Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBF di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori Edward III. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatan tahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuan CDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspek keberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaan instrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik. Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belum maksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online, dan ketersediaan sumber dana dan sarana

---

ABSTRACT
This thesis addressess key successes and constraints on the implementation of policy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKI Jakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results on surveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, and the data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicates that more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustments permission. Research using qualitative methods of content analysis and literature review. Results: aspects of competence and commitment to success of the officers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination among agencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of clear definition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number of officers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability of resources and facilities.

Abstrak :
Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dalam semua aktivitas pengelolaan obatnya sebagai upaya jaminan kualitas obat di rantai distribusi. PBF yang telah menerapkan CDOB diberikan Sertifikat CDOB oleh Badan POM melalui proses Sertifikasi CDOB. Sebagai bentuk pelayanan publik di lingkungan Badan POM, pelaksanaan Sertifikasi CDOB masih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada PBF. Hal tersebut dikarenakan tidak ada sistem pengawasan timeline pada pelaksanaan sertifikasi, petugas di Badan POM terbebani untuk membuat laporan di setiap tahapan sertifikasi, kurangnya integritas data dan informasi yang dihasilkan, ketidakpastian status dan waktu penyelesaian proses sertifikasi CDOB yang dialami oleh PBF pemohon, serta kurangya informasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi CDOB. Oleh karena itu peneliti mengembangkan Sistem Informasi Sertifikasi CDOB dengan menerapkan konsep pengembangan indikator pengawasan timeline, sistem manajemen basis data dan sistem informasi berbasis web. Dari hasil penelitian, sistem informasi yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL database ini dapat menghasilkan tabel pengawasan timeline yang memberikan informasi status sertifikasi serta waktu yang tersisa untuk pelaksanaan setiap tahapan sertifikasi sehingga dapat membantu perencanaan sertifikasi dan timeline pelayanan publik dapat terpantau. Selain itu, sistem informasi ini dapat menyimpan database hasil setiap tahapan sertifikasi serta otomatisasi penentuan bahwa PBF memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat CDOB. Dengan sistem informasi berbasis web akan mempermudah komunikasi antara petugas di Badan POM dan PBF karena sistem dirancang secara online serta bentuk publikasi hasil sertifikasi ini dapat dimanfaatkan oleh instansi lain dan pelaku usaha kefarmasian sebagai sumber data pemilihan distributor. ......Drug wholesaler must implement Good Distribution Practices (GDP) in all their drugs handling in an effort to guarantee drugs quality in their distribution chain. Those who already implement GDP will be awarded certificate by BPOM, through GDP certification process. As a public service in BPOM, this certification procedure is still not optimal in providing service to the drug wholesaler. That is because there is no timeline monitoring on the certification implementation, the officer in BPOM burdened to create reports in every step of the certification, there are lack of data and information integrity in the outcome, the uncertainty for the status and time GDP certification process will be done for the applicant, also lack of information for public about GDP certification results. Therefore, researcher developed the GDP certified information system by implement timeline monitoring indicators development concept, database management system and web-based information system. From the research, the information system developed with the PHP programming language and Mysql database will create timeline monitoring tables that will give certification status information, also time remaining for each stage of the certification so it can help certification plan, and public service timeline can be monitored. In addition the system can store every phase of the certification as well as automation determination whether a drug wholesaler eligible or not to be GDP certified. With a web-based information system, will ease communication between officers in BPOM and drug wholesaler due to its online naturality, and the publication of the results can be utilized by other agencies and pharmacies industry as a source for distributors selection to deal with.