Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada dasarnya dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadapNotaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menterimembentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala DepartemenHukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalammenyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang hukum dan HAM.Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada padaPemerintah, sehingga berkaitan dengan cara Pemerintah memperoleh wewenangpengawasan tersebut. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari MajelisPengawas Daerah (selanjutnya disingkat dengan MPD) di Kabupaten/Kota,Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disingkat dengan MPW) di Provinsi danMajelis Pengawas Pusat (selanjutnya disingkat dengan MPP) di Jakarta. Hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yangdilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut dimana di dalamnya ada unsur Notaris,dan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik,Pemerintah, dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawasdiharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif.Atas latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penulisan tesis iniantara lain 1.Bagaimana daya mengikat sanksi yang dijatuhkan majelis pengawaspusat notaris terhadap notaris?. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negaradapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris? Dengan menggunakanmetode penelitan normatif kemudian atas permaslahan tersebut didapatkan hasilpenelitian sebagai berikut putusan majelis pengawas notaris pusat mempunyaikekuatan hukum yang mengikat dan terakhir dalam hal pemberhentiansementara notaris. Akibat Hukum terhadap putusan Majelis PengawasNotaris terhadap Notaris adalah dengan pemberian sanksi. Pengadilan TataUsaha Negara dapat mengadili putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris karenaMajelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyaikewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapanyang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksiyang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.

---

ABSTRACTBasically who has the authority to supervise and examination of the Notaryis the Minister of Law and Human Rights, the implementation of the SupervisoryCouncil of Ministers formed a Notary . Minister as the head of the Department ofJustice has the task to assist the President in performing government affairs in thefield of law and human rights. Thus there is the supervisory authority of the Notary tothe Government , so relating to the way the government have the authority to control .Notary supervision is done by the Minister by forming a Notary Supervisory Councilcomposed of the Regional Supervisory Council (hereinafter referred to as MPD ) inthe District / City , Region Supervisory Council (hereinafter referred to as MPW ) atthe Provincial and Central Supervisory Council hereinafter referred to as MPP ) inJakarta . This is in accordance with the provisions of Article 67 of Law Number 30Year 2004 concerning Notary . Supervision and inspection of Notary conducted bythe Supervisory Council which would have included elements of Notaries, Whileother elements are external elements that represent the academic world , government ,and society . The combination of the Supervisory Council membership is expected toprovide synergies supervision and inspection of the objective. Above backgroundabove problems can be formulated in this thesis include power 1.How bindingsanctions against the central supervisory council notary ? . Is the State AdministrativeCourt to hear the verdict of the Central Supervisory Notary ? By using the abovemethod then permaslahan normative research the research results obtained followingthe decision of the notary center supervisors have the force of binding and final in theevent of suspension notary . Due to the verdict of the Law on Notary NotarySupervisor is the sanction . State Administrative Court to hear the verdict of theCentral Supervisory Notary for the position as a Supervisory Council or BoardPosition TUN has the authority to make or issue a decision letter or Assessmentrelating to the results of monitoring , inspection or sanctions directed against theconcerned Notary ."

"Pertumbuhan sistem perekonomian Islam ditunjukkan dengan lahirnya praktik keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam, seperti Bank Syariah, dimana salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Setiap pembiayaan murabahah selalu didahului dengan dibuatnya akad atau perjanjian antara Bank dengan nasabah. Dalam akad termuat kalusul-klausul yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah, termasuk pilihan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Sengketa dalam perbankan syariah dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)? Dan Bagaimanakah putusan BASYARNAS dalam perkara PT. X dengan nasabah Y yang sesuai dengan peraturan perundanganundangan.Penelitian ini dianalisis secara preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS tidak hampir sama dengan proses beracara di pengadilan, perbedaannya terdapat pada sistem pembuktiannya, dimana pembuktian di basyarnas bersifat tertutup, sedangkan pembuktian di lembaga peradilan pembuktiannya bersifat terbuka. Proses pemeriksaan dalam hal pembuktian, di Basyarnas lebih ditekankan kepada saksi dan ahli saja. Dalamp Putusannya, BASYARNAS menyatakan bahwa akad murabahah nomor 53 tanggal 23 februari 2003 mengandung unsur riba dan gharar sehinga akad tersebut dibatalkan, dan PT. bank X dinyatakan wanprestasi.

---

The growth of Islamic economic system is indicated by the birth of financial practices using the principle of Islamic law, such as the Islamic Bank, where one of the business activities of Islamic banks is murabaha financing. Each financing murabaha is always preceded by a contract or agreement made between the Bank and the customer. Kalusul-contained in the contract clause relating to the financing murabaha, including the choice of dispute resolution in the event of a dispute between the bank and its customers. Disputes in Islamic banking is possible to be settled through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS).

The main problem in this research is How the settlement of disputes through the Arbitration Board of the National Sharia (BASYARNAS)? And How BASYARNAS verdict in the case of PT. X with Y customers in accordance with laws and regulations.

This research analyzed using analytical prescriptive normative juridical approach. From the research we concluded that the settlement of disputes through BASYARNAS not nearly the same as the proceedings in the court, there are differences in the systems of proof, where proof in Basyarnas are closed, while the proof of evidence in judicial institutions are open. The inspection process in terms of proof, in Basyarnas more emphasis to the witnesses and experts alone. DalampPutusannya, BASYARNAS stated that murabahah number 53 dated 23 February 2003 contain elements of usury and gharar so that the contract is canceled, and PT. bank X is declared in default."

"Di Indonesia, notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan kita di tanah air Indonesia Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegangan pada kode etik profesinya. Notaris bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, salah satunya adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada thesis ini adalah : Bagaimana Kewajiban Notaris dalam hal Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Dan Bagaimanakah Penyelenggaraan dan Pembuatan akta oleh Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Metode penelitian untuk membahas thesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, tersier, dan studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data thesis ini.Hasil analisa menyimpulkan bahwa Notaris tidak melakukan kewajibannya sebagai dalam penyelenggaraan dan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris dalam hal ini tidak saksama, dan amanah dalam menjalankan kewajibannya seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 tahun 2004. Karena dalam mengemban profesinya Notaris wajib bersikap seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan dan Penyelenggaraan tersebut bermula dari permintaan para penghadap PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara, dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia, lalu berlanjut kepada pemanggilan kepada tiga PT tersebut, dan Notaris memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini dilangsungkan. Namun dari prosedur tersebut Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH tidak melakukannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, the notary is an institution that has been known in our life inIndonesia. By its duties performances, Notary must hold on to the code of ethics of profession. Notary responsible for the acts she made, for example the Act of General Meeting of Shareholders. Based on this background, the subject matter in this thesis is: How Notary obligation in terms of the Act of Preparation General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? How the Implementation and Development Notary Act by the General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? The author uses normative juridical study method, with secondary data material and supported legal source of primary, secondary, tertiary, and the study of literature to collect data of this thesis.Results of the analysis concluded that the Notary does not perform the obligations in making General Meeting of Shareholders. Notary in this fully aware, and trustworthy in carrying out its obligations as what is stated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of Law No. 30 of 2004. As in carrying out its profession, Notary shall acts as what is stated in Article 16 paragraph (1) of the Law No. 30 of 2004 on Notary profession. Preparation and Implementation of the demand stems from the parties PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara and PT Alam Anugrah Buana Indonesia, and continues to calling for the meeting for the three PT, and Notary checks the completeness of the required documents before the General Meeting of Shareholders was held. According to the provisions of Article 75 through Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Notary Maria Regina Tjendra Salim, SH did not fit with the provisions Articles 75 until 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan hukum antara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II maupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan metode analisis data kualitatif, serta tipologi penelitian eksplanatoris sehingga bentuk hasil penelitian adalah ekplanatoris-analitis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 maka Balai Lelang dalam menyelenggarakan Jasa Pelaksanaan Lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II. Namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 di mana didalamnya diatur Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang dapat mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 banyak keluhan yang muncul terutama dari pihak Balai Lelang dikarenakan Balai Lelang tentunya merasa lahan pekerjaannya jadi mengecil jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan belum adanya harmonisasi yang baik antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II. Tesis ini juga membahas hubungan hukum yang tepat yang dapat mengharmonisasikan hubungan Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II.

---

This thesis discusses the legal relationship between the Auction House and the Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations, published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005 on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 on Second Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No. 176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No. 175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normative juridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typology of explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research. Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation Services Auctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officer regarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But then such provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in 2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods can hold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding the auction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment of the Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party of Auction House, it because they certainly find their land of work be smaller when compared to the previous provisions. Results of the research concluded that there is a lack of harmonization between the Auction House and the Second Class Auction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship which can harmonize relations between the Auction House and the Second Class Auction Officer."

"[Tesis ini membahas kepastian hukum atas batasan nilai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi perihal nilai gratifikasi dibawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta mengenai pelaksanaan lelang atas barang gratifikasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat ekplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pengaturan mengenai nilai standar gratifikasi yang berbeda-beda. Muncul juga penafsiran gratifikasi yang tidak sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga penulis menyarankan agar dilakukan unifikasi hukum nasional atas Pasal 12B ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi melalui peraturan pemerintah. Lelang Barang Gratifikasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui lelang non-eksekusi wajib, lelang dilakukan secara lelang terbuka dan terkadang melalui lelang internet.;This thesis analizes the legal certainty of the gratification limitation as regulated by Article 12B paragraph (1) letter b Law Number 20/2001 concerning Corruption Law the amount of gratification under Rp 10.000.000,- (ten million rupiah), as well as the auction of the gratification goods. This thesis is a explorative normative legal study. The study found many regulations give distinctive minimum amount of gratification. Furthermore, some intrepretation even dissent with the Corruption Law. Therefore, the writer suggests the goverment to make some unification of national law concerning the Article 12B paragraph (1) letter b Corruption Law through the enacment of Government Regulation. The Auction concerning gratification goods is executed by Ministry of Finance through compulsory non execution auction, the auction carried by open outcry auction and seldom by online auction., This thesis analizes the legal certainty of the gratification limitation as regulated by Article 12Bparagraph (1) letter b Law Number 20/2001 concerning Corruption Law the amount ofgratification under Rp 10.000.000,- (ten million rupiah), as well as the auction of the gratificationgoods. This thesis is a explorative normative legal study. The study found many regulations givedistinctive minimum amount of gratification. Furthermore, some intrepretation even dissent withthe Corruption Law. Therefore, the writer suggests the goverment to make some unification ofnational law concerning the Article 12B paragraph (1) letter b Corruption Law through theenacment of Government Regulation. The Auction concerning gratification goods is executed byMinistry of Finance through compulsory non execution auction, the auction carried by openoutcry auction and seldom by online auction]"

"Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan kelalaian yang dilakukannya dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan mengangkat kasus yang dilaporkan ke Majelis Pemeriksa Notaris dan telah mendapatkan putusan yang sah dan mengikat melalui Putusan Nomor: 04/B/Mj. PPN/V/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 dan tentang akibat hukum terhadap Akta tersebut serta terhadap Notaris yang melakukan kelalaian. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Akta Relaas yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga Notaris bertanggungjawab penuh atas seluruh isi Akta. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada intinya melaporkan Notaris Diastuti, S.H., seorang Notaris di Bandung yang dalam komparisi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatnya menyebutkan adanya kuasa dari seorang pemegang saham kepada pemegang saham lainnya. Namun pada kenyataannya, pemberian kuasa tersebut tidak ada, sehingga menimbulkan permasalahan. Tanggung jawab Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab secara administratif (berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia), tanggung jawab menurut Hukum Pidana, dan tanggung jawab menurut Hukum Perdata. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dan menyatakan Notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. tersebut ialah dinyatakan atau dituduh palsu.

---

This legal writing focuses on the responsibilities arising out of the negligence committed by notaries in drawing up Deeds of General Meetings of Shareholders, and discusses the cases reported to the Panel of Notaries Examiners which have been decided by virtue of Resolution No. 04/B/Mj.PPN/V/2013, dated 13 May 2013. Deeds of General Meetings of Shareholders are called Relaas Deeds, and Notaries who draw up such deeds shall be fully held responsible for the entire contents of the Deeds.

The case discussed in this paper essentially is concerning Diastuti,S.H., a Notary in Bandung, who was reported to the Panel of Notaries Examiners for a false statement made in the Deed of General Meeting of Shareholders drawn up BY (not BEFORE) the aforesaid notary in which Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders a statement was made in the preamble (komparisi) of the Deed that a shareholder had conferred a power of attorney upon another shareholder to attend the General Meeting of Shareholders. But in fact, such authorization was never given, giving rise to problems.

Notary’s responsibility consists of 3 (three), namely (i) administrative responsibility (under the Law on Notary and the Code of Ethics and Professional Conduct of Indonesian Notary Association), (ii) criminal responsibility under the applicable and prevailing Criminal Code, and (iii) civil-law responsibilities under the Civil Code. The Central Panel of Notaries Examiners sentenced the aforesaid notary by suspending her licence for six (6) months for negligence committed by her and declared that her negligence violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a and b of Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notarial Authority. The legal consequences entailing the decision of the Panel is that the aggrieved party(ies) may file a lawsuit against the Notary and demand for the cancellation of the Deed of in question."

"Industri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

Oil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity.

The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method.

The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."

"Tesis ini membahas ketentuan tentang seorang Notaris apakah harus menolak atau tidak dalam membuat Akta Berita Acara RUPS sehubungan dengan study kasus ini yaitu dari adanya laporan/pengaduan yang diajukan oleh Pelapor terhadap Terlapor Notaris atas Kuasa Lisan yang tidak pernah dinyatakan oleh Pelapor namun dinyatakan oleh Terlapor dalam Akta Berita Acara RUPSLB sehingga dalam hal ini Terlapor Notaris dituntut dalam menjalankan tugas atau jabatannya untuk selalu menerapkan kode etik dan melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan Metode Kepustakaan dan mengumpulkan Data Sekunder serta hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisis kasus ini dilakukan terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj. PPN/V/2013, di mana pembuatan Akta Berita Acara RUPSLB tersebut dilakukan tanpa mematuhi ketentuan dalam Perseroan sehingga akta yang dibuat mengalami degradasi karena terdapat cacat pada akta tersebut dan menyebabkan akta tersebut menjadi non existant.

---

This thesis discusses the provision of a Notary whether to reject or not to make the deed General Meeting of Shareholders in connection with this case study is from a report / complaint filed by the Rapporteur of the Notary Reported on verbal power that was never declared by the Rapporteur are considered by Reported in deed Minutes of RUPSLB so in this case the Notary Reported required in carrying out his duties or to always apply the code of conduct and carry out his post in accordance with the Law Notary. This study uses the method of literature and secondary data gathering and interviews to support the writing. The analysis of this case made against the decision of the Supervisory Council of Notaries Center No. 04 / B / Mj. PPN / V / 2013, in which the deed is done Minutes of the RUPSLB of the Company without complying with the provisions of that deed made degraded because there are defects in the deed and cause the certificate to be non existant."

"Dalam hal debitor wanprestasi, maka sudah selayaknya kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tersebut melalui lelang. Saat pelaksanaan lelang, siapa saja dapat menjadi peserta lelang, kecuali yang bersangkutan termasuk dalam pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta lelang, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 jo Pasal 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. Penulis menganalisis bagaimana keabsahan lelang yang dimenangkan oleh karyawan kreditor beserta pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1368K/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak ditemukan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai boleh atau tidaknya karyawan kreditor menjadi peserta lelang, yang berakibat munculnya dua putusan yang berbeda mengenai hal tersebut, yaitu putusan dalam tingkat pertama dengan putusan dalam tingkat banding dan kasasi. Namun, setelah Penulis menelaah lebih dalam mengenai hal tersebut, tidak ada satu ketentuan yang melarang karyawan kreditor menjadi peserta bahkan Pembeli dalam lelang. Karyawan tersebut dapat menjadi peserta bahkan menjadi pembeli dalam lelang selama yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2007 yang memenangkan Tergugat IV selaku karyawan kreditor adalah sah dan tidak melanggar hukum.

---

In case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object of mortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as a participant in the auction, except the concerned parties including the banned as a participant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. The author analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor's employees and how about the Judge's consideration when made a decision No. 1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examines the written law relating to the issues raised in this study.

In this research, there's no regulations specifically regarding whether or not the creditor's employee become a participant in the auction, which resulted two different decisions from two different courts, there are Jakarta Timur's district court with DKI Jakarta's high court and the supreme court. However, after the author examines more deeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor's employee banned as a participant in auction. As long as that employee can fulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of the auction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won by the fourth defendant as a creditor's employee is still valid because he doesn't violates the law."