Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank juga harus menetapkan jaminan pada setiap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, bank wajib memperhatikan jaminan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan dalam pemberian kredit pada bank adalah jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian dan hukum, maka pada saat ini telah dimungkinkan bagi bank untuk menerima jaminan yang berupa hak merek. Nilai dan bentuk lembaga pengikatan hak merek tersebut adalah hal yang paling utama dan mendasar yang harus diperhatikan dalam menerima jaminan berupa hak merek tersebut. Nilai suatu hak merek dapat terlihat dari laporan keuanganperusahaan pemilik hak merek tersebut. Berdasarkan sifat kebendaan hak merek sebagai benda tidak berwujud yang dapat dialihkan atau beralih, maka bentuk lembaga pengikatan jaminan atas hak merek tersebut adalah lembaga jaminan fidusia."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah menjadikan telepon selular sebagai salah satu perantara penyebaran karya-karya intelektual manusia. Musik atau lagu kini dapat dijadikan ring-tone baik hanya musik tanpa lirik (monophonic atau polyphonic) maupun beserta suara asli si penyanyi (realtone). Perkembangan terbaru adalah dengan adanya fasilitas dari operator selular yang dapat mengganti nada tunggu konvensional menjadi potongan lagu-lagu popular yang dapat dimintakan oleh konsumen selular dengan membayar sejumlah uang tertentu, yang disebut dengan Ringback Tone (RBT). Penggunaan lagu dalam RBT menimbulkan sengketa tentang siapa yang berhak menikmati royalti atas penggunaan lagu tersebut. Hal ini dikarenakan lagu yang digunakan berasal dari karya rekam yang didalamnya terdapat banyak hak seperti hak pencipta, hak produser rekaman, dan hak pelaku. Sengketa seharusnya tidak perlu terjadi apabila ketentuan undang-undang tentang eakupan hak masing-masing ditafsirkan secara benar. Tetapi pengaturan undang-undang justru sering dikacaukan oleh perjanjian lisensi pengalihan hak. Dapatkah perjanjian lisensi memberikan produser rekaman suara seluruh hak pencipta yang meliputi perbanyakan dan pengumuman menurut undang-undang adalah hal yang diteliti dalam tesis ini. Kemudian bagaimana titik singgung masing-masing hak atas lagu yang digunakan dalam RBT menjadi topik penelitian berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif, kualitatif, dan komparatif untuk mencari jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perjanjian lisensi tidak boleh memberikan seluruh hak pencipta kepada produser rekaman suara. Produser rekaman suara hanya boleh menerima hak perbanyakan, dan tidak hak mengumumkan. Pada RBT terdapat persinggungan hak antara pencipta dan pelaku yang mengharuskan user (perusahaan selular) membayar royalti kepada keduanya. Sedangkan produser rekaman suara tidak memiliki hak karena RBT adalah suatu pengumuman."

"Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI) mengatur prosedur Perekaman & Penegahan sebagai bagian dari penegakan HKI di kawasan pabean. Adapun Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI menyatakan bahwa perekaman hanya dapat diajukan oleh Pemilik atau Pemegang Hak yang merupakan badan usaha, yang berkedudukan di Indonesia. Di sisi lain, Persetujuan TRIPs sendiri mengatur prinsip national treatment. Dengan demikian Peneliti bermaksud untuk meninjau prinsip national treatment berdasarkan Persetujuan TRIPs dan pengaturan tindakan penegakan HKI di kawasan Pabean berdasarkan Persetujuan TRIPs, dan akhirnya mengkaji bagaimana ketentuan persyaratan pemohon perekaman ditinjau dari prinsip national treatment berdasarkan Persetujuan TRIPs. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum normatif (doktriner).Kesimpulan dari penelitian ini adalah ketentuan mengenai prinsip national treatment tidak diatur secara tegas maupun secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun penerapan prinsip tersebut tetap tersirat dalam peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Persetujuan TRIPs mengatur tindakan penegakan di kawasan pabean, yaitu prosedur Penangguhan (suspension of release) dan prosedur Penegahan (ex officio action). Ketentuan persyaratan pemohon perekaman HKI sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI bertentangan dengan prinsip national treatmentberdasarkan Persetujuan TRIPs karena telah mengakibatkan tertutupnya kesempatan bagi Pemilik atau Pemegang Hak atas Merek dan Hak Cipta asing mendapat perlindungan khsusunya dalam hal tindakan Penegahan. Saran dari Peneliti adalah agar Pasal 5 ayat (3) PP Pengendalian Impor Ekspor Pelanggaran HKI dapat dirubah sehingga tidak bertentangan dengan prinsip national treatment.

---

Government Regulation Number 20 of 2017 concerning Import or Export Control of Goods Allegedly are or Derived from Results of Intellectual Property Rights Infringement (hereafter refer to Regulation of Import Eksport of IP Infringement) regulate the procedure of recording & ex officio preliminary suspension as a part of the IP enforcement in customs area. Article 5 paragaraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement states that recording can only be submitted by the Owner or Rights Holder who is a business entity, domiciled in Indonesia. On the other hand, the TRIPs Agreement regulates the national treatment principle. Thus the Researcher intends to review the national treatment principle and the IP enforcement in the customs area according to the TRIPs Agreement, and finally review how the requirements for the recording applicant viewed from the national treatment principle according to the TRIPs Agreement. This research was conducted in the form of normative legal research (doctrinaire).

The conclusion of this study is that the provisions regarding the national treatment principle are not explicitly regulated in legislation, but the application of these principles remains implicit in the legislation of IP. The TRIPs Agreement regulate IP enforcement in the customs area, i.e. procedure of suspension of release and the procedure of ex officio action. The requirements for the applicant of trademark and copyright recordation in the recordation system of the Directorate General of Customs as stipulated in Article 5 paragraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement is in contrary to the national treatment principle according to the TRIPs Agreement, because it has resulted in the closed opportunity for foreign Owners or Rightsholders of Trademarks and Copyright to receive legal protection, namely the ex officio preliminary suspension. Therefore, the researcher recommend to chane the provision of Article 5 paragaraph (3) of the Regulation of Import Eksport of IP Infringement so it would not in contrary to the national treatment principle according to the TRIPs Agreement."

"

Jaminan fidusia pada hak cipta merupakan suatu hal yang tegolong baru di Indonesia. Hal ini membuat banyak pihak mulai dari pelaku industri kreatif hingga industri jasa keuangan harus mengambil sikap terkait hal ini. Tidak adanya aturan yang tegas dari pihak regulator membuat kondisi ini menjadi area yang kabur dan dapat merugikan semua pihak. Di sisi lain bentuk dukungan terhadap indutri kreatif yang mengedepankan hak kekayaan intelektual salah satunya adalah hak cipta sudah semakin banyak.

 

---

Fiduciary guarantee of copyright is a new thing in Indonesia. This makes many parties ranging from creative industry players to the financial services industry have to take a stand in this regard. The absence of strict rules on the part of the regulator makes this condition a vague area and can be detrimental to all parties. On the other hand, forms of support for creative industries that prioritize intellectual property rights, one of which is that copyright has increased.

 

"

"ABSTRAKSalah satu permasalahan yang paling sering dihadapi oleh PT Pegadaian (Persero) yakni menerima barang jaminan gadai yang ternyata merupakan barang hasil pencurian. Permasalahan akan muncul ketika pemilik sejati atas barang yang digadaikan menuntut agar barang miliknya dikembalikan. Pada permasalahan tersebut, terdapat dua hal yang menarik untuk diteliti. Pertama, mengenai akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Kedua, mengenai perlindungan hukum bagi kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian. Akibat hukum tersebut perlu untuk diketahui karena barang jaminan gadai yang merupakan barang hasil pencurian dapat sewaktu-waktu lepas dari penguasaan kreditur penerima gadai karena disita untuk penyidikan, dijadikan barang bukti di pengadilan, atau dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Sementara itu, ketentuan hukum gadai atas barang bergerak berwujud mewajibkan objek gadai harus berada dalam penguasaan kreditur selama perjanjian gadai berlangsung. Selain itu, kreditur penerima gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian juga patut untuk dilindungi karena hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan atau pengembalian dari piutang yang telah diberikan kepada debitur terancam terabaikan karena tidak adanya barang jaminan gadai yang dikuasai kreditur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan literatur lainnya. Hasil penelitian ini yakni akibat hukum atas perjanjian gadai yang objeknya merupakan barang hasil pencurian tetap berlaku secara sah dan mengikat bagi kedua belah pihak selama diketahui bahwa penerima gadai telah beritikad baik dalam menerima barang jaminan gadai. Gadai akan hapus jika barang gadai keluar dari penguasaan kreditur sesuai Pasal 1152 KUHPerdata. Akibatnya, kedudukan kreditur yang semula sebagai kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren. Kreditur tersebut masih berhak atas pelunasan piutang karena hapusnya gadai tidak menghapus perjanjian pokoknya. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur penerima gadai yakni berupa kesempatan untuk meminta debitur memberikan barang jaminan baru yang nilainya minimal sebesar jumlah sisa utang debitur.

---

ABSTRACTOne of the most common problems faced by PT Pegadaian (Persero) is receiving collateral which derived from a theft. Problems will arise when the original owner of the collateral goods demand the collateral to be returned. In these matters, there are two interesting objects to be researched. First, regarding the legal consequences of a pledge agreement where the collateral derived from a theft. Second, regarding legal protection for creditor or pledge recipients whose objects are from a theft. The legal consequence is important to be known because the collateral which is derived from a theft, anytime can be revoked from the creditor control because of being confiscated for investigation, used as evidence in court, or returned to the original owner. Meanwhile, pledge for tangible-and-movable goods the laws require that the collateral must be controlled by the creditor throughout the pledge agreement still valid. In addition, the creditor or pledge recipients where the collateral is from a theft should also be protected because the creditors right to obtain repayment or refund from the receivable from the debtor is vulnerable to be neglected due to the absence of collateral. This study based-on normative juridical research which examined data from legislation that applies as positive law and other literature. The results of this research showed the legal consequences of the pledge agreement where the collateral derived from a theft that remains valid and binding for both parties as long as it the pledge recipient mindful and has good faith in receiving the collateral. The pledge agreement will be terminated if the collateral missing of the creditors control in accordance with Article 1152 of the Civil Code. As a result, the position of the creditor changed from preferred creditor turned into a concurrent creditor. The creditor is still entitled to the receivables because the loss of collateral was not terminating the principal agreement. The law has given the creditor protection that requires the debtor to set new collateral that its value is at least equal to the remaining amount of the debt."

"Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai HKI. Sedangkan, kendala kedua yang dihadapi pemegang HKI adalah tidak adanya wadah yang memfasilitasi pemegang HKI untuk menawarkan haknya guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya bursa HKI dapat menjadi solusi, baik terhadap permasalahan valuasi nilai HKI maupun sebagai fasilitas bagi pemegang HKI dan peminatnya untuk bertemu. Untuk dapat mewujudkan bursa HKI di Indonesia, maka diperlukan suatu skema peraturan yang sistematis dan terukur. Sehingga bursa HKI yang tercipta dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan bentuk peraturan yang mengatur tentang bursa HKI dapat berupa Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut, dapat diatur mengenai frasa-frasa yang akan dipergunakan di dalam bursa HKI, tata cara pembentukan bursa HKI, mekanisme perdagangan, bentuk pengawasan transaksi bursa HKI serta pemberian sanksi terhadap peraturan tersebut.

---

Intellectual Property Rights (IPR) is a concept that regulates the granting and protection of rights to someone for the work he created, in which IPR consists of moral rights and economic rights. In connection with these economic rights, IPR holders can use their rights to benefit economically. However, at present, there are at least 2 (two) obstacles faced by IPR holders to be able to take advantage of the rights they have. The first obstacle is the lack of reference in valuing IPR values. Meanwhile, the second obstacle faced by IPR holders is the absence of a container that facilitates IPR holders to offer their rights to obtain economic benefits. To answer this problem, this study uses normative juridical methods, namely by examining library materials which are secondary data. This study uses the Theory of Legal Protection and Theory of Formation of Legislation. The results of this study are the formation of IPR exchanges can be a solution, both to the problem of valuation of IPR values ​​and as a facility for IPR holders and interested people to meet. To be able to realize the IPR exchange in Indonesia, a systematic and measurable regulatory scheme is needed. So that the IPR exchanges created can run optimally. Therefore, in this study the authors suggest the form of regulations governing IPR exchanges can be in the form of Government Regulations (PP). In this PP, it can be regulated regarding the phrases to be used in the IPR exchange, the procedures for the establishment of IPR exchanges, trade mechanisms, forms of supervision of IPR exchange transactions and sanctions against the regulation."

"Program komputer atau software sebagai suatu hasil karya intelektual diakui sebagai sebuah karya hak cipta baik pada Konvensi Bern, WIPO Copyright Treaty maupun oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Sebelum suatu program komputer tercipta maka didahului dengan perancangan instruksi-instruksi untuk menjalankan program. Instruksi-instruksi tersebut dikenal sebagai kode sumber yang kemudian kode sumber itu diubah ke dalam bahasa mesin yang disebut sebagai kode objek. Jika kode sumber ini sudah diubah ke dalam kode objek maka program dapat menjalankan perintah yang diinstruksikan. Karena kode sumber seringkali memuat informasi-informasi dan metode-metode yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai komersial maka seringkali kode sumber dirahasiakan. Inti kerahasian dari kode sumber itu adalah bahwa kode sumber itu sendiri memiliki kualitas untuk dirahasiakan. Namun, kerahasiaan kode sumber tidaklah bersifat mutlak. Kode sumber dapat dibuka apabila terjadi kondisikondisi pada pihak pembuat yang merugikan kepentingan umum (kepentingan konsumen). Salah satu mekanisme untuk menjembatani hal tersebut adalah dengan penggunaan source code escrow agreement. Pada program komputer yang dijual di pasaran, pengguna hanya dapat mengetahui kode objeknya saja sedangkan untuk dapat mengetahui kode sumbernya haruslah melakukan metode rekayasa ulang terhadap program komputer tersebut. Hak cipta tidak melindungi ide terhadap suatu ciptaan sehingga proses rekayasa ulang guna mempelajari dan mendapatkan ilmu pengetahuan dibalik suatu program komputer merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan asalkan tetap memperhatikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Demikianpula berdasarkan rahasia dagang, rekayasa ulang tidak termasuk perbuatan yang melanggar perlindungan rahasia dagang. Namun, pada proses rekayasa ulang terdapat tahapan dekompilasi dimana seringkali dilakukan pembongkaran terhadap sarana kontrol teknologi yang terdapat pada program komputer. Pembongkaran tersebut merupakan hal yang dilarang menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Digital Millenium Copyright Act Amerika Serikat. Apabila seluruh pembongkaran sarana kontrol teknologi dilarang maka hal itu dapat menghambat rekayasa ulang dan membatasi kebebasan masyarakat untuk mempelajari dan memperoleh ilmu pengetahuan dibalik suatu program komputer. Sebagai tolok ukur untuk menilai kasus rekayasa ulang, Amerika Serikat memakai pedoman doktrin fair use yaitu : sifat karya yang dilindungi oleh hak cipta; jumlah dan signifikansi bagian yang digunakan; tujuan dan karakter penggunaan dan; pengaruh penggunaan terhadap pasar. Sedangkan Indonesia tidak menganut doktrin tersebut sehingga akan terjadi kesulitan pembuktian apabila terjadi kasus rekayasa ulang di Indonesia.

---

Computer programs or software as a result of intellectual work is recognized as a work of copyright in both the Berne Convention, WIPO Copyright Treaty nor by the Copyright Act of Indonesia. Before a computer program created it precede the drafting instructions to run the program. These instructions are known as source code is then the source code is converted into machine language is called object code. If the source code has been converted into object code, the program can run the command instructed. Because the source code often contains information and methods that are not publicly known and has commercial value, source code is often to be kept secret. The core confidentiality of the source code is that the source code itself has the quality to be kept secret. However, the confidentiality of source code is not absolute. The source code can be opened in case the conditions on the manufacturer who harm the public interest (the interests of consumers). One of mechanism for bridging this is to use source code escrow agreement. In the computer program which sell on the market, the user can only know the object code, while to be able to find the source code must perform reverse engineering methods to the computer programs. Copyright does not protect the idea of a creation, so that the reverse engineering process in order to learn and get the science behind a computer program is an act which can be justified as long as reasonable taking into account the interests of creators and / or copyright holder. Based on trade secrets, reverse engineering does not extend to acts which violate trade secret protection. However, the reverse engineering process stages of decompilation where there is often carried out the demolition of technological control tool contained in a computer program. The demolition is prohibited under the Copyright Act of Indonesia and the Digital Millenium Copyright Act, the United States. If the entire demolition of technological control tool is prohibited then it can impede and restrict the reverse engineering and the freedom of community to learn and acquire the science behind a computer program. As a benchmark to assess the case of reverse engineering, the United States to use the doctrine of fair use guidelines that : Purpose of the use; Effect of the Value of the copyrighted work; Nature of the Copyrighted work ; Amount and Substantiability of the portion used in reation to the entire work. While Indonesia is not use the doctrine so that it would occur the difficulty of proof in case of reverse engineering in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang keterkaitan antara ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian. Keterkaitan yang dimaksud adalah dalam hal pembatasan jangka waktu Perjanjian Pengalihan Hak Cipta yang berakibat pada posisi para pihak dalam perjanjian. Tesis ini membahas lebih lanjut mengenai prinsip keseimbangan dalam perjanjian dan bagaimana implementasinya dalam perjanjian pengalihan Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dan bersifat deskriptif, karena kajiannya berfokus kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This Thesis elaborates the correlation between the provisions of article 18 of Indonesia Copyright Law Number 28 of 2014 and the Principle of Freedom of Contract. The correlation refers to the term limitation of the Copyright Transfer Agreement which affect the position of the parties in the agreement. This thesis discusses further the principle of equilibrium in the agreement and how it is implemented in the Copyright transfer agreement. This research is a normative-empirical and descriptive, because the study focuses on the provisions of the legislation."

"ABSTRAKIndonesia memiliki sangat banyak PTEBT yang bersumber dari keanekaragaman budaya rakyatnya, namun pada faktanya Indonesia tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi PTEBT-nya pada saat pihak asing menggunakan tanpa ijin, diantaranya lagu daerah Maluku yang berjudul Rasa Sayange, Reog Ponorogo, dan Tari Pendet yang digunakan Malaysia untuk mempromosikan pariwisatanya, motif bunga (fleur) milik masyarakat Bali yang diklaim menjadi milik PT. Karya Tangan Indah yang mengalihkan hak-haknya kepada John Hardy Limited, dan ukiran Jepara yang diklaim milik PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia telah menjadi anggota beberapa organisasi internasional dan meratifikasi konvensi-konvensi intenasional yang berkaitan dengan perlindungan PTEBT, namun demikian hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem perlindungan yang tepat untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Indonesia hanya mengatur mengenai perlindungan PTEBT dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Sekalipun UUHC telah beberapa kali diubah namun pengaturan mengenai hal tersebut tetap saja sangat minim. Lebih jauh lagi, meskipun Pasal 10 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana undang-undang dan membentuk instansi terkait sebagai suatu perwakilan untuk memberikan ijin kepada pihak asing yang ingin menggunakan PTEBT milik Indonesia, serta Peraturan Pemeritah yang mengaturnya, namun hingga saat ini belum terealisasikan. Permasalahan yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pencegahan penggunaan secara melawan hukum PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing terutama yang terjadi di luar Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap PTEBT milik Indonesia dan menganalisa penanganan terhadap penyalahgunaan PTEBT milik Indonesia oleh pihak asing, terutama yang terjadi di luar Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan mengenai perlindungan PTEBT yang ada di India, Australia, dan Filipina yang telah memiliki peraturan yang berhasil menyelesaikan beberapa kasus mengenai pelanggaran PTEBT untuk dapat dijadikan bahan bagi Indonesia untuk membentuk suatu pengaturan khusus tentang PTEBT. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berpendapat bahwa Indonesia perlu memiliki peraturan perundang-undangan sui generis yang mengatur tentang PTEBT secara lebih fokus dan terinci, termasuk mekanisme pemberian ijin penggunaan, instansi pemerintah yang khusus menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan PTEBT, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.

---

ABSTRACTIndonesia have so many TK and TCEs derived from cultural diversity of its people, but in fact Indonesia cannot do much to protect its TK and TCEs when foreign party use them without permission. Some of those violation cases such as when Malaysia used the folk song titled ?Rasa Sayange? from Maluku, the folk performance ?Reog? from Ponorogo, and the folk dance ?Pendet? from Bali which are use to promote its tourism; the flower pattern (fleur) belongs to Balinese which claimed to be owned by PT. Karya Tangan Indahwhich transferred its rights to John Hardy Limited; and, the Jepara carvings that claimed by PT. Harrison & Gil-Java. Indonesia has been a member of several international organizations and ratifying International Conventions to the protection TK and TCEs. However, until now Indonesia has not had proper protection system to prevent and resolve the violations occured. Indonesia merely produces the regulation of TK and TCEs protection under Copyright Act. Although Copyright Act has been amended several times but the regulation relating the subject is still very minimal and unsatisfactory. Furthermore, although Article 10 of Act No. 19 year 2002 regarding Copyright states that the Government should establish related regulations and law enforcement agencies as a representative to give permission for other foreign party who want to use TK and TCEs owned by Indonesia, and Government regulations that govern it, which until now has not been materialized. The problem discussed in this study is how to handle TK and TCEs abuse which owned by Indonesia and done by foreigners, especially with the cases which emerge outside of Indonesia. The purpose of this research is to know about legal protection of TK and TCEs belongs to Indonesia and analyze the handling of TK and TCEs abuse belongs to Indonesia by foreigners, mainly TK and TCEs abuse that occurred outside of Indonesia. this research uses the comparative approach, which is comparing the TK and TCEs protection that exist in India, Australia, and the Philippines, who have been successfully completed several regulations regarding infringements cases of TK and TCEs to be used as material for Indonesia to establish a special regulation concerning TK and TCEs. Based on the research result, the author argue that Indonesia needs to have more focused and detailed sui generis laws and regulations governing TK and TCEs, including the mechanism of granting licenses of TK and TCEs, the government agency that specialized in handling everything related to TK and TCEs, and dispute resolution mechanism."