Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Itikad tidak baik yang terdeteksi pada trade dress sebuah produk mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lebih dulu mendaftarkan mereknya. Perselisihan yang diakibatkan oleh itikad tidak pada trade dress sebuah produk bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena perselisihan sejenis sudah pernah terjadi dan diputuskan pada 24 September 1931 di PN (Landraad) Medan. Yaitu, yang dikenal sebagai Kasus Colgate Vs Maising's. Pada perkembangannya kemudian, permasalahan trade dress semakin variatif. Begitu banyak bersinggungan dengan aspek-aspek yang lain, sehingga semakin kompleks. Hal tersebut masih ditambah lagi karena Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai produk perundang-undangan yang memayungi permasalahan tersebut masih memiliki sejumiah kelemahan. Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang baik belum efektif. Dalam prakteknya masih banyak mengundang tafsir yang berbeda-beda, sehingga kasus sejenis terus berulang terjadi. Kasus perselisihan antara Extra Joss Vs Enerjos merupakan perselisihan yang terlihat setelah trade dress yang bersangkutan beredar di pasaran sebagai merek yang sudah terdaftar dan disetujui oleh Direktorat Merek. Melaui analisis, pemahaman serta pisau analisis tentang trade dress, dalam tesis ini penulis mencoba mengungkapkan permasalahan yang dimaksud. Analisis terhadap permasalahan itikad tidak baik yang terdeteksi pada trade dress sebuah produk membeftan petunjuk yang jelas bahwa sebenarnya akar permasalahannya adalah sebuah Persaingan Curang."

"Tesis ini membahas bagaimana Undang - Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK) yang mengandung prinsip warranty (Express Warranty dan Implied Warranty) meskipun tidak sepcnuhnya menganut prinsip strict liability dapat memberikan perlindungan kepada konsmnen khususnya konsumen sektor produk jasa dan bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya sektor produk jasa. Penelitian ini adalah penelitian hukum norrnatif dengan menggunakan metode yuridis normatif/ data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar UUPK diamandemen agar memuat prinsip strictly liability, diperjelas perihal perlindungan konsumen produk jasa dan memberikan kewenangan yang tegas kepada BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen.

---

The focus of this study is how the Act of Consumer Protection No.8 Year 1999 which is adopting principle of warranty (express warranty and implied warranty) though it is not hilly adopting strict liability principle, but able to give protection to consumer particular consumer of service sector and how the role of the Consumer Dispute Settlement Committee (BPSK) in solving consumer dispute particular for consumer of product service sector. This research is normative law research which using normative juridical method/ secondary data.

The researcher suggests that Law of Consumer Protection should be revised/ amendment to adopt strict liability principle, and elaborated consumer protection for product service distinctly and firmly giving competence to BPSK as the institution that authoritative to settle consumer dispute."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesiamengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubunganantara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis iniuntuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapavariezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untukmengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkanhubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasionalIndonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karenapenelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan normadi dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakanpendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harusmengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikanbenefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenaivarietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuanPasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankanagar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlumemperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefitsharing atas penggunaan varietas lokal.

---

AbstractThis thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesiato set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationshipbetween the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesisresearch to answer the points problem is consist of find out why local varietiesshould be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRscan be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which havecommunal rights, and to obtain the relationship about the local variety betweenthe WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is usingnormative legal for this thesis research because the focus of research toexamine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legalresearch using the approach of legislation (statute approach) and the approach ofconcept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesiashould manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varietiesmust offer benefits to the community sharing through the the Government andthe relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law inIndonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP'sAgreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become amember of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 inorder to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of localvarieties. "

"Tesis ini membahas mengenai pokok permasalahan yaitu: alasan Indonesia mengalur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal dan hubungan antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian Tesis ini untuk menjawab pokok-pqkok permasalahan yaitu untuk méngelahui mengapa variezas lokal harus diatur oleh hukum nasional Indonesia, kemudian untuk mengetahui apakah HKI bisa diterapkan terhadap varietas lokal yang merupakan ciri khas Indonesia yang memiliki hak komunal, serta untuk mendapatkan hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum nasional Indonesia. Penelitian Tesis ini menggunakan yuridis normatif karena penelitian Tesis ini merupakan fokus penelitian untuk mengkaji penerapan norma di dalam hukum positif. 'Tipe penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-uandangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mengatur varietas lokal, penerapan HKI terhadap varietas lokal harus memberikan benefit sharing kepada masyarakat melalui Pemerintah serta hubungan mengenai varietas lokal antara WTO, UPOV dan hukum di Indonesia adalah ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Penelitian Tesi sini juga ményarankan agar Indonesi tidak perlu masuk menjadi anggota UPOV dan Indonesia perlu memperbaiki UU No. 29 Tahun 2000 agar menjmin hak petani dan benefit sharing atas penggunaan varietas lokal.

---

This thesis will discuss about the principal problems that the reason by Indonesia to set the local varieties, application of IPRs to the local varieties and relationship between the WTO, UPOV and Indonesian national law. The aim of this thesis research to answer the points problem is consist of find out why local varieties should be govemed by national laws to Indonesia, then to determine whether IPRs can be applied to the local varieties that are characteristic Indonesia which have communal rights, and to obtain the relationship about the local variety between the WTO, UPOV and Indonesian national law. This, Thesis research is using normative legal for this thesis research because the focus of research to examine the application of the norms in the positive law. Type of the normative legal research using the approach of legislation (statute approach) and the approach of concept (conceptual approach). The results of this study showed that Indonesia should manage the local varieties, the application' of IPR's to the local varieties must offer benefits to the community sharing through the the Government and the relationship about the local variety beetween WTO, UPOV and law in Indonesia is the provision of Article 27 paragraph (3) point b of the TRIP's Agreement. This thesis research also suggests that lndonesia should not become a member of UPOV and Indonesia needs to improve the Act No. 29 of 2000 in order to guarantee the rights of farmers and benefits sharing for the use of local varieties. "

"Tesis ini membahas perlindungan hukum hak cipta atas karya sinematografi dengan tinjauan khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Dengan pendekatan sosiolegal, dilihat bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Memakai analisa deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menggambarkan realita atas permasalahan yang ada di lapangan untuk menunjang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum hak cipta atas hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD belum dapat berjalan, disebabkan: perbedaan konsep kepemilikan pelaku usaha penyewaan dengan konsep rezim hak cipta, kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap hak penyewaan, penegak hukum belum serius, dan belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan hak penyewaan. Juga bahwa pemegang hak cipta lebih fokus kepada pemberantasan pembajakan VCD.

---

This thesis to study about legal protection of copy right on cinematografi work with special review on rental right of cinematography in the form of VCD. Using the socio-legal approach, to see how the law works among society and how it interacts on the environment where it prevail. Qualitative descriptive analysis is used to describe and explain the reality of legal problems that has existed to support the result of field research.

The research result show that the copyright law enforcement on rental right of cinematography in the form of VCD hasn?t been being realized yet, caused by: difference of the ownership concept between rental entrepreneurs and the copyright concept, the people's and the law enforcement apparatus?s knowledge about rental right are still weak, the apparatus have not worked seriously to enforce the copyright provision, and the rental right regulation has not been complemented by implementation regulations. Also found that the copyright holders are more focus to eliminate the copyright pirating of VCD. "

"Merek terkenal memiliki reputasi yang tinggi dan cenderung untuk ditiru, dipalsukan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas merek tersebut. Penggunaan tanpa hak atas merek terkenal juga terjadi di dalam perdagangan di internet. Merek digunakan sebagai nama domain yang berfungsi sebagai alamat situs dari suatu perusahaan untuk mempromosikan produkproduknya dan memudahkan konsumen untuk mengingat situs perusahaan tersebut. Prinsip pendaftaran nama domain adalah first come first served. Prinsip ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membonceng keterkenalan dari suatu merek dengan mendaftarkan merek tersebut sebagai nama domain. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain dan bagaimana WIPO Arbitration & Mediation Center menyelesaikan penggunaan merek terkenal yang didaftarkan sebagai nama domain di internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai tindakantindakan yang dapat dikatakan sebagai tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain dan menyajikan analisa hukum dalam penyelesaian sengketa antara merek dan nama domain yang terjadi di internet dan penerapannya untuk penyelesaian sengketa di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan perbandingan. Simpulan dalam penelitian ini yaitu tindakan itikad buruk dalam penggunaan merek terkenal sebagai nama domain adalah tindakan pendaftaran merek terkenal sebagai nama domain yang didasarkan pada tujuan untuk menjual, menyewakan, atau memindahkan hak atas nama domain tersebut kepada pemilik merek atau saingan bisnisnya dengan sejumlah harga, untuk mencegah pemilik merek mendaftarkan merek miliknya sebagai nama domain di internet, mengganggu bisnis atau usaha yang sedang dijalankan oleh saingannya, serta menarik dan mengarahkan para pengguna internet kepada situs milik pendaftar nama domain untuk tujuan komersial. Itikad buruk juga dilihat dari pendaftaran yang dilakukan secara tidak wajar atau tidak jujur, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain dan menyesatkan konsumen. Penyelesaian sengketa melalui WIPO Arbitration & Mediation Center menggunakan metode arbitrase dan mediasi dengan beracuan pada ketentuanketentuan yang terdapat dalam Uniform Dispute Resolution Policy yang diadopsi oleh ICANN.

---

Well-known marks have a high reputation and tend to be imitated, falsified or misused by parties who do not have rights or legitimate interest to the mark. The use of well-known mark without the right or legitimate interest such as also occurs in the Internet. Mark is used as a domain name that is used as the address of the Website of the company with the aim to promote their products and allow customers to remember the company website. The principle of domain name registration is first come first served. This principle is exploited by some parties to hitchhike the well-known of a mark by registering the mark as a domain name. The main problems of this research are what kind of action that can be said as an act of bad faith in the use of well-known marks as domain names and how does The WIPO Arbitration and Mediation Center resolve the dispute over the use of the well-known marks that are registered as domain names in the Internet. The purposes of this research are to obtain information about actions that can be said as an act of bad faith in the use of well-known marks as domain names and present a legal analysis of the settlement of disputes between well-known marks and domain names in the Internet and its use for dispute settlement in Indonesia. The method used in this research is the normative method, using the case and comparative approach. The conclusions in this research are the acts of bad faith use of well-known marks as domain names are the actions of well-known mark’s registration as domain names based on the purpose to sale, lease or transfer its right over the domain name to the well-known mark’s owner or its business competitor with a number of price, in order to prevent the proprietor of the wellknown marks to register their marks as a domain name on the Internet, disrupt the business that are run by its rivals, and to attract and direct users of Internet to its site for the commercial gain. This bad faith can also be seen from the registration conducted in an unnatural or dishonesty, which resulted in losses for others and mislead the consumers. The settlement of well-known marks and domain name’s dispute through WIPO Arbitration and Mediation Center is uses the method like arbitration and mediation by using the provisions of the Uniform Dispute Resolution Policy adopted by ICANN."

"Video Games adalah bentuk hiburan audio-visual yang dikomersialisasikan kepada publik, baik melalui bentuk fisik atau digital, dan merupakan subjek Hukum Kekayaan Intelektual, di bawah definisi pasal 2 Konvensi Berne sebagai Karya Sastra dan Artistik. Dalam gim video, terdapat beberapa jenis properti intelektual terkait aspek audio dan visualnya. Namun, tidak ada peraturan khusus yang secara ketat mengatur tentang sejauh mana videogame dianggap asli/orisinil, karena tidak ada spesifikasi eksplisit, hingga batas di mana videogame dianggap serupa atau pelanggaran langsung terhadap kekayaan intelektual yang dipegang oleh videogame lain. Hal ini diperparah oleh adanya dikotomi ide-ekspresi dimana adalam merupakan sebuah prinsip dalam hukum Kekayaan Intelektual, di mana. apakah mirip dalam sebuahvideogametelah melanggar gagasan, yang tidak dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual, atau ekspresi, yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Lebih jauh lagi, membagi pada pandangan apakah permainan video dilihat sebagai karya sastra atau program komputer, menyebabkan kebingungan lebih lanjut ke batas orisinalitas dalam videogame, di mana tulisan ini berusaha untuk memperjelas melalui isinya.

---

Video Games are a form of an audio-visual entertainment that is commercialized to the public, either through physical or digital form, and is a subject of Intellectual Property Law, under the definition of article 2 of the Berne Convention as Literary and Artistic Work. Within video games, contains several types of intellectual properties regarding its audio and visual aspects. However, there are no specific regulations that strictly governs regarding what extent a videogame is considered original, as there are no explicit specifications, to the limits where a videogame is considered similar or an outright violation of an intellectual property held by another videogame. This is worsened by the presence of the idea-expression dichotomy principle presence in Intellectual Property law, in which whether a similar videogame has violated the idea, in which isnt protected under intellectual property law, or the expression, which is protected through copyright law. Furthermore, the divide on the view whether a video game is seen as a literary work or a computer program, causes further confusion to the limits of originality in a videogame, in which this paper seeks to clarify through its contents."