Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kota tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta yang berbatasan langsung dan menerima dampak dari pengembangan reklamasi pantai di utara Jakarta digunakan sebagai model pembangunan yang didasarkan pada pendekatan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsep infrastruktur perkotaan berkelanjutan di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta, yang merupakan pendekatan yang mengintegrasikan modal komunitas kota, kebutuhan infrastruktur kota dan komponen kota ekologis. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, dilakukan analisis multivariat adaptasi dari Structural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel kompleks dan simultan. Variabel laten komponen kota ekologis bersama dimensi ekonomi dan sosial diuji kembali melalui uji keberlanjutan metode Multidimensional Scaling (MDS) dengan software RAP-ECOCITY (Rapid Appraisal for Ecological City) yang merupakan adaptasi dari RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Faktor yang mempengaruhi keberlanjutan terdiri dari tata guna lahan, jaringan prasarana, bangunan/pemukiman, serta sumber daya air. Nilai indeks keberlanjutannya adalah 56,27 yang mencerminkan infrastruktur kota di kawasan revitalisasi pantai utara Jakarta cukup berkelanjutan secara multidimensi dimana dimensi ekonomi sangat berkelanjutan dan dimensi sosial cukup berkelanjutan; sedangkan dimensi ekologi kurang berkelanjutan. Atribut sensitif yang menjadi faktor pengungkit dari dimensi ekologi adalah kepadatan penduduk atau jumlah penghuni dalam satu rumah dan keterjangkauan terhadap pelayanan angkutan umum, dari dimensi ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sedangkan dari dimensi sosial adalah tingkat partisipasi sekolah dan jumlah pengangguran terbuka.

---

ABSTRAK High economic growth in the city was not balanced with the provision of adequate infrastructure. Development of waterfront revitalization area north of Jakarta which is immediately adjacent to and receive the impact of the development on the north coast Jakarta reclamation is used as a model of development based on the ecological approach. This study is aiming to examine the concept of sustainable urban infrastructure in the revitalization of the northern coast of Jakarta, which is an approach that integrates city community capital, the infrastructure demands of the city and the city ecological components. The relationship between the components is analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) which is a multivariate analysis that analyzes the complex relationship between variables simultaneously. Obtained latent variables along with sosial and economic dimensions are re-tested through sustainability test methods Multidimensional Scaling (MDS) with the RAP-Ecocity software (Rapid Appraisal for Ecological City) which is an adaptation of the RAP-FISH (Rapid Appraisal for Fisheries). The factors influencing the sustainability consists of land use, the network infrastructure, building and water resources. The sustainability index is 56,27 which reflects the revitalization of the city's infrastructure in the northern coast of Jakarta is relatively sustainable with several characteristics multidimensionally. In term of economic dimension is very sustainable, in term of the social dimension is fair sustainable, but in term of ecological dimension is less sustainable. Sensitive attributes which are factors that determining the sustainability levers of ecological dimension is the population density or the number of occupants in the house and affordability of public transport services, the economic dimension is the rate of economic growth and inflation, while the social dimension is school participation rates and unemployment.

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kelimpahan, dampak serta alternatif pengendalian sampah di Pantai Kuta.Luas daerah asal sampah dihitung dengan sistem informasi geografis. Dampak kelimpahan sampah dihitung berdasarkan biaya penanggulangan dan hilangnya pendapatan para pelaku usaha di Pantai Kuta. Model kelimpahan dan pengendalian sampahmenggunakan sistem dinamik dengan software PowersimConstructor 2.5D. Sumber sampah Pantai Kuta berasal dari aktivitas pariwisata di Pantai Kuta dan sampah yang terdampar di Pantai Kuta dari Selat Bali. Sampah Selat Bali berasal dari DAS Selat Bali dan interaksi dari laut sekitar. Luas DAS Selat Bali sekitar 4.470 Km2yang terdiri dari 2.419 Km2 di Pulau Jawa dan 2.051 Km2 di Pulau Bali. Berdasarkan kabupaten/kota, terdapat 3 kabupaten di Pulau Jawa (Banyuwangi, Jember, Bondowoso) dan 5 kabupaten/kota di Pulau Bali (Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng) yang sebagian wilayahnya berada di DAS Selat Bali. Dampak sampah di Pantai Kuta pada Januari2011 telah mengurangi pendapatan pelaku usaha hingga 71% dan meningkatkan biaya pembersihan sebesar 63%-75%.Pemodelan kelimpahan sampah mengunakan data fluktuasi sampah selama 72 bulan dari Mei 2007 hingga April 2013.Proyeksi pemodelan dilakukan selama 72 bulan dari Mei 2013 hingga April 2019. Hasil pemodelan kelimpahan sampah Pantai Kuta telah dinyatakan valid dengan nilai AME 0,127. Terdapat dua faktor pengungkit kelimpahan sampah di Pantai Kuta (KSPK) yaitu fraksi sampah yang dibuang ke sungai (F-SDS) dan fraksi sampah pertanian tak terkelola (FSPT). Hasil simulasi dengan 4 kondisi adalah sebagai berikut: 1)Simulasi model yang diperpanjang (business as usual/BAU)mengindikasikan terjadinya peningkatan rata-rata KSPK sebesar 7,16% dibandingkan data 72 bulan sebelumnya. 2) Simulasi model dengan skenario pesimis dengan asumsi FSDS menjadi dua kali lipat akan meningkatkan KSPK rata-rata sebesar 234,70% atau naik sebesar 2,34 kali lipat dibanding BAU 3) skenario moderat dengan asumsi F-SDS dapat dikendalikan menjadi setengahnya akan dapat menurunkan KSPK sebesar 10,79% dibanding BAU 4) skenario optimis asumsi F-SDS dan F-SPT dapat dikendalikan menjadi setengahnya akan dapat menurunkan KSPK sebesar 16,13% di banding BAU. Pengendalian KSPK dapat dilakukan dengan peningkatan kerjasama antar pemerintah di DAS Selat Bali dengan target utama adalah penurunan F-SDS dan F-SPT. ...... The study aims to determine the abundance,impact and alternative of litter controlling in Kuta Beach. The area of litter source calculated with geographic information systems. The impact of litter is calculated based on the clean-up costs of litter and loss of income entrepreneurs in Kuta Beach. Models abundance and litter control using dynamic system with software Powersim Constructor 2.5D. The litter source in Kuta Beach derived from activity of tourism and litter that stranded of Bali Strait. The litter Bali Strait is derived from the Bali Strait watershed and the interaction of the surrounding sea. Bali Strait watershed area around 4,470 km2 consisting of 2,419 km2 in Java and 2,051 km2 in the island of Bali. Based on the district/city, there are 3 districts in Java (Banyuwangi, Jember, Bondowoso) and 5 districts/cities on the island of Bali (Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana and Buleleng) is partially of their area located in Bali Strait watershed. The impact of litter on Kuta Beach in January 2011 has reduced entrepreneurs income by 71% and increases cleaning costs by 63%-75%. Modeling abundance using litter data for 72 months from May 2007 until April 2013. Projection conducted for 72 months from May 2013 until April 2019. Modeling has been declared valid with the AME value of 0.127. There are two factors leverage abundance of litter on Kuta Beach (KSPK) is the fractions of litter dumped into the river (F-SDS) and fractions of unmanaged agricultural litter (F-SPT). The simulation results with 4 conditions are as follows: 1) Thesimulation model is extended (Business as usual / BAU) indicated an average increase of 7.16% KSPK than previous 72 months. 2) Simulation model of the pessimistic scenario assuming the F-SDS doubled, KSPK will increase by an average of 234.70%, up by 2.34 times compared to BAU 3) moderate scenario assuming the F-SDS can be controlled by half, KSPK will decrease by 10.79% compared to BAU 4) optimistic scenario assuming the F-SDS and F-SPT can be controlled by half, could decrease KSPK by 16.13% compared to BAU. KSPK control can be done withcooperation among governments in the Bali Strait watershed with the main target is the reduction of F-SDS and F-SPT.

Abstrak :
Beberapa hasil penelitian memprediksi pada tahun 2030 hampir 80% emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di dunia berasal dari kota-kota besar. Mitigasi perubahan iklim adalah pendekatan menuju kota rendah karbon dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan produksi CO2 khususnya dari sektor transportasi yang memproduksi emisi terbesar di Jakarta, sekitar 45% atau 2,33 tCO2/kapita dari total 5,10 tCO2/kapita; Disisi lain penataan ruang dan desain kota dapat memainkan peran penting (key factor) dalam pengurangan dan penyerapan CO2. Model penataan ruang dan desain kota yang efektif dan inovatif adalah penataan ruang dan desain kota yang mempertimbangkan prinsip mitigasi yaitu bagaimana penataan ruang dan desain kota yang memproduksi CO2 serendah mungkin dan menyerap CO2 sebanyak mungkin. Hasil analisis mengindikasikan bahwa penataan ruang dan desain kawasan TOD secara substantif dapat mengurangi CO2 dengan berkurangnya pengguna angkutan pribadi dan bertambahnya akses penduduk terhadap sistem transit yang nyaman dan akses ke elemen kota lainnya. Upaya pengurangan emisi CO2 dan penambahan akses ini terkait dengan pengembangan model penataan ruang dan desain kawasan TOD yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar Walk, Cycle, Connect, Transit, Mix use, Densify, Compact, dan Shift menghasilkan target pengurangan emisi menjadi 65% dari 30% Bussiness As Usual. Kondisi pengurangan emisi CO2 mengakibatkan menurunnya tingkat gradasi lingkungan dari 5,18 tCO2/kapita menjadi 4,47 tCO2/kapita, sedikit dibawah kondisi Kotra Metropolitan Tokyo (4,86 tCO2/kapita) yang telah mempunyai sistem TOD terstruktur dengan baik. Model ini dapat direplikasikan ke kawasan TOD lainnya yang mempunyai tipologi yang sama, dan membuktikan semakin banyak jumlah TOD yang tertata dan terstruktur di suatu kota metropolitan akan semakin tinggi tingkat keberlanjutannya. ......Some studies envisage that 80% of global emissions GHG emanate from the big cities. The mitigation approach is aimed towards Low-Carbon and Sustainable Cities, especially in big cities. The approach encompasses a reduction in carbon dioxide (CO2) production and an increase in the absorption of CO2, especially from transportasion sector that produces the biggest emission in Jakarta as much of 45% or 2.33 tCO2/capita from 5.10 tCO2/capita in total emission. Spatial planning can play an important role or be the key factor towards the sustainability of the city. Innovative spatial planning and urban design model should take into account the principles of spatial planning and mitigation, how is producing carbon as low as possible and absorbing as much carbon as possible. The analysis indicate that the substantive TOD spatial planning can reduce CO2 emissions by reducing the private car, increasing the people's access to transit, adequate housing, pleasant facilities, pedestrians and cyclists, as well as large green open spaces. The research shows that the TOD spatial planning and urban design have resulted in greater achievement of emission mitigation target which do regard to the basic principles of Walk, Cycle, Connect, Transit, Mix use, Densify, Compact, dan Shift. The reducing is 65%, as compared to 30% of the target in bussiness as usual. These are demonstrated by the decreased level of enviromental degredation from 5.18 tCO2/capita to 4.47 tCO2/capita which is lower then Tokyo (4.89 tCO2/capita) that has been have a good TOD system. The contribution of emission reductions is significant and therefore it can be replicated to seven TOD which have similar typology. This study proves that the more TOD areas in a city, the higher the level of sustainability of the city.

Abstrak :
Pendekatan klasik di dalam perencanaan Wilayah Pertambangan (WP) adalah komponen fisik bahan galian dan kelayakan ekonomi dijadikan pertimbangan utama. Sementara komponen lingkungan hidup dipertimbangkan hanyalah ketika menyusun AMDAL pertambangan pada akhir evaluasi sebuah proyek pertambangan sebelum dilakukan eksploitasi bahan galian. Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang menentukan proporsi alokasi lahan/ruang untuk direncanakan sebagai WP, (2) merumuskan model analisis kesesuaian lahan dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutannya dalam rencana WP, (3) menghitung luas area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana WP, (4) merumuskan prioritas pilihan model kebijakan dalam rencana penetapan WP. Penelitian ini menggunakan pendekatan survey persepsi dan integrasi GIS dan AHP dalam analisis kesesuaian lahan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buton Utara yang sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Suaka Margasatwa tetapi memiliki potensi bahan galian langka di Indonesia yaitu aspal alam. Temuan utama dari penelitian ini adalah: (1) Proporsi alokasi lahan untuk rencana penetapan WP dipengaruhi oleh integrasi komponen lingkungan fisik dan sosial dalam analisis kesesuaian lahannya dengan bobot prioritas dipertimbangkan SEBESAR 75,14%. Pre-Mining Land Suitability Analysis (P-MLSA) dengan produk akhir proporsi green reserve area merupakan model analisis kesesuaian lahan integratif dan paling sesuai untuk diterapkan dalam rencana penetapan WP, (3)Luas green reserve area yang memungkinkan untuk dialokasikan sebagai rencana untuk ditetapkan sebagai WP dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan adalah 13.650 ha atau 18,073% dari 75.529 ha luas lahan total Suaka Margasatwa eksisting yang masuk wilayah administratif Kabupaten Buton Utara (4) Prioritas pilihan strategi kebijakan terhadap green reserve area saat ini adalah menetapkannya sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk tetap mempertahankan keberlanjutan penggunaan lahan saat ini dan tetap menjaga representasi sektor pertambangan dalam tata ruang.Konsep green reserve area dalam rencana penetapan Wilayah Pertambangan dengan prosedur analisisnya dapat diterapkan oleh stakeholder pemerintah, masyarakat dan investor pertambangan. ......The classical approach in the planning of mining area is done by making the physical component of mineral and the economic feasibility as the primary considerations. The environmental component is considered only when formulating the Environmental Impact Assessment/EIA of mining at the final evaluation of a mining project prior to the exploitation of minerals. The goals of this study are: (1) To identify the environmental components that determine the proportion of allocation of land / space planned as WP, (2) To formulate a model of land suitability analysis by integrating environmental considerations and its sustainability in the WP plans, (3) To calculate the area which is possible to be allocated as WP plans, (4) To formulate the priority of choosing policy model in WP determination plan. This study uses the approach of perception survey and the integration of GIS and AHP in the land suitability analysis. The research was conducted in the Regency of North Buton which most of its area is the Wildlife Sanctuary area but has the potential existence of Indonesia’s rare minerals of natural asphalt. The main findings of this study are: (1) The proportion of the allocation of land/space for the WP determination plan influenced by the integration of the physical environment and social components in land suitability analysis with the priority weighting of 75.14% (percent), (2) Pre-Mining Land Suitability analysis (P-MLSA) with proportion of green reserve area as the final product is an integrative model of land suitability analysis and the most suitable to be applied in determining WP plans, (3) The wide of green area reserve that allows it to be allocated as a plan to set up as WP with due regard to the sustainability principles is 13,650 ha or 18.073% of the total land area of 75,529 ha of Wildlife Sanctuary existing incoming administrative region of North Buton Regency, (4) The current priority of strategy choice of policy for the green reserve area is by assigning it as The State’s reserve area. This is to maintain the sustainability of the current land- use as well as maintaining the representation of the mining sector in the spatial planning. The concept of green reserve in the mining area determination proposed with analysis procedure can be applied by government stakeholders, communities and mining investor.