik Kesehatan Bandung dimana perhitungan biaya dengan metode ABC dapat digunakan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan pembiayaan pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa biaya pendidikan pada Program Studi Farmasi Politeknik Kesehatan Bandung Tahun 2013. Metode penelitian adalah penelitian operasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode ABC (Activity Based Costing). Hasil penelitian disajikan berdasarkan aktivitas komponen biaya yang mempengaruhi biaya pendidikan. Dimulai dari registrasi kemudian perkuliahan dan diakhiri dengan pengumuman. Diketahui total biaya adalah Rp 2,385,856,539,- sedangkan biaya satuan berdasarkan metode perhitungan ABC adalah Rp 12,293,230,-. Pendapatan Prodi Farmasi adalah Rp 1,638,214,000,- dan Cost Recovery Rate sebesar 69%. Disarankan agar manajemen berusaha mencari sumber pendapatan lain seperti kerjasama dengan perusahaan yang berhubungan dengan kefarmasian ataupun penelitian oleh dosen Prodi Farmasi. Selain itu Prodi Farmasi perlu memperbaiki manajemen keuangan dalam penyusunan anggaran Prodi Farmasi serta melakukan efisiensi di setiap aktivitas tanpa mengurangi efektifitas.

---

The cost of education is a very important component in education. The education process can not run without support of costing. Based on the Minister of Finance Decree No. 498 / KMK.05 / 2009 dated December 17, 2009. As satker BLU, Health Polytechnic Bandung may collect fees from community based service rates are made. The problem is not yet known how much it costs for providing education in Pharmacy Study Program Health Polytechnic Bandung where the calculation of the cost of the ABC method can be used as an ingredient in determining education funding policies. The aim of this study was to analyze the cost of education of Pharmacy Health Polytechnic Bandung 2013. The method is operational research using quantitative and qualitative approaches. The analytical method used is the method of ABC (Activity Based Costing). Results of the study are presented based activities that affect the cost components of the cost of education. Starting from the registration later lectures and ends with the announcement. Known total cost is Rp 2,385,856,539, - while the unit cost based on the method of calculation ABC is Rp 12,293,230, -. Pharmaceutical Prodi income is Rp 1,638,214,000, - and Cost Recovery Rate of 69%. It is recommended that the management tried to find other sources income such as cooperation with companies dealing with pharmaceutical or research by professors Prodi Pharmacy. Besides Prodi Pharmaceutical need to improve financial management in budgeting Prodi Pharmacy and efficiency in every activity without reducing effectiveness.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Hani rsquo; AnnadorohProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Pembimbing : Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHPerencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaantenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan serta upayakesehatan. Tahun 2015 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan MenteriKesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan PerencanaanKebutuhan SDM Kesehatan. Tahun 2016, kota Depok telah melaksanakanpenyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkanPermenkes 33 Tahun 2015 tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikanpertimbangan dalam pengangkatan pegawai. Untuk itu peneliti melakukan analisispelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kota Depokuntuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan penyusunandokumen tersebut di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview. Triangulasi sumberdilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informandengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studiliteratur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok tahun 2017 belum sesuaidengan tahapan yang terdapat dalam permenkes 33 tahun 2015 sehingga outputbelum menggambarkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depoksecara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh kesemua tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan di kota Depok tahun 2017 dan perlu ditingkatkan, khususnyakomunikasi ke pemangku kebijakan tingkat kota untuk mendapakan dukungandan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumenperencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, komunikasi kepada pelaksana dilapangan, serta komunikasi horisontal ke lintas sektor. Demikian juga faktorsumber daya khususnya kualitas dan kuantitas SDM dan dana, serta faktordisposisi khususnya komitmen dan insentif masih perlu ditingkatkan. FaktorStruktur Birokrasi perlu melibatkan sektor terkait, perlu adanya kejelasan tugassebagai perencana SDM Kesehatan pada individu yang ditunjuk, serta perluadanya SOP pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMKesehatan yang singkat dan jelas.Kata kunci:Perencanaan; SDM Kesehatan; Permenkes 33/2015; Kota Depok

---

ABSTRACT
Name Hani rsquo AnnadorohStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analisis Pelaksananan Penyusunan DokumenPerencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan diKota Depok Tahun 2017Mentor Lecturer Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas, MPHHealth workforce planning is organized in stages based on the availability ofhealth workforce and the needs for development implementation as well as healthefforts. In 2015 Ministry of Health issued Regulation of Minister of Healthnumber 33 of 2015 on Guidelines for Preparation of Human Resource for Health HRH Needs Planning. In 2016, Depok has implemented the preparation ofhuman resource of health needs planning documents based on Regulation ofMinister of Health number 33 of 2015, but the results cannot be taken intoconsideration for recruitment. Therefore, the researcher conducted an analysis ofthe implementation of the preparation of HRH planning documents in Depok toobtain in depth information about how the implementation of the preparation ofthe document in 2017. This research is a qualitative research with data collectiontechniques in the form of in depth interview. Triangulation of sources wasperformed by comparing the data obtained from one informant to anotherinformant. The study of the documents produced, as well as the literature studywere used as the comparison to the information obtained. The result of theresearch indicates that the preparation of human resource of health needs planningdocuments of Depok in 2017 was not in accordance with the stages contained inRegulation of Minister of Health number 33 of 2015, so that the output has notdepicted the human resource for health needs planning of Depok as a whole.Communication is an influencing factor to all stages of the implementation ofpreparation of HRH Needs planning document in Depok in 2017. It needs to beimproved, especially for the communication to city level stakeholders to getsupport and common commitment in the implementation of the activity ofpreparation of HRH needs planning document, as well as communication to thefield executors, and horizontal to cross sector communication. In addition, thefactors of resources, particularly on the quality and quantity of human resourcesand funds, as well as disposition factors, especially the commitment andincentives should be improved. Bureaucratic Structure factors should involve therelated sectors and it requires tasks clarity for HRH planner on the appointedindividual. Moreover, SOPs of implementation of the preparation human resourcefor health needs planning document should be brief and clear.Key words Planning Human Resources for Health Regulation of Minister ofHealth number 33 of 2015 Depok