Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang "Sensitivitas Gender di Kalangan Penegak Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di Wilayah Jakarta Pusat", khususnya kasus yang sudah ditangani di Pengadilan Negeri (PN) dan di Pengadilan Agama (PA) di wilayah Jakarta Pusat adalah suatu penelitian kualitatif di bidang hukum dan perempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah para penegak hukum sudah memiliki sensitivitas gender dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai pengejawantahan dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (yang kemudian disingkat menjadi UU PKDRT). Tujuan lainnya untuk melihat apakah kondisi atau situasi tersebut dapat berdampak pada ada tidaknya inisiatif penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT. Inisiatif yang dimaksud disini adalah terkait dengan tindakan ataupun pemikiran dalam melihat atau memahami bahwa kasus-kasus KDRT adalah merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya HAM dari pihak perempuan (dalam hal ini pihak istri) dan anak sehingga mereka melakukan upaya perlindungan sesuai dengan wewenang masing-masing. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode observasi langsung di lapangan, penanganan kasus KDRT di PN dan PA Jakarta Pusat, dan metode yang kedua adalah melakukan analisis terhadap beberapa dokumen putusan kasus. Pada penelitian ini juga memaparkan pengalaman dari negara Malaysia, Filipina dan Singapura dalam menangani kasus-kasus KDRT. Karena di masing-masing negara tersebut juga telah memiliki instrumen khusus untuk penanganan terhadap kasus-kasus KDRT, yang terdiri atas UU khusus untuk penanganan kasus-kasus KDRT dan Pengadilan Keluarga. Hasil akhir dan penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus KDRT akan maksimal jika dari para penegak hukum telah memiliki cara pandang yang berbeda, yaitu suatu cara pandang yang lebih sensitif gender dan masing-masing penegak hukum yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai suatu hal yang penting, yang akan mempermudah cara penanganan terhadap kasus-kasus KDRT."

"Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis ? jenis akses terhadap informasi publik."