Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam disertasi ini ada dua latarbelakang yang perlu dikemukakan. Pertama adalah yang menyangkut senjata dan kedua tentang Asia Tenggara. Berdasar kedua latar belakang inilah pada bagian-bagian berikut bab ini dapat disusun rumusan masalah, kerangka teori, tujuan dan kegunaan disertasi ini. Kedua latar belakang ini pula nanti akan bermanfaat dalam penurunan dan pemeriksaaan hipotesa. Mengingat tema disertasi ini adalah akuisisi senjata, maka wajar bila sebelumnya dijawab terlebih dahulu pertanyaan berikut ini: "Mengapa setiap negara memerlukan persenjataan?" Apa latar belakang dan alasannya? Menelusuri soal ini orang bisa tiba di jaman purba. Hal itu bisa dimengerti, karena pada dasarnya perkelahian atau pertempuran itu sendiri lebih tua dari manusia, diawali oleh pendahulu kita yang masih berciri hewan. Antropolog yang berupaya mencari rantai yang hilang antara manusia paling mula - Homo habilis - dan keturunannya, yakni primata yang kurang mampu, ingin sekali menemukan bukti berupa batu kepingan. Perbedaan antara satu primata nonmanusia dan manusia adalah bahwa manusia membuat alat. Dan, meskipun sejumlah peneliti berusaha membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah golongan cinta damai, ternyata peralatan paling awal buatan manusia adalah senjata. Kekerasan, tulis Russell Warren Howe (1980) adalah satu solusi prasejarah bagi pertikaian yang diwariskan oleh waktu dan kebudayaan, dengan sofistikasi yang tidak ada akhirnya. Tetapi tanpa unsur waktu, budaya dan peningkatan sofistikasi pun, kekerasan tetaplah akan ada. Abad-abad pencerahan dan sains ternyata hanya meningkatkan kemampuan kita untuk membunuh manusia lebih banyak, lebih cepat dan lebih efektif, daripada apa yang bisa dilakukan oleh nenek moyang kita di jaman purba, atau oleh teman-teman kita, primata dan mamalia lain. Dengan demikian, studi apa pun mengenai senjata militer senantiasa melibatkan satu wisata terpandu (guided tour) ke 'sisi gelap' watak manusia: kecerdikan yang manusia tidak pernah berhenti untuk menerapkannya dalam masalah membunuh anggota-anggota spesiesnya sendiri dalam konflik formal yang dikenal dengan nama: perang."

"Untuk membangun kota Jakarta sebagai kota masa depan khususnya pengembangan kawasan pantai Utara (Water Front City) diperlukan strategi dan kebijakan yang terpadu dari unsur-unsur terkait baik Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta masyarakat pantai Utara Jakarta. Gagasan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta telah dimulai sejak tahun 1989, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan mengingat belum siap dan terkoordinasinya unsure-unsur terkait di atas. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi misi, strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta. 2. Seberapa besar ketahanan kota DKI Jakarta mempengaruhi misi, strategi dan kebijakan pengembangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah : 1. Menganalisis strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta dan faktor-faktor mempengaruhinya. 2. Untuk memprediksi pengaruh ketahanan kota terhadap kebijakan kawasan pantai Utara Jakarta, apabila akan dilaksanakan pada saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini AHP( Analytical Hierarchy Process ) dari Thomas Saaty, yakni suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dan variabel-variabel yang dianalisis. Untuk menentukan bobot tersebut telah ditentukan skala dasar, yakni suatu ukuran yang berlaku sesuai dengan prioritas-prioritas pilihan dengan berbagai kriteria. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara terstruktur, antara lain : pada tingkat misi, data diperoleh dari para ahli perencana, pada tingkat strategi data melibatkan pihak swasta, dan pada tingkat kebijakan, kuesioner dan wawancara dengan melibatkan seluruh komponen birokrasi, pihak swasta, pengelola bandara serta tokoh masyarakat di daerah penelitian. Tujuan penelitian butir 1 diperoleh kesimpulan bahwa untuk tingkat strategi, prioritas utamanya adalah pembangunan pelabuhan ( H )dengan bobot tertinggi 0,257 (25,7%), diikuti oleh pembangunan tempat rekreasi (R) : 0,247 (24,7 %), industri (I) : 0,149 (14 ,49%), dan pengembangan ekonomi ( E ) : 0,147 (14,7 %). Sedangkan pada tingkat kebijakan yang harus diprioritaskan adalah faktor birokrasi ( B ) dengan bobot 0,096 (9,6 %) diikuti oleh faktor pendanaan keuangan ( U) : 0,062 (6,2 %) dan prasarana (P) : 0,043 (4,3%). Untuk tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa gatra ketahanan kota yang paling berpengaruh dan perlu ditingkatkan untuk kesuksesan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan pantai Utara Jakarta adalah gatra ekonomi (E ) dan keamanan ( K) dengan masing-masing bobot prioritas 0,273 (27,3%) diikuti politik ( P) 0,235 (23,5 %) dan sosial budaya ( S ) : 0,218 (21,8 %). "

"ABSTRAKTujuan penelitian thesis yang beriudul "Pembangunan Pertanian Dalam Menunjang Ketahanan Daerah - Studi Kasus : Usahatani di Kahupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan" adalah untuk menentukan keterkaitan pembangunan pertanian dengan kondisi Ketahanan Nasional di daerah berdasarkan pendekatan Kesejahteraan dan Keamanan dari aspek Astagatra Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan, studi kepustakaan dan sumber informasi lainnya. Data dianalisis secara tabulasi dan deskriptif. Keadaan dan kondisi pertanian yang umumnya ditangani oleh masyarakat pedesaan merupakan cermin kemakmuran. Sebagai hasil interaksi faktor lingkungan dan sosial budaya di Timor Tengah Selalan telah berkembang bermacam-macam pola usahatani, yang secara keseluruhan cenderung berpola usahatani campuran. Petani dominan menanam tanaman pangan seluas-luasnya terutama jagung dan ubi kayu serta beternak, terulama sapi dan babi. Luas lahan usahatani rata-rata 2,15 ha per keluarga tani dan kemampuan mengolah tanah rata-rata 1,25 ha per musim tanam. Kecukupan pemenuhan konsumsi pangan menunjukkan bahwa ketahanan pangan para petani cukup memadai, yaitu jagung 306,106 kg setara beras per kapita per tahun dan ubi kayu 102 kg setara beras per kapita per tahun. Kecukupan pangan itu didukung oleh adanya tradisi diversifikasi dalam pola konsumsi pangan. Demikian pula kriteria kesejahteraan petani menurut Sajogyo (1976) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Timor Tengah Selatan tergolong dalam kategori cukup, yaitu Rp. 5.941.800 per tahun per keluarga tani atau setara dengan 990,3 kg beras per kapita per tahun. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi petani memberikan andil dalam menunjang Ketahanan Nasional di daerah. Karena kuatnya perekonomian masyarakat desa yang bersumber dari pengelolaan usahatani dapat mendukung terbentuknya ketangguhan kondisi Ketahanan Daerah dan Ketahanan Nasional."

"Di Indonesia, keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tidak diragukan lagi, khususnya selama PJP I. Sjahrir menyatakan bahwa dari tahun 1969 hingga tahun 1988 telah terjadi peningkatan yang nyaris fantastis dari persediaan perkapita dari jumlah barang dan jasa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Peningkatan itu dapat dilihat pada Tabel 1 (Lampiran .2).Zulkarnain Djamin menyatakan, pada waktu kita mulai membangun dahulu, penghasilan rata-rata per jiwa rakyat Indonesia hanya sekitar 70 dollar Amerika setahun. Sekarang penghasilannya sudah diatas 600 dollar Amerika. Diukur dari produksi nasional pada harga konstan, selama 25 tahun terakhir ini perekonomian kita telah tumbuh dengan rata-rata lebih dari 6 % setiap tahun. Tidak banyak negara yang berhasil mencapai pertumbuhan (ekonomi) dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 1970 ada 60 orang diantara kita yang hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Jumlah penduduk miskin ini sangat besar, yaitu : sekitar 70 juta jiwa. Saudara-saudara kita yang miskin ini terus bertambah kecil jumlahnya dari tahun ketahun. Pada tahun 1990 tinggal 15 orang yang masih hidup miskin dari setiap 100 orang penduduk. Namun, karena penduduk kita besar jumlahnya maka jumlah penduduk yang masih hidup miskin itu masih besar juga jumlahnya sekitar 27 juta jiwa.Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama Indonesia melaksanakan pembangunan, sejak diletakkannya landasan yang kuat dalam pembangunan dengan dimulainya pelaksanaan Repelita I (1969/70-1973/74) hingga Repelita V (1989/90-1993/94), banyak sudah hasil-hasil yang telah di capai dan telah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun disamping-itu masih banyak juga ditemukan dampak negatif atau kekurangan-kekurangan, sehingga merupakan tantangan atau kendala untuk tahapan pembangunan selanjutnya.Beberapa diantara kekurangan-kekurangan atau dampak negatif dari pembangunan yang telah dilakukan (dengan Trilogi Pembangunan sebagai Strategi, Dasar atau Landasan Pembangunan sejak Repelita I), yang terlihat saat ini adalah kesenjangan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 1993 sebanyak 25,9 juta jiwa, Dimana diantaranya 8,7 juta di perkotaan dan 17,2 juta di pedesaan. Namun terlihat bahwa persentase penduduk miskin di perkotaan hampir sama dengan di pedesaan (13,4% kota dan 13,8% desa), tetapi penurunan jumlah penduduk miskin di desa lebih cepat daripada di kota.Dari lima faktor atau penyebab kemiskinan yang dinyatakan oleh Robert Chamber, salah satu diantaranya adalah : Isolasi. Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau diluar jangkauan komunikasi) menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, serta menutup kemungkinan masuk dalam daftar penerima kredit. lsolasi memperkuat kerentanan. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum, serta tidak tahu apa yang dilakukan penguasa."

"Sejarah perkembangan kota telah dimulai jauh sebelum masehi. Beberapa di antara kota tersebut, seperti Athena dan Sparta di Yonani kuno telah memperlihatkan tingkat perkembangan yang sudah tinggi dan kedua kota tersebut walaupun dengan pola yang berbeda namun menjadi pusat peradaban dan kebudayaan pada masa itu dan berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat selanjutnya. Demikian pula kota Mahenjodaro dan Haharappa di lembah sungai Indus yang menjadi pusat peradaban India yang besar pula pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa Asia lainnya. Kota Jeriko di Palestina, kota Ur di Babilonia, kota Anyang di sungai Hoangho di Cina, Alexandria di Mesir, semuanya juga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan bangsa yang mendukungnya.Dalam perkembangan selanjutnya ditemukan pasang surut pertumbuhan kota baik di Eropa maupun di Asia. Dengan mundurnya perkembangan peradaban manusia sesudah kejayaan Yunani dan Romawi di sekitar taut tengah, perkembangan kota di Eropah pun mengalami perlambatan dan baru mulai berkembang kembali dengan pesat sejak dua abad yang lalu, yaitu awal abad 18, bersamaan dengan terjadinya kemajuan ekonomi di berbagai negara, yang didukung oleh munculnya industri-industri baik menengah maupun besar terutama yang melanda Eropah sehingga munculah apa yang dinamakan revolusi industri.Revolusi industri serta kemajuan teknologi yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke 19 telah memulai suatu permasalahan baru yang menyangkut eksistensi manusia di dalam lingkungan alam tempat kehidupannya. Perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah pusat industri yang kemudian berkembang menjadi kota, mulai muncul secara menoniol sejak abad industri teknologi ini. Lapangan pekerjaan baru yang terbuka dengan munculnya industri di kota-kota yang menarik penduduk pindah ke kota telah meningkatkan permasalahan di dalam lingkungan kota. Kebutuhan fasilitas perumahan di kota, kebutuhan tanah untuk perluasan kota?"

"Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional Bangsa Indonesia yang melandasi tata laku bangsa Indonesia didalam ikhtiarnya untuk mencapai cita-cita nasionalnya. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. TAP IV/MPR/1973 serta Ketetapan-Ketetapan berikutnya tentang Garis-garis besar Haluan Negara, dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional bahwa Wawasan Nusantara adalah "Wawasan" dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional.Sebagaimana Wawasan Nusantara juga merupakan konsep geopolitik khas Indonesia yang "Sarwa Nusantara", maka di negara-negara kawasan Asia Pasifik berkembang pula konsep-konsep geopolitik sesuai aspirasi, falsafah, geografi serta faktor-faktor kesejarahan bangsa atau negara yang bersangkutan. Pemahaman terhadap konsep-konsep geopolitik "asing" tersebut perlu didalami karena secara mendasar dari sana dapat diketahui "stream of thought" atau pola-pola tertentu dan relatif tetap yang mewarnai geostrategi atau politik dan strategi nasional bangsa yang bersangkutan. Hal ini sangat penting bagi upaya mencari solusi bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat dalam lingkup perkembangan lingkungan strategis yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia berada.Terkait dengan hal diatas, maka upaya untuk mempelajari faham-faham geopolitik serta wujud aplikasinya dalam bentuk geostrategi atau politik dan strategi negara-negara Asia Pasifik serta analisis orientasi geopolitik asing tersebut terhadap Wawasan Nusantara, dapat lebih menjelaskan permasalahan-permasalahan politik dan stretegi nasional yang timbul terutama dengan mengapresiasikan perbedaan-perbedaan prinsip antara Wawasan Nusantara dengan paham geopolitik asing tersebut kedalam perkiraan-perkiraan perkembangan lingkungan strategic jangka waktu ± 25 tahun mendatang.Selanjutnya dari permasalahan hubungan antar negara yang diperkirakan diatas maka dielaborasikan bagaimana implementasi Wawasan Nusantara yang tepat, baik lingkup dimensi keluar yaitu dalam kerangka tata hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional maupun lingkup kedalam berupa upaya-upaya memantapkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan wilayah negara Indonesia guna mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia yang mantap dan dinamis menghadapi setiap ancaman yang timbul.Dari hal-hal diatas, maka terangkum kesimpulan yang intinya adalah bahwa Wawasan Nusantara pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip utama bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan Hankam, yang harus secara konsisten dan konsekuen diimplementasikan dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula, maka implemetasi tersebut akan mencakup dimensi upaya keluar maupun kedalam dalam kerangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang dinamis dan mantap.Dari keseluruhan uraian dan pembahasan, maka dirangkum sumbang saran pemikiran sebagai berikut:1. Setiap upaya implementasi Wawasan Nusantara agar memperhatikan prinsip-prinsip utama yang dikandung baik prinsip utama dalam bidang politik, social budaya, ekonomi dan Hankam guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.2. Implementasi Wawasan Nusantara mencakup upaya-upaya yang bersifat keluar dalam kerangka tata hubungan internasional guna menghadapi geostrategi negara-negara di Asia Pasifik maupun kedalam yaitu sejalan dengan upaya memantapkan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.3. Upaya yang bersifat mengembangkan kemampuan bangsa yang maju dan mandiri dan sejajar dengan negara maju di dunia perlu digalakkan sesuai dengan sasaran dan tujuan Kebangkitan Nasional II dalam GBHN 1993, terutama dalam kerangka mengantisipasi negara Asia Pasifik yang, menganut paham geostrategi global.4. Secara dini perlu penyelesaian sengketa maupun antisipasi potensi konflik antara Indonesia dengan negara dalam kawasan Asia Pasifik sebelum berkembang menjadi pertikaian yang dapat merugikan kepentingan Nasional Indonesiaa, terutama dalam mengantisipasi negara Asia Pasifik yang menganut paham negara organis."

"Ditinjau dari segi sejarah berlakunya peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang, rujukan utama yang dapat dilihat adalah Pasal II aturan peralihan UUD 45, yang ditetapkan sehari setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Pasal peralihan ini mengatur bahwa segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dapat langsung terus berlaku selama belum dibentuk hukum yang baru. Penjelasan logis atas dianutkannya pemberlakuan hukum yang telah ada sejak zaman kolonial ini, adalah untuk menghindari teriadinya kekosongan hokum karena terjadinya peralihan tatahukum. Kondisi pada saat prokiamasi memang tidak memungkinkan pendiri republik untuk serta merta membuat dan menetapkan ketentuan hukum baru, selain yang telah berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di samping pusat perhatian masih terkonsentrasi pada masalah-masalah politik yang krusial, pembentukan hukum lebih tertuju pada pembentukan hukum dasar atau konstitusi."

"ABSTRAK pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu ketersediaannya adalah hal yangmutlak. Dalam kaitannya dengan ketersediaan ini aspek distribusi menjadi strategis. Dihadapkandengan kedudukan DKI Jakarta sebagai ibu kota, distribusi pangan, dalam hal ini beras, dapatmengganggu dinamika masyarakat yang dapat mempengaruhi ketahanan wilayah. Oleh sebab ituefisiensi distribusinya nienjadi permasalahan yang menarik. Penelitian ini berjudul ?EfektifitasDistribusi Beras di DKI Jakarta, Tinjauan Aspek Ketahanan Wilayah dengan tujuan untukmelihat kecenderungan permintaan betas sepuluh tahun terakbir di DKI Jakarta seiring dengankecenderungan pertumbuhan penduduk, mendeskripsikan pola suplai untuk memenuhipermintaan tersebut, menentukan model distribusi beras dan lokasi suplai ke lokasi permintaandi wilayah DKJ Jakarta agar terdapat efisiensi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatifdan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat kecenderungan kebutuhan pangansehubungan dengan pertumbuhan penduduk. Sedangkan metode kualitatif digunakan untukmenganalisis setiap gejala yang timbul dan kecenderungan kebutuhan beras yang terjadi yangditemukan dan metode kuantitatif. Dari hasil perhitungan kecenderungan pertumbuhanpenduduk DKI Jakarta, selaras dengan pemikiran dasar dari Maithus, maka dapat diketahuibahwa terdapat kecenderungan yang terus meningkat terhadap kebutuban beras. Peningkatan inipada suatu periode pemenuhannya tidak dapat dilakukan, mengingat dari penghitunganberdasarkan data lapangan, stok beras yang ada menyusut tidak berimbang dengan pertumbuhanpenduduk. Menurut pedagang dan praktisi perberasan, kondisi demikian ¡tu bisa terjadi berkaitandengan musim, hasil panen raya dan paden gaduh. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilakukanimpor beras. Namun pada dasarnya kebutuhan beras di dki Jakarta bertumpu pada lima daerahsentra beras, selaras dengan kebijaksanaan pangan yang menetapkan bahwa kebutuhan betasimpor hanyalah sebagai pelengkap dad kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh beras lokal.Untuk mendukung bal tersebut kebijaksanaan pangan nasional menetapkan target pencapaianswasembada besas yang didukung oleb sistem pangan yang mampu meregulasi pemenuhankebutuhan heras. Mendukung bal tersebut sistem agribisnis perlu diintensifkan, terlebih biladihadapkan dengan pola perekonomian yang terbuka alias mengglobai. Kondisi di atasmerupakan fondasi awal efisiensi distribusi heras DKI Jakarta sehubungan denganketersediaannya (stok). Dad internal distribusi perlu dilakukan pemangkasan bagan distribusidengan mengembangkan Grosin Wilayah menjadi sekaligus berkemampuan food station atayang disebut food station . Kemampuan food station plus ini berpengarub pada aspek biayadistnibusi karena dapat meznangkas biaya kuli. Penelitian ini mencoba mengkonstruksi suatumodel linier yang mampu menghitung biaya total transportasi yang efisien untuk distribusi herasdad lokasi suplai ke lokasi permintaan. Basil penelitian ini menunjukican betapa pertimbangan biaya transportasi penting sebagai bahan pertimbangan untuk memenuhi alokasi permintaan di lima wilayah DKI Jakarta."

"Era globalisasi melanda dunia yang telah dimulai pada tahun 1973 dengan adanya embargo minyak oleh Timur tengah terhadap negara-negara Barat, telah memaksa dunia untuk mencari wilayah di belahan dunia lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi (Sunardi, 1997). Mulailah kerjasama antar negara makin mengglobal, batas-batas negara mulai samar, kepentingan ekonomi menjadi motor penggerak di tiap penjuru dunia. Ciri dari globalisasi ini makin menguat ketika secara perlahan perang dingin berakhir dengan pecahnya negara Uni Sovyet akibat Glasnost dan Perestroika yang memberikan indikasi, bahwa dunia akan berubah secara global dan drastis. Kecenderungan duniapun berubah kepada bentuk kerjasama regional berdasarkan kedekatan geografi (memiliki wilayah strategis). Kecenderungan beberapa dekade terakhir memperlihatkan semakin banyaknya terbentuk blok-blok kerjasama ekonomi regional sebagai bentuk adanya interdependensi antar negaranegara di dunia. Hal ini tak luput melanda kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini adalah negara-negara ASEAN yang dibentuk karena adanya kedekatan geografis dalam satu kawasan (Ibid).Pembentukan regionalisasi ini umumnya didorong kondisi ekonomi negara di kawasan tersebut yang semakin berhubungan erat, satu sama lainnya. Melalui pembentukan kerjasama regional tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi diantara sesama negara anggota (Hendra Esmara, 1994: 67).Gagasan wilayah segitiga pertumbuhan (growth triangle) telah dipromosikan sebagai suatu model kerjasama ekonomi di lingkungan ASEAN, yang melibatkan baik sektor swasta maupun pemerintah dari beberapa negara ASEAN. Seperti gagasan kerjasama ekonomi ASEAN, dasar manfaat segitiga pertumbuhan perlu didapatkan pada komplementaris masing-masing pihak, yang karenanya dalam proses akan diperoleh manfaat dari spesialisasi dan produksi dengan skala ekonomis.Salah satu konsep segitiga pertumbuhan yang dianggap sukses hingga kini adalah kerjasama wilayah SIJORI. Konsep segitiga pertumbuhan yang dilontarkan pada bulan Desember 1989 oleh wakil I PM Singapura Goh Chok Tong, yang meliputi tiga wilayah di tiga negara ASEAN, yaitu Singapura, Johor (Malaysia) dan Riau (Indonesia) telah menimbulkan sambutan dari berbagai kalangan. Adapun pemikiran tersebut terlihat dari adanya hubungan ekonomi antara Pulau Batam dan Singapura yang secara geografi saling berdekatan. Pembangunan Pulau Batam yang telah dilakukan sejak tahun 1970 yang pada prinsipnya merupakan upaya untuk mengembangkan wawasan strategis dalam rangka?."