Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi di berbagai negara termasuk Indonesia, selalu menjadi perbincangan yang menarik. Sulit ditentukan titik keseimbangan yang tepat antara sentrabsasi di satu pihak dan otonomi daerah di pihak lain. Demikian juga mengenai otonomi dan kontrol, Pemerintah Pusat sulit menentukan titik keseimbangan yang tepat antara otonomi dan kontrol. Berbagai undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang diterapkan juga tidak berhasil menentukan keseimbangan yang dapat menyenangkan semua pihak. Pemerintah Pusat mengalami dilema antara otonomi dan kontrol, karena di satu pihak Pemerintah Pusat mempunyai political will (kemauan politik) untuk memperbesar otonomi daerah, tetapi di pihak lain Pemerintah Pusat me1akukan kontrol yang sangat ketat .terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diukur dari adanya kebebasan bergerak bagi pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi, sehingga dapat mandiri dan mengurangi ketergantungannya. terhadap Pemerintah Pusat. Sebab Pendapatan Asli Daerah yang tinggi sangat menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selalu mengalami peningkatan, selama lima tahun terakhir (1991/1992 s.d. 1995/1996) rata-rata peningkatannya sebesar 32,89%, dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata 37,61%. Dalam penelitian ini dikaji dua masalah pokok yakni: pertama, sejauh mana kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, apakah dampak kontrol terhadap kebebasan Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan daerah. Teori yang digunakan untuk mendasari permasalahan ada dua yakni: Pertama, teori kontrol, kedua teori otonomi daerah. Instrumen penelitian adalah wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi sangat ketat. Akibatnya Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas membuat dan melaksanakan kebijakan yang dibutuhkan daerahnya. Setiap bantuan keuangan Pemerintah Pusat terhadap daerah diikuti oleh petunjuk, pengarahan dan pengendalian sehirigga Pemerintah Daerah Tingkat II Bekasi kurang bebas dalam menyusun, mengalokasikan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Anggaran yang agak bebas disusun, dialokasikan dan dilaksanakan adalah anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)."

"Dewasa ini, bentuk partisipasi politik para pemuda di Indonesia agaknya semakin beragam. Salah satu di ataranya adalah keikutsertaan para pemuda dalam kegiatan kampanye atau . penggalangan massa menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Golkar misalnya, dalam hal ini DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, cukup banyak melibatkan pemuda dalam kegiatan kampanye. Pada kampanye. Pemilu tahun 1992 umpamanya, DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, melalui permbentukan Pusat Koordinasi (Posko) Penggalangan Massa sebagai instrumen utama bagi kegiatan kampanyenya, melibatkan lebih dari 34 persen pemuda dari 247 orang total anggota atau fungsionaris institusi perpanjangan tangan Golkar setempat tersebut.Dalam penelitian ini, peneliti ingin mangetahui, apakah ada pengaruh latar belakang sosial yang meliputi tingkat pendidikan, status ekonomi, keaktifan berorganisasi, latar belakang politik keluarga dan jenis kelamin pemuda berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kasnpanye Pemilu tahun 1992 yang lalu, dan bagaimana profit partisipasi pemuda dalam Posko tersebut.Dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi dari para responden dan informan di lapangan, dan setelah dianalisis dengan menggunakan Distribusi frekuensi dan tabulasi silang dua dimensi serta konsep atau teori partisipasi politik dari para ilmuan politik terkemuka, seperti Huntington, Lipset, Almond, Verba dan lain-lain, ternyata ditemukan bukti bahwa tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin responden (pemuda) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dalam Posko tersebut. Dalam artian, semakin tinggi tingkat pendidikan, ekonomi dan keaktifan berorganisasi responden, cenderung diikuti dengan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam Posko. Dan, ternyata responden pria lebih tinggi, tingkat partisipasinya dalam Posko tersebut ketimbang wanita. Hanya variabel latar belakang politik keluarga responden raja yang tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial yang meliputi: tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin, terkecuali latar belakang politik keluarga pemudaa berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kampanye Pemilu tahun 1992."

"Pemilihan umum sebagai suatu jembatan aktualisasi infrastruktu politik, khususnya partai politik untuk menempatkan wakil-wakilnya pada lembaga perwakilan suprastruktur politik, merupakan sesuatu yang harus selalu ada dalam suatu negara bangsa yang demokratis. Indonesia sebagai salah satu negara bangsa yang demokratis, secara formal sejak Orde Baru telah lima kali mengadakan pemilihan umum, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987 dan 1992.Pada Pemilu 1992, yang diikuti 3 (tiga) Organisasi peserta Pemilu yakni PPP. Golkar, dan PDI. Penelitian yang tersaji dalam bentuk tesis ini meliputi DPP Golkar di wilayah Kecamatan Legok Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.Aspek yang diteliti adalah sampai seberapa jauh tenaga inti Golkar yaitu kader Golkar mampu memainkan perannya dalam berkomunikasi politik yang tepat sehingga mampu mempengaruhi tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada Pemilu 1992, yang selanjutnya mengakibatkan Golkar di Kecamatan Legok mampu meningkatkan jumlah suara pemilihnya dibandingkan Pemilu 1987.Faktor-faktor komunikasi politik kader Golkar yang diteliti mencakup isi pesan atau informasi yang disampaikan, media yang digunakan untuk berkomunikasi politik serta kondisi dan kemampuan kader Golkar itu sendiri.Isi pesan kader Golkar yang berisi realita permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah tempat responden berada dan berisi harapan bagi kepentingan masyarakat berpengaruh besar terhadap tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada pemilihan umum 1992.Media komunikasi politik yang digunakan kader Golkar melalui agen keluarga, pendekatan hirarkhi/status, kesebayaan usia dan teman sepergaulan dengan responden tidak mernpunyai pengaruh yang besar terhadap tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada Pemilu 1992.Kondisi dan kemampuan kader Golkar yang terkait penilaian responden tentang kejujuran kader Golkar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tindakan calon pemilih untuk memilih Golkar pada Pemilu 1992."

"ABSTRAKPolitik pada dasarnya merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan manusia, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan dalam dirinya mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang. Perubahan perilaku politik elite agama ternyata tidak spontan, tetapi melalui proses yang memakan waktu panjang. Meskipun banyak variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku politik, namun dalam penelitian ini hanya dipilih beberapa variabel yang dominan yang diperkirakan paling berpengaruh yaitu pembangunan ekonomi, sosialisasi politik dan birokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses terjadinya perubahan tingkah laku politik elite agama di Kabupaten Pidie dan faktor-faktor apa yang paling dominan dalam proses perubahan tingkah laku politik itu. Pola tingkah laku politik berkaitan erat dengan nilai-nilai umum yang dianut masyarakat Pidie yang amat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tetapi nilai-nilai umum tersebut tampaknya telah mengalami perubahan yang kemudian membawa pengaruh terhadap perilaku politik elite tersebut. Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis yang diajukan untuk melihat perilaku politik elite agama. Pertama, semakin meningkat keberhasilan pembangunan ekonomi akan menyebabkan semakin cepat proses perubahan perilaku politik elite agama. Kedua, semakin intensif pelaksanaan sosialisasi politik di kalangan elite agama, maka semakin cepat pula proses perubahan perilaku politik. Ketiga, semakin berperan birokrasi, maka proses perubahan perilaku politik akan semakin cepat terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pemilihan Kabupaten Pidie berdasarkan pertimbangan bahwa kabupaten ini secara historis merupakan daerah di mana selalu terjadi konflik politik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik seperti revolusi sosial di tahun 1946, pemberontakan Darul Islam (DI) di tahun 1953 dan juga menjadi pusat pemberontakan separatis Aceh Merdeka pada tahun 1976 sampai sekarang. Di samping itu kabupaten ini merupakan basis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di mana Golkar baru berhasil meraih kemenangan dalam pemilu 1992. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi mempunyai korelasi dengan perubahan perilaku politik elite agama yaitu meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung Golongan Karya (Golkar). Di samping itu, sosialisasi politik juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku politik elite agama. Penerimaan Ideologi Pancasila dan ditinggalkannya ideologi Islam oleh elite agama menunjukkan terjadinya perubahan orientasi politik elite agama yang selanjutnya mendorong terjadinya perubahan perilaku politik elite tersebut dalam bentuk mendukung Golongan Karya. Selanjutnya hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa birokrasi berperan terhadap perubahan perilaku politik elite agama di Kabupaten Pidie. Tampaknya elite agama telah kehilangan peranan dominannya dalam bidang politik, dan telah menjadi sasaran dari berbagai kepentingan politik khususnya kepentingan politik pemerintah. "

"Pendahuluan: Rokok konvensional masih banyak digunakan di Indonesia, sedangkan prevalensi pengguna rokok elektronik juga terus meningkat. Rokok elektronik dianggap lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Tidak terdapat pembakaran dalam rokok elektronik, sehingga tidak ada CO yang dikeluarkan.Metode: Metode penelitian yang digunakan ialah studi potong lintang komparatif pada responden berusia 18 – 24 tahun, berdomisili di Jakarta dan Depok pada bulan Februari hingga September 2019. Sampel dipilih menggunakan teknik consecutive sampling yaitu 40 perokok konvensional dan 40 perokok elektronik. Kadar CO diukur dengan piCO+Smokerlyzer®. Uji analisis data yang digunakan ialah uji Mann Whitney untuk membandingkan kadar CO pada perokok konvensional dan elektronik.Hasil: Mayoritas responden adalah laki-laki berusia 20 tahun. Seluruh responden perokok konvensional adalah mahasiswa Universitas Indonesia sedangkan mayoritas responden perokok elektronik berasal dari Jakarta Pusat (22,5%). Rerata kadar CO ekspirasi pada perokok konvensional adalah 17,34 (SB 10,22) ppm sedangkan pada perokok elektrik adalah 6,92 (SB 3,92) ppm. Kedua hasil tersebut menunjukkan hasil yang berbeda bermakna (p<0,001).Diskusi: Kadar CO ekspirasi perokok elektronik lebih rendah secara signifikan dibandingkan perokok konvensional karena dalam rokok elektronik tidak terjadi pembakaran seperti dalam rokok konvensional sehingga tidak menghasilkan CO.

---

Introduction: Conventional cigarette is widely used in Indonesia. Meanwhile, the prevalence of electronic cigarette (e-Cigarette) users keeps increasing. E-Cigarette is considered safer than conventional cigarette by common people. Because there is no combustion process, e-Cigarette does not produce carbon monoxide (CO).

Method: This is a comparative study with cross-sectional design on subjects aged 18 to 24 years old resided in Jakarta and Depok on February until September 2019. Subjects are chosen using consecutive sampling method on 40 conventional cigarette smokers and 40 e-Cigarette smokers. Level of expired CO is measured using piCO+ Smokerlyzer®. We use Mann Whitney test to compare expired CO levels between conventional cigarette smokers and e-Cigarette smokers.

Results: The majority of subjects are male aged 20 years old. All of the conventional cigarette users are the undergraduate students of University of Indonesia, while the majority of e-Cigarette users are from Central Jakarta (22,5%). The average of expired CO level on conventional cigarette users is 17,34 (SD 10,22) ppm and on e-Cigarette users is 6,92 (SD 3,92) ppm. There is a significant difference between those two groups (p<0,001).

Discussion: Level of expired CO on e-Cigarette smokers is significantly lower than conventional smokers because unlike conventional cigarette, there is no combustion in e-Cigarette and therefore no CO is produced."

"Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal tahun 2012. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan di rumah sakit daerah akibat keterlambatan klaim seperti cash flow rumah sakit, pembayaran insentif yang terlambat, dan pembelian obat terhambat. Di rumah sakit vertikal, efek dari keterlambatan pengajuan klaim Jamkesmas belum diketahui, karena belum pernah ada laporan tertulis mengenai implementasi administrasi klaim Jamkesmas sementara data dari Rekapnas menunjukkan adanya keterlambatan klaim di rumah sakit vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.Hasil penelitian menunjukkan dari berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan klaim.Kesimpulannya,implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal telah berjalan baik meskipun ada kendala,yaituhambatan faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen. Kedua, belum ada pengawasan langsung terhadap jalannya proses administrasi klaim Jamkesmas di RS vertikal baik oleh Kemenkes ataupun rumah sakit. Saran peneliti bagi Kemenkes adalah membentuk tim casemix di setiap rumah sakit, dan menyusun format pengawasan sistem klaim.

---

This thesis aims to undertake an analysis of the implementation of the administrative claims Jamkesmas at hospital owned by Ministry of Health (MoH) in 2012. Background problem in this research is the large number of problems in the hospital area due to the delay in the claim such as cash flow, the incentive payment is late, and the purchase of drugs inhibited. At the hospital, the vertical effects of the delay in filing claim Jamkesmas unknown, because there has never been a written report regarding the implementation of the administrative claims data from temporary Jamkesmas national data claims showed a delay in hospital owned by MoH claims. This study used a qualitative approach by doing in-depth interviews of the selected informant.

The results showed of policy implementation based on the theory of Edward III communication factors, resources, disposition and bureaucracy, as well as the obstacles that cause delays in claims.

In conclusion, the implementation of administration claims Jamkesmas vertical hospital was going well despite the constraints, obstacles to communication factors, resources, and commitment. Second, there has been no direct supervision over the course of the administrative proceedings at hospital owned by MoH Jamkesmas claims either by Ministry of Health or the hospital itself. Advice for Ministry of Healthare forming teams of casemix at every hospital, and composing format of supervision claims."

"Pendahuluan: Perkembangan kota Tangerang menyebabkan perkembangan lalu lintas di jalan raya. Perkembangan jumlah kendaraan meningkatkan pajanan polusi udara seperti debu, asap dan zat polutan lain hasil pembakaran mesin kendaraan berpengaruh terhadap faal paru orang-orang yang berada di jalanan terutama pada polisi lalulintas yang sedang bekerja. Penelitian ini dilakukan untuk menilai pajanan zat polutan terhadap nilai faal paru seseorang. Penelitian ini menilai usia, Indeks Massa Tubuh (IMT), nilai faal paru, kebiasaan merokok, masa tugas, dan pemakaian masker pelindung. Metode: Dilakukan survei pada 112 anggota polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan. Nilai faal paru di dapatkan dengan spirometri, kadar CO dengan CO meter, pemeriksaan fisis, foto toraks dan wawancara kuesioner. Indeks pencemaran dengan survei kualitas udara.Hasil : Penurunan faal paru pada 17% polisi lalu lintas. Penurunan nilai faal paru ini meliputi restriksi ringan 13% dan obtruksi ringan 4%. Seluruh foto toraks normal. Delapan puluh satu persen polisi mempunyai berat badan lebih atau obese, 60,7% perokok aktif dan 63 persen mempunyai kebiasaan penggunaan masker yang buruk. Kesimpulan: Kelompok umur mempunyai hubungan yang bermakna terhadap faal paru polisi lalu lintas. Tidak ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok, pemakaian masker , kadar CO dan gangguan faal paru.

---

Introduction: The city of Tangerang has develop into big city. The government has built a new street to anticipating the raising amount of the vehicle.The street became busy street. The fumes, chemical and particles present in the emission are reported to be damaging of these people especially traffic policemen. Since there were no data available on the pulmonary fuction test (PFT) of Traffic Police personel in Tangerang, this study was taken up to assess the effect of air pollution to the PFT. The measurement were recorded in age, body weight, height, Forced Vital Capacity, Forced Expiratory Volume in first second, gender, smoking habit, Body Mass Index (BMI), year of duty, chest x ray and mask.

Method: We evaluated 112 traffic police personel.Subject of this study were interviewed to identify the clinical sign. Physical examination, pulmonary function test, chest x ray, measurement CO level by using CO smoker analyzer and air pollutant level were done. Result: Nineteen from 112 police personel have decrease of PFT. Fourteen (13%) police was indicated mild restriction to the lung expansion and 5 (4%) police mild obstruction. Total Suspended Particle (TSP) was 478,8 ug/Nm3 higher than normal limit 230 ug/Nm3. Weight and height were measure to calculate the Body Mass Index (BMI), we found that most of police personel have overweight and obese. Sixty percent of police were active smoker. All of the X ray in normal limit.

Conclusion: There was decrease in PFT in 19% of police personel. These indicate mild restriction and mild obstruction. There are significant correlation between age and PFT. There was no significant correlation between smoking habit, protection mask, CO level, level of air pollution, year of duty and pulmonary function test."

"Latar Belakang: Petani sawit seringkali terpajan dengan berbagai macam polusi berupa debu dari pupuk dan pajanan pestisida.Pestisida yang paling sering digunakan adalah organofosfat (OP) dan insektisida karbamat (34%). Tingkat kejadian penyakit pernapasan yang berhubungan dengan pestisida di tempat kerja sebesar 1,17 per 100.000 penuh waktu pekerja setara (FTEs).Tujuan: Menilai faalparu dan kadar kolinesterse serum padapetani sawit di Kuantan Singingi, Propinsi Riau.Metode: Penelitian cross sectional pada petani sawit di Kuantan Singingi, Propinsi Riau  bulan Agustus 2018. Sampel diambil dengan teknik cluster sampling. Variabel yang dinilai adalah karakteristik sosiodemografik, klinis, spirometri dan serum kolinesterase. Analisis data menggunakan program SPSS 20.0 dengan hasil dinyatakan berbeda bermakna bila p<0,05.Hasil: Didapatkan 116 subjek penelitian dengan rerata usia 34,5±8 tahun, berjenis kelamin perempuan (87,1%), tingkat pendidikan terakhir SD (59,5%), tidak merokok (89,7%), dan masa kerja >2 tahun (84,5%). Indeks Massa Tubuh median 24,5 Kg/m² (16,85 – 44,44 Kg/m²) dan rerata kolinesterase serum 8,1±1,5 kU/L. Hasil spirometri menunjukkan kelainan restrikif pada 21,6% dan obstruktif pada 0,9% subjek penelitian. Hasil analisis menunjukkan terdapat  hubungan antara lama pajanan (p=0,035) dengan kelainan faal paru. Analisis korelatif antara lama masa kerja dengan KVP (r_s=-0,205; p=0,027), VEP₁ (r_s=-0,235; p=0,011) dan VEP₁/KVP (r_s=-0,234; p=0,011).Kesimpulan: Rerata kolinesterase serum petani sawit di Kabupaten Singingi, Propinsi Riau sebesar 8,1±1,5 kU/L dan terdapat hubungan antara lama pajanan pestisida dengan kelainan faal paru.

---

Background: Palm oil farmers are in risk to be exposed to various kinds of pollution, pesticide and fertilizer. Organophosphate (OP) and carbamate 34% insecticidesare the common pesticides used in palm oil farms. The incidence rate of pesticide-related respiratory diseases at work is 1.17 per 100.000 full-time equivalent workers (FTEs).This studyaims to characterize lung function and serum cholinesterase levels of palm oil farmers in Kuantan Singingi Regency, Riau, Indonesia.Methods: This cross-sectional study involved oil palm farmers in the study location on August 2018 by cluster sampling design. Sociodemographic, clinical, spirometry and serum cholinesterase level characteristics were observed and statistically analyzed.Results: The study involved 116 subjects with mean age of 34.5±8 y.owhich predominated by females (87.1%), elementary school degrees (59.5%), non-smokers (89.7%) and workers with working period >2 years (84.5%). Mean body mass index was 24.5kg/m² (16.85–44.44 Kg/m²) and mean serum cholinesterase was 8.1±1.5kU/L. Spirometric examination showed restrictive (21.6%) and obstructive (0.9%) lung function. There was a significant correlation between length of working period and FVC (r=-0.205; p=0.027), VEP₁ (r=-0.235; p=0.011) and VEP₁/FVC (r=-0.234; p=0.011). There was no significant difference of serum cholinesterase level between abnormal lung function groups (p> 0.05).Conclusions: The mean serum cholinesterase of palm oil farmers was 8.1±1.5kU/L. The study showed there wascorrelation between the duration of exposure to pesticides and lung function abnormalities."

"Pendahuluan: Tuberkulosis resistan obat (TB RO) merupakan masalah kesehatan global dan sebagai hambatan dalam upaya pengendalian tuberkulosis (TB) di dunia. Infeksi sekunder adalah infeksi yang terjadi pada saat terinfeksi kuman lain atau sedang dalam terapi untuk jenis kuman lain. Infeksi sekunder pada pasien TB dapat disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi imunitas individu. Koinfeksi dengan organisme lain dapat berperan dalam progresivitas TB dan mempengaruhi luaran terapi TB. Data mengenai pola mikroorganisme pasien TB RO dengan infeksi saluran napas bawah di Indonesia.Tujuan: Untuk mengetahui pola mikroorganisme pada pasien TB RO dengan infeksi saluran napas bawah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Metode: Analisis observasional kohort retrospektif kohort di RS Rujukan Respirasi Nasional Persahabatan, Jakarta Indonesia secara total sampling diperoleh dari Januari 2018 hingga Desember 2018. Kami meninjau rekam medis 84 pasien dengan diagnosis TB RO dengan infeksi saluran napas bawah dan 66 status rekam medis yang memenuhi kriteria inklusi.Hasil: Sebanyak 66 pasien yang termasuk dalam penelitian ini 65,2% infeksi saluran napas bawah bronkiektasis terinfeksi. Status HIV reaktif berhubungan dnegan kejadian infeksi saluran napas bawah pada pasien TB RO (p=0,001). Gangguan fungsi ginjal dan gangguan fungsi hati juga berhubungan bermakna dengan kejadian infeksi saluran napas bawah (p=0,041 dan p=0,046). Klebsiella pneumonia adalah mikroorganisme terbanyak yaitu 15,2%. Kuman multidrug resistant obat (MDRO) ditemukan sebanyak 56% dengan mikroorganisme MDRO terbanyak adalah Acinetobacter baumanii. Waktu konversi sputum memiliki rerata 2,96 ± 1,83 bulan. Kematian < 30 hari ditemukan sebanyak 30,3% dan ada hubungan yang bermakna antara infeksi saluran napas bawah dan kematian < 30 hari pada pasien TB RO (p=0,025).Kesimpulan: Infeksi saluran napas bawah pada TB RO yang paling banyak adalah bronkiektasis terinfeksi dengan pola mikroorganisme gram negatif serta kuman MDRO banyak ditemukan. Kejadian infeksi saluran napas bawah berhubungan bermakna terhadap kematian < 30 hari pada pada pasien TB RO.

---

Introductions: Secondary lower respiratory tract infection (LRTI) in drug-resistant (DR) tuberculosis (TB) patients may alter disease progression and therapy outcomes. Specimen microorganism patterns of the lower respiratory tract from DR-TB patients in Indonesia is yet to be known.

Aims: To identify the specimen microorganism patterns of the lower respiratory tract from DR-TB patients and the factor that influenced it.

Methods: We performed a retrospective cohort analysis of DR-TB patients with LRTI treated in National Respiratory Referral Persahabatan Hospital Jakarta, Indonesia, between January and December 2018. We reviewed the records of 84 DR-TB patients with LRTI. The subjects were 66 patients who met the inclusion criteria.

Results: Most subjects (65.2%) were co-diagnosed with infected bronchiectasis. Factors related to LRTI in DR-TB were the detection of human immunodeficiency virus (HIV) antigen (p=0.002) and impaired renal function (p=0.041) and liver function (p=0.046) from the blood test. The microorganism patterns found in the specimens were multidrug-resistant (MDR) (56.0%), which Klebsiella pneumonia (15.2%) and Acinetobacter baumanii (9.1%) predominated. The average sputum conversion time of subjects was 2.96±1.83 months. The <30 days-mortality was found in 30.3% subjects and was correlated with LRTI (p=0.025).

Conclusions: The most common LRTI in DR-TB was infected bronchiectasis. The most common specimen microorganism pattern in DR-TB was MDR Gram- negative microorganisms. This study showed a correlation between LRTI and the

<30 days-mortality in DR-TB."

"Latar belakang : Efek potensial EGFR-TKI terhadap fungsi paru belum diinvestigasi secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efek pemberian EGFR TKI terhadap fungsi paru terutama nilai DLCO.Metode : Penelitian berlangsung secara prospektif dari September 2018 hingga Juni 2019 di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Terdapat 20 subjek adenokarsinoma paru dengan mutasi tunggal di exon 19/21 yang dapat menyelesaikan pemeriksaan DLCO baik sebelum mendapat EGFR TKI dan setelah tiga bulan terapi.Hasil : Penelitian ini mendapatkan peningkatan bermakna nilai rerata KVP prediksi dari 60,6% menjadi 68,25% (p=0,03), nilai rerata VEP1 Prediksi dari 59,7% menjadi 67,05% (p=0,036), nilai rerata DLCO dari 11,55 ml/menit/mmHg menjadi 13,72 ml/menit/mmHg (p=0,004) dan DLCO prediksi dari 53,4% menjadi 63,85% (p=0,03). Peningkatan nilai rerata DLCO prediksi paling besar pada kelompok dengan hasil RECIST partial response yaitu sebesar 16,43% (p=0,056).Kesimpulan : Terapi EGFR TKI selama tiga bulan pada subyek adenokarsinoma paru dengan mutasi tunggal exon19/21 dapat meningkatkan fungsi paru secara bermakna baik nilai KVP prediksi, VEP1 prediksi, DLCO, dan DLCO prediksi.

---

Background : The epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are drugs of choice in non-small cell lung cancer possessing EGFR mutation. Its effect on the lung function is not well understood. This study aims to assess lung function using the lung diffusion capacity (DLCO) test in lung cancer patients treated with EGFR-TKIs. mingMethod :This prospective study included lung cancer patients treated with EGFR-TKIs at Persahabatan Hospital Jakarta, Indonesia, between September 2018 andGrowt June 2019. The study recruited 20 lung adenocarcinoma patients presented with a single mutation at exon 19 or 21 as subjects in the process. Their DLCO was examined before and three months after receiving EGFR-TKI. Subjects were grouped according to the Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) assessment.Results: There was an increase in predicted FVC from 60.60% to 68.25% (p=0.03), predicted FEV1 from 59.7% to 67.05% (p=0.036%), DLCO from 11.5 mL/minute/mmHg to 13.72 mL/minute/mmHg (p=0.004), and predicted DLCO from 53.4% to 63.85% (p=0.03) during the therapy. The largest increase of predicted DLCO was shown in RECIST group of partial response (16.43%, p=0.056) Conclusion: This study found an improvement in lung function (predicted FVC, predicted FEV1, DLCO, and predicted DLCO) among lung adenocarcinoma subjects exhibiting single mutation at exon 19 or 21 after three months of EGFR-TKIs treatment."