Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Mengingat pentingnya pelayanan kesehatan dan pihak Lembaga Pemasyarakatan sarana dan prasarananya masih jauh dari memadai maka dari itu upaya kerjasama dengan pihak terkait terus di bina agar kekurangan dalam pelayanan kesehatan dapat terbantu walupun belum terpenuhi semuanya. Karena hal ini diharapkan pihak terkait dapat membantu banyaknya kekurangan-kekurangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan bersama yang telah digariskan oleh masing-masing pimpinan belum sepenuhnya diterapakan sehingga dalam pelaksanaan hanyak terjadi kendalakendala justru yang sangat direpotkan adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri karena pihak Lembaga Pemasyarakatan berada dalam posisi pihak yang sangat mengharapakan bantuan pelayanan kesehatan. Kecilnya dana kesehatan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan membuat pihak Lembaga Pemasyarakatan harus terus selalu berupaya mendekati pihak terkait, selain itu juga memberikan peluang kepada siapapun bagi yang simpati untuk membantu pelayanan kesehatan atas dasar kemanusian, ditambaha lagi dengan semakin meningkatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sudah barang tentu membawa dampak kurang baik dalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian yang penulis Iakukan secara kualitatif bahwa pelaksanaan hubungan kerjasama Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak terkait dalam pelayanan kesehatan narapidana sudah berjalan tetapi belum terlaksana secara sebelumnya, hal ini disebabkan karena masing-masing istansi atau LSM masih kekurangan dana ditambah sumber daya manusianya serta sistem birokrasi yang terkadang menghambat. Hal ini menandakan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang berupaya secara maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana khisusnya dalam perawatan kesehatan narapidana.

---

ABSTRACT
Referring to the importance of health treatment and the infratructures and means of correctional institutions aren't much more properly, so that cooperation with the interrelated perties can't be fulfillid completely yet. Therefore, it is hopped the interrelated parties can assist the deficiencies of the correctional institution. Collective decision had been outlined by each leader, however it never been applied completely, so that in the realization there are many obstacles that cause a fuse for correctional instructions themselves, because correctional institutions in the position of needing more health treatments. Being minimum of the health funds that belonging to the correctional institutions, it causes that they should make an effont for approaching the interrelated parties; besides, they also give apportunities to whoever that have sympathy for assisting health treatment based on humanity; furthermore, by increasing the total of prisoners in the correctional institutions, it can make bad impact to the existence of correctional institutionals. The research that had been carried aut by the writer by using qualitative method, resulted : cooperation between correctional institutional and interrelated parties, about prisoners health treatments had run, however hadn't been carried out correctly yet, it was caused by each instance or social society instutute are still lack of funds, in addition their human resources and their bureacracy systems somtimes can hamper them. This case indicates that I class Tangerang correctional institution had made maximal efforts for carrying out establiahment of prisoners, special in their health treanment.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada strategi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi keterbatasan dana operasional yang meliputi biaya makan narpidana, biaya perawatan kesehatan narapidana, biaya pembinaan mental agama dan biaya pembinaan keterampilan kerja dan menggunakan infonnasi secara efektif dari pejabat Lembaga Pemasayarakatan Pria Tangerang dan instansi yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasyralcatan Pria Tangerang. Kemampuan penyediaan anggaran oleh pemertintah terhadap Lembaga Pemasyarakatan belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan suatu strategi untuk mengatasinya keterbatasan dana. Implementasi dari strategi dalam mengatasi keterbatasan dana adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi - instansi pemerintah dan pihak swasta untuk membantu Lembaga Pemasyarakatan dalam mengatasi keterbatasan dana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber informasi menggunakan literatur yakni Organisasi, manajemen, teori pelayanan, anggamn. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) orang yakni 5 (lima) orang dari Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang dan 4 ( empat) orang dari instansi diluar Lembaga Pemasyarakatan, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumen - dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dari analisis terhadap hasil wawancara disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang dalam mengatasi keterbatasan dana operasional belum memanfaatan keunggulan sumber daya yang dimilki serta belum melakukan koordinasi secara intensif terhadap instansi -- instansi pemerintah yang menangani bidang kesehatan, bidang keterampilan kerja. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang ada belum memadai, adanya peraturan yang kurang pendukung, serta kebijakan yang dilakukan oleh instansi diluar Lembaga Lembaga Pemasyarakatan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan Strategi mengatasi keterbatasan dana operasional dalam pembinaan narapidana

---

ABSTRACT
This research focuses on strategy of Correctional Institution to solve operational budget limitation and use information effectively by officials at Correctional Institution of Men in Tangerang and institutions that cooperate with Correctional Institution of Men in Tangerang. The ability of budget allocation by government for Correctional Institution is not suitable to necessary needs, so it should be developed a strategy to solve budget limitation. This research uses descriptive-qualitative method. The source of information is using literatures which are organization, management, service theory, and budget. The informant in this research consists of 9 people who are 5 people from Correctional Institution of Men in Tangerang and 4 people from institution outside Correctional Institution, data collection through interview and documents related to this research. From analyses to interview result, it can be concluded that Correctional Institution of Men in Tangerang, in solving the operational budget limitation, has not used the best resources it has and also has not coordinated intensively with government institutions that handle health and work skills. While the constraints the Correctional Institution of Men in Tangerang faces are non-supportive regulation and the policies should be done by institutions other than correctional institutions that not supportive to strategy implementation in solving operational budget limitation in developing prisoners.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana dalam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan agar narapidana yang telah memenuhi syarat dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Prosedur untuk memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan dengan beberapa tahap melalui program pembinaan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat administratif maupun substantif. Proses pelaksanaannya kadangkala dalam memenuhi syaratnya mengalami beberapa kendala baik terhadap sumber daya manusia pada petugas maupun narapidana sendiri. Selain itu kendala yang lain adalah disebabkan oleh faktor organisasi, administrasi serta kondisi sosial masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaanya. Oleh karena itu keberhasilan dalam memenuhi syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat dapat dipengaruhi oleh pemahaman dan peningkatan sumber daya manusia sebagai faktor pendukung. Disamping itu pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga pemahaman prosedur yang ada, pengorganisasian, koordinasi baik dalam internal lembaga pemasyarakatan sendiri maupun oleh organisasi lain yang terkait seperti Kejaksaan dan pengadilan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, walaupun dalam memenuhi syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat telah berjalan sesuai dengan prosedur namun demikian dalam pelaksanaannya masih adanya kendala-kendala dalam memenuhi syarat-syarat di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah, masih kurangnya sumber Jaya manusia baik tentang teknis pada petugas maupun pemahaman pada diri narapidana, juga dalam hal kurangnya pemahaman dalam hal organisasi dan koordinasi dengan pihak lain. Selain itu kendala lainnya adalah dalam pemenuhan berkas administrasi serta kondisi Iingkungan masyarakat dalam mendukung pemenuhan syarat-syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Agar program pembinaan narapidana dalam memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat lebih efektif dan efisien diperlukan peran dan kerjasama beberapa pihak. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan serta adanya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan tentang proses pengajuan pembebasan bersyarat baik pada petugas maupun narapidana. Disamping itu adanya perhatian yang lebih oleh pimpinan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana terutama pada proses administrasi yang tidak dibebankan seluruhnya pada narapidana sehingga hak narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat dapat dirasakan bagi yang telah memenuhi syarat.

---

A conditional release is one of rights any prisoner had in prison corrective program for those prisoners parole any of requirement to interact and socialize with the community outside the prison. Procedures for getting a Parole were through several stages of corrective program by firstly parole any administrative and substantive requirements. Prisoners faced some constraints sometimes, both from the staff of the prison and the prisoners themselves. In addition, other constraints were organizational and administrative in nature and social condition of the community in favor of its realization as well. Therefore, a successful requirement parole with respect to a parole could be influenced by an understanding and improvement of human recourses as the supporting factors. In addition to the possible right, it was necessary to understand the existing procedure. organization, coordination among internal prisoner itself and any other related organizations such as attorney offices and courts. The results of research indicated that, factually there were still constraints at Tangerang Women Prison; though prisoners were parole any of requirements procedurally. Some of those contains were the lack of human resources, namely, the prison staff's technical ability, the prisoners understanding, and the organization's understanding and coordination with other paties. Moreover, other constraints were problems with parole administrative documents and social environment of community that would support the fulfillment of any requirements for conditional release. For the program to be more effective and efficient, the role and coordination of other parties were needed. Thus, periodical and sustainable socialization and improvement in human resources were necessary also through training in the application of parole both for staff and prisoners. Besides, it was suggested for the top management of the prisoner to pay more attention, especially regarding the administration process the have been burden of prisoners as a whole so far, so that the right to the conditional release might be realized for any of prisoners parole the requirements.

Abstrak :
Anak yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani proses pemeriksaan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), seyogyanya dihindarkan dari tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa dengan can. membangun sumber days manusia sejak dini, Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan tindak pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui tanya jawab babas dengan responden maupun inforrnan dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak terstruktur sebagai instrumen penarikan/ pengumpulan data. Kemudian data tersebut diolah, dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Berdasarkan pada basil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dimana perlindungan hak anak dalam proses penyidikan belum teralisasi dengan baik. sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi realisasi perlindungan hak anak pelaku kenakalan dalam proses penyidikan di Polies Metropolitan Jakarta Barat adalah peraturan perundang-undang yang mengatur perihal proses penyidikan anak sampai saat ini belum sinkron. Sementara pemahaman penyidik terhadap peraturan perundang-undangan hanya melihat dari segi kemampuan yang dimiliki oleh seorang penyidik, baik berdasarkan pengalaman, minat, perhatian dan dedikasinya. Berdasarkan legalitas formal dan pengalaman secara inklusif berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap serta perilaku hukum, namun pemahaman penyidik dalam penanganan tindak pidana anak belurn efektif karena berbagai kendala seperti normatif dan sosio-kultur.

---

Children whom are against law and being examination processing of law enforcement. They should be avoided from actions that it cam influence their growth and development. Children protection is an effort on which they will fulfill their right and obligation and it's a reality of society justice as society's responsibility to take a part in developing of human rights, early. The protection means protection of children rights in criminal justice investigation process that apply the principle of children protection. This research contains primer data and secondary. The collecting of data has done by questioner, interview with respondents and informant. And then, this research is analysis in qualitative - descriptive way by inductive frame work. Based on research, I can draw a conclusion that children protection, today haven't bring into relation yet, whereas factors which police of west Jakarta, acts that rule about children investigation haven't synchronized yet. Mean while, understanding of officer towards regulation will be seen by abilities, based on experience, interest, and their dedication. In related to formal legality and experience inclusively such as knowledge in law, understanding, attitude of law, but there are not effective understanding of officers in children justice crime because of obstacles, that is normative matter and social -cultural.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus di Lembaga Pemasyarkatan Klas I Cipinang tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan pemberian pembebasan bersyarat, yaitu semenjak diusulkan clan Lembaga Pemasyarakatan hingga diterbitkannya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dart Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (orang) petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, 6 (enam) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, 2 (dua) orang petugas di Kantor Wilayah DKI Jakarta, 5 (orang) petugas di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 1 (satu) orang staf pada Balai Pemasyarakatan, 1 (satu) orang petugas di Kejaksaan Negeri, dan 2 (dua) orang penjamin narapidana. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para peneliti di bidang information literacy. Dari analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Proses pengusulan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.; 2) Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat pada kenyataannya membutuhkan wakiu yang cukup Iama; 3) Hambalan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat sudah sangat kompleks, kendala yang dihadapi bukan saja pada permasalahan SDM petugas Pemasyarakatan, namun juga terkendala pada ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian pembebasan bersyarat; 4) Kendala lain yang menjadi penghambat dalam proses pemberian PB adalah kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing, Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melaui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan Lilmas awal bagi narapidana, mengingat Litmas awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat; perlu adanya perbaikan regulasi yang mengatur tentang penyederhanaan proses pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam hal pentahapan atau hirarki; Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menelapkan kebijakan program non fsik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat; melakukan pendekatan serta koordinasi kepada inslansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian PB.

---

This research is focused on the Cipinang Correctional Institution Class I, concerning to the obstacles of the policy implementation of parole granting, from first process until the prisoner received the verdict from the Authority. It is also include the qualitative research in description design. Five informants in this research are 5 (five) Cipinang Correctional officers, 2 (two) officers from Ministry of Law and Human Rights district office in DKI Jakarta, and 6 (six) prisoners, 5 (five) Directorate General of Correctional officers, I (one) Parole Board, I (one) prosecutor from Attorney General, and 2(two) bailsman. Data is collected by deep interview; the analysis is referred to standard and opinions from researcher in information literacy field. From analyzing of the interview results, it concludes: 1) The granting process of the parole for the prisoner is remain out of procedures and not follow the existing policy which are regulated in law; 2) The stage policy in processing the parole granted is need long term; 3) Obstacles is more complex, such as correctional human resources, it also faces inconsistency of policy implemented especially the technical mechanism and substantial problem; 4) Other obstacles is the lack of awareness of the other government authority who claim only their own policy. This research suggests that the correctional authority should emphasize on compulsory to the whole correctional institution to implement social research at the first time the prisoner enter the institution. The social research is the key for the development of the parole quality and quantity; Directorate General should make a policy in building program, particularly the prison officer knowledge and education for the Correctional Institution and Parole Board about integration treatment program, like parole granting; approaching and coordination to the other government authorities, which could be started from comprehensive discussion to solve the problem in terms of parole granting.

Abstrak :
Penelitian ini difokuskan pada masalah hubungan informal yang dilakukan secara intens antara narapidana/tahanan dengan petugas lembaga pemasyarakatan atau pihak lain. Hubungan yang bersifat informal tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga membentuk jaringan sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Di lokasi penelitian yang menjadi sumber data penulis hubungan tersebut lebih dikenal dengan istilah "Ponakan". Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dimana penelitian lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang digambarkan tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan Grounded Research. Analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan pengamatan iangsung (observasi) dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) Hubungan informal yang terjadi antara narapidanaltahanan dengan petugas pemasyarakatan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan Baling menguntungkan (simbiosis mutualisme) ; 2) Terbentuknya pola hubungan "ponakan" tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan inisiatif berdasarkan stratifikasi sosial dan berdasarkan kepentingan yang diharapkan ; 3) Teori yang dianggap mempunyai relevansi dengan fenomena hubungan "ponakan" tersebut adalah teori tentang jaringan social, teori pertukaran dan teori tindakan social. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa hubungan yang bersifat informal tersebut yang mempunyai kecenderungan berdampak negatif dapat di akomodir melalui mekanisme wall sebagai mekanisme legal formal dan mengoptimalkan mekanisme yang diatur dalam prosedur tetap (protap).

---

This research is focused on the problem of informal relation performed intensely between inmates/prisoners with the officers of rehabilitation center or other parties. That informal in characteristic relation is performed continuously and running in long enough time, thus forming social network in that rehabilitation center. In the location of research as the data source of the writer, that relation is known more with the term "Ponakan" in Indonesian or nephew in English. This research is performed through qualitative approach, whereas the research uses and gathers information more by means of in-depth study on the researched phenomena. As for the method used is analytical descriptive method aimed to make description, picture or elaboration systematically, factually and accurately on the facts, characteristics as well as relations among the phenomena being researched. The phenomena described then to be analyzed using Grounded Research. From the analysis on research results performed by direct observation and interviews; it can be concluded that: 1) Informal relation occurring between inmates/prisoners with officers of rehabilitation center can be performed based on mutual agreement and benefits (symbiotic mutualism): 2) Formation of that "ponakan" relation pattern can be classified based on initiatives, based on social stratification and based on expected interests; 3) Theory deemed as having relevance with that phenomena of "ponakan" relation is theory on social network. Theory of exchange and theory of social acts. The research results recommend that the said informal in characteristic relation with its negative effect tendency can be accommodated through representative mechanism as formal legal mechanism and optimizing the mechanism arranged in prosedur tetap/fixed procedures (protap).

Abstrak :
Penelitian ini memfokuskan perhatian pada proses belajar korupsi pajak yang dilakukan oleh seorang pegawai Pajak Bumi dan Bangunan di salah satu KPPBB pada tahun 2006. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses belajar dan bagaimana cara yang dilakukan oleh pegawai pajak tersebut dalam melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam terhadap informan yang merupakan pelaku penyimpangan pajak tersebut. Wawancara tersebut dimaksudkan guna mendapatkan informasi bagaimana proses belajar, teknik melakukan penyimpangan serta dorongan menjadi pelaku korupsi. Pembahasan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian agar penyimpangan pajak serupa tidak terjadi ketika PBB dialihkan menjadi pajak daerah. ......This study focused on corruption learning process by a property tax employee at one of KP-PBB in 2006. The purpose of the study is to know the learning process and the way he do in irregularities and abuse of authority in his job. This study use qualitative method with descriptive study type. Data obtained by in-depth interview with informant in which offender of the case. This interview intended to obtain information about the learning process, technique of aberration, and encouragement to be the corruptor. This study use Differential Association theorem by Edwin H. Sutherland. Recommendation of this study is to be used as study material in order to such tax aberration does not happen when PBB diverted to be local tax.

Abstrak :
Kekerasan fisik pada mahasiswa masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan terkait dengan pola kekerasan fisik tersebut. Tulisan ini menggunakan teori aksi situasional untuk menjelaskan pola kekerasan fisik pada mahasiswa yang pernah terjadi di Indonesia. Melalui teori ini, mahasiswa melakukan kekerasan fisik sebagai aksi situasional terhadap motivasi yang ada dan didukung oleh moralitas individu dan kontrol saat peristiwa terjadi. Motivasi seperti provokasi atau godaan bagi individu, kemudian didukung oleh pembenaran penggunaan kekerasan fisik dan relasi kuasa serta rendahnya kontrol eksternal membuat mahasiswa terdorong untuk melakukan kekerasan fisik ......Physical violence against students is still rampant in Indonesia. This then raises questions related to the pattern of causes of the physical violence. This paper uses situational action theory to explain the pattern of causes of physical violence against students that has occurred in Indonesia. Through this theory, students commit physical violence as a situational action against existing motivations and are supported by individual morality and control when events occur. Motivation such as provocation or temptation for individuals, which is then supported by justification for the use of physical violence and power relations as well as low external control makes students compelled to commit physical violence.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagaimana dengan masyarakat luas yang memiliki stratifikasi sosial di dalamnya, masyarakat narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentu juga memiliki stratifikasi sosial di dalamnya. Berangkat dari asumsi tersebut, tesis ini mencoba untuk menggali keberadaan stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. Dalam penelitian tentang stratifikasi sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, teori yang dipergunakan sebagai panduan dalam rangka menjawab permasalahan stratifikasi sosial di lembaga pemasyarakatan adalah teori stratifikasi sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, Gerhard E. Lenski dan C. Wright Mills yang menyatakan bahwa ada tiga dimensi stratifikasi sosial di Masyarakat yaitu dimensi kekuasaan, previlese dan prestise. Dengan pendekatan kualitatif diskriptif, penelitian ini berhasil menemukan suatu fakta empiris bahwa pada masyarakat narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terdapat 4 (empat) dimensi stratifikasi sosial yaitu 1) Kekuasaan, 2) Prestise, 3) Previlese dan 4) kekerasan. Dari studi ini juga ditemukan bahwa dimensi previlese memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap ketiga dimensi lainnya.

---

ABSTRACT
As with wide society owning social stratification in it, socialize convict [in] institute of pemasyarakatan of course also own social stratification in it. leaving dar of the assumption, this thesis try to dig existence of social stratification of convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang. In research about social stratification in Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, theory which is used as by guidance in order to replying problems of social stratification in lembaga pemasyarakatan is]theory of stratification of social proposed by Max Weber, Gerhard E. Lenski and C. Wright Mills expressing that there is three dimension of social stratification in society that is paintbrush dimension, previlese and presstige. With approach qualitative diskriptif, this research succeed to find a[n empirical fact that [at] society of convict in I Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang of there are 4 ( empat) dimension of social stratification that is 1) power 2) presstige 3) Previlese And 4) hardness. From this study is also found by that dimension of previlese own very dominant influence to third the other dimension.

Abstrak :
Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi. ......In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening.