Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Stroke adalah penyebab kematian kedua serta penyebab kecacatan ketiga di dunia. Penatalaksanaan yang menjadi standar baku emas pada stroke iskemik akut adalah trombolisis. Angka tindakan trombolisis masih rendah, bawah standar yang diharapkan sebesar 12% (Hoffmeister et al., 2016). Kondisi ini terjadi secara global, baik negara maju maupun negara berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai penyebab rendahnya cakupan tindakan trombolisis pada penderita stroke di berbagai negara di dunia. Penelitian ini merupakan systematic review dengan melakukan analisis faktor konfirmatori. Penelusuran dilakukan pada basis data dari PubMed, EMBASE, SpringerLink, dan ScienceDirect dari tahun 2012 sampai dengan 2022. Dilakukan juga penelusuran pada Google Schoolar dan Pusinfokesmas FKM UI serta Universitas Indonesia Library. Pelaporan systematic review ini menggunakan panduan PRISMA. Pada hasil penelusuran berdasarkan kata kunci dan kriteria yang sudah ditetapkan didapatkan total 4971 jurnal didapatkan dari berbagai negara di dunia. Setelah dilakukan skrining terdapat 101 jurnal, kemudian setelah diteliti, terdapat 26 studi terpilih yang diekstraksi dan disintesis. Analisis faktor yang diteliti mengikuti kerangka kerja Donabedian yang mengevaluasi pelayanan kesehatan. Pada hasilnya didapatkan bahwa pada komponen struktur pelayanan trombolisis terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya trombolisis pada pasien stroke iskemik di berbagai negara yaitu kurangnya penggunaan telemedisin pada lokasi yang jauh dari pusat stroke, belum optimalnya pelayanan EMS sehingga meningkatkan door to needle time, tim stroke belum berkompeten dan berpengalaman, faktor pembiayaan dari mahalnya biaya pelayanan dan kurang mendukungnya penjaminan dari asuransi, tipe rumah sakit yang belum mendukung, SOP rumah sakit yang belum sempurna, kurangnya pelatihan, kultur organisasi rumah sakit yang belum mendukung, serta faktor dari pasien sendiri. Proses trombolisis dilakukan di beberapa tempat, antara lain di pusat stroke di rumah sakit besar, maupun di rumah sakit kecil dengan telestroke. output dari pelayanan trombolisis yaitu cakupan pemberian trombolisis pada pasien stroke akut di rumah sakit dimana pada penelitian ini ditemukan memiliki angka yang masih relatif kecil. Disarankan kepada manajemen rumah sakit dan otoritas kesehatan setempat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai stroke dan langkah yang harus dilakukan saat terjadi stroke. Rumah sakit juga perlu untuk meningkatkan kapabilitas tim stroke dengan pelatihan dan simulasi, menyempurnakan prosedur pelayanan melalui hospital by law, meningkatkan kemampuan EMS sehingga door to needle time berkurang, dan mencoba menerapkan berbagai metode trombolisis seperti telestroke untuk pasien yang lokasinya jauh, metode Helsinki dan drip and ship yang terbukti menurunkan penundaan pemberian trombolisis

---

Stroke is the second leading cause of death and the third cause of disability in the world. The gold standard treatment for acute ischemic stroke is thrombolysis. The rate of thrombolysis is still low, below the expected standard of 12% (Hoffmeister et al., 2016). This condition occurs globally, both developed and developing countries. Therefore, it is necessary to conduct research on the causes of the low coverage of thrombolysis in stroke patients in various countries in the world. This is a systematic review research by conducting confirmatory factor analysis. Searches were conducted on databases from PubMed, EMBASE, SpringerLink, and ScienceDirect from 2012 to 2022. A search was also carried out on Google Schoolar and the FKM UI's Pusinfokesmas and the University of Indonesia Library. This systematic review report uses PRISMA guidelines. In the search results based on keywords and predetermined criteria, a total of 4971 journals were obtained from various countries in the world. After screening there were 101 journals, then after being researched, there were 26 selected studies that were extracted and synthesized. The factor analysis studied followed the Donabedian framework that evaluates health services. In the results, it was found that in the structural component of the thrombolysis service there are several things that cause low thrombolysis in ischemic stroke patients in various countries, namely the lack use of telemedicine at locations remote from the stroke center, not optimal EMS services that increasing door to needle time, the stroke team has not competent and experienced, the financing factor is the high cost of service and the lack of support for insurance coverage, the type of hospital that does not supported, the hospital SOP is not perfect, the lack of training, the organizational culture of the hospital is not supportive, as well as factors from the patients themselves. The thrombolysis process is carried out in several places, including in stroke centers in large hospitals, as well as in small hospitals with telestroke. The output of thrombolysis services is the coverage of thrombolysis in acute stroke patients in hospitals, which in this study were found to have relatively small numbers. It is recommended to the hospital management and local health authorities to increase public awareness about stroke and the action that must be taken when a stroke occurs. Hospitals also need to improve stroke team capabilities with training and simulations, improve service procedures through hospital by law, improve EMS capabilities so that door-to-needle time is reduced, and try to apply various thrombolysis methods such as telestroke for patients who are placed remotely, the Helsinki method and drip and ship which has been shown to reduce delays in thrombolysis."

"Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk memberantas HIV yang saat ini menjadi beban kesehatan di Indonesia bahkan di dunia. Salah satu bentuk nyata darikomitmen tersebut ialah dengan dirancangnya Permenkes nomor 52 tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibuke Anak. Program yang telah berjalan ialah Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA). Pada tahun 2018-2019 merupakan tahap akses terbuka dengan target capaian kegiatan 60% ibu hamil diperiksa HIV. Kota Bandar Lampung hanya memiliki satu layanan PPIA di RSUD Abdul Moeloek, dimana RSUD tersebut merupakan RS rujukan Provinsi Lampung, maka dari itu perlu untuk dilakukan evaluasi terkait layanan PPIA di Kota Bandar Lampung untuk melihat capaian layanan PPIA di Kota Bandar Lampung. Evaluasi yang peneliti lakukan menggunakan desain penelitian kualitatifdengan pendekatan sistem. Pengambilan data dilakukan di dinkes dan faskes yang menyelenggarakan layanan PPIA di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinkes Kota Bandar Lampung telah melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi terkait layanan PPIA, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan terdapat perbedaancapaian indikator yang tercatat manual di dinas kesehatan Kota Bandar Lampung dan di web SIHA.

---

The Government of the Republic of Indonesia has committed to eliminating HIV, which is currently a health problem in Indonesia, even in the world. One concrete form of this commitment is the drafting of the Regulation of the Minister of Health Number 52 Year 2017 concerning the Elimination of Mother-to-Child Transmission of Human

Immunodeficiency Virus, Syphilis, and Hepatitis B. The program that has been running is the Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV (PPIA) program. The 2018-

2019 period became an open access stage in which 60% of pregnant women being tested for HIV became the targeted achievement. Bandar Lampung has only one PPIA service in the Abdul Moeloek Hospital, which is the Lampung Province referral hospital. Therefore, it is necessary to conduct an evaluation regarding PPIA services in Bandar Lampung to see the PPIA service achievements in the city. This evaluation was a qualitative research design with a system approach. Data collection was carried out at the DHO and health facilities that held PPIA services in Bandar Lampung. The results showed that Public Health Office of Bandar Lampung had carried out activities ranging from planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating related PPIA services, but it was not optimal in terms of execution and there were differences in the

manually-recorded achievement indicators between Public Health Office of Bandar Lampung and SIHA website."

"Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government."

"Gizi adalah masukan vital dalam pengembangan sumberdaya manusia. Prevolensi gizi kurang di Kabupaten Bogor tahun 2005 masih tinggi, yaitu 15,3 persen. Di UPID Puskesmas Kecamatan Cileungsi tahun 2005 ditemukan 1170 balita gizi kurang (9,1 %) dan 269 (1,3 %) balita gizi buruk. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, jumlah kasus balita gizi buruk mengalami kenaikan yaitu dari 0,8% menjadi 1,3% . Adanya peningkatan status gizi buruk tersebut antara lain disebabkan penanganan gizi buruk belum cukup dilaksanakan secara menyeluruh dengan keterlibatan penuh dari link sektor. sehingga dapat, dikatakan setiap hari terjadi KLB Gizi di wilayah tersebut. Hal ini perlu sekali mendapat perhatian dari semua pihak terkait dan menempatkan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Gizi sebagai kegiatan· yang penting dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya,. surveilance gizi didukung sistem infonnasi yaitu Sistem Kewaspadaan Dini KLB Gizi yang telah dimiliki oleh setiap puskesmas tingkat kecamatan di Kabupaten Bogor, tetapi belum dioperasikan secara maksimal karena masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut diantaranya adalah sulitnya melengkapi input data karena memerlukan koordinasi lintas sektor, tidak terscdianya basis data' untuk penelusuran kasus, pemanfaatan komputer belum optimal, ketepatan waktu pengiriman dan kelengkapan laporan rendah. Untuk itu perlu dikembangkannya sistem informasi SKD KLB Gizi dcngan basis pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas, yang dilengkapi dengan fasilitas basis data di Kecamatan Cileungsi. Metodologi yang digunakan adalah operasional research melalui pengamatan sistem yang sudah berjalan selama ini dengan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem yang terdiri dan tahap perencanaan, analisis, perancangan dan ujicoba sistem. Pengujian sistem hanya dilakukan di laboratorium dengan menggunakan data sampel. Pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi. Unit kerja. yang menjadi obyek penelitian adalah UPTD Puskesmas Kecamatan CHeungsi. beserta dua UPF puskesmas dan 3 posyandu. Sebagai hasil dari penelitian ini adalah diperolehnya prototipe Sistem informasi SKD KLB Gizi yang dihampkan dapet effektif dan effisien dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang diperoleh akan dirancang agar benar -benar relevan; cepat dan tepat serta dapat lebih bermanfaat, terutama untuk kepentingan program gizi pada umumnya, dan surveilance gizi pada khususnya, sehingga dapat tercapai optimalisasi pemantauan kewaspadaan gizi di wilayah tersebut. Agar pelaksanaan sistem informasi ini dapat berjalan dcngan baik dan berkelanjutan. dibutuhkan komitmen dan kebijakan pendukung, termasuk mekanisme umpan balik dan pengawasan.

---

Nutrient is the most important intake for the growth of human being. The nutrient deficiency in Bogor Municipal in 2005 is still high. that is 15.3 percent. It was found that there was 1770 infant suffering nutrient deficiency ( 9,1%) and 269 infant in poor nutrient intake ( 1,3 % ) at UPTD Public Health Medical Center Cileungsi sub district in 2005. Compared to 2004 the case of infant with nutrient deficiency had been increased from 0.8% to 1,3%. It seem that the increasing infant in nutrient deficiency was caused by lack of capacity and coordination among the government offices within the department of health. As a result of this condition is that almost everyday could be found KLB Nutrition as the main program and to be maintain continually.

In fact, the computerized nutrient surveilance which is early warning system KLB nutrition is applied by every Public Health Medical Center in Bogor Municipal. However, the system was not conducted properly due to some difficulties, such as unavailable of data, unsuffience of base data for case tracking, unoptimize computer usage, incomplete report? and delay in reporting. Therefore, it is important to develop the information system on Early Warning system KLB Nutrition at Public Health Medical Center level supported by database facility at Cileungsi sub district.

The method for this research was operational research by investigating the current system which was separated into three stages naming planning, analysis. and trial system. In the trial system the sample data was tested in the laboratorium. The data collection was done through interview, document study and observation. The research with conducted at UPTD Public Health Medical Center Cileungsi Sub distric. including two UPF Public Health Medical Centre and three Posyandu.

The study results in the creation of prototype fur the information system on early warning system KLB nutrient. It is expected that the system could provide the data required effectively and efficiencively. The data needed could he more relevant, accurate and useful, particularly those related to the nutrient improvement program. In order the result to be useful it is important that the related government offices to be commit and to provide further supporting policy on feedback and control."

"Seiring bertambahnya usia, populasi, angka kesakitan dan kematian serta sulitnya akses ke pelayanan kesehatan membuat kebutuhan Puskesmas menjadi komplek untuk didukung. Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan suatu sistem informasi yang direkomendasikan oleh para pembuat kebijakan guna memenuhi tuntutan pelayanan di Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut Puskesmas DKI telah mewajibkan penggunaan RME dalam pelayannya akan tetapi terdapatnya jaringan eror/macet, ketidaklengkapan RME, rendahnya penggunaan dan kurangnya literasi tentang RME menjadikannya perlu dievaluasi. MMUST merupakan suatu model yang digunakan untuk mengevaluasi RME di lingkungan yang wajib penggunannya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi RME guna meningkatkan manfaat dan penggunaan sistem informasi di Puskesmas DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan disain penelitian cross sectional dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada dokter, perawat dan bidan dengan jumlah sampel yang diperoleh 125. Teknis analisis yang digunakan adalah univariat dan multivariat dengan Structural Equation Model (SEM). Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas informasi dan kepuasan informasi, kepuasan informasi dan harapan kinerja, harapan kinerja dan sikap/perasaan, sikap/perasaan dan kepuasan keseluruhan, kepuasan keseluruhan dan manfaat bersih dengan nilai P-Value <0,05, akan tetapi tidak terdapat pengaruh antara kualitas sistem dan harapan kinerja, pengaruh sosial dan harapan kinerja, kondisi pemfasilitas dan perilaku menggunakan, perilaku menggunakan dan manfaat bersih. RME pada dasarnya dapat memberikan manfaat dari segi informasi khususnya dapat menyajikan informasi lebih komplit/menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kecepatan dalam bekerja hal ini juga berkaitan dengan kepuasan dari dokter, perawat dan bidan dalam bekerja sehingga akan meningkatkan adopsi dan perilaku menggunakan RME yang pada akhirnya manfaat juga akan didapatkan oleh Puskesmas DKI Jakarta. Dukungan dasar dari sistem, fasilitas yang tersedia dan khususnya pihak manajemen menjadikan syarat yang benar-benar harus diperhatikan demi meningkatkan manfaat dan penggunaan RME

---

The increasing of age, population, morbidity and mortality rates and difficulty to access health services, these make the demands of Public Health Center (Puskesmas) are complex to support. Electronic Medical Record (EMR) is an information system recommended by policy makers to meet the demands of Public Health Center services. Based on this statement, the Public Health Center in DKI have required the use of EMR in their services. However, there are some issues faces, such as a network errors/jams, incompleteness of EMR, low usage, and lack of literacy about EMR which make it necessary to evaluate. MMUST is a model used to evaluate the EMR in a mandatory environment. This study aims to evaluate the EMR for improving the benefits and use of information systems in DKI Jakarta Public Health Center. This research method used a quantitative approach with the research design of cross sectional by using primary data in the form of questionnaires distributed to doctors, nurses, and midwives with the number of samples obtained 125. Technical analysis used univariate and multivariate with Structural Equation Model (SEM). The results revealed that there were significant influences between the quality of information and information satisfaction, information satisfaction and performance expectations, performance expectations and attitudes/feelings, attitudes/feelings and overall satisfaction, and overall satisfaction and net benefits with p-Value <0.05. However, there were no influences between the quality of the system and performance expectations, social influence and performance expectations, facilitators ' conditions and usage behavior, usage behavior and net benefits. EMR can basically provide some benefits in terms of information, especially can present more complete information/thorough to increase the speed of work Besides, it is also related to the doctors' satisfaction, nurses, and midwives in the work. So, it will increase adoption and behavior in using EMR which in turn the benefits will also be obtained by Public Health Centers located in DKI Jakarta. The basic support from the system, the available facilities, and especially the management make these were the requirement that must be strictly observed to improve the benefits and the use of EMR."